IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Unsur pegawai negeri Roda penggerak dalam mesin pemerintahan negara harus berputar guna memenuhi amanatnya serta menjaga kehormatan dan nama baik negara di mata warganya. Pegawai negeri yang dapat diandalkan, beretika, dan kompeten memiliki keterampilan dan motivasi untuk memperbaiki masalah mendasar yang menghalangi mereka untuk melakukan yang terbaik. Disiplin tempat kerja, termasuk kepatuhan yang ketat terhadap peraturan dan prosedur, kemauan untuk mengambil tanggung jawab, dan produktivitas yang tinggi adalah semua bidang yang perlu diperkuat. Peran PNS sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan dan mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yang luhur

Legal Certainty of Expired Customary Land Ownership Rights in the Indonesian Agrarian Law System

Disputes or conflicts cannot be avoided in a developing society, conflicts will inevitably occur which will eventually turn into disputes. Disputes regarding the ownership of land rights are certainly not a problem that has just emerged, it has been several decades that have adorned agrarian conflicts in Indonesia since the Basic Agrarian Law was promulgated. Problems then arise in terms of a dispute that creates legal uncertainty against owners of customary land rights which are said to be expired or past time in the agrarian law system in Indonesia. The term expiration of customary land rights is not known in the national agrarian law for acquiring or relinquishing customary land rights. In other words, a principle has arisen that contradicts the provisions of the national agrarian law regulations applied in society. This is what causes legal uncertainty in society which can become a bad precedent in the future regarding the same problem and harm the purpose of the law itself.Sengketa atau konflik tidak dapat dihindari dalam suatu masyarakat yang sedang berkembang, konflik pasti akan terjadi yang pada akhirnya akan berubah menjadi sengketa. Sengketa mengenai kepemilikan hak atas tanah tentu bukan masalah yang baru saja muncul, sudah beberapa dekade konflik agraria menghiasi konflik agraria di Indonesia sejak Undang-Undang Pokok Agraria diundangkan. Permasalahan kemudian muncul dalam hal sengketa yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemilik hak atas tanah adat yang dikatakan daluarsa atau lewat waktu dalam sistem hukum agraria di Indonesia. Istilah hapusnya hak atas tanah adat tidak dikenal dalam hukum agraria nasional untuk memperoleh atau melepaskan hak atas tanah adat. Dengan kata lain, timbul suatu asas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan hukum agraria nasional yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat yang dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari terkait masalah yang sama dan merugikan tujuan hukum itu sendiri

PENGEMBANGAN ASESMEN ESSAY UNTUK MENGUKUR KETERAMPILAN PEMAHAMAN MATEMATIS SISWA SMA PADA MATERI DIMENSI TIGA

One important component in the education system to measure the success and performance of the learning process is assessment activities. The importance of assessment in the learning process can be used as a benchmark for improving the quality of teaching. The purpose of this study was to develop a mathematics learning assessment tool to measure students' abilities in understanding mathematics. The type of development used is related to the model developed by Thiagaran. The study population consisted of five public schools in the city of Pasuruan. The sample of this research was class XII SMA/SMK YALC Pasuruan. The data collection technique used a descriptive test to complete fifteen math questions on three dimensional questions. Data analysis uses validity, reliability, strength, and difficulty. The results of this study indicate that the Essay Test instrument has 12 valid items (3 deleted/deactivated items). Based on the results of this study, we can conclude that the instrument designed to measure students' abilities in understanding mathematics meets valid criteria and can be used in learnin

PERBANDINGAN HASIL BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH STATISTIK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Statistik. Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan model kuasi eksperimen dengan posttest only control group design. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh mahasiswa pendidikan Agama Islam IAIN Pontiank. Sampel dalam penelitian ini melibatkan mahasiswa semester IV sebanyak 39 orang pada kelas eksperimen dan 37 orang pada kelas kontrol yang diambil secara acak menggunakan cluster random sampling. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar pada mata kuliah statistik yang berbentuk essay test. Data dianalisis dengan menggunakan statistik inferensial menggunakan uji-t. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai sig = 0.0000 α = 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat perbedaan hasil belajar pada mata kuliah statistik antara mahasiswa yang diberi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dibandingkan dengan mahasiswa yang diberi pembelajaran langsung. Dapat disimpulkan rata-rata hasil belajar statistik mahasiswa yang memperoleh pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan mahasiswa yang memperoleh pembelajaran langsung. Oleh karena itu, disarankan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat digunakan sebagai alternatif untuk  dosen matematika dalam meningkatkan hasil belajar statistik mahasiswa

Law Enforcement of Corruption Crime Abuse of Hospital Medical Devices by State Civil Apparatus

