TINJAUAN HUKUM TERHADAP INTEGRITAS KECERDASAN BUATAN DALAM TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS DI ERA DIGITAL

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membawa tantangan dan peluang baru dalam berbagai bidang, termasuk praktik kenotariatan di Indonesia. Kajian ini membahas kedudukan hukum penggunaan AI dalam pelaksanaan tugas dan wewenang notaris menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta potensi pergeseran atau pembatasan kewenangan notaris akibat integrasi AI di era digital. Berdasarkan analisis yuridis, AI saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kapasitas hak dan kewajiban sebagaimana manusia atau badan hukum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, AI hanya dianggap sebagai objek hukum atau alat bantu teknologi yang operasionalisasinya tetap berada di bawah kendali manusia sebagai subjek hukum. UU Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa tugas notaris bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada AI, meskipun teknologi dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu administratif. Integrasi AI juga berpotensi menggeser fungsi notaris dalam hal verifikasi, penyusunan draf akta, hingga otentikasi transaksi hukum, yang berimplikasi pada asas kehadiran fisik, kekuatan pembuktian akta, dan pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan penyusunan norma etik yang komprehensif untuk memastikan penggunaan AI secara legal, etis, dan tetap menjamin eksistensi serta akuntabilitas profesi notaris di tengah perkembangan teknologi digital. Kata Kunci: Kecerdasan Buatan; Notaris; Akta Otenti

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEUCHIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI: ANALISIS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis tentang kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh keuchik kepala pemerintah gampong, Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Pelanggaran yang dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang penggunaan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang dapat merugikan keuangan negara. Jika tidak dapat dibuktikan adanya perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, maka perbuatan penyalahgunaan wewenang penggunaan keuangan negara tidak dapat dipertanggunjawakan secara pidana. Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Tipikor telah mengenyampingkan hukum administrasi negara, walaupun secara admintratif dapat dibuktikan telah terjadi perbuatan penyalahgunaan kewenangan maka sanksi adminitratif juga tidak dapat diterapkan.Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Korupsi, Kerugian, Keuangan, Negar

COMPARISON OF CHEMICAL CASTRATION SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF CHILD SEXUAL VIOLENCE IN IN-DONESIA AND SOUTH KOREA

Chemical castration punishment is regulated in Law No. 17 of 2016 about Child Protection, which provides additional sanctions for perpetrators of child sexual crimes. In South Korea, it is regulated in the South Korean Bill on Prevention and Handling Perpetrator Violence Sexual to However, the implementation of this law has encountered various obstacles, including unclear implementation procedures and rejection from several medical circles. Even though there are aiming to protect children from sexual violence, criticism has emerged regarding potential human rights violations. tendency to repeat crimes. With a more structured system, South Korea has succeeded in reducing the recidivism rate through a rehabilitation approach and long-term supervision. This study uses a normative legal approach using a legislative approach, a conceptual approach and a comparative legal approach. The results of the study show that although both countries have the same goal of protecting children from sexual violence, there are significant differences in the implementation and effectiveness of chemical castration sanctions in Indonesia which carries out execution aimed at the profession doctor while South Korea was handed over to court as execution castration chemical. This study aims to provide insight into the comparison of legal policies in the two countries and their implications for the protection of child sexual violence victims. Meanwhile, South Korea became the first country in Asia to implement chemical castration in 2011. This policy was implemented based on the results of a medical diagnosis indicating that the perpetrator had

Eradicating All Rules Through Article 42 of Law 21 of 2023 on The National Capital: A Study of Legal Norms and Morality

Legal norms in a regulation are the face of the government in implementing a policy, norms become an important point in the purpose of the law itself, namely justice. Norm ambiguity at least has several aspects, namely: open norms, vague norms, norms that conflict with other norms. All of these aspects are a unity in ‘norm conflict’. Article 42 of Law Number 21 of 2023 on the National Capital City (IKN) explains that, if there are regulations that conflict with the IKN Law, other regulations are considered invalid. Thus, many legal academics have criticised the article as a sweeping article. Thus, this research uses a normative research method that examines the norms and politics of law in Article 42 of the IKN Law using a conceptual approach and a statutory approach. Thus, this research shows that in terms of ratio legis, it is not possible for a law to declare another law invalid, which has an equal status as stipulated in Article 7 of Law Number 12/2011 on the Formation of Legislatio

