The Authority of Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) and Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) in Consumer Dispute Resolution

The violation of consumer rights is the cause of disputes. Consumer disputes are defined as disputes between the consumers and business actors in which consumers demand compensation due to damage, pollution, and/ or because of consuming products sold by business actors. The existing conditions of Malaysian consumers, consumer dispute resolution in Malaysia and its regulations, which are undergoing improvements, are rational reasons for the subject of comparison. The purpose of this study is to explore the factors behind the success of consumer dispute resolution in Malaysia, in this case the Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) from the side of its authority that can be adopted in Indonesia to reconstruct the Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) so that it can be more successful in resolve consumer disputes. The results show that TTPM’s authority is more specific on dispute resolution and only accepts claims with definite value limitations, while BPSK’s authority has no limitations on the value of claims, the limitation on the value of compensation is only in the provision of administrative sanctions to business actors, for parties (business actors) who do not comply with the BPSK decision, the BPSK decision is the initial evidence for carrying out an investigation regarding whether there was a crime in the non-compliance. Meanwhile, non-compliance with the TTPM decision has been considered a criminal act with criminal sanctions of imprisonment and fines

Program Peta Langit Dalam Pelaksanaan Hisab Rukyat

It is time for technological progress and sophistication to participate in the implementation of hisab rukyat in order to produce hisab rukyat which have best quality and accurate. Nowdays the methods of determining the beginning of the month, prayer times, Qiblat direction and eclipse have been using computers as a means of supporting the level of precision which is certainly higher and accurate. A variety of software is available including an attractive visualization which is practical and easy to learn. Morover with the many computer programs, anyone can operate it easily and calculate the position of the moon and sun, Just how to use it for the sake of hisab rukyat especially for determination of Qamariah months preliminary, particularly in the determination of the beginning of Ramadan, Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Sudah saatnya kemajuan dan kecanggihan teknologi ikut serta dalam memberikan sumbangsih terhadap pelaksanaan hisab rukyat agar menghasilkan hisab rukyat yang berkualitas dan akurat. Saat ini metode-metode penentuan awal bulan, waktu shalat arah kiblat dan gerhana telah banyak menggunakan komputer sebagai sarana penunjang dengan tingkat presisi yang tentunya jauh lebih tinggi dan akurat. Berbagai perangkat lunak (software) yang praktis juga telah tersedia dengan menyertakan bentuk visualisasi yang menarik sehingga mudah untuk dipelajari. Bahkan dengan banyaknya program komputer, siapa pun yang bisa mengoperasikannya dengan mudah untuk menghitung posisi bulan dan matahari, tinggal bagaimana memanfaatkannya untuk kepentingan hisab rukyat terutama untuk penentuan awal bulan Qamariah, khususnya dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adh

Optimalisasi Pendiikan Membaca Sejak Dini dengan Meningkatkan Kemampuan dan Kreatifitas Anak Di Desa Bulang Kecamatan Belimbing Muara Enim

Memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang pentingnya membaca adalah hal yang sangat mulia, ditambah dengan kondisi pandemi yang sedang terjadi saat ini. Dimana sekolah-sekolah kebanyakkan ditutup sementara, sebagian kelas atau tingkatan sekolah melaksanakan pembelajaran secara online yang dirasa kurang efektif. Dengan adanya KKN ini, penulis dapat melakukan pengabdian secara lebih dekat dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengedukasi anak-anak sekaligus mengedukasi pentingnya membaca agar anak-anak tersebut tetap mendapatkan hak belajarnya yang tentunya sedikit berkurang dimasa seperti saat sekarang ini. Pengabdian ini dilakukan selama 30 hari dengan peretujuan kepala desa dan perangkat desa lainnya. pengabdian ini dilaksanakan dengan metode analisis deskriptip, diikuti dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi

