Kesahan, Kebolehpercayaan dan Keberkesanan Modul Program Maju Diri Ke Atas Motivasi Pencapaian Dikalangan Pelajar Sekolah Menengah Negeri Selangor

Kajian ini bertujuan untuk menguji kesahan, kebolehpercayaan dan keberkesanan modul Program Maju Diri (PMD), yang dibina oleh Jabatan Pendidikan Selangor. Modul Program Maju Diri ini terdiri daripada tiga sub-modul iaitu sub-modul Pendekatan Insan Cemerlang (PIC), sub-modul Pendekatan Cahaya Iman (PCI) dan sub-modul Pendekatan Nilai Diri (PND). Dua reka bentuk kajian telah digunakan iaitu kajian deskriptif dan kajian eksperimen. Kajian deskriptif bertujuan untuk menguji kesahan kandungan modul Program Maju Diri dengan melibatkan tiga pensyarah pakar. Kajian ini juga ingin menentukan nilai pekali kebolehpercayaan modul Program Maju Diri yang melibatkan 220 pelajar tingkatan 1 hingga 5 daripada lapan buah sekolah menengah di negeri Selangor yang dipilih secara rawak. Mereka kemudiannya mengikuti modul tertentu dan seterusnya menjawab soal selidik kebolehpercayaan yang telah dicipta oleh penyelidik. Kajian eksperimen bertujuan menentukan keberkesanan modul Program Maju Diri ke atas motivasi pencapaian dengan menggunakan 80al selidik Ujian Motivasi Pencapaian ciptaan Abu Bakar Nordin (1995). Subjek kajian terdiri daripada 440 pelajar tingkatan 1 hingga 5 daripada lapan buah sekolah menengah yang telah dipilih secara rawak. Mereka kemudiannya dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan eksperimen (220) dan kumpulan kawalan (220). Kumpulan eksperimen telah menerima rawatan menggunakan modul Program Maju Diri sementara kumpulan kawalan tidak menerima apa-apa rawatan. Untuk menguji hipotesis, ujian-t bersandar, ujian-t tidak bersandar dan ujian ANOVA sehala telah digunakan.Keputusan kajian deskriptif menunjukkan bahawa modul Program Maju Diri mempunyai kesahan kandungan yang baik dan mempunyai nilai pekali kebolehpercayaan yang tinggi iaitu untuk sub-modul PIC tingkatan 1 (.92), sub-modul PIC tingkatan 2 (.68), sub-modul PIC tingkatan 3 (.95), sub-modul PIC tingkatan 4 (.86), sub-modul PIC tingkatan 5 (.92), sub-modul PCI tingkatan 1 (.91), sub-modul PCI tingkatan 2 (.95), sub-modul PCI tingkatan 3 (.63), sub-modul PND tingkatan 1 (.97), sub-modul PND tingkatan 2 (.89) dan sub-modul PND tingkatan 3 (.77)

Penghentiaan Penuntutan oleh Jaksa berdasarkan Keadilan Restorif di Kejaksaan Cimahi

The settlement of criminal cases finds renewal; punishment no longer uses the concept of retaliation but tries to find a middle way to resolve it peacefully. The principle of criminal law, namely the Ultimum remidium, is a reference so that crime becomes the last resort, if the peaceful way can still be done, then the criminal law that is oriented to revenge can be minimized. The concept of restorative justice or justice is a way to solve problems peacefully. The idea has been legalized through the Prosecutor's Regulation in resolving criminal cases with certain conditions.Penyelesaian perkara pidana menemukan pembaruan, pemidanaan tidak lagi menggunakan konsep pembalasan, namun mencoba mencari jalan tengah agar bisa selesai dengan cara damai. Prinsip hukum pidana yakni Ultimum remedium menjadi rujukan agar pidana menjadi jalan terakhir, apabila jalan damai masih bisa dilakukan maka hukum pidana yang berorientasi kepada pembalasan bisa dimiminalisir. Konsep restoratif justice atau keadilan refstoratif menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah dengan jalan dam ai. Kosep tersebut sudah dilegalkan melalui Peraturan Jaksa dalam menyelesaikan perkera pidana dengan sayarat-syarat tertentu

Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum Dikejaksaan

The purpose of this research is to find out the legal process in the application of restorative justice according to the Indonesian Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning the Dismissal of Prosecution Based on Restorative Justice. The research method includes research specifications, namely analytical descriptive, normative juridical approach method, through the library research stage, namely researching and reviewing secondary data obtained through library study data collection techniques, then secondary data is analyzed juridically-qualitatively. The conclusions are as follows: the legal process in the application of restorative justice according to the Indonesian Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning the Dismissal of Prosecution Based on Restorative Justice is considered more capable of realizing substantive justice as desired by the parties (perpetrators, victims and the community) which in this case is more focused on the interests of victims and the obstacles faced by the Prosecutor's Office in Implementing the RI Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Dismissal of Prosecution Based on Restorative Justice, among which are juridically, law enforcers are not given a clear and firm space in using alternative models in the settlement of criminal cases that allow for a balance protection of all parties.Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui proses hukum dalam penerapan keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Metode penelitian mencakup spesifikasi penelitian, yairu deskriptif analitis, metode pendekatan yuridis normatif, melalui tahap penelitian kepustakaan, yaitu meneliti dan mengkaji data sekunder yang didapat melalui tknik pengumpulan data studi kepustakaan, yang selanjutnya data sekunder dianalisis secara yuridis-kualitatif. Kesimpulan kesimpulan sebagai berikut: proses hukum dalam penerapan keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dianggap lebih dapat mewujudkan keadilan substantif sebagaimana diinginkan oleh para pihak (pelaku, korban dan masyarakat) yang dalam hal ini lebih fokus pada kepentingan korban dan Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam Melaksanakan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan  Restoratif,  diantaranya  adalah  Secara  yuridis,  penegak hukum tidak diberikan ruang yang jelas dan tegas dalam menggunakan model alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang memungkinan adanya keseimbangan perlindungan semua pihak

Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System

The punishment policy in the form of chemical castration for perpetrators of sexual crimes is a confusing policy when viewed from the perspective of a double-track system. The application of castration sanctions is contrary to the purpose of action sanctions in the double-track system because it does not aim to restore the perpetrators, but rather to provide a deterrent effect and retaliation. So that the chemical castration policy is wrong because it is not in accordance with following the principle of action sanctions in the double-track system. The research method used is normative juridical using primary and secondary data and then analyzed qualitatively. This study aims to find out about the double-track system and to determine the action of chemical castration in the perspective of the double-track system. The results of this study show, First in the double-track system, the criminal system is known in two ways, namely, through legal sanctions and witnesses of action, legal sanctions are oriented towards revenge for their behavior while action sanctions are oriented towards improving the perpetrators so that they can be accepted back in the community. The two sanctions for castration are not included as witnesses for acts in the double-track system, because the basic idea is to improve the perpetrators, while chemical castration is more directed at retaliation. This research can be a reference for criminal law policymakers so that the legal policy does not get out of the basic idea of criminal law itself. Kebijakan pemidanaan berupa sanksi tindakan kebiri kimia bagi palaku kejahatan seksual menjadi kebijakan yang membingungkan jika dilihat dalam perpektif double track system. Penerapan sanksi tindakan kebiri kimia bertolak belakang dengan tujuan dari sanksi tindakan dalam sistem double track system dikarenakan tidak bertujuan memulihkan pelaku, namun lebih kepada pemberian efek jera dan pembalasan. Sehingga kebijakan kebiri kimia menjadi kebijakan yang keliru karena tidak sesuai dengan prinsip sanksi tindakan dalam sistem double track system. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang double track system dan untuk mengetahui tindakan kebiri kimia dalam per­spektif double track system. Hasil penelitian ini menunjukan, Pertama dalam sistem double track system, sistem pemidanaan dikenal dengan dua jalan yakni melalui sanksi hukum dan saksi tindakan, sanksi hukum berorientasi pada upaya balas dendam terhadap prilakunya sedangkan sanksi tindakan berorientasi pada perbaikan pelaku agar bisa diterima kembali di masyarakat. Kedua saknsi tindakan kebiri tidak terma­suk saksi tindakan dalam double track system, sebab ide dasarnya perbaikan terhadap pelaku sedangkan kebiri kimia lebih mengarah kepada pembalasan. Penelitian ini dapat menjadi referensi pembuat kebijakan hukum pidana agar kebijakan hukum tersebut tidak keluar dari ide dasarnya hukum pidana itu sendiri

Freedom Of Speech Para Demonstran: Bukan Sekedar Dilema Perlindungan Hukum?

