Chinese Officers in Cirebon

The city of Cirebon was not as large as Batavia (Jakarta) or Semarang, but its location on the northern shore of Java made it an important harbour city from which the inland regions of the southern part of West Java could be serviced. As a harbour town, Cirebon became the regional centre of trade and commerce, and many Chinese immigrants settled there. As were other cities, Cirebon fell under the governance of the VOC and later of the Netherlands Indies administration A Chinese officer was appointed to deal with Chinese community issues in the region. With the exception of the well-known Major (Majoor der Chinezen) Tan Tjin Kie, whose funeral is described in his son\u27s book, little is known about the other Chinese officers in Cirebon. Most publications concentrate on the Chinese officers in Batavia or Semarang or in other large cities. Numerous Chinese officers were appointed in Cirebon and in the surrounding regions. Many of them were members of four or five big families. This article describes their lives, families, and descendants, their businesses, and their whereabouts

Study of Industrial Relations: Labor Union, Work Agreement and Bipartit

The demonstration on May 1 was a sign of industrial relations problems. Therefore, all involved parties (Company, Labor Union, Bipartit and Governance) must enforce the rules of employment agreements as stipulated in the labor law. Explicitly, this study aims to describe and analyze the extent industrial relation has been built. The research approach uses qualitative methods, in this case the law study. The results of the study confirm: 1) The law as a legally has clearly regulated employment. 2) The company has not been optimal in carrying out the mandate of the law. 3) The function of the employee union has not been optimal as an employee representative. 4) Government functions are not yet rea

Analisis Reliabilitas pada Hydraulic Spreader System Container Crane di PT. Terminal Petikemas Surabaya

Potensi ekonomi Indonesia dalam bidang Maritim sangat tinggi termasuk di bidang pelabuhan yaitu terminal bongkar muat barang. Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang logistik bongkar muat barang adalah PT. Terminal Petikemas Surabaya yang merupakan sebuah terminal berstandar kelas dunia di bidang kepelabuhanan yang menangani ekspor dan impor petikemas baik domestik maupun internasional. Salah satu mesin utama yang digunakan dalam proses bongkar muat barang adalah Container Crane (CC). Rangkaian Speader System pada CC terdapat beberapa alat dan komponen yang saling mempengaruhi, salah satu alat yang berperan penting dalam menggerakkan Spreader adalah Hydraulic. Pada penelitian ini melakukan penentuan waktu optimum pemeliharaan Hydraulic Speader System pada CC-06 dan CC-09 menggunakan metode Geometric Process (GP). Waktu optimum untuk melakukan preventive maintenance pada Hydraulic Speader System Container Crane 06 adalah saat mengalami kerusakan ke-15 dengan estimasi rata-rata biaya sebesar Rp.1.289.800. Sedangkan waktu optimum untuk melakukan kegiatan pemeliharaan pada Container Crane 09 adalah saat mengalami kerusakan ke-30 dengan estimasi rata-rata biaya sebesar Rp. 417.600

ANALISIS PENERAPAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK

Salah satu upaya Pemerintah dalam membenahi tingginya angka korupsi sektor publik di Indonesia, khususnya di Pemerintahan Daerah adalah dengan pemberlakuan sistem Transaksi Non Tunai untuk pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur Transaksi Non Tunai, mengetahui implementasi sistem transaksi non tunai dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan sistem transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh dengan wawancara terstruktur, observasi dan studi pustaka. Transaksi Non Tunai mulai diterapkan secara bertahap di Kabupaten Landak sejak 1 Januari 2018. Kabupaten Landak telah memiliki kesiapan yang baik untuk pelaksanaan Transaksi Non Tunai, baik dari segi infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Prosedur pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Kabupaten Landak pun telah diatur dalam Peraturan Bupati Landak No. 59 Tahun 2017 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak. Secara keseluruhan pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Landak berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Beberapa kendala yang masih dijumpai dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Kabupaten Landak berasal dari pihak eksternal, yaitu pihak Bank Kalbar dan pihak penyedia jaringan internet (provider telekomunikasi). Kata Kunci: Transaksi Non Tunai, keuangan daerah, transparansi, akuntabilitas, Kabupaten Landak

Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap Perlakuan Tahanan, Anak dan Warga Binaan Pemasyarakatan

Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai payung hukum pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam tahap pembahasan. Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan mempertegas posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana dan fungsi pemasyarakatan sebagai perlakuan terhadap pelanggar hukum. Adanya perubahan mendasar dalam RUU pemasyarakatan, setelah disahkan menjadi undang-undang akan berimplikasi terhadap perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana proyeksi implikasi perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap perlakuan tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proyeksi implikasi perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap perlakuan tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan pada saat nanti disahkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hak dan kewajiban serta penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan mengalami perluasan. Perluasan pengaturan tersebut berimplikasi terhadap peningkatan pemenuhan hak tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan, perubahan pola pembinaan serta perubahan peraturan teknis pelaksanaan sistem pemasyarakatan

Nyantrik Learning Model in the Field Experience Practice Program for The Bachelor (S-1) Workforce Education Institutions

Objective: The objectives of this research are to develop Nyantrik learning model in the Field Experience Practice Program for the bachelor (S-1) Workforce EducationInstitutions, and to investigate the effectiveness of the Nyantrik learning model.Method: This research was conducted at Teacher Training Institutions in the regions of Ngawi Residency, East Java, Indonesia. It used the research & development method with the following phases: preliminary studies (library research, field survey, product drafting), development (limited experiment and field experiment), and testing (pre-test, treatment, and post-test).Result: The results of the research are as follows: 1) Nyantrik  learning model is a learning model which is used in the Field Experience Practice Program for the bachelor (S-1) students of the Teacher Training Institutions with the process of teacher competency transformation through imitation, identification, and internalization of the competencies owned by the mentor teachers. The teacher competency transformation is done by applying the teaching proposed by Ki Hajar Dewantara that is tut wuri handayani (supporting from the back), ing madya mangun karsa (building spirit in the middle), and ing ngarsa sung tulada (setting an example in the front) in formal and informal Nyantrik situations. 2) The results of the learning model effectiveness test are as follows: a) The teacher competency transformation through imitation, identification, and internalization can take place well; b) the application of the teaching of Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, and tut wuri handayani can form the teacher competencies maximally; and c) the blend between the formal Nyantrik  and the informal Nyantrik  can create a harmonious mentoring from the mentor teachers to the students doing the Field Experience Practice Program including the implementation of periodical workshops, which can form  the teacher competencies maximally, namely: their pedagogical, professional, personal, and social competencies. d) Nyantrik Learning Model is better and more effective than the Apprenticeship Learning Model.Conclusion: Based on the results of the research, a conclusion is drawn that the Nyantrik learning model is very effective to be applied in the Field Experience Practice Program as to form the teacher competencies of the bachelor (S-1) Workforce Education Institutions

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN ADMINISTRASI SISTEM JARINGAN KELAS XII TIB SMKN NEGERI 2 BOGOR

Penelitian ini diawali dari kejadian di kelas, bahwa rendahnya pemahaman dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Administreasi Sistem Jaringan. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui Model pembelajaran Berbasis Proyek dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Administreasi (2) Untuk mendeskripsikan proses peningkatan keaktifan belajar peserta didik (3) Untuk mengukur peningkatan kompetensi belajar peserta didik pada mata pelajaran Administreasi Sistem Jaringan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan Model pembelajaran Berbasis Proyek dapat menjadi variasi pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik sehingga terbukti meningkatkan prestasil belajar peserta didik di kelas XII TIB  SMK Negeri 2 kota Bogor. Sebelum menggunakan Model pembelajaran Berbasis Proyek prestasi belajar peserta didik hanya mencapai nilai rata-rata 49,63 (rendah), kemudian terjadi peningkatan setelah menggunakan Model pembelajaran Berbasis Proyek, prestasi belajar peserta didik terukur meningkat menjadi kompeten (67,18%), cukup aktif (63,125% ) dan cukup baik (60%) pada siklus 1, setelah itu mengalami peningkatan kompeten (72,18%), cukup aktif (77,81%) dan baik (83,07%) pada siklus 2. Dan setelah ditindaklajuti guna untuk memaksimalkan proses penelitian, maka pada siklus 3 lebih meningkat menjadi kompeten (83,3%), sangat aktif (92,5%) dan sangat baik (90,76%)