Program Peta Langit Dalam Pelaksanaan Hisab Rukyat

It is time for technological progress and sophistication to participate in the implementation of hisab rukyat in order to produce hisab rukyat which have best quality and accurate. Nowdays the methods of determining the beginning of the month, prayer times, Qiblat direction and eclipse have been using computers as a means of supporting the level of precision which is certainly higher and accurate. A variety of software is available including an attractive visualization which is practical and easy to learn. Morover with the many computer programs, anyone can operate it easily and calculate the position of the moon and sun, Just how to use it for the sake of hisab rukyat especially for determination of Qamariah months preliminary, particularly in the determination of the beginning of Ramadan, Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Sudah saatnya kemajuan dan kecanggihan teknologi ikut serta dalam memberikan sumbangsih terhadap pelaksanaan hisab rukyat agar menghasilkan hisab rukyat yang berkualitas dan akurat. Saat ini metode-metode penentuan awal bulan, waktu shalat arah kiblat dan gerhana telah banyak menggunakan komputer sebagai sarana penunjang dengan tingkat presisi yang tentunya jauh lebih tinggi dan akurat. Berbagai perangkat lunak (software) yang praktis juga telah tersedia dengan menyertakan bentuk visualisasi yang menarik sehingga mudah untuk dipelajari. Bahkan dengan banyaknya program komputer, siapa pun yang bisa mengoperasikannya dengan mudah untuk menghitung posisi bulan dan matahari, tinggal bagaimana memanfaatkannya untuk kepentingan hisab rukyat terutama untuk penentuan awal bulan Qamariah, khususnya dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adh

Menyatukan Penetapan 1 Ramadlan, Syawal Dan Dzulhijjah Di Indonesia

Determining to begin and to end fasting leads to disintegration conflict among muslims. In this paper, the root of the debate of the difference to determine qamariyah calendar will be discussed and to be found the solution quickly and accurately. There are two approaches that must be applied in integrating the beginning of qamariyah calendar in Indonesia; methodological approach and authority approach. However, the second approach should be implemented firstly to realize the integrity of the qamariyah calendar determination in order it can be accepted lawfully and scientifically. Penyatuan waktu untuk memulai dan mengakhiri ibadah puasa ramadlan mengarah pada konflik disintegrasi pada komunitas muslim. Dalam tulisan ini, akan diulas tentang akar perbedaan penetapan awal bulan qamariyah kemudian dicarikan sebuah solusi yang cepat dan akurat. Ada dua pendekatan yang harus dilakukan dalam upaya penyatuan awal bulan qamariyah di Indonesia yakni pendekatan metodologis dan authority (kekuasaan). Namun untuk percepatan terwujudnya persatuan penetapan awal bulan qamariyah maka pendekatan yang kedua harus diutamakan terlebih dahulu sebelum pendekatan pertama membuahkan hasil yang bisa diterima secara syar'iyah dan ilmiah

Pengaruh Jenis Kelamin Dan Latar Belakang Sekolah Terhadap Sikap Toleransi Perbedaan Mazhab Fiqh Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Akademik 2011/2012

Conflicts between ethnic, religions, race and inter-community (SARA) especially between religion members in Indonesia is still going on. It gives image that religion tolerant between members is still low. In the fact, it is not only among different religion but also it is among one religion, especially Islamic member, like physically conflict between Sunni and Syi'ah in Bangil Jawa Timur 2010. So, it needs quantitative research to survey the tolerant value in checking the different mazhab fiqh especially for young generation as like student. So that the problems of this research are: (1) is there any relationship between gender in toleranting mazhab fiqh on the new students of The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim (Maliki) the academic year2011/2012? (2) is there any relationship between the difference of school background by toleranting mazhab fiqh on the new students of The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim (Maliki) the academic year 2011/2012?It is the type of quantitative method survey, data taking technique by non probability sampling-sistematis random sampling, research instrument by skala Likert model and data analisis technique with theta formulation tested with hypothesis chi-square test.The conclusion of this research are: (1) there is no significant relationship between gender in toleranting mazhab fiqh on the new students of The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim (Maliki) the academic year 2011/2012 (2) there is no significant relationship between the difference of school background by toleranting mazhab fiqh on the new students of The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim (Maliki) the academic year 2011/2012

Penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan islam di kalangan Pesantren Nahdlatul Ulama (NU) Malang

Dalam penentuan awal bulan Islam, Nahdlatul Ulama (NU) menggunakan rukyat, namun sebagian pesantren yang berbasis nahdliyin ada yang menggunakan hisab, karena itu penting dilakukan penelitian mengenai realitas penggunaan hisab di kalangan pesantren NU, serta pilihan sikap dan alasan santri serta alumninya. Dalam penelitian ini diambil 2 pesantren NU di wilayah Malang sebagai lokus penelitian yakni pondok pesantren Miftahul Huda dan Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul. Penelitian ini bertolak dari dua rumusan masalah. Pertama, mengapa kedua pesantren tersebut konsisten menggunakan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam?. Kedua, bagaimana pilihan sikap dan alasan santri serta alumni terhadap penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam di kedua pesantren tersebut?. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dilakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan teori pilihan rasional dan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Untuk mengartikulasikan realitas tersebut, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Sedangkan pilihan sikap dan alasan santri dan alumni dipetakan dalam kategori-kategori teoritik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode hisab di kedua pesantren tersebut sudah berlangsung secara turun temurun berdasarkan 4 prinsip, yakni: prinsip menjaga kebersambungan sanad keilmuan, prinsip kewajiban mengamalkan ilmu, prinsip kepatuhan santri kepada kiai, dan prinsip istiqamah. Pilihan sikap santri pondok pesantren Miftahul Huda mengejawentah dalam heterogenitas dalam kategori sebagai berikut, yakni "patuh mutlak", "patuh kondisional", dan "patuh prismatik". Sedangkan pilihan sikap alumninya terpetakan menjadi 2 kategori, yakni "patuh mutlak" dan "patuh prismatik". Sedangkan di pondok pesantren Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul, sikap santri dan alumninya homogen, yakni patuh mutlak. Alasan dibalik pilihan sikap santri dan alumni kedua pesantren tersebut adalah pertimbangan keuntungan yang bersifat non material. Hasil penelitian ini membawa implikasi teoritik terhadap teori pilihan rasional pada aspek alasan yang eksis di balik pilihan sikap seseorang, yakni bahwa alasan di balik pilihan sikap seseorang tidak hanya berupa pertimbangan keuntungan yang bersifat material semata sebagaimana dinyatakan dalam teori pilihan rasional, melainkan juga pertimbangan keuntungan yang bersifat non material

Interlegality of Interfaith Marriages Vis a Vis Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 on The Rejection of Applications for Registration of Interfaith Marriages in Indonesia