Democracy has an important meaning in a state principle which in fact in its implementation has differences from each country that adheres to it. This fundamental democratic idea provides a new concept of the rule of law in which there are principles of the rule of law. Democracy and human rights are requirements for the implementation of the rule of law, democracy and the protection of human rights can be said to be access to democratization which guarantees all forms of political freedom. Not only freedom in terms of politics, freedom of opinion and expression today is also a basic right that in essence must be given to all human beings in a democratic country. All forms of freedom of opinion that are owned by individuals and/or legal entities as legal subjects in the life of society, nation and state require guarantees for freedom of assembly, association and expression as described in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Protection and guarantees for these freedoms are needed in the practice of demonstrations, as a movement to express opinions in public in the form of dynamic dialogue and political suppression efforts with the aim of advancing people's way of thinking towards a democratic state. This paper analyzes the juridical review of freedom of expression in public carried out by a group of demonstrators as a guarantee of the rights of every Indonesian citizen, which is then linked to Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. In the results of the analysis, the practice still needs a lot of evaluation in terms of supervision which should be more stringent through coordination related to human rights enforcement, especially in terms of expression. There is a guarantee of freedom to interact without being limited by undemocratic political policies and there must be continued advocacy regarding the importance of upholding human rights and the tolerant attitude of the community towards everyone's freedom of expression.Demokrasi memiliki arti penting dalam sebuah asas kenegaraan yang nyatanya dalam pelaksanaannya memiliki perbedaan dari setiap negara yang menganutnya. Gagasan demokrasi yang bersifat fundamental ini memberikan konsep baru mengenai negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip negara hukum. Demokrasi dan HAM merupakan persyaratan bagi penyelenggaraan negara hukum, demokrasi dan perlindungan HAM dapat dikatakan merupakan akses adanya demokratisasi yang menjamin segala bentuk kebebasan politik. Tidak hanya kebebasan dalam hal politik, kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi dewasa ini juga merupakan hak dasar yang pada hakikatnya harus diberikan kepada seluruh insan negara demokratis. Segala bentuk kebebasan berpendapat yang dimiliki orang dan/atau badan hukum sebagai subjek hukum dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan adanya jaminan atas kebebasan berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan serta jaminan atas kebebasan tersebut diperlukan dalam praktik demontrasi, sebagai gerakan menyatakan pendapat di muka umum dengan bentuk dialog dinamis dan upaya penekanan secara politik dengan tujuan kemajuan cara berpikir masyarakat menuju negara yang demokratis. Tulisan ini menganalisis tinjauan secara yuridis mengenai kebebasan berpendapat di muka umum yang dilakukan oleh sekelompok demonstran sebagai jaminan hak setiap warga negara Indonesia, yang kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada hasil analisis, praktiknya masih perlu banyak evaluasi dalam hal pengawasan yang seharusnya dapat lebih ketat melalui koordinasi terkait penegakkan HAM khususnya dalam hal berekpresi. Adanya jaminan kebebasan berinteraksi tanpa di batasi oleh kebijakan politik yang tidak demokratis dan harus terus dilakukan advokasi mengenai pentingnya penegakkan HAM dan sikap toleran masyarakat terhadap kebebasan berekspresi setiap orang

UPAYA MEMPERTAHANKAN BASIS EKONOMI OLEH KAUM KAPITALIS DALAM NOVEL KANI KOSEN KARYA KOBAYASHI TAKIJI

Kata Kunci : Novel, Basis Ekonomi, Cultural Studies, Cultural Marxism. Ekonomi dan Budaya merupakan dua unsur penting dalam kehidupan masyarakat. Adanya kebutuhan ekonomi menjadi faktor terjadinya interaksi antar individu dalam masyarakat. Interaksi-interaksi inilah yang melahirkan berbagai macam bentuk budaya. Tahun 1920-an merupakan era industrialisasi Jepang, di mana Jepang mulai menganut sistem ekonomi kapitalis yang menyebabkan terjadi perubahan dalam struktur masyarakat, pada masa ini pula terjadi krisis yang dipengaruhi oleh krisis global. Kaum kapitalis melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kondisi ekonomi mereka. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis meneliti apa saja upaya kaum kapitalis untuk mempertahankan basis ekonomi dalam novel Kani Kosen karya Kobayashi Takiji. Pendekatan Cultural Marxism yang merupakan cabang dari Cultural Studies dipilih  karena dalam sudut Cultural Marxism ekonomi merupakan dasar dari sebuah masyarakat yang membentuk pola pikir masyarakat dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Penelitian ini berfokus pada apa saja tindakan yang dilakukan oleh kaum kapitalis untuk mempertahankan ekonomi yang merupakan basis dari masyarakat. Dalam menganalisis novel ini, penulis juga menggunakan fakta sejarah tentang industrialisasi Jepang pada era 1920-an sebagai data pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam novel Kani Kosen terdapat beberapa kutipan dialog yang menunjukkan praktik-praktik kaum kapitalis untuk mempertahankan basis ekonomi di antaranya adalah, doktrinisasi ideologi dan eksploitasi terhadap kaum buruh serta pemberian sanksi bagi kaum buruh yang melawan. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti novel Kani Kosen, dapat meneliti dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra.  Â

