Exploring Muslim Tourist Needs at Halal Spa Facilities to Support Indonesia’s Sharia Tourism

This study reviews Islamic laws related to body spa services and describes the spa facilities which Muslim tourists need. This descriptive qualitative study involved spa consumers, owners, therapists, and religious leaders. The data were collected using interviews, focus group discussions, and observation. This study was analysed via Maqasid al-Shariah (the objectives of Islamic law) and the Classification of Benefits based on Shariah theory. The results show that the process and purpose of spas should be for the sake of maslahah (public interest). Based on Maqasid al-Shariah (the objectives of Islamic law), spa services benefit the Hifd al-‘Aql (preservation of intellect) and Hifd al-Nafs (preservation of life). There were three levels of Complementary Needs for spas, categorised as Daruriyyat (Basic Necessities), Hajiyyat (Complementary Needs), and Tahsiniyyat (Embellishment), while the spa facilities comprise 14 elements

Responsibility of States About Pandemic COVID-19: International Law Review

Introduction to The Problem: This research focused on analyzing responsibility of States about COVID-19 pandemic. The concept of international responsibility could be interpreted as a relation between the state sovereignty in national legal mechanism, and also implementation of the principles of the international law in the other sides to fix it about internationally wrongful act. Especially how states contribution to prevent, vaccines, prosperity/ social aid, and health services for people in its states.Purpose/Objective Study: This research would answer the following questions: (1). How the responsibility of states about COVID-19 pandemic under international law ?; (2). What is the dispute settlement mechanism for the fulfillment of international law? obligations by states?Design/Methodology/Approach: This research used socio-legal studies to identify between political, economy, and law approach to understanding what states responsibility regarding COVID-19 pandemic under international law.Findings: This article argued that strong relations regarding state responsibility in the face of international legal mechanisms, through international cooperation mechanisms as well as diplomatic approaches shall be prioritized, to identification regarding internationally wrongful act. Then the fulfilment of basic rights of citizens during COVID-19 pandemic such as access to health services, vaccines, and socio-economic consequences are responsible for the country. Parties that can sue the state in international liability can be from state actors and non-state actors. China as a based on Covid-19 are spread around the world are bears some international responsibility for the unquantifiable damage sustained as a direct result of the state having failed to contain the virus, and to notify the international community of its existence. Therefore, judicial mechanisms through the UN mechanism or outside the UN Mechanism to dispute settlement mechanism.Paper Type: Research Articl

The Antiplasmodial Activity of Chalcone Derivatives Through the Inhibition of Hemozoin Formation Andthe Increased Number of Stomatocytes

Background: Malaria remains an important public health problem in the world, particularly due to resistance to Plasmodium. The presence of resistance encourages research to find new antimalarials. One of the compounds which has antiplasmodial activity is chalcone derivative compound (E) – 1 – (4 – aminophenyl) – 3 – (2,3 – dimethoxyphenyl) prop – 2 – en – 1 – one. This study aimed to test if antiplasmodial compound worked by inhibiting Hemozoin formation and increasing the number of Stomatocytes. Subjects and Method: This was an experimental laboratory study using a randomized controlled trial. The study was conducted from May 2016 until July 2017 in the laboratory of Parasitology and Clinical Pathology Faculty of Medicine, Universitas Gadjah Mada.A sample of Swiss mice wasrandomized into treatment group and control group.The independent variable was the administration of (E) – 1 – (4 – aminophenyl) – 3 – (2,3 – dimethoxyphenyl) prop – 2 – en – 1 – one. The dependent variable was the number of Hemozoin and Stomatocyte. Hemozoin level was measured by flow cytometry. The number of Stomatocytes was calculated from the peripheral blood picture stained with HE. The data were analyzed byt-test. Results: The number of Hemozoin in the treatment group (mean= 0.31) was less than in the control group (mean= 3.20) and it was statistically significant (p< 0.001). The number of Stomatocytes in the treatment group (mean= 38.83) was higher than in the control group (mean= 0.83) and it was statistically significant (p< 0.001). Conclusion: Substance (E) – 1 – (4 – aminophenyl) – 3 – (2,3 – dimethoxyphenyl) prop – 2 – en – 1 – one acts as an antimalarial by inhibiting Hemozoin formation and increasing the number of Stomatocytes. Keywords: antimalarial, hemozoin, compound (E) – 1 – (4 – aminophenyl) – 3 – (2,3 – dimethoxyphenyl) prop – 2 – en – 1 – one, stomatocyte

PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENGUKURAN SADDHĀ UMAT BUDDHA DI KABUPATEN WONOGIRI

Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan instrumen pengukuran saddhā, dengan menemukan konsep, dimensi, faktor, indikator saddhā dan menjelaskan cara menyusun konstruk saddhā yang digunakan Dharmaduta untuk mengetahui tingkat saddhā umat Buddha di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development yang mengacu pada pengembangan Borg and Gall. Prosedur pengembangan: pendahuluan, perencanaan, uji coba, evaluasi dan revisi, serta implementasi. Pengumpulan data menggunakan instrumen pengukuran saddhā. Teknik analisis data melalui metode kualitatif yaitu validitas isi yang dilakukan dengan teknik Dhelpy dan melalui metode kuantitatif dengan melakukan analisis Exploratory Fakor Analysis. Penelitian ini menghasilkan 3 konsep saddhā: Pariyatti Dhamma, Patipatti Dhamma, Pativedha Dhamma, 7 faktor saddhā yaitu: Keterbukaan Pandangan, Keingintahuan, Sīla, Samādhi, Pañña, Magga, dan Phala serta 16 indikator saddhā yaitu: Memiliki pikiran terbuka terhadap ajaran agama lain, Terbebas dari sikap fanatisme, Belajar Dhamma, Mendengarkan Dhammadesana, Memiliki ucapan benar, Memiliki perbuatan benar, Memiliki pencaharian benar, Memiliki usaha benar, Memiliki perhatian benar, Mengembangkan konsentrasi benar, Memiliki pandangan benar, Mengembangkan pikiran benar, Memiliki usaha yang gigih, Memiliki tekad yang kuat, Memiliki Kebijaksanaan, Mampu besikap Tenang dan Seimbang. Instrumen pengukuran saddhā telah valid dan reliabel terlihat dari nilai KMO sebesar 0,710 (&gt;0,5), Anti Image Correlation menunjukan semua nilai MSA lebih dari 0,5 dan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,939 (&gt;0,7). Hal ini berarti model faktor layak digunakan. Tingkat saddhā umat Buddha di Kabupaten Wonogiri sebesar 241,61 dengan kreteria baik. Berdasarkan prosentase: 26,67%: sangat baik, 65,83% : baik, 7,5%: sedang

Kadar MDA Paska Suplementasi Besi Sebagai Indikator Kejadian Resistensi Insulin

Suplementasi besi banyak dilakukan di Indonesia baik melalui program pemerintah maupun dikonsumsi sendiri oleh pengguna. Besi merupakan unsur mikro yang sangat dibutuhkan, tetapi juga memiliki efek prooksidan yang dapat memicu pembentukan reaktif oksigen spesies dan reaktif nitrogen spesies (ROS dan RNS), peroksidasi lipid dan stress oksidatif. Di sisi lain, banyak studi membuktikan hubungan tingginya kadar feritin dengan resistensi insulin atau kadar gula darah. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti apakah suplementasi besi yang diberikan akan menyebabkan peroksidasi lipid yang diukur dari kadar MDA dan memicu kejadian resistensi insulin serta melihat pengaruh kadar Hb awal terhadap kadar MDA. Penelitian dilakukan dengan desain eksperimental pada tikus Rattus Norvegicus strain Wistar. Subjek penelitian sejumlah 32; dengan 16 ekor anemia dan 16 ekor normal. Masing-masing dibagi lagi dalam kelompok perlakuan dan kontrol secara acak. Suplementasi besi diberikan dengan dosis 5,04 mg/ 200 gram berat tikus selama 7 hari. Pengambilan data MDA, Hb, glukosa darah dan insulin puasa dilakukan secara pre dan post test. Pemeliharaan hewan coba, perlakuan dan pangambilan sampel darah dilakukan di Pusat Studi Pangan Gizi UGM Jogyakarta. Analisis statistik dilakukan dengan regresi linear dan independent T test. Hasil penelitian menunjukkan kadar MDA paska suplementasi justru mengalami penurunan, baik pada kelompok yang dikondisikan anemia maupun yang tidak (-1,47 : -0,57; p=0.000). Hubungan kadar MDA paska suplementasi dengan resistensi insulin yang diukur dari kadar insulin dan glukosa puasa tidak bermakna (insulin puasa: p=0.731 dan glukosa puasa: p=0,826) Hasil penelitian ini dapat disimpulkan kadar MDA paska suplementasi tidak dapat dijadikan prediktor resistensi insulin. Perubahan kadar MDA dipengaruhi oleh kadar Hb awal sebelum suplementasi dilakukan

