Levothyroxine effects on depressive symptoms and limbic glucose metabolism in bipolar disorder: a randomized, placebo-controlled positron emission tomography study.

Adding supraphysiologic doses of levothyroxine (L-T4) to standard treatment for bipolar depression shows promise, but the mechanisms underlying clinical improvement are unknown. In a previous pilot study, L-T4 treatment reduced depression scores and activity within the anterior limbic network. Here we extended this work in a randomized, double-blind, placebo-controlled study of patients with bipolar depression. Cerebral glucose metabolism was assessed with positron emission tomography and [F-18]fluorodeoxyglucose before and after 6 weeks of treatment with L-T4 (n=15) or placebo (n=10) in 12 volumes of interest (VOIs): the bilateral thalamus, amygdala, hippocampus, dorsal striatum and ventral striatum, and midline cerebellar vermis and subgenual cingulate cortex. Radioactivity in the VOIs, normalized to whole-brain radioactivity was taken as a surrogate index of glucose metabolism, and markers of thyroid function were assayed. Changes in brain activity and their association with clinical response were assessed using statistical parametric mapping. Adjunctive L-T4 treatment produced a significant decline in depression scores during the 6-week treatment. In patients treated with L-T4, we found a significant decrease in regional activity at P<0.05 after Bonferroni correction in the left thalamus, right amygdala, right hippocampus, left ventral striatum and the right dorsal striatum. Decreases in the left thalamus, left dorsal striatum and the subgenual cingulate were correlated with a reduction in depression scores (P<0.05 after Bonferroni correction). Placebo treatment was associated with a significant decrease in activity only in the right amygdala, and no region had a change in activity that was correlated with change in depression scores. The groups differed significantly in the relationship between the changes in depression scores and in activity in the thalamus bilaterally and the left ventral striatum. The findings provide evidence that administration of supraphysiologic thyroid hormone improves depressive symptoms in patients with bipolar disorder by modulating function in components of the anterior limbic network

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan namun pengaturan tersebut belum ada keseragaman antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalis pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berdasarkan peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan untuk penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menganalisis bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terdapat dalam beberapa peraturan Perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Akan tetapi pengaturan tersebut masih belum seragam sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Dampak lainnya yang timbul dari ketidakseragaman ini adalah tidak efektifnya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan. Selanjutnya ketidakseragam pengaturan tersebut juga dapat membuka celah bagi perusahaan untuk menafsirkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara tidak tepat dan kurang efektif. Oleh karena itu disarankan agar pemerintah segera menutup celah kekurangan regulasi tersebut dengan membuat aturan baru yang lebih konsisten dan lengkap untuk terciptanya kepastian hukum bagi perusahaan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat

Legal Study of Building Sharia-based Investment in Aceh: The Challenges After the Enactment of the Qanun of Sharia Financial Institution

The presence of Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institution (SFI) is an important breakthrough in building a Sharia-based economy in Aceh. This goes hand in hand with Aceh's privileges in implementing Islamic law as stipulated in the Aceh Qanun Number 8 of 2014 concerning Principles of Islamic Sharia. Hence, this research aims to scrutinize the challenges in building Sharia-based investments in Aceh after the enactment of the Qanun of SFI. This study was conducted using normative legal methods with statutory and Sharia economic law approaches. The data analyzed are literature and legal rules such as laws, qanuns, books, and articles related to the discussion. The results of this study indicate that there are several challenges occur in building Sharia-based investments in Aceh. Firstly, lack of understanding about SFI Qanun by stakeholders because not all of them have a full understanding of the contents of this Qanun. Secondly, limited access to financial resources that can be used by investors, and business actors to run their businesses. Thirdly, Aceh's low economic growth has resulted in low investors interested to invest in Aceh. This condition has a significant impact on the sustainability of Sharia-based investments in Aceh. Fourthly, inadequate infrastructure especially information technology infrastructure to support the implementation of the Qanun of SFI. Therefore, it is suggested to the Government of Aceh provide a better understanding of the Qanun of SFI at all levels of society. Then,  the government also needs to open access to financial resources for the investors and business actors who want to invest in Aceh. Besides, appropriate measures to increase economic growth in Aceh need to be taken promptly so that incoming investment may increase gradually. Finally, in the context of the Sharia economy, the existence of the LSK qanun is part of legal efforts for the benefit of all financial transactions in Aceh in accordance with Islamic Sharia values

The Effectiveness of the Implementation of Customary Fines in Settlement of Seclusion Cases in Banda Aceh

Seclusion (khalwat) is the activity conducted in a quiet place between two individuals of different sex who are not mahram (blood relative) without the legitimate marriage bond and the willingness from both parties, which leads to adultery. Fine is one of the customary penalties given to the perpetrators of khalwat. In practice, implemented of fines between one region and another is different. The study aims to identify the types of adat fines charged to khalwat perpetrators and the effectiveness of implementation on the settlement customary fines in Banda Aceh. It used a juridical-empirical research method. The data used, in addition to primary and secondary legal material, also used an in-depth interview with respondents. The data analyzed using a qualitative descriptive approach. This research conducted in Banda Aceh district. The research results show that the kind of customary fines given to khalwat perpetrators was different. There are even some cases begun to shift, and some considered that being married because of khalwat was considered one of the customary fines. Customary fines are effective in reducing offense of khalwat. However, there are concerns if the decision of the customary fines does not get optimal support from law enforcement officials. Expected, customary official affirmed kind of customary fine given to khalwat perpetrators. The difference subtle, need to consider the aspect of justice, the ability, and effective whereabouts of fines to reduction offense of khalwat