The polemic of interfaith marriages is not a new problem at the legal level in Indonesia, especially with the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023 for District Courts to reject requests for registration of interfaith marriages. This has caused pros and cons in the community. The purpose of this research is to elaborate on the impact on the independence of judges and the constitutional rights of marriage actors, as well as the position of SEMA when faced with the rights of interfaith marriages conducted abroad and brought to Indonesia. This research can enrich insights into the discourse of interfaith marriage in Indonesia. This research uses a normative legal research method that relies on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed prescriptively. The results of this study are, First, SEMA can interfere with the independence of judicial power itself, where the Supreme Court is one of the actor of SEMA. Secondly, SEMA impacts the non-fulfillment of the constitutional rights of actors of interfaith marriages to obtain legal certainty, equality before the law, and legal protection. Thirdly, SEMA can trigger smuggling of law in interfaith marriages where the legal consequences must be recognized based on the principles of rights derived from foreign law, the principle of reciprocity, and the principle of comitas gentium. These three principles underlie the inter legality of interfaith marriages, so they have transnational legality. This research recommends that the Supreme Court revoke the SEMA that has been issued.The polemic of interfaith marriages is not a new problem at the legal level in Indonesia, especially with the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023 for District Courts to reject requests for registration of interfaith marriages. This has caused pros and cons in the community. The purpose of this research is to elaborate on the impact on the independence of judges and the constitutional rights of marriage actors, as well as the position of SEMA when faced with the rights of interfaith marriages conducted abroad and brought to Indonesia. This research can enrich insights into the discourse of interfaith marriage in Indonesia. This research uses a normative legal research method that relies on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed prescriptively. The results of this study are, First, SEMA can interfere with the independence of judicial power itself, where the Supreme Court is one of the actor of SEMA. Secondly, SEMA impacts the non-fulfillment of the constitutional rights of actors of interfaith marriages to obtain legal certainty, equality before the law, and legal protection. Thirdly, SEMA can trigger smuggling of law in interfaith marriages where the legal consequences must be recognized based on the principles of rights derived from foreign law, the principle of reciprocity, and the principle of comitas gentium. These three principles underlie the inter legality of interfaith marriages, so they have transnational legality. This research recommends that the Supreme Court revoke the SEMA that has been issued

Upaya Meningkatkan Minat Baca Pada Anak Melalui Program Lapak Baca Di Posko Kkn Desa Ujan Mas Ulu

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh diadakannya Program lapak baca di posko kkn terhadap peningkatan minat baca Pada anak di desa ujan mas ulu. Hasil penelitian ini menunjukan Program lapak baca cukup berpengaruh terhadap peningkatan minat baca pada anak di desa ujan mas ulu, Bagaiman dengan adanya program lapak baca pada anak dapat meningkatkan minat baca,di karenakan banyak buku yang menarik anak-anak untuk datang ke lapak baca yang ada di posko kkn, bagaimana minat Pada anak di desa ujan mas ulu dan bagaimana cara meningkatakan minat baca pada anak di desa ujan mas ulu. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif yaitu hasil observasi pengamatan yang di lakukan oleh peneliti selama satu bulan di desa Ujan mas ulu. Hasil penelitian ini disimpulkan Program lapak baca sangat berpengaruh dalam meningkatkan minat baca pada anak didesa ujan mas ulu, karena dengan adanya program lapak baca dapat menarik anak untuk datang dan belajar membaca

Legal Protection for Female Victims of Electronic-based Sexual Violence (EBSV): A Legal System Theory Perspective

Since 2017-2021, case of electronic-based sexual violence (EBSV) reported to service institution continues to increase, and a majority of the victims are women. This research aims to describe the EBSV case data, explain legal protection efforts given to the victims, then analyze it using the legal system theory. The type of research used is juridical-empirical with locus research at Women Crisis Centre (WCC) Dian Mutiara. The research results show that on month January 2020 - September 2022, there were 42 cases handled by WCC Dian Mutiara. Then the legal protection for victims is carried out through preventive and repressive efforts. In terms of legal structure, the facilities and infrastructure for handling KSBE cases at WCC Dian Mutiara and the police are not yet fully available. At WCC Dian Mutiara, this can be seen from the lack of human resources (assistants) and the unstable finances of the institution. Meanwhile, in the police, it can be seen from the victim's complaint at the time of confiscation of evidence in the form of a handphone which is usually used for daily activities by the victim. Then the analysis of the legal substance shows that the rules regarding EBSV already exist in the Law on Electronic Transactions (UU ITE) and the Pornography Law, but more comprehensive rules are contained in the Law on Crimes against Sexual Violence (RUU TPKS). Finally, an analysis of legal culture shows that public oversight of the performance of law enforcers, especially the police, is increasing. However, some­times the community's understanding of a case is still partial, making it easy to intervene. Meanwhile, the legal culture of law enforcement officials can be seen from the lack of optimal cases in the process of resolving cases, coupled with the occasional attitude of the police, not on the side of the victims