PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM MENGAJUKAN NAMA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Aturan dalam menentukan dan pengajuan nama perusahaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UUPT. Ketentuan lain yang berlaku untuk mengatur pengajuan nama PT berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yaitu perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib memakai Nama Perseroan dalam Bahasa Indonesia. Penggunaan nama Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam sistem ahu.go.id Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia masih belum memberikan kepastian hukum, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0052104.AH.01.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Central Seaweed Indonesia, dimana diketahui bahwa pemegang sahamnya adalah warga negara Indonesia. Hal ini, dikarenakan tidak terdapat sanksi yang tegas terhadap Perseroan Terbatas sebagai badan hukum melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 11 PP 43/2011. Selain itu, pada praktiknya sistem ahu.go.id Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia terdapat kendala seperti jaringan internet yang kurang baik, sistem AHU online error dan komunikasi dengan pelayanan AHU onlin

ANALISIS IDENTIFIKASI KONDISI STRUKTUR BANGUNAN

In order to carry out maintenance and upkeep activities, the first thing that must be done is to identify the condition of the building while paying attention to the various causes of damage that occurs and plans for future use of the building. The Master of Management Building, Faculty of Economics and Business, Pancasila University is a building that is more than 20 years old and requires repairs. Structural damage investigations are needed to assess building damage to determine the level of damage as an initial step in the process of identifying the level of building damage. This activity aims to assess the level of damage at the case study location. The initial stage of assessing the level of damage is carried out by carrying out visual observations of all building components. This research uses a descriptive qualitative approach which focuses on identifying the condition of the building structure. The data collection process was carried out by field observation and interviewing respondents (staff, employees, lecturers, work units at the study location, and faculty leaders) to find out the building's previous function and future plans. Analysis of the condition of the building structure and formulation of follow-up recommendations is prepared by involving experts (building structural experts). The research results showed that from visual observations, no damage was found, especially to the structural elements of the building. However, to plan to restore the building's function, a number of follow-up efforts are required, such as carrying out tests using the Non-Destructive Test (NDT) method, strengthening several structural elements including installing foundations on additional structural parts, and replacing the shape and material of the roof covering

Analysis of Mechanical Properties and Microstructure of Aluminum and Copper Sheet Welding Using Friction Stir Spot Welding Method

Welding aluminum and copper materials using friction stir spot welding (FSSW) is widely practiced. Although strong enough, it still produces keyhole and shoulder marks, which are quite large due to the large shoulder and pin sizes. This study investigates the joining of aluminum and copper panels using the FSSW technique using smaller shoulders and pins in different shoulder shapes. The study began by cutting aluminum and copper panels 150 mm long, 50 mm wide, and 5 mm thick. The joining process was carried out at rotational speeds of 900, 1200, and 1500 rpm with tools with several variations in pin length. Pin lengths of 0, 5, and 7 mm with pin diameters made the same at 5 mm, shoulder diameter 20 mm. The connection was observed for macrostructure, microstructure, and hardness. Different tool geometries have the potential to be applied in FSSW joints, especially for sheets. The highest hardness value is found in Cu-Cu material welding, with an average hardness value of 101.63 HVN in the stir zone area. The lowest hardness value is located in the base metal of aluminum material, with an average hardness value of 48.37 HVN

Peningkatan Penjualan UMKM melalui Brand Image Desa Pasireurih

kami melakukan observasi UMKM melalui wawancara untuk pengumpulan data dengan mengidentifikasi masalah pada setiap UMKM yang kami kunjungi. Kami melakukan wawancara ke 2 UMKM yang ada di desa Pasireurih yaitu : UMKM Sepatu, UMKM Keripik Bu Nay. Berdasarkan hasil diskusi dari observasi pada UMKM, kami memutuskan untuk memilih Keripik Bu Nay sebagai objek dari UMKM yang ingin kami bantu untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya kami mendiskusikan terkait program kerja dan melakukan pembagian tim di dalam kelompok untuk melakukan penjualan Keripik Bu Nay yang kami paparkan kepada DPK. Hasil diskusi kami memutuskan untuk melakukan program kerja berupa membangun citra merek Keripik Bu Nay dengan menambahkan sticker logo yang kami desaign sendiri. Selain itu kami juga melakukan sosialisasi terkait pembukuan laporan keuangan harga pokok penjualan dengan laba rugi. &nbsp

PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN TAMBANG BATU BARA

Kerangka pengaturan sumber daya alam di Indonesia diatur di dalam konstitusi  UUD NRI Tahun 1945 pasal 33, lalu kemudian diatur kedalam peraturan  UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU No. 9 Tahun 2004 tentang pertambangan mineral dan batu bara lalu dalam aktivitas pertambangan dalam sektor investasi, ekonomi dan sektor Ketenagakerjaan diatur di dalam UU 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dari aspek pengaturan diatas berimbas pada  pengawasan, dan ini berpengaruh pada tantangan kedepan untuk memastikan kondisi lingkungan pasca tambang, dari kondisi tersebut peneliti menyajikan beberapa permasalahan yang besar,  yaitu bagaimana ruang lingkup UU Minerba dalam memberikan akses pengawasan terkait dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan Pertambangan dan bagaimana konsep Pengawasan yang di atur di Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, dilihat kegiatan Pertambangan dari hulu ke hilir, lalu analisis dan hasil penelitian ini adalah Sebelum UU No. 4 Tahun 2009 dihapus dan digantikan dengan UU Minerba, sebuah perusahaan atau perorangan apabila ingin melakukan aktifitas pertambangan di suatu daerah harus ijin dulu ke Pemda Kabupaten atau Kota setempat. Dimana nantinya Pemda di tiap lokasi pertambangan memiliki tugas dalam melakukan pembinaan, penyelesaian konflik bahkan pengawasan usaha pertambangan. dengan adanya peran pemerintah daerah ini, kalau terjadi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat wilayah tambang, Pemda dapat berperan layaknya mediator. Dan pengaturan dari uu No. 3 Tahun 2020 sangat berbeda mekanismenya menjadi UU Minerba No. 3 Tahun 2020, mulai sekarang kalau ada masyarakat yang dirugikan akibat ulah perusahaan tambang, baik itu berupa perusakan lingkungan hidup ataupun terjadi konflik sengketa lahan, Pemda tidak lagi bisa melakukan tindakan apapun. Karena seluruh kewenangan pertambangan diatur oleh pemerintah pusat, bukan lagi Pemda Kabupaten atau Kota setempat.Jadi saat ini masyarakat yang ingin melakukan protes terkait aktifitas tambang di daerahnya, maka harus melapor ke pemerintah pusat atau minimal provinsi. Lalu konsep pengawasan yang kita lalukan setelah UU No. 3 Tahun 2020 adalah pembinaan dan pengawasan ini ditujukan untuk memastikan bahwa tren peningkatan kinerja pengawasaan dan pembinaan Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) tetap terjaga dan semakin meningkat. Dengan memperhatikan berbagai factor pembentuk kompleksitas tersebut, diperlukan suatu desain model untuk memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan dan memastikan terselenggaranya tata kelola pertambangan yang baik dan benar. Desain model pembinaan dan pengawasan (Binwas) memiliki ruang lingkup yang meliputi: model pembinaan dan pengawasan atas perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

Design of Wind Speed Measurement System in Wind Tunnel Based on Pitot Tube

In the current era, the development of science in all aspects continues to change. The use of wind at this time is necessary for the efficiency of the energy used. The wind speed research method for this study utilizes experimental laboratory methods, specifically employing a Pitot tube measuring instrument to collect wind speed data. From the wind speed data obtained using a frequency of 25–50 Hz, there is only a slight difference between readings from a testometer with a pitot tube and only at frequencies of 39 Hz and 43 Hz, which have a visible difference. The graph indicates that the research was successful by comparing the readings on the testometer