Enhancing Consumer Protection in Electronic Transactions in Indonesia

Technological advancements have significantly facilitated electronic transactions, making business interactions faster and more convenient. However, these developments also introduce risks, especially for consumers, as electronic transactions can lead to significant financial losses if not handled carefully. This study proposes effective legal protections for consumers to prevent such losses and ensure proper compensation in electronic business transactions. This research employs a normative legal methodology, utilizing both a statutory and conceptual approach. The statutory approach analyses laws and regulations governing electronic transactions, while the conceptual approach applies Richard Posner's Economic Analysis of Law theory to assess the efficiency of consumer protection mechanisms. Data was gathered through a literature review of primary and secondary legal sources, and conclusions were drawn using deductive reasoning. The Economic Analysis of Law theory was the major premise, with relevant laws and regulations forming the minor premise. The findings reveal two main conclusions. First, while existing laws such as the Consumer Protection Law, the ITE Law, PP PMSE, PP PSTE, and Regulation of the Minister of Trade Number 31 of 2023 provide basic consumer protection by sanctioning businesses that offer mismatched products, reclaiming consumer rights is not straightforward. Second, to mitigate potential losses in electronic transactions, a validation process for business actors is necessary before they offer products, and Electronic System Trading Providers (PPMSE) must establish an efficient mechanism for compensating consumer losses. This study highlights the need for a more robust and accessible framework to protect consumers in electronic business transactions, ensuring that legal recourse is both efficient and effective

PELINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI ELEKTRONIK DALAM PEMBELIAN BARANG MELALUI MARKETPLACE

Marketplace merupakan aplikasi atau situs web yang memberi fasilitas jual beli online dari berbagai sumber. Pemilik situs web atau aplikasi tidak memiliki produk apapun dan bisnis mereka hanya menyajikan produk orang lain kepada pengguna kemudian memfasilitasinya. Marketplace juga sudah menyediakan opsi asuransi dalam bentuk digital untuk memberikan perlindungan kepada konsumen apabila barang yang dibelinya mengalami kerusakan dan lain sebagainya. Konsumen yang setuju untuk menggunakan asuransi akan mendapatkan polis dalam bentuk elektronik. Namun pada kenyataannya konsumen mengalami kesulitan pada saat melakukan proses klaim asuransi yang ditawarkan marketplace. Salah satu kasus bermula pada saat konsumen melakukan pembelian terhadap perabotan rumah tangga yang terbuat dari kayu melalui marketplace. Pada saat barang tiba terdapat beberapa kerusakan pada perabotan sehingga konsumen melaporkan pada pihak marketplace dan klaim asuransi disetujui. Akan tetapi, ada kendala karena berat produk yang dikirimkan oleh seller berbeda dengan konsumen sehingga pihak marketplace memerlukan analisa lebih lanjut. Namun hingga tenggat waktu yang ditetapkan klaim asuransi yang diajukan tidak jelas kelanjutannya

KOLABORASI BANK, PPATK DAN OJK DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi tindak pidana tambahan seperti kasus korupsi, narkoba atau lainnya. Pejabat di Indonesia menjadi salah satu pelaku kejahatan yang paling banyak dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang dapat berupa aset, kendaraan saham ataupun uang tunai dan sebagainya. Transaksi keuangan pejabat seharusnya terus diawasi agar dapat terlihat nilai yang wajar berupa tabunngan. Yang berhak atas tabungan tersebut adalah bank, tentunya pihak bank memerlukan kerjasama dan landasan hukum dalam melakukan setiap pengawasan. Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis Bentuk Kolaborasi Antara Pusat pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan dan Bank dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Dampak Kolaborasi Antara Pusat pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan dan Bank dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif. Penelitian ini ditemukan bahwa fakta dari kolaborasi beberapa instansi yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan bahkan PPATK sudah berjalan dan memiliki landasan. Akan tetapi hal ini tidak mencegahnya tindakan pencucian uang. Sehingga dalam kesimpulan penulis pada penelitian ini akan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan dan mekanisme dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang pada masa yang akan datang

