STUDI PERENCANAAN SISTEM DISTRIBUSI AIR BERSIH PADA GEDUNG DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR

The plumbing system is an inseparable part of a high-rise building. The plumbing system is used for various purposes such as providing clean water and distributing sewage and waste water. To meet the needs of clean water in the Ditreskrimsus Building of the East Java Regional Police, requires planning a clean water distribution system, a 5-storey building with the type and number of plumbing equipment required clean water amounting to 58.996 m3 / day. The capacity of the lower water reservoir (Ground Water Tank) used is 8 m3, the upper water tank (Roof Tank) is used as a water reservoir of 7 m3. Based on the results of the calculation, a transfer pump is used to drain water from the lower water tank (Ground Water Tank) to the upper water tank (Roof Tank) with a flowing capacity of 16.2 m3 / hour and a transfer pump head of 7-54 m. for clean water distribution, you can use the thrust of the potential height of the water from the upper reservoir to the sanitary equipment on each floor. The pump used is the Ebara 50x40 FSHA brand

PENGARUH PERSEPSI SISWA SMK TENTANG DUNIA KERJA TERHADAP MINAT UNTUK MELANJUTKAN STUDI KE PERGURUAN TINGGI

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Dunia Kerja Terhadap Minat Untuk Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi” ini dilakukan pada kelas XII Jurusan Teknik Listrik di SMK N 4 Bandung. Lulusan Siswa SMK yang ingin memasuki dunia kerja merupakan hal yang sudah biasa dan sewajarnya. Sedangkan minat siswa SMK untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pasti terdapat faktor – faktor pendukung yang memicu minat tersebut muncul. Sehingga penelitian ini bertjuan untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh persepsi tentang dunia kerja terhadap minat untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Dengan menggunakan metode kuantitatif tipe survei deskriptif. Hasil menunjukkan korelasi antara variable x dan y sebesar 0,517 dimana nilai tersebut masuk dalam kategori sedang. Kontribusinya sebesar 26,73% cukup mempengaruhi dimana 73,27% dipengaruhi faktor lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa ada kemungkinan terpengaruh untuk melanjutkan ke dunia kerja, tetapi tidak sedikit pula siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi.;--- The study, titled " The Effect of Students’ Peception about Workplace Regarding to the Interest to Continue Their Study to College" was conducted in class XII Electrical Engineering Department at SMK N 4 Bandung. Graduated vocational students who wish to work are familiar and naturally. While vocational students’ interest to continue their education to college there must be contributing factors that trigger the interest arises. So this research aims to determine how much the perception of the workplace influence to students’ interest to continue their study to university. By using quantitative descriptive type of survey. The results showed a correlation between the x and y variables at 0,517 where the value entered in the medium category. Its contribution of 26.73% is affecting where 73.27% influenced by other factors. It can be concluded that there are students likely affected to continue to the workplace, but not a few students who want to go to the college

DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENGUJIAN PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1/1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS DAN PPAT

 Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3019) menegaskan bahwa anak yang dilahirkan diluar Perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal tersebut berdasarkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI/MK) tanggal 17 Pebruari 2012, dengan Putusan nomor : 46/PUU-VIII/2010 bertentangan dengan UUD 1945, dan harus dimaknai tidak menghilangkan hubungan keperdataannya dengan laki-laki yang dianggap sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Putusan tersebut membawa implikasi atau dampak terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dalam kaitannya ketika pembuatan keterangan sebagai ahli waris dan pembagian hak waris.Kata Kunci: Hubungan Keperdataan, Notaris/PPAT, Keterangan Ahli Waris Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1974 Number 1, State Supplement of the Republic of Indonesia Number 3019) confirms that a child born outside of marriage only has a civil relationship with his mother and his mother's family. The article is based on the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI/MK) dated February 17, 2012, with Decision number: 46/PUU-VIII/2010 contrary to the 1945 Constitution, and must be interpreted as not eliminating his civil relationship with a man who is considered his father who can proven based on science and technology and/or other evidence according to the law turns out to have blood relations as his father. The decision has implications or impacts on the implementation of the duties of the Notary's position in relation to the making of statements as heirs and the distribution of inheritance rights.Keywords: Civil Relations, Notary/PPAT, Statement of Heir

AKTA NOTARISWAJIB DIBUAT DALAM BAHASA INDONESIA.

