This study aims to analyze the limits of the authority of the Regional Notary Honorary Council on granting permits to confiscate Minuta deeds to investigators and the limits of their obligations. This type of research is normative legal research, namely research that is based on the applicable laws and regulations, legal principles, legal philosophy, legal doctrine and legal principles. The Notary Honorary Council (MKN) is an institution mandated by the Notary Position Law to give approval or permission to investigators to examine notaries when the notary is suspected or suspected of committing a legal violation. The presence of the Regional MKN can assist investigators in determining whether or not there is a criminal element related to the minimum deed. The Regional Notary Honorary Council was formed to carry out the function of carrying out guidance in order to maintain the dignity and honor of Notaries in carrying out their professional positions and to provide protection to Notaries regarding the Notary's obligation to keep the contents of the Deed secret.
&nbsp;
Keywords: Authority, Granting Permit, Minuta Deed, InvestigatorsPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terhadap pemberian izin penyitaan akta minuta kepada penyidik serta batas kewajibannya. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang didasarkan pada hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum, falsafah hukum, doktrin hukum maupun prinsip hukum. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) merupakan lembaga yang diamanatkan Undang-undang Jabatan Notaris untuk memberikan persetujuan atau izin kepada penyidik untuk memeriksa notaris ketika notaris diduga atau disangka melakukan pelanggaran hukum. Kehadiran MKN Wilayah dapat membantu penyidik dalam menentukan ada tidaknya unsur pidana terkait dengan minuta akta. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibentuk untuk menjalankan fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.
&nbsp;
Kata Kunci: Kewenangan , Pemberian Izin, Akta Minuta, Penyidi

