Analisis Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Realisasi Anggaran Di Kabupaten Nagekeo Tahun 2015-2019

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui konsistensi antara perencanaan anggaran Perencanaan Pembangunan dengan realisasi yang ditetapkan di Kabupaten Nagekeo tahun 2015-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif Kuantitatif dan  Kualitatif dengan menggunakan  alat  analisis   triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perencanaan pembangunan di Kabupaten Nagekeo pada tingkat Musrenbang dengan anggaran yang telah diusulkan maupun yang telah ditetapkan/disepakatisesuai hasil olah data Perhitungan Tingkat Konsistensi per Kecamatan di Kabupaten Nagekeo yaitu Konsisten dengan kategori Baik yaitu tingkat konsistensinya 70,0% dan Sangat Baik yaitu tingkat konsistensinya 100,0% dilihat dari keadaan di lapangan. Konsistendan tidak konsisten terjadi karena adanya relasi kepentingan antar semua aktor dari proses perencanaan sampai pada penganggaran dengan mempunyai tujuan utama yang sama dalam mencapai visi misi daerah

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, Dan Politik Penganggaran,terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD Dengan Dokumen Kua-ppas: Transparansi Publik Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis)

The Purpose of this study is to examine the influence of the capacity of human resources budget planning and budgeting politics on the synchronization between APBD and KUA-PPAS document. To examine moderate role of public transparency on the relationship between the capacity of human resources, budget planning, budgeting politics on the synchronization between APBD and KUA-PPAS document. The Sample of this study is employee on SKPD and we use purposive sampling method as sampling technique. The data was analy zed using multiple linier regression analysis. The Result shows that capacity of human resources, budget planning, political budgeting effect the synchronization between APBD and KUA-PPAS. The Result also shows the Capacity of Human Resources, Budget Planning and Budgeting Politics positive effect on the budget document synchronization on KUA-PPAS. However this study also show that Public transparency moderates the effect of Human resource capacity on synchronization between APBD and KUA-PPAS document. Contrary, this study shows that budgeting politic does not moderate the effect of synchronization between APBD on KUA-PPAS document

Te Kani-a-Takirau, ariki : a thesis as part fulfilment of the requirements for a M.A. Degree, Massey University

Text in English and MaoriTihei mauriora! Ko Te Kani-a-Takirau te tihi o te karaka, ko Ngati Kahukuranui nga peka. Ka tuku whakamihi atu ki te hunga kua memene ki tawhiti, ki nga kura wananga o te po. Otira, ki nga kaihautu kua whakarerea te kakau o te hoe, manaakitia. He mihi kau atu ana tenei kia koutou kia tahuri mai o koutou mata ki te iwi e manokohia tonutia nga mahi kaingakau, nga kaupapa whakapakari te noho ki te ao nei. He takoha, hei whakamana te rangatiratanga o te tangata enei kupu ruarua nei. E te matua, Te Kani-a-Takirau, tuku mai o manaakitanga ki o iwi e rapa ana, e kimi huarahi ana hei whakatutuki i ohau wawata i a koe e takatu haere nei te whenua. Ko te mana, ko to iwi, kia hiwa ra, maranga mai ki runga ki te hautu i o waka. Mihi mai, maioha mai. This thesis has been prepared to contribute another perspective to the interesting and constantly evolving study of Maori leadership. In August 1992, the Sir Apirana Ngata Memorial Committee¹This committee was set up in 1982 to continue the Rauru-nui-a-Toi lecture series format compiled and presented by Sir Apirana in 1944. devoted a section of their wananga programme, held in Uawa²Tolaga Bay, a small township situated 56 kilometres from Gisborne., to the history of Te Kani-a-Takirau. The author of this thesis along with Wayne Ngata, and at the request of the committee and Te Aitanga-a- Hauiti³The descendants of Hauiti. The tribal group of the Uawa area., made a presentation which outlined in broad perspective some of the highlights of the life of Te Kani-a-Takirau and his contributions to the situation of his people. Subsequently, it was recommended that an attempt be made to organise and document the presentation so that the history pertaining to Te Kani-a-Takirau could be made in greater detail and in a way more readily available to Te Aitanga-a-Hauiti and Ngati Porou. Hence this thesis, which I hope will go some way to achieving that aim. [FROM PREFACE

Pelaksanaan Bimbingan Dan Konseling Pada Kursus Calon Pengantin Di KUA Srono Kabupaten Banyuwangi