Pasal 43 ayat (1) UUJN – P telah mewajibkan bahwa akta Notaris dibuat dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kata wajib berarti jika tidak dilaksanakan akan ada sanksinya, tapi ternyata UUJN – P tidak mengatur sanksinya, artinya kewajiban tanpa sanksi jika dilanggar. Pada sisi yang lain bagaimana jika Kontrak yang dituangkan ke dalam akta Notaris yang didalamnya terlibat pihak asing atau subjek hukum asing.  Dalam akta Notaris selain wajib penggunaan bahasa Indonesia, perlu juga diperhatikan mengenai penafsiran terhadap bahasa yang dipergunakan dalam akta Notaris dan bahasa hukum yang dipergunakan untuk akta Notaris. Akta sebagai suatu komunikasi yang mengatur hak dan kewajiban para pihak atau parapenghadap. Karena itu, sejalan dengan maksud dan tujuannya, maka kata ataupun kalimat yang artinya jelas dan dan tegas serta ada keharusan untuk mempergunakan  kata-kata yang tepat, (istilah atau kalimat yang berpotensi mempunyai pengertian multitafsir), dalam akta telah menyediakan tempat khusus mengenai penjelasan pengertian dari kata-kata, frase yang mempunyai arti ganda tersebut, yaitu dalam klausula definisi, juga yang mempunyai pengertian yang mudah untuk membantu dan upaya penerjemahannya. Ketika sebuah akta (atau kontrak atau perjanjian) telah sempurna, artinya aspek formal dan materil telah dipenuhi, dan berjalankan sebagaimana yang diharapkan oleh parapihak, maka terkadang dalam menimbulkan permasalahan, yang berkaitan dengan segala hal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan, misalnya mengenai kata atau kalimat atau istilah yang dipergunakan. Jika hal ini terjadi, maka terhadap akta tersebut dilakukan penafsiran atau interpretasi. Masalah penafsiran akta (perjanjian/kontrak) termasuk salah satu hal yang penting dalam setiap akta, baik pada saat pembuatan aktamaupun pada waktu penerapannya dikemudian hari

Perlindungan Hukum bagi Kreditur terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan yang Tidak Didaftarkan pada Kantor Pertanahan

Jurnal ini mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi Kreditur terkait Adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan yang tidak didaftarkan Serta menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat hukum dari tidak didaftarkannya Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut APHT) terhadap perjanjian kredit perbankan yang dibuat para pihak dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) adalah kreditur tidak memiliki kedudukan yang diutamakan. Dimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Kreditur sebagai bentuk antisipasi tidak didaftarkannya APHT adalah dengan penandatanganan akta kuasa menjual pada saat akad kredit. Hak Kreditur terhadap benda jaminan dalam hal APHT tidak didaftarkan yaitu tidak memberikan hak saling mendahului dibandingkan dengan Kreditur lainnya.Tujuan dari pembebanan Hak Tanggungan adalah dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada semua pihak (khususnya Kreditur) dan juga untuk memenuhi asas publisitas. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur ketentuan mengenai pemberian Hak Tanggungan dari Debitur kepada Kreditur sehubungan dengan hutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan. Pemberian hak ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditur yang bersangkutan (Kreditur preferent) dari pada Kreditur-Kreditur lain. Dengan demikian pemberian Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan pelunasan hutang Debitur kepada Kreditur sehubungan dengan perjanjian pinjaman/kredit yang bersangkutan. Hak Tanggungan tidak akan lahir tanpa adanya pendaftaran APHT. Namun pada prakteknya masih dijumpai beberapa oknum PPAT yang terlambat mendaftarkan APHT ke Kantor Pertanahan dengan berbagai alasan, tentu saja hal ini akan merugikan pihak Kreditur sebagai pemberi kredit