Legal Analysis of the Use of Personal Identity as Guarantee in Online Loans

In the developing digital era, the practice of online lending has become a new thing among the public due to its ease and quick access. The use of ID cards as collateral in online lending has become an interesting topic in the legal context. This research aims to analyze whether ID cards can be categorized as documents that can be used as collateral. The research method used is a normative analysis of laws and regulations and other rules that can be used as a legal basis. Because basically ktp is a population document that functions as a means of identifying a person, not as proof of property ownership. However, in practice, personal identity/KTP is sometimes used as one of the requirements for obtaining online loans. This is done to verify the borrower's identity and minimize the risk of fraud. The analysis highlights various legal issues related to the use of ID as collateral in online lending, including aspects of consumer protection, contract validity, and legal liability in cases of identity misuse. This research provides a deep insight into the legal framework governing this practice as well as the challenges faced in law enforcement and consumer protection in the digital age

Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional: Menuju Sistem Pemidanaan Yang Berkeadilan Dan Humanis

Indonesia’s penal system has long been dominated by a retributive approach inherited from colonial legal traditions, where imprisonment serves as the primary punishment for criminal offenders. This model has led not only to chronic prison overcrowding but also to the dehumanization of inmates, who still possess fundamental human rights. The newly enacted Indonesian Penal Code (KUHP) marks a significant shift toward a more progressive and humanistic penal paradigm, grounded in the values of Pancasila and the principles of restorative justice. This article aims to normatively analyze the paradigm shift in criminal punishment introduced by the new KUHP and its implications for Indonesia’s penal system, particularly in encouraging the implementation of alternative punishments such as community service, probation, and fines. The study employs a normative legal approach with qualitative analysis of relevant laws, regulations, and legal literature. Findings indicate that the application of alternative sanctions offers a viable solution to prison overcrowding while aligning with the rehabilitative and reintegrative goals of the correctional system. Nonetheless, several challenges remain, including the readiness of law enforcement institutions, infrastructure limitations, and the persistence of a punitive legal culture that views imprisonment as the only legitimate form of punishment. Therefore, a comprehensive implementation strategy is required, involving strong collaboration among government institutions, law enforcement, academia, and civil society to ensure a smooth transition toward a more just, restorative, and humane penal system

LEGALITAS PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE MELEWATI SISTEM ODR (ONLINE DISPUTE RESOLUTION)

Penelitian ini membahas tentang transaksi perdagangan elektronik atau E-commerce yang menjadi salah satu bentuk perdagangan modern di era digital. Meskipun E-commerce memberikan kemudahan dan efisiensi dalam setiap transaksi, di sisi lain muncul berbagai risiko yang perlu diperhatikan, seperti perlindungan data pribadi, keamanan regulasi, tindakan penipuan, serta berbagai aktivitas lain yang dapat merugikan konsumen maupun penjual. Untuk meminimalkan dampak dari risiko tersebut, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, dan efisien. Salah satu inovasi yang berkembang adalah penyelesaian sengketa secara daring melalui sistem Online Dispute Resolution (ODR). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model penyelesaian sengketa secara ODR serta menelaah regulasi yang mengatur pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari berbagai literatur, seperti jurnal ilmiah, buku, dan regulasi terkait, yang dijelaskan secara deskriptif dengan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengadopsi sistem penyelesaian sengketa ODR sebagai alternatif di luar pengadilan untuk mendukung ekosistem perdagangan digital. Saat ini, pelaksanaan ODR masih mengacu pada Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), sehingga diperlukan peraturan khusus yang secara komprehensif mengatur mekanisme dan implementasi ODR dalam transaksi E-commerce guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang bertransaksi