A Study of Energy Recovery Potential from Poultry Industry Waste Sludge

This report discusses the research and experimental works that had been done based on this chosen topic, which is A Study of Energy Recovery Potential from Poultry Industry Waste Sludge. Waste sludge originates from the process of waste water treatment plant. The main objectives of this project are to determine the actual quantity of potential energy that can be recovered and the Carbon, Hydrogen, Nitrogen and Sulfur (CHNS) content from the poultry industry waste sludge. The energy content from the waste sludge will be determined by using the Bomb Calorimeter and the CHNS content will be determined by using the CHNS Analyzer. The result obtained is then used to estimate the power generation. This project is carried out by using the waste sludge sample from Ayamas Food Corporation (Ayamas Klang), Integrated Poultry Industry (Ayamas Penang), Dinding Poultry Processing Plant (Dinding Perak) and Farm's Best Food lndusties (Farm's Best Melaka). The results from this project can be used as the parameters to build an energy recovery system plant. The energy recovery system plant will benefit both the industries and environment whereby the industries can have a saving in disposing the waste sludge while the usage of land for land filling can be decreased

Conceptual Design Of Wind Accelerating Device For Small VAWT

A conceptual design of wind accelerating device was developed for small VAWT wind turbine with the objective of improving incoming wind speed before reaching and subsequently hitting the turbine blades. Low wind speed particularly in Malaysia need to overcome in order to improve the wind turbine efficiency in harvesting potential wind energy into electricity. In this thesis, the Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) was used in order to produce an idea in generating solutions to the problem. TRIZ contradiction matrix and 40 inventive principle solution tools has been applied in the early stage of solution generation. Based on the general solutions, the most relevant principles with respect to the design intent are selected as a guideline to develop the device. Two different concepts with working condition similar to wind vane are designed using CAD software (CATIA), focussing particularly on the main part namely head of the wind accelerating device. In addition, the device is also designed with the intention of sharing the same pole of the VAWT wind turbine. The performance of the device was further analysed using CFD method (ANSYS) with various wind speed with the aim of increasing incoming wind speed after passing through the wind accelerating device

Modeling digital wayang kulit based on traditional wayang kulit characteristics

Threatened with imminent extinction, Wayang Kulit (WK) or shadow play has been designated as a Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity on 7th November 2003 by UNESCO.In an attempt to further preserve and safe guard this unique heritage of WK, this study proposes a model of a digital version of WK (DWK).We believe, by doing so, it could help in preserving the traditional WK since it can be used in other domain (such as education) apart from leisure purposes.The model takes into account the evolution and revolution of the traditional WK. Also, for each WK figure, its characteristics and functions are compared and analysed to determine its dominance in the play.This paper also proposes a feature-characteristic matrix as a part of the component of the DWK’s model

UNIFIKASI REGULASI KEADILAN RESTORATIF MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Internationally, restorative justice resonates most in and out of the criminal justice system. The justice system's slow pace has led to a backlog of cases at law enforcement agencies and prison overcrowding in Indonesia. This study seeks to understand Indonesia's restorative justice practices at all law enforcement levels. This study used normative juridical research, which included comparative, conceptual, and statutory approaches. Based on their binding force, primary, secondary, and tertiary legal materials are used in this research. The data was analyzed descriptively and qualitatively. The results showed that Indonesia's restorative justice rules are based on the Circular Letter of the Chief of the Indonesian National Police, the Regulation of the Chief, and the Decree of the Director General of the General Justice Office of the Supreme Court, which differ in the scope of criminal offenses that can be subject to restorative justice. This could lead to inconsistencies in its application. However, the mechanism for implementing a restorative justice-based criminal justice system should be unified and partially codified in legislation, such as government regulations strengthened by several provisions in the draft Criminal Procedure Code