AHLI WARIS BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF WARIS PERDATA

Salah satu konteks yang banyak dibicarakan pada sistem pewarisan ialah tentang hak mewarisi. Hak ini dianggap sebagai hak asasi setiap individu karena bagian integral dari kebebasan dan keadilan. Hak mewarisi mencerminkan pengakuan terhadap hak kepemilikan serta hak keturunan, namun hak mewarisi dapat pula terhalang oleh sebab perbedaan agama. Konteks ini sangat tegas dinyatakan dalam pandangan hukum Islam, sedangkan kaidah yang diatur dalam KUHPerdata belum ditemukan ketegasan akan hal tersebut. Metode penelitian ini menggunakan yuridis-normatif dan dianalisa secara kualitatif. Adapun hasil penelitan yang diperoleh ialah kedudukan ahli waris beda agama dalam perspektif waris perdata mendapat kesetaraan atau kesamaan dalam memperoleh hak mewaris secara utuh. Oleh karena aturan di KUHPerdata tidak disebutkan ketentuan penghalang karena perbedaan agama, namun hanya ketentuan tidak patut mewaris oleh sebab penolakan (Pasal 1057 KUHPerdata) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 838 KUHPerdata). Sehingga perolehan harta warisan terhadap ahli waris beda agama dapat mengikuti ketentuan cara ab intestato (Pasal 832 KUHPerdata) maupun testamen (Pasal 899 KUHPerdata), dikecualikan jika ahli waris tersebut menggunakan hak untuk berpikir dan menyatakan penolakannya di depan kepaniteraan Pengadilan Negeri (1023 KUHPerdata)

Numerical Analysis of Gurney Flap Impact on NACA 4415 Airfoil Aerodynamics Performance

Improving airfoil aerodynamic performance is an essential aspect of aerodynamic technology. The use of passive flow control is one way to enhance the aerodynamic performance of the airfoil. The influence of using gurney flaps as passive flow control was explored through the CFD approach employing the RANS control equations with the k-epsilon turbulence model. The airfoil model utilized in this investigation was the NACA 4415 operating at a Reynolds number of 1×106. This study explored three different variations of flap height, namely 0.5%, 1%, and 2% of chord length. The outcomes showed that adding gurney flaps showed quite positive results in increasing the lift and drag performance of NACA 4415. An airfoil with a 0.5%c height flap has an average percentage increase in Cl of 12%, followed by a height flap of 1%c, which is 23%, and a percentage Cl of 37% for a height flap of 2%c. Meanwhile, each variation in height flap affected the increase in Cd. A height flap of 0.5%c increased Cd with an average percentage of 2%, while a height flap of 1%c increased the percentage of Cd by 4% and 6% for a height flap of 2%c. Moreover, visualization of fluid flow with pressure and velocity contours given at AoA 12º to determine the effect on the increase in Cland Cd in NACA 4415

Public Street Lighting Monitoring System Uses Telegram-Based Application Wireless Sensor Network

Public Street Lighting (PJU) usually operates all night until early morning without a remote device to adjust the conditions. In monitoring the PJU lights, the officers are still carrying out their duties manually by visiting the place. This study aims to build a PJU monitoring system tool by utilizing the NodeMCU ESP32 as a microcontroller and a wifi module, which will later send notifications via the Telegram Bot. This system uses the ACS712 current sensor to detect the value of the current flowing in public street lighting installations, the VDC voltage sensor to detect the voltage value, and the LDR sensor to detect light. The read data will be processed by ESP32, which will then be sent to the Telegram Bot. The result of this study is a PJU monitoring tool. With this tool, officers can remotely monitor the PJU lights' condition. The Telegram bot will send notification messages to officers at 07.00 and 19.00. In addition, officers can ask about the state of the lights by instructing "cek pju" to the Telegram Bot. The system has been successfully implemented and operates normally and optimally, demonstrating its efficacy in practical testin

Finite Element Analysis of Aluminum Based R22 Car Wheel Design Modification

The wheels are one of the main parts of the vehicle. To make car wheels, manufacturers must complete several stages. Especially in the design of the wheels. This study aims to determine the comparative value of three different types of wheels with the same material using aluminum type 6061-T6 (SS). We will test the three-wheel models, namely model 1, model 2, and model 3, with a force of 3000 N and a pressure of 800 N to compare their performance. This test uses Solidworks 2019 software with the finite electronic analysis (FEA) method. The results obtained are the value of Von Misses stress, resulting displacement, equivalent strain and its deformation, and factor of safety. The dimensions of the wheels are 22 inches. The results of the best Model 3 alloy wheel research indicate that the design process is easier. These wheels have a Von Misses stress value of 11.02 MPa with a resulting displacement value of 0.021 mm, an equivalent strain of 0.000096, a safety factor of 25, and a deformation value of 1. Based on these results, model 3 alloy wheels are safe