PEMANFAATAN SMS GATEWAY SEBAGAI MEDIA ALTERNATIF PENYAMPAIAN INFORMASI PADA STMIK YADIKA BANGIL

SMS  merupakan  salah  satu  media komunikasi teks melalui telepon seluler yang  paling  banyak  digunakan  saat ini.  Selain  murah,  prosesnya  juga  berjalan  cepat  dan  langsung  sampai  pada tujuan,  tetapi  selama  ini  SMS  baru  digunakan  sebatas  untuk  mengirim  dan menerima  pesan  antara  sesama  pemilik  telepon  seluler. Seiring  dengan perkembangan  teknologi  dan  kreativitas  operator  dan service  provider,  layanan SMS  yang  mulanya  hanya  untuk  saling  kirim pesan  antara subscriber,  kini berkembang  dan  lebih  variatif,  seperti  layanan jajak  pendapat, ringtone, SMS premium, mobile banking, ticketing dan layanan pendidikan. Kenyataan ini merupakan peluang bagi institusi pendidikan untuk menyelenggarakan proses transfer informasi dengan memanfaatan Teknologi SMS Gateway sebagai media alternatif penyampaian informasi sehingga dapat membantu dalam menginformasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan dosen, mahasiswa maupun alumni dan semua civitas akademik. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kecepatan dalam penyampaian informasi melalui sms yang dapat digunakan untuk pengingat jadwal kuliah dosen serta penyebaran informasi lowongan pekerjaan bagi alumni dan sebagai sarana komunikasi antara dosen, mahasiswa dengan institusi, sistem ini juga bisa dikatakan efektif karena informasi dapat langsung diterima oleh yang berkepentingan. Kata Kunci : sms, sms gateway, komunikasi, civitas akademi

The Effect of Core Service Quality and Peripheral Service Quality on Customer Satisfaction.

Quality of service and customer satisfaction is an important factor for the success of any business. Customer satisfaction is a business philosophy that tends to create value for customers, anticipate and manage their expectations, as well demonstrate the ability and responsibility to meet their needs. Therefore, this study analyzes the effect of core service quality and peripheral service quality on customer satisfaction, caused by indication of customer dissatisfaction with the services provided by the BMT HARUM REMBANG. Respondents in this study were a sample of 3422 customers BMT HARUM REMBANG with using convenience sampling technique. The study was conducted in the district Rembang with the object of research is clients domiciled in the district Rembang. Data collection in this study using a questionnaire. Data were analyzed using multivariate analysis with IBM SPSS 19 program. Results and implications of this study are theoretically illustrates that this study supports previous research that says that core service quality and peripheral service quality affects customer satisfaction. At the managerial level, this study contributes to the management to improve core services and peripheral services if BMT HARUM REMBANG want to increase customer satisfaction. The coefficient of the variable service quality higher than coefficients core services quality, it was gave space management to the more innovative and varied to provide peripheral services to customers

HADÎTS DLA’ÎF DAN KEHUJJAHANNYA (Telaah terhadap Kontroversi Penerapan Ulama’ sebagai Sumber Hukum)

Hadits is the second argumentation (hujjah) source after al-Qur’ân. However, there are many hadits refused becoming as anargumentation. According to the perspective of a Hadîts whetherit is accepted or refused, it has three stages, namely shahîh,hasan, and dla’îf This article focuses on the discussion of Hadîtsdla’îf, its argumentation and also its telling. In this relationship,there are three arguments of ulama’ Hadîts related to theargument of Hadîts dla’îf . Firtsly, the argument states that Hadîtsdla’îf cannot be applied absolutely. Secondly, Hadîts dla’îf can beapplied absolutely. Thirdly, Hadîts dla’îf can be used in fadla’il alamah.In its telling, ulama hadits reminded people who tolddla’if Hadîts without sanad not to tell by redacting whichshowed full stability that it was a Hadîts