The purpose of this research is to (1) determine the Corruption Criminal Law Policy on Hospital Medical Device Misuse by State Civil Apparatuses. (2) The government's role in prosecuting state civil apparatus corruption crimes involving hospital medical device misuse. In this thesis, written using an empirical legal approach, the author examined law in its true sense and how it functions in society. According to the study's findings, the role of criminal law in dealing with criminal acts of corruption committed by the state apparatus in the form of hospital medical device abuse is contained in Articles 8, 9, 10, 11, 12, 12B, and 23 of the Corruption Act. Corruption is a heinous crime committed only by civil servants or state administrators. The role of law enforcement in the enforcement of corruption crimes involving hospital medical device abuse begins with the submission of reports from individuals, community organizations and non-governmental organizations, state institutions and government institutions, and internal police information reports, which is then followed by an investigation process aided by the police and the Attorney General's Office. The public prosecutor decides if the investigator's case file is deemed complete and the case can be prosecuted.Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui Kebijakan Hukum Pidana Korupsi terhadap Penyalahgunaan Alat Kesehatan Rumah Sakit oleh Aparatur Sipil Negara. (2) Peran pemerintah dalam penindakan tindak pidana korupsi penyalahgunaan alat kesehatan rumah sakit oleh aparatur sipil negara. Dalam tesis yang ditulis dengan menggunakan pendekatan hukum empiris ini, penulis mengkaji hukum dalam arti yang sebenarnya dan bagaimana hukum itu berfungsi dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, peran hukum pidana dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara dalam bentuk penyalahgunaan alat kesehatan rumah sakit terdapat dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan kejahatan keji yang hanya dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Peran penegak hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi penyalahgunaan alat kesehatan rumah sakit diawali dengan adanya laporan dari perorangan, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, lembaga negara dan lembaga pemerintah, dan laporan informasi internal kepolisian, yang kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan yang dibantu oleh pihak kepolisian dan Kejaksaan. Jaksa penuntut umum akan memutuskan apakah berkas perkara dari penyidik sudah dianggap lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan

PROBLEMATIKA PENCARIAN INFORMASI KEISLAMAN GENERASI MUSLIM MILENIAL

Due to the different types of information and access to open Islamic literature, the millennial Islamic community is currently facing various challenges in finding information. This study aims to dig deeper into the problem of finding Islamic information for the millennial Muslim generation through literary studies from books, journals and academic papers. The result is that the problems faced by the millennial Muslim generation are the transition from printed information to digital, the domination of the Internet as a medium for searching for Islamic information in which radical Islamic literature exists. It shows that it is increasing due to open access through and publishers, bookstores, libraries. Low information literacy and anxiety are also barriers to seeking information. The role of the library is very important as information management, providing Islamic information in both printed and digital formats, and initiating open access.Keywords: Information search, Internet, Digital information, Islamic literature, Islamic libraryABSTRAKMasyarakat muslim milenial mengalami berbagai problematika dalam pencarian informasi pada masa ini karena jenis informasi yang beragam dan akses terhadap literatur keislaman yang terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau problematika pencarian informasi keislaman bagi generasi muslim milenial secara lebih mendalam menggunakan kajian literatur baik dari buku, jurnal maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika yang dihadapi generasi muslim milenial terkait dengan pergeseran informasi cetak ke digital dan dominasi internet sebagai media pencarian informasi keislaman yang didalamnya terdapat literatur keislaman yang bermuatan radikal, juga akses yang semakin terbuka melalui penerbit, toko buku, dan perpustakaan. Kemampuan literasi informasi yang rendah dan kecemasan juga menjadi hambatan dalam melakukan pencarian informasi. Perpustakaan berperan penting dalam menyediakan informasi keislaman baik cetak maupun digital, membuka akses dan sebagai kontrol informasi

Realisasi Perlindungan Hukum Pada Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

Domestic violence behavior (KDRT) has turned into a typical plan in recent years. Reality illustrates that violent behavior at home indirectly has quite a high impact on the children who become victims. Brutality against children is definitely not an uncommon occurrence locally. Parents in applying discipline to a child do not always focus on the existence of a child as a person, the child is given guardian standards that do not look at values fairly and without the presence of a child. children with their freedom in general, for example the child's right to play. This research is a normative juridical research. The consequences of this research are: (1) Implementation of legal safeguards against children as victims of abusive behavior at home must be made possible through two ways, namely non-punitive efforts and corrective efforts. (2) The limitations seen by the police in implementing legal safeguards against children as victims of mental violence in the family, namely: (a) Difficulties in the areas of power to find a child victim of mental violence, for this situation the question is about how to form a mental crime. (b) Difficulty recognizing young people who face personal outrages perpetrated by relatives in the family environment.Perilaku kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) telah berubah menjadi rencana tipikal dalam beberapa tahun belakangan. Realitas menggambarkan bahwa perilaku kasar di rumah secara tidak langsung berdampak cukup tinggi bagi anak-anak yang menjadi korban. Kebrutalan terhadap anak-anak jelas bukan kejadian yang tidak biasa secara lokal. Orang tua di dalam menerapkan kedisiplinan kepada seorang anak, itu tidak selalu menitikberatkan pada keberadaan seorang anak sebagai pribadi, anak diberikan standar wali yang tidak memandang nilai secara wajar dan tanpa kehadiran seorang anak. anak dengan kebebasannya secara umum, misalnya hak anak untuk bermain. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Konsekuensi dari penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan pengamanan yang sah terhadap anak-anak sebagai korban dari perilaku kasar di rumah harus dimungkinkan melalui dua cara, yaitu upaya nonpunitif dan upaya korektif. (2) Keterbatasan-keterbatasan yang dilihat oleh polisi dalam pelaksanaan pengamanan yang sah terhadap anak-anak sebagai korban kekerasan mental dalam keluarga, yaitu: (a) Kesulitan bidang-bidang kekuatan untuk menemu­kan seorang anak korban kekerasan mental, untuk situasi ini pertanyaannya adalah tentang bagaimana membentuk kejahatan mental. (b) Kesulitan untuk mengenali anak-anak muda yang menghadapi kebiadaban pribadi yang dilakukan oleh kerabat dalam lingkungan keluarga