The effect of an evidence based bowel protocol on time taken to return to normal bowel function in post operative total hip and total knee replacement patients

Total hip and knee replacement operations are one of the most commonly performed orthopaedic procedures in Australia. It is estimated however that up to 65% of patients will experience some degree of opioid-related bowel dysfunction in the post operative period. Often considered a mild and selflimiting problem, constipation can lead to significant morbidity and occasional mortality. Several clinical incidents and a lack of robust evidence to guide bowel management in this cohort was the impetus for this study. This cluster randomised study sought to evaluate the Murdoch Bowel Protocol©, a simple nursing intervention based on the administration of polyethylene glycol (Movicol®) titrated to Bristol Stool Chart type. The Neuman Systems Model was the theoretical framework used to guide this study. The hypothesis was that patients who undergo a knee or hip replacement and receive the study bowel protocol will experience a statistically significant reduction in time taken to return to normal bowel function compared with patients who receive standard bowel management. Three hundred and thirty one patients were recruited across seven hospitals in two Australian states over a 13 month period. Five hospitals were randomised as controls, two hospitals as interventions. Data was collected from all patients at three intervals: pre-admission, during admission and post discharge. Control participants (n = 171) received post operative bowel management as per that hospital or doctors usual regime whilst intervention participants (n = 160) received post operative bowel management as per the Murdoch Bowel Protocol©. Inferential statistics confirmed several highly statistically significant results as well as clinically significant outcomes. Patients treated with the Murdoch Bowel Protocol© returned to normal bowel function more quickly than those xi treated with ad hoc post operative bowel regimes (p = 0.000). In addition intervention patients were more than seven times more likely than controls to return to normal bowel function by day five post operatively (p = 0.000). Age, gender and length of pre-operative fasting were not found to influence this result. Type of anaesthetic was significant with patients who received combined regional and general anaesthesia returning to normal bowel function around two days less than those who received a general anaesthetic ( p = 0.014). Type of operation was also significant with total knee replacement patients taking on average one extra day to return to normal bowel function (p = 0.027). Use of the generalised linear mixed model confirmed no cluster effect. These results confirm and support the study hypothesis. These results support practice changes not only for hip and knee replacement patients but for other patient groups who experience opioid induced bowel dysfunction. Further research will determine whether the protocol is as efficacious in these patient groups

Bulloch Times (Statesboro News-Statesboro Eagle)

https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/bulloch-news-issues/3295/thumbnail.jp

PENGELOLAAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJATERAAN MASYARAKAT DESA HUYULA, KECAMATAN RANDANGAN, KABUPATEN POHUWATO, PROVINSI GORONTALO

Penelitian ini membahas tentang pegelolaan bumdes dalam meningkatkan kesejateraan masyarakat desa Huyula, Kematan, Randangan, Kabupaten. Pohuwato. Provinsi Gorontalo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejateraan masyarakat serta apa saja faktor penyebab rendahnya pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejateraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskritif dalam bentuk kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.. Prosedur pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bagaimana pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejateraan masyarakat. Dalam pengelolaan BUMDes di Desa Huyula ini baik dari pemerintah desa, pengelola BUMDes dan masyarakat desa masih kurang bekerja sama dengan baik, hal tersebut terlihat dari belum adanya kesesuaian pengelolaan BUMDes sehingga pembentukan program BUMDes tidak berjalan dengan baik, yang berimbas pada tujuan BUMDes dalam mensejaterakan masyarakat desa belum optimal. Adapun faktor penyebab rendahnya pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejateraan masyarakat, yaitu terletak pada sumber daya manusia, usaha serta kerjasama yang masih kurang antara pemerintah desa, pengelola BUMDes serta masyarakat desa, sehingganya pembentukan program BUMDes belum berjalan sesuai dengan yang di harapkan dalam mensejaterahkan masyarakat desa