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui implementasi bimbingan dan konseling pada Kursus Calon Pengantin di KUA Srono Kabupaten Banyuwangi, 2) Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi bimbingan dan konseling pada Kursus Calon Pengantin di KUA Srono Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis data yang meliputi pekerjaan, mengatur, pengelompokan, pemberian kode dan mengategorikannya. Kesimpulan 1) Pelaksanaan bimbingan pada suscatin adalah berupa bimbingan kepada masyarakat yang akan melaksanakan nikah, pihak KUA Kecamatan telah membuat tabel prosedur pernikahan yang diletakkan di ruang tamu atau ruang resepsionis, agar masyarakat mudah mengetahuinya. Di samping itu terpasang papan pengumuman pelaksanaan pernikahan. Semua jenis pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dibaca. 2) Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan dan konseling pada Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Srono Kabupaten Banyuwangi yaitu sebagai berikut: a) Terbatasnya SDM yang profesional di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Terbatasnya tenaga profesional, karena KUA Srono Kabupaten Banyuwangi hanya memiliki dua pembimbing kursus calon pengantin. b) Kurangnya pemahaman petugas KUA tentang bimbingan dan konseling. c) Masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya penasihatan. d) Kurangnya disiplin para calon pengantin saat mengikuti suscatin. e) Keterbatasan waktu dalam memberikan kursus calon pengantin sehingga banyak materi yang tidak tersampaikan. f) Sarana dan pra sarana yang minim

Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi

Marriage is something sacred, for that it needs careful preparation both physically, economically and psychologically. For this reason, the aims of this study are 1) the causes of early marriage, 2) the psychological impact of early marriage and 3) the strategy to overcome the negative effects of early marriage in Sanden District, Bantul Regency in 2015-2018. This research used qualitative descriptive method which was carried out in Sanden District, Bantul Regency in 2015-2018. The research was carried out in January-March 2018 involved 10 respondents’ early marriage partners. Data collection techniques used interview, observation and documentation. Whereas data analysis used data reduction, display and data verification or conclusions. The results of this study were 1) the causes of early marriage were a) due to pregnancy before marriage and b) parental factors (economic, education, parenting parents and the level of understanding of parents' religion). Whereas 2) the psychological impact of early marriage was a) disruption of adjustment, b) family harmonization, c) theincrease of divorce rate, d) disrupted of social relations, e) parenting towards children who were not continuous, f) education was stalled and g) economic downturn. For 3) strategies for overcoming the negative effects of early marriage were a) cooperation between families and religious affair office (KUA) counselors by communicating intensely with children, always provided motivation and provided positive role models for children. b) local governments (villages, health center and KUA instructors) by provided advice or counseling on the dangers of association and reproduction, data collection of people who were going to get married, provided socialization to villages, schools by cooperated with KUA and health center, and tightened the law on marriage

Implementasi Rapid Application Development Dalam Membangun Sistem Pendaftaran Nikah Secara Online

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bingin Kuning merupakan salah satu Kantor Urusan Agama yang berada di daerah Kabupaten Lebong  Provinsi Bengkulu. Pada KUA Kecaqmatan Bingin Kuning proses pendaftaran pernikahan masih dilakukan secara manual yaitu calon pengantin datang langsung ke KUA dan staf KUA menulis pendaftaran di buku pendataan pernikahan. Pendaftaran yang dilakukan secara manual tersebut menjadi permasalahan yang menghambat pelayanan pendaftaran nikah,misalnya menumpuknya jumlah data, hilangnya data, kesalahan menginput nama calon pengantin dan sering tercecernya pasfoto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempermudah proses pendaftaran nikah dan meningkatkan pelayanan publik di KUA Kecamatan Bingin Kuning. Metode pengembangan sistem menggunakan Rapid Application Development (RAD), perancangan sistem menggunakan Data Flow Diagram (DFD) dan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Penelitian ini telah menghasilkan sistem informasi pendaftaran nikah pada KUA Kecamatan Bingin Kuning dengan dengan 4 user yaitu admin, calon pengantin, kepala KUA, dan penghulu. Sistem informasi yang dibuat pada KUA Kecamatan Bingin Kuning berhasil mempermudah calon pengantin melakukan pendaftaran pernikahan yang bisa dilakukan dari rumah tanpa harus datang langsung ke KUA dan bisa menghemat waktu. &nbsp