JURIDICAL REVIEW OF ONLINE LOANS IN ISLAMIC LAW

These technological advances have brought convenience to the public, online loans have become a business trend this century and are seen as more effective, faster, and easier than loans made between parties by meeting in person to carry out debt and receivable transactions. On the other hand, whether online lending practices are by Islamic law or not. This has become a legal issue regarding the law enforcement process that is taking place in Indonesia regarding the rise of illegal online loans. Debts and receivables are one of the muamalah activities that are based on helping fellow humans, so Muslims are allowed to do this if they fulfill the debts and receivables agreement correctly. The research aims to analyze the juridical review of the legality of online loans in Islamic law as well as the legal consequences for debtors if they default in the implementation of online loans. This research is empirical normative legal research or library legal research and empirical juridical research, namely using rules in existing laws and regulations and research carried out by collecting data directly in the field from competent parties related to the object under study. The research results show that based on the DSN MUI Fatwa Number 117/DSN-MUI/IX/2018 concerning sharia principles information technology-based financing services it explains in terms of provisions related to general guidelines for information technology-based financing services based on sharia principles; and If the debtor voluntarily declares that he is in default, then the implementation of all the consequences of the default specified in the agreement can be carried out voluntarily. One form of binding agreement between a creditor (lender) and a debtor (loan recipient) is a loan and borrowing agreement

UPAYA PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR IPA MELALUI PENERAPAN METODE GUIDED INQUIRY – DISCOVERYDI KELAS V MI MIFTAHUL HUDA SOGA TENAJAR KIDUL KECAMATAN KERTASEMAYA KABUPATEN INDRAMAYU

ABDUL ROKHIM : Latar belakang masalah, Di Indonesia, fungsi dan tujuan pendidikan diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas V MI Miftahul Huda Soga, Tenajar Kidul Kertasemaya melalui penerapan metode guided inquiry – discovery. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas yang berisi alur penelitian meliputi empat tahapan, dimulai dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Empat tahapan tersebut membentuk siklus. Penelitian ini berlangsung dalam tiga siklus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, tes hasil belajar, lembar observasi, wawancara. Teknis analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif, yaitu ketertkaitan antara tiga komponen antara lain : pengumpulan data / reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian tindakan kelas ini dapat disimpulkan : Penerapan metode guided inquiry - discovery dapat meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas V MI Miftahul Huda Soga. Hal ini dilihat dari prosentase kenaikan nilai IPA siswa kelas V dari siklus I sampai Siklus III. Pada siklus I siswa yang mendapat nilai minimal 60 ada 9 anak atau 47,37%, pada siklus II siswa yang mendapat nilai minimal 60 ada 10 anak atau 52,63% dari 19 siswa, dan siklus III siswa yang mendapat nilai minimal 60 ada 17 anak atau 89,47% dari 19 anak. Dari siklus I kemudian dilaksanakan siklus II prestasi siswa mengalami prosentase kenaikan 5,26%; dari siklus II kemudian dilaksanakan siklus III mengalami prosentase kenaikan 36,84%

TINDAKAN ULTRA VIRES DIREKSI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PERSEROAN TERBATAS

The Actions of the Board of Directors are legally qualified as the actions of the Company as a legal entity if carried out by the authority and objectives of the Company as stated in the company's articles of association. The actions of directors that are carried out outside the authority or beyond the authority(ultra vires)cannot be qualified as the actions of the company. As a result, such legal action is not binding on the Company and only binds the Board of Directors personally with third parties. The problems examined are the limits of authority of the Board of Directors according to the UUPT and the doctrine and concept of ultra vires directors. Types of normative juridical research with conceptual approach and statute approach. The actions of the board of directors as long as it is carried out within the limits of the authority granted by the law and the articles of association of PT(intra vires)are legally viewed as the actions of PT as a legal entity. Actions of the Board of Directors that are carried out outside the authority or exceed their authority as stipulated in the laws and articles of association of PT(ultra vires)the Board of Directors must be personally responsible with third parties.Tindakan Direksi secara hukum dikualifikasi sebagai tindakan perseroan selaku badan hukum apabila dilakukan sesuai dengan kewenangan dan tujuan perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar perseroan. Tindakan direksi yang dilakukan di luar kewenangan atau melampaui kewenangan (ultra vires) tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan perseroan. Akibatnya, tindakan hukum tersebut tidak mengikat perseroan dan hanya mengikat Direksi secara pribadi dengan pihak ketiga. Permasalahan yang diteliti yaitu batas-batas kewenangan Direksi menurut UUPT dan doktrin dan konsep ultra vires direksi. Jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Tindakan direksi sepanjang dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan anggaran dasar PT (intra vires) secara hukum dipandang sebagai tindakan PT selaku badan hukum. Tindakan Direksi yang dilakukan di luar kewenangan atau melampaui kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar PT (ultra vires) Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi dengan pihak ketiga