AKTOR POLITIK DAN PROBLEM SOLVING DALAM KONFLIK PASIR BESI ANTAR WARGA DI KEBUMEN

Kebijakan pemerintah merupakan suatu aktifitas publik yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk mencapai pembangunan nasional. Pada dasarnya kebijakan itu memiliki suatu proses dengan jangkauan yang luas dan sama rata. Terkait dengan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan pemerintah dalam mengatasi konflik antar warga akibat dari adanya penambangan pasir besi. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi konflik antar warga akibat adanya penambangan pasir besi masih banyak mengandung kontroversi di masyarakat karena kebijakan ini akan dianggap gagal apabila dalam penyelesaian konflik ini tidak dilakukan secara adil. Berdasarkan pemaparan yang ada peneliti akan meneliti dan menganalisis pokok masalah yaitu: 1. Bagaimana kepala desa sebagai aktor politik dalam penyelesaian konflik pasir besi antar warga di kebumen? 2. Problem solving apa saja yang di lakukan kepala desa sebagai kebijakan dalam menyelesaikan konflik? 3. Bagaimana Islam melihat peran aktor dalam penyelesaian konflik? Penelitian yang berjudul “Aktor Politik dan Problem Solving Dalam Konflik Pasir Besi Antar Warga Di Kebumen” bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi konflik antar warga akibat adanya pertambangan pasir besi dalam pandangan teori konflik menurut Marx Weber. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research) di Wiromartan, Mirit, Kebumen dengan menggunakan teori Konflik menurut Marx Weber. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu penelitian dengan menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat desa Wiromartan denagn menggunakan metode wawancara yang kemudian dianalisis dengan mendeskripsikan fenomena tersebut. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukan bahwa problem solving yang dilakukan oleh kepala desa dalam menangani konflik antara warga akibat dari adanya pertambangan pasir besi belum dapat dikatakan bisa untuk mengatasi konflik yang ada, karenanya dalam menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala desa tidak maksimal sehingga tidak dapat menyentuh hati dan membuat warga percaya kepada kepala desa kususnya pihak yang pro dengan pertambangan pasir besi. Ketika diselesaikan dengan cara bermusyawarah pun belum bisa mendapat hasil yang maksimal karena ketika dalam musyawarah warga senantiasa tidak mau mengalah sehingga dalam mengambil keputusanpun susah untuk kebaikan bersama. Karena itu kepala desa lebih memfokuskan kepada pemuda-pemuda atau anak-anak desa Wiromartan supaya konflik yang ada tidak berkembang ke genarasi berikutnya. Kata Kunci: Aktor Politik, Problem Solving, Teori polit

Perlindungan Hukum Pekerja Harian Lepas Di Kabupaten Bondowoso

Pekerja harian lepas seharusnya bekerja kurang dari dua puluh lima hari  dalam satu bulan. Minimal upah yang seharusnya diterima oleh pekerja harian lepas perhari adalah seperdualima dari upah minimum perbulan. Fakta yang ada di Kabupaten Bondowoso, pekerja harian lepas masih bekerja penuh dalam satu bulan dan menerima upah kurang dari ketentuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas di Kabupaten Bondowoso beserta upaya hukumnya. Penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan statute approach. Hasil dari penelitian ini adalah Banyak pekerja harian lepas di kabupaten Bondoowoso masih bekerja lebih dari dua puluh hari dalam satu bulan dan menerima upah kurang dari seperdualima dari upah minimum Kabupaten Bondowoso. Pada ummnya pekerja harian lepas di Kabupaten Bondowoso yang bekerja lebih dari waktu maksimal seharusnya dan menerima upah kurang dari upah minimum seharusnya tidak melakukan upaya hukum apapun. Hal ini mengingat sulitnya mencari pekerjaan. Kesimpulan yang didapat adalah pekerja harian lepas di Kabupaten Bondowoso belum mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan  Pasal 10-12 Kepmen 100/2004, jo. Paasl 59  jo Pasal 90 jo Paas; 185 UU 13/2003

Hubungan stress dan koping kepala keluarga dengan penyesuaian diri masa pensiun di rt05/rw 03 komplek TNI AL Pangkalan Jati

S1 Keperawata

Strategi penulisan hukum

viii,156 hlm.:ill.;25 c