الدراسة التحليلية عن تحيز الجنسين في آيات من القرآن الكريم وآثاره على تدريس علم النحو

Arab Bahasa Arab merupakan bahasa pilihan Allah yang dijadikan sebagai bahasa pengantar wahyu Allah yang telah disampaikan dan tertuang dalam kitab suci Al-Qur’an, karena ia memiliki banyak keistimewaan dibanding bahasa lainnya. Seperti bias gender yang ditemukan di beberapa lafadz bahasa Arab, yang mana banyaknya lafadz dengan pengantar untuk mudzakkar akan tetapi dalam maknanya mencakup pula mu’annats. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sebab terjadinya bias gender dalam bahasa Arab, keumuman ayat Al-Qur’an dalam dalam bentuk isim dhamir dan isim maushul yang maknanya berkaitan dengan mu’annats, serta pengaruh adanya bias gender dalam bahasa Arab dengan pembelajaran ilmu Nahwu khusunya di pembahasan isim dhamir dan isim maushul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah ; latar belakang historis dari sebab terjadinya bias gender dalam bahasa Arab karena adanya budaya patriarkhi di masyarakat Arab pada masa itu, sebagian dari ayat-ayat Al-Qur’an dengan redaksi mudzakkar mencakup pula mu’annats didalamnya secara bersamaan jika dalam satu objek akan tetapi tidak sebaliknya, tidak adanya pengaruh yang dapat terjadi dalam pembelajaran ilmu nahwu atas ketimpangan makna berupa bias gender yang terjadi dalam isim dhamir dan isim maushul

The development of teaching Arabic through Higher Thinking (HoTS) for students of the Islamic Boarding School in South Sumatra

This research is motivated by the need to overcome the gap between ideal conditions and real conditions in the field, especially problems in learning Arabic. In this case, learning the nahwu rules with the source of learning is the book of Imrity. This book contains 254 nahwu rules with explicit explanations. The learning objectives are still in the level one cognitive domain, namely memorizing. So this research develops a learning model that aims to improve their cognitive at C4, C5 and C6 levels. This research method uses the development and research model developed by Borg and Gall. In its development research focuses on developing teaching materials. The results of this study suggest that the results of the validation of the teaching materials developed received a score of 90, which is very good. The results of the media validation included the display aspect of good value with 70 while the value of the usage aspect had good value with a score of 67. Based on the test results in the control class a score of 76 and in the Experiment class a score of 86. So the results of the analysis with SPSS 22 obtained a value of Sig.(2- tailed) of 0.000 0.05 so that the test results on decision making in the T-Test test are Ha accepted and Ho rejected. Rejecting Ho and accepting Ha, the development of HOTS-based Arabic learning can help students learn Arabic at C4, C5 and C6 levels

Strengthening of Gotong Royong Value in Society Through a Leadership

Humans as creatures that cannot live alone, but need other people in various ways, such as socializing, working, community service, security, and others. Collaboration carried out together is referred to as mutual cooperation, eventually becoming a strategy in a pattern of shared life that eases the burden on a social need. Based on the background of the problem, the formulation of the problem in this study are (1) What is the leadership role of the Cikuya Village Chief in Cicalengka District, Bandung Regency (2) What is the level of community participation in Cikuya Village, Cicalengka District, Bandung (3) the value of mutual cooperation in Cikuya Village, Cicalengka District, Bandung Regency. This study uses a descriptive qualitative method approach. Based on the results of the study, it was found that (1) Leadership Role of Cikuya Village Head, Cicalengka District, Bandung Regency had the role of village development planner, village development organizers, village development implementers, village development supervisors (2) Level of community participation in Cikuya Village, Cicalengka District, Bandung opportunity for the community to participate in decision makers, community participation in program implementation, participation in taking various benefits and participating in evaluation in development projects. (3) Efforts of the Cikuya Village Head in building the values of mutual cooperation between Cikuya Village, Cicalengka Sub-District, Bandung Regency, can not be separated from the concrete actions that have been taken to the community, including as motivators, facilitators and mobilizers