Arly, HR. Ibnu

Zuhriyah, Bilqis

English

Universitas Narotama Surabaya (UNNAR): Journals

 Volume 5 nomor 2, Oktober 2021 KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN NOMINE ATAS HAK KEPEMILIKAN BAGI WARGA NEGARA ASING Oktafredianus Dede Lisiansu Dan Tutiek Retnowati  REVITALISASI UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  Woro Winandi  Dan Endah Lestari D.  PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN  DILUAR TITIK KOORDINAT IJIN OPERASI PRODUKSI  Djainudin Wijaya  KEWENANGAN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS DASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 PASAL 15 AYAT 3 YANG MEMPERBOLEHKAN MEMBUAT AKTE IKRAR WAKAF Ahmad Nurul Huda  KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH TERHADAP PEMBERIAN IZIN PENYITAAN AKTA MINUTA KEPADA PENYIDIK Bilqis Zuhriyah  KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA DALAM RANGKA PEMENUHAN KESEJAHTERAAN WARGA MASYARAKAT DITENGAH PANDEMIK COVID-19  Pramitasari,  Andiani Oktavia Safitri,  Unggul Satoto Dan Muda Dziqullah Haq  RELAKSASI KREDIT PERBANKAN  BAGI PELAKU USAHA  DALAM MASA PANDEMI COVID 19 Suwardi dan Indrati Rini :: HUKUM BISNIS :: Universitas Narotama Surabaya Volume 5 Nomor  2, Oktober 2021       EISSN 2460-0105    665  KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH TERHADAP PEMBERIAN IZIN PENYITAAN AKTA MINUTA KEPADA PENYIDIK  Bilqis Zuhriyah 1 dan Ibnu Arly 2 Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya bilqiszuhriyah@gmail.com    ABSTRACT This study aims to analyze the limits of the authori y of the Regional Notary Honorary Council on granting permits to confiscate Minuta deeds to investigators and the limits of their obligations. This type of research is normative lega  research, namely research that is based on the applicable laws and regulations, legal principles, legal philosophy, legal doctrine and legal principles. The Notary Honorary Council (MKN) is an i stitution mandated by the Notary Position Law to give approval or permission to investigators to examine notaries when the notary is suspected or suspected of committing a leg l violation. The presence of the Regional MKN can assist investigators in determining whether or not there is a criminal element related to the minimum deed. The Regional Notary Honorary Council was formed to carry out the function of carrying out guidance in order to mainti  the dignity and honor of Notaries in carrying out their professional positions and to provide protection to Notaries regarding the Notary's obligation to keep the contents of the Deed secret.  Keywords: Authority, Granting Permit, Minuta Deed, Investigators  PENDAHULUAN Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya seb gaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam rti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainny , selama – sepanjang kewenangan tersebut :: HUKUM BISNIS :: Universitas Narotama Surabaya Volume 5 Nomor  2, Oktober 2021       EISSN 2460-0105    666  tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenanga Notaris.1 Untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani m syarakat tersebut diperlukan organ negara. Pelayanan kepada masyarakat umum dalabid ng hukum publik dilakukan oleh pemerintah pelaksana (eksekutif)/ Pejabat Tata Usaha Negara/ Pejabat Administrasi Negeri/ Pegawai Negeri. Sedangkan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata di dalam organ negara disebut pejabat umum.2 Keberadaan jabatan Notaris sebagai salah satu pejabat umum sangat populer dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas di Indonesia. Dalam perkembangannya masyarakat Indonesia dalam melakukan suatu perbuatan, perjanjian ataupun penetapan maka akan lebih memilih untuk menggunakan jasa Notaris karena produk (dalam hal ini akta) yang dikeluarkan oleh seorang Notaris merupakan suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dan dianggap sebagai alat bukti yang sempurna. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.3 Di dalam praktek Notaris sering kali terjadi Notaris tersangkut dalam Perkara Pidana, dan akta Notaris diindikasikan sebagai awal atau petunjuk terjadinya Perkara Pidana. Dalam hal ini pihak Penyidik tidak pernah menilai akta Notaris sebagai hal “apa adanya”, tapi akan mencari “ada apa” dibalik “apa adanya”, atau dengan kata lain setiap penghadap yang datang ke Notaris telah “benar berkata” dan kita tuangkan dalam bentuk aktam dan jika                                                           1 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadfap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal 7 2 Harris, F., & Helena, L., Notaris Indonesia. Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017, hal 15 3 Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. Prinsip Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013, hal 25 :: HUKUM BISNIS :: Universitas Narotama Surabaya Volume 5 Nomor  2, Oktober 2021       EISSN 2460-0105    667  terbukti penghadap tidak “berkata benar” atau “ada yang tidak benar” sehingga menjadi “tidak berkata benar” maka hal tersebut oleh pihak Penyidik dapat menggiring Notaris sebagai pihak yang “menyuruh melakukan” atau “membantu melakuk n” atau “turut serta melakukan” dan sebagai calon tersangka.4 Konsekuensinya, tanggung jawab yang besar dari Notaris p da kepentingan umum, harus dijamin dengan adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan. Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM telah merevisi UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Not ris. Perubahan tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan diantaranya adalah untuk memberikan jaminan akan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara terutama terkait alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.5 Pada UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ditambahkan Pasal 66A yang pada intinya Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) membentuk lembaga baruy ng disebut Majelis Kehormatan Notaris.6 Selanjutnya pada Pasal 66A ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan d n pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri. Sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66A ayat (3) tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Dengan keberadaan Majelis Kehormatan Notaris pada das rnya telah mengembalikan perlindungan terhadap Notaris terkait pengambilan mi uta akta. Di sisi lain, di internal Ikatan Notaris Indonesia juga terdapat Majelis Pengawas Notaris. Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris sama-sama berwenang melakukan pembinaan Notaris. Sekilas,                                                           4 Habib Adjie, Loc Cit. 5 Lihat Konsideran Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 6 Pasal 66A ayat (1), Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. :: HUKUM BISNIS :: Universitas Narotama Surabaya Volume 5 Nomor  2, Oktober 2021       EISSN 2460-0105    668  sepertinya Majelis Kehormatan Notaris merupakan pengga tian dari sebagian kewenangan Majelis Pengawas yang telah diamputasi oleh Putusan MK No. 49/PUU-X/2013. Namun demikian, secara fungsional seharusnya Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris adalah dua lembaga yang berbeda.  PEMBAHASAN Berdasarkan Pasal 66 A ayat 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka kemudian Menteri Hukum dan HAM RI menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris (“MKN”) adalah suatu badan yang mempunyai “kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris” dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.7 Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dinilai menjadi jawaban atas keragu-raguan selama ini. Terlebih terkait dengan permintaan dari penyidik kepada notaris untuk membuka data atau informasi akta tertentu. Permenkumham MKN ini terbit karena perintah dari UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (JN). Perubahan UU ini merupakan tindaklanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan frasa dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) pada P sal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004. Intinya, MK menilai pemeriksaan proses hukum yang melibatkan notaris tak perlu persetujuan MPD.8 Namun berkaitan dengan Penyitaan Akta Notaris berpedoman kepada Surat Mahkamah Agung No. MA/Pemb/3429/86 tanggal 12 April 1986 dan Pasal 43 KUHAP, meskipun dalam hal ini surat tersebut masih mendasarkan pada Pasal 40 PJN (Peraturan Jabatan Notaris), tapi secara teknis hal ini bisa dijadikan pedoman untuk mengisi kekosongan hukum karena berdasarkan pada Pasal 43 KUHAP. Isi singkat Surat Mahkamah Agung tersebut :.                                                            7 Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. 8https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5707c339a0416/keberadaan-majelis-kehormatan-notaris-menjawab-kebingungan-notaris/ , diakses pada tanggal 16 Desember pukul 10.00 :: HUKUM BISNIS :: Universitas Narotama Surabaya Volume 5 Nomor  2, Oktober 2021       EISSN 2460-0105    669  1. Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris menentukan : Dengan pengecualian dalam hal-hal yang  diatur dalam peraturan-peraturan umum, Notaris tidak iperbolehkan untuk memberikan grosse, salinan ataupun kutipan, juga tidak diperbol hkan memperlihatkan atau memberitahukan isi akta-akta, selain dari kepada orang-orang yang langsung berkepentingan, para ahli waris atau penerima hak mereka, dengan ancaman dikenakan denda Rp. 100,- sampai Rp. 200,- dan dalam hal pelanggaran terulang de an ancaman dipecat dari jabatan mereka selama tiga sampai enam bulan, semuanya dengan tidak mengurangi pembayaran biaya, kerugian dan bunga.  2. Dalam praktek ketentuan Pasal 40 PJN itu dapat menimbulkan posisi yang sulit bagi seorang  Notaris dalam proses kriminil dalam hal ia :  a. menghadapi penyidik yang berkehendak mengadakan penyitaa  atas protokol-protokol yang wajib dirahasiakan, untuk kepentingan pe yidikan suatu pemeriksaan perkara kriminil.  b. dipanggil menjadi   saksi untuk memberikan keterangan mengenai hal-hal yang menurut ketentuan Pasal 40 PJN harus dirahasiakan.  3. Ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP adalah ketentuan Undang-Undang yang tingkatannya lebih tinggi daripada Peraturan Jabatan Notaris sehingga pengecualian-pengecualian yang menyangkut ketentuan Pasal 40 PJN merupakan pengecualian yang dimaksudkan dengan rumusan dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan-peraturan umum tersebut dalam pasal 40 PJN tersebut.  4. Pasal 38 KUHAP menentukan secara umum bahwa penyitaa  (apapun) hanya dapat dilakukan penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan 277 Negeri setempat yang biasanya dituangkan dalam bentuk Penetapan, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Pasal 43 KUHAP menentukan : penyitaan surat atau tulisan laidari mereka yang berkewajiban menurut Undang-Undang untuk merahasiakannya (dalam h l ini para Notaris), sepanjang :: HUKUM BISNIS :: Universitas Narotama Surabaya Volume 5 Nomor  2, Oktober 2021       EISSN 2460-0105    670  tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali Undang-undang menentukan lain.  5. Minuta akta yang disimpan oleh Notaris umum dianggap seperti arsip negara, jadi  kedudukannya sebagai arsip negara. Sedangkan Pasal 43 KUHAP menentukan : surat atau tulisan yang menyangkut rahasia negara tidak boleh atau dilarang dibeberkan oleh mereka yang berkewajiban menurut Undang-undang merahasiakannya (dalam hal ini Notaris). Jadi kalau sesuatu minuta akta Notaris itu berisi rahasia negara Ketua Pengadilan Negeri setempatpun kecuali ditentukan lain oleh Undangundang tidak dapat memberikan izin agar minuta akta tersebut disita oleh penyidik. Sebaliknya manakala minuta akta tidak berisi dan menyangkut rahasia negara, maka Ketua Pengadilan Negeri setempat pada prinsipnya dengan izin khusus dapat memberikan izin untuk diadakan peyitaan atas minuta akta yang bersangkutan. 