Kajian Abu Vulkanik Gunung Kelud Sebagai Alternatif Bahan Penyusun Batako Berlubang

Abu vulkanik Gunung Kelud adalah abu yang dihasilkan oleh letusan Gunung Kelud yang kemudian terbang ke segala arah sesuai dengan arah hembusan angin. Keberadaan abu vulkanik ini dianggap sebagai limbah yang dapat mencemari lingkungan dan mengganggu masyarakat sekitar. Untuk mengatasi hal itu maka dilakukan pengkajian untuk memanfaatkan material abu vulkanik. Abu vulkanik dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengganti pasir karena bersifat pozzolan dan dilihat dari ukuran butir yang memiliki kandungan silika yang relatif tinggi. Abu vulkanik pada penelitian ini akan digunakan sebagai pengganti sebagian pasir dalam pembuatan batako berlubang. Batako merupakan salah satu alternatif bahan dinding yang murah dan relatif kuat yang terbuat dari campuran pasir, semen dan air. Pengujian dilakukan dengan membuat benda uji batako dengan campuran pasir, semen dan abu vulkanik dengan variasi prosentasi pasir dan abu vulkanik. Kemudian dilakukan uji penyerapan air dan kuat tekan untuk mengetahui penyerapan air dan kuat tekan batako serta pengaruh dari penggunaan abu vulkanik. Penelitian ini menggunakan 15 buah benda uji dengan persentase abu vulkanik didalamnya sebesar 0%, 25% dan 50%, untuk masing-masing perlakuan dibuat 5 benda uji. Dari hasil pengujian penyerapan air dan kuat tekan didapatkan hasil bahwa abu vulkanik gunung kelud dapat dimanfaatkan sebagai pengganti sebagian pasir. Berdasarkan syarat dari SNI 03-0349, secara keseluruhan penyerapan air pada batako memenuhi standar penyerapan maksimal yaitu 25%. Untuk pengujian kuat tekan semua benda uji memenuhi SNI, komposisi abu vulkanik Gunung Kelud sebesar 0% dan 25% tergolong dalam mutu I, sedangkan komposisi abu vulkanik Gunung Kelud sebesar 50% tergolong dalam mutu III, sehingga dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa abu vulkanik Gunung Kelud dapat digunakan sebagai alternatif bahan pengganti sebagian pasir pada pembuatan batako

Perempuan Dalam Jihad Militer Perspektif Yusuf Alqardhawi Dan Relevansinya Dengan PP No. 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit TNI

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana posisi penemuan dalam kajian islam tentang kedudukan perempuan dalam kemiliteran, sekaligus memperkaya kajian keislaman khususnya kajian perempuan dalam dunia kemiliteran serta menemukan argumentasi dasar pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang perempuan dalam jihad militer dan relevansinya dengan PP No. 39 Tahun 2010. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research), yaitu penelitian normatif dengan menggunakan sumber data primer, yakni buku pokok dari karya ilmiah tokoh dan naskah peraturan atau undang-undang serta sumber data skunder, yaitu bahan pustaka yang merujuk kepada sumber primer. Penelitian ini bersifat Deskriktif Analitis, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, mereduksi data, mengolah data, menilai keabsahan data, menganalisis dan membuat kesimpulan atas temuan yang diperoleh. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa hal diantaranya : 1. Bahwa perempuan diberi pilihan untuk mengikuti jihad militer jika perempuan tersebut ditakdirkan tidak menikah, tidak dapat hamil dan melahirkan serta fisik yang kuat, karena kegiatan militer tersebut menuntut kondisi fisik dan mental yang kuat. maka pada peraddfcm nnya bahwa tentara medis sangat cocok bagi wanita yang ikut dalam karir militer atau dalam jihad militer walau tidak menutup kemungkinan perempuan juga mampu terjun kedalam kancah peperangan dengan perannya sebagai tentara bersenjata. 2. Berdasarkan data yang diteliti bahwa perempuan dapat dihukumkan wajib apabila dibutuhkan tenaganya dalam kegiatan kemiliteran, hal ini memiliki pertimbangan khusus terhadap kriteria yang telah ditetapkan, telah lama terjun kedalam dunia kemiliteran menjadi prioritas dan memiliki kecakapan terhadap ilmu peperangan, Adapun jatuhnya kewajiban perempuan untuk terjun keranah militer mengingat kegiatan militer masa sekarang lebih banyak berpijak pada peralatan dan artileri canggih yang penggunaannya membutuhkan akal ketimbang fisik sehingga memberikan peluang bagi perempuan untuk berperan didalamnya. 3. Bahwa pasal 4 PP.no.39 Tahun 2010 dalam prakteknya, perempuan dengan segala kemampuan dan kredibilitasnya kini mampu menduduki berbagai jabatan struktural (non militer) dan membuktikan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang tidak kalah dengan prajurit laki-laki, walaupun tidak menutup kemungkinan apabila negara dalam situasi genting bahwa perempuan yang menjalani dinas (profesi) dapat terjun dalam ranah perang apabila dibutuhkan tenaganya dengan keahlian yang mereka miliki