Pelatihan Penyusunan Proses Bisnis Akuntansi dan Keuangan di Kabupaten Pasuruan

The purpose of this community service is to provide training to the Pasuruan Regency BPKPD in the preparation of business processes. This needs to be done because the Pasuruan Regency Financial and Revenue Management Agency needs to prepare a business process map in accordance with the Regulation of the Minister for Administrative Reform and Bureaucratic Reform No. 19 of 2018 concerning Business Process Maps. The hope is that it can become a reference for Pasuruan Regency BPKPD in describing effective and efficient working relationships between organizational units to produce performance according to Pasuruan Regency's vision and mission in order to increase added value for stakeholders of the Financial and Regional Revenue Management Agency in Pasuruan Regency.Abstrak: Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pelatihan pada BPKPD Kabupaten Pasuruan pada penyusunan proses bisnis. Hal tersebut perlu dilakukan karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan perlu menyusun peta proses bisnis sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 19 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis. Harapannya, dapat menjadi acuan bagi BPKPD Kabupaten Pasuruan dalam menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai visi misi Kabupaten Pasuruan dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pasuruan   &nbsp

Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015

Dewasa ini, pernikahan dini dijadikan tren bagi kaum remaja bahkan dijadikan ajang kebanggaan baik dari pelaku nikah dini maupun orang terdekatnya. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondomanan Yogyakarta satu-satunya KUA yang mendapat predikat Teladan di tahun 2013, sehingga ini juga yang menjadi alasan mengapa penulis tertarik melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondomanan Yogyakarta. KUA Gondomanan merupakan KUA wilayah kota, di mana seharusnya pemikiran dan juga cara pandang masyarakat kota sudah seharusnya lebih maju dan berkembang dibanding dengan yang tinggal di pedesaan sehingga seharusnya praktik pernikahan dini tidak terjadi. Rumusan masalah yang diangkat, pertama, upaya apa saja yang dilakukan KUA Kecamatan Gondomanan Yogyakarta dalam menanggulangi pernikahan dini pada Tahun 2014-2015. Kedua, Bagaimana efektivitas dari upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Gondomanan Yogyakarta. Metode yang digunakan field research. Sifat penelitian yaitu deskriptif analitik serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis. Metode pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan observasi. Subyek data penelitian ada empat narasumber yakni kepala lembaga-lembaga yang terkait seperti: KUA, BP4, PUSKESMAS dan PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana). Meskipun angka pernikahan dini tahun 2014-2015 tidak sebanyak tahun sebelumnya, namun dalam hal ini tetap menjadi catatan tersendiri KUA Gondomanan untuk terus melakukan upaya pencegahan pernikahan dini ini Upaya yang dilakukan oleh KUA sebagai lembaga yang berwenang dalam meminimalisir angka pernikahan dini 1) Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan dengan konsentrasi terhadap remaja. 2) Melakukan pembinaan-pembinaan baik terhadap remaja maupun orang tua. 3) Kerja sama dengan instansi terkait seperti BP4, PUSKESMAS maupun PLKB. Adapun kendala yang dihadapi KUA Gondomanan dalam upaya pencegahan pernikahan dini adalah 1) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat 2) Ketersediaan waktu yang terbatas 3) Kurangnya relawan atau kader yang mampu diajak kerjasama dalam upaya pencegahan pernikahan dini

Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?

The Indonesian Islamic family law, through the kompilasi and the Law of Marriage of 1974, states that a marriage must be concluded in the presence of an official marriage registrar or must be registered. However, the laws differentiate between the religious validity and the state legality of marriage. They therefore do not consider a marriage as a religiously invalid if the parties concerned fail to register their marriage. In fact, considered illegal by the state, unregistered marriages are not seen as unlawful by religious authorities. It seems clear that the kompilasi is anxious not to deviate from the classical doctrine of marriage. This paper discusses unregistered marriage according to Indonesian State Islamic family law and in practical level and its legal impacts. It criticizes the rules on registration of marriage and its solution. Presenting a number of cases of unregistered marriages and some views of relevant authorities, it argues that there have been abuses in the application of the relevant rules on both registration marriage and isbat nikah

E Toru ngā Tauira mo te Hononga ki te Māori ki te Pākehā mo te Umanga Taha Ture

Ki te kōrero tātau mo ngā hononga tōtika i waenganui i te Karauna me te Māori, kei te kōrero kē tātau mo te pūmautanga kaha ki te Tiriti o Waitangi. Ahakoa he aha ngā tautohe, ngā whakamārama mo te wāhanga Māori, wāhanga Pākehā o te