6. Akan tetapi walaupun tujuan penyitaan itu adalah sebagai wahana untuk menjernihkan jalannya kejadian yang menyangkut perbuatan kriminal yang sedang diproses oleh penyidik, jadi untuk kepentingan justisi atau kepentingan umum yang lebih tinggi nilainya daripada kepentingan pribadi-pribadi yang berkaitan dengan sesuatu akta, namun karena sesuatu minuta akta itu adalah suatu arsip negara yang terika  atau lengket dalam suatu buku protokol yang tidak dapat disobek, dikeluarkan dari buku protok l keseluruhannya serta untuk menjamin tidak berubahnya posisi daripada minuta aktersebut sebagai arsip negara, maka jalan keluar untuk dapatnya dipenuhi permintaan penyidikan adalah sebagai berikut:  a. Penyidik mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dimana minuta akta Notaris itu berada, entah pada Notaris yang bersangkutan :: HUKUM BISNIS :: Universitas Narotama Surabaya Volume 5 Nomor  2, Oktober 2021       EISSN 2460-0105    671  ataupun pada panitera Pengadilan Negeri dengan menjelaskan secara gamblang relevansi dan urgensinya untuk membuka rahasia sesuatu minuta akta.  b. Ketua Pengadilan Negeri setelah mempertimbangkan dengan masak-masak dan secermat-cermatnya, terutama mengenai relevan tidaknya dan urgen tidaknya penyidik melihat maupun memperoleh salinan/kutipan dari minuta akta yang disimpan Notaris yang bersangkutan, menentukan dalam penetapannya apakah permohonan penyidik tersebut dikabulkan atau tidak.  c. Kalau izin khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 43 KUHAP itu dikeluarkan, artinya penyidik hanya diizinkan untuk membuat foto copy dari minuta akta yang bersangkutan, yang kemudian keabsahan sesuai dengan aslinya ditanda tangani oleh Notaris yang bersangkutan. Foto copy tersebut dapat diajukan sebagai barang bukti seterusnya di muka persidangan. Oleh Notaris yang bersangkutan dibuat berita acara tentang pembuatannya itu yang kemudian dilampirkan kepada minuta akta yang telah dibuat foto copy itu dan yang telah diserahkan kepada penyidk.  d. Dengan demikian maka maksud daripada penyidik dalam rangka tugas kewajiban justisialnya sudah dapat dicukupi. Dan bagi Notaris yang bersangkutan dengan adanya izin tersebut yang sudah memenuhi ketentuan Pasal 43 KUHAP, akan terhindar dari pengenaan sanksi Pasal 40 PJN.  7. Di muka persidangan pidana ada kemungkinan Notaris diminta keterangan sebagai saksi baik  yang mengenai isi suatu minuta akta maupun hal-hal yang lain; ada kemungkinan Notaris diwajibkan memperlihatkan buku-buku protokolnya di muka persidangan. Dalam hal demikian Notaris wajib mematuhi permintaan pengadilan tersebut dan wajib memperlihatkan :: HUKUM BISNIS :: Universitas Narotama Surabaya Volume 5 Nomor  2, Oktober 2021       EISSN 2460-0105    672  di muka persidangan hal-hal yang diperlukan oleh majelis hakim kecuali hal-hal yang menyangkut rahasia negara.  8. Di muka persidangan ada kemungkinan ada seorang Notaris dalam berkedudukan sebagai  saksi biasa dimana ia harus memberikan keterangan yang berkaitan kepada sesuatu rahasia jabatannya; dalam hal demikian pertama-tama Notaris dapat mengemukakan alasan-alasan yang mendasari permintaannya agar dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian tersebut. Namun dalam hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (2) KUHAP Hakimlah yang dapat menentukan sah tidaknya hak tolyang dikemukakan Notaris tersebut. Jika dalam hal itu Notaris, tetap menolak untuk memb rikan kesaksian, maka ada kemungkinan Pasal 161 KUHAP dapat diterapkan kepadanya.    PENUTUP Notaris merupakan pejabat yang menyimpan Minuta Akta dan dalam menjalankan tugasnya berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Salah satu kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah adalah pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotocopi minuta ak dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris berdasarkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk keperluan proses pidana, penyitaan Minuta Akta Notaris pada dasarnya hanya dapat dilakukan dengan izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat dan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dari Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang :: HUKUM BISNIS :: Universitas Narotama Surabaya Volume 5 Nomor  2, Oktober 2021       EISSN 2460-0105    673  bersangkutan.  Penyitaan tersebut harus dilakukan dengan izin atau berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, bukan izin dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.  Bahwa Minuta tersebut setelah disita tidak bisa untuk dimusnahkan berdasarkan putusan pengadilan, karena Minuta tersebut merupakan arsip/milik Negara, sehingga jika sudah selesai wajib dikembalikan lagi kepada Notaris.  DAFTAR PUSTAKA  Buku Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadfap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama. Bandung, 2018;  Harris, F., & Helena, L., Notaris Indonesia. Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017;  Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. PrinsipPrinsip Dasar Profesi Notaris. Dunia Cerdas. Jakarta Timur, 2013:   Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. Website https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5707c339a0416/keberadaan-majelis-kehormatan-notaris-menjawab-kebingungan-notaris/ , diakses pada tanggal 16 Desember pukul 10.00.  Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. 

KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH TERHADAP  PEMBERIAN IZIN PENYITAAN AKTA MINUTA KEPADA PENYIDIK

https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/download/1637/1100

KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH TERHADAP PEMBERIAN IZIN PENYITAAN AKTA MINUTA KEPADA PENYIDIK

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Universitas Narotama Surabaya (UNNAR): Journals