Kontroversi Produk Bank Shariah

This paper discusses the views of Muslims on the nature and legitimacy of bank interest as far as Syari?ah law is concerned. Three views are presented here. First is the view of the neo-revivalists who argue that bank interest is legally illegitimate and that it is a form of riba. Second is the view of?among others?Fazlur Rahman who believes that bank interest is not riba. And third is the view that bank interest is in the state of legal doubtfulness (shubhat). We do not support particular view in this paper. But in principle it seems particularly legitimate to argue that Islam is a religion of social wellbeing in which any transaction should be free from such illegitimate practices as riba, gharar (cheating), and financial speculation. However, we also argue that bank interest is too complicated to be equated with riba. There are no accepted standards and qualifications by which the two can be said as the same. To this complex issue we dedicate our paper as a contribution to the issue at hand

TINDAKAN “ULTRA VIRES” DIREKSI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PERSEROAN TERBATAS

 Direksi menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki dua kewenangan, yakni melakukan tindakan pengurusan  perusahaan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tindakan Direksi secara hukum dikualifikasi sebagai tindakan perseroan selaku badan hukum apabila dilakukan sesuai dengan kewenangan dan tujuan perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar perseroan. Tindakan direksi yang dilakukan di luar kewenangan atau melampaui kewenangan (ultra vires) tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan perseroan. Akibatnya, tindakan hukum tersebut tidak mengikat perseroan dan hanya mengikat Direksi secara pribadi dengan pihak ketiga.Kata kunci: Tindakan Ultra Vires; Direksi; Perseroan Terbatas Directors according to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company have two authorities, namely taking care of the company and representing the company both inside and outside the court. The actions of the Board of Directors are legally qualified as the actions of the company as a legal entity if they are carried out in accordance with the authority and objectives of the company as stated in the company's articles of association (company statute). The directors' actions that are carried out outside the authority or exceed the authority (ultra vires) cannot be qualified as a company action. As a result, these legal actions do not bind the company and only bind the Directors privately with third parties.Keywords: Ultra Vires Actions; the Directors; Limited Liability Compan

Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Regulation of Appellate Court (PERMA) No. 1 Year 2008 containing comand to execute mediasi to each; every civil dispute before the case in checking by Ceremony Judge. Mediasi represent negiation process trouble-shooting the parties which is have dispute to which in assisting by a mediator. Function of Mediator to assist them in finishing problems among them by way of accommodating importance among both parties even though result of agreemnt of the parties which in assisting by mediator have the character of final and fasten the parties, to be target of Appellate Court to create Ground jurisdiction quickly is, simple and light expense have fufille

Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan sebagai Alasan Perceraian

Judicially, made agreement generate legal consequences and related/relevant the parties entitled to raise cancellation of contract or making [him/ it] as reason of divorce, made agreement fasten both parties and become law for the man who making its meaning it if agreement of marriage made is laterthen impinged by one of the parties hence party side which feel themselves aggrieved and cannot accept [the] mentioned can be raised as reason of divorce. Thereby that agreement of marriage made by spouse and legalized [by] before officer of marker do (PPN marriage), since ratifying of the agreement hence the agreement with power of law and become [is] obliged to be executed. In Islamic Law Compilation (KHI), please explained that made agreement can in the form of talaq taklik which is inveterate to be said by husband after legalization of marriage and other agreement which not illegal Islam, the agreement can in the form of dissociation of community property, or other agreement which its contents not trespass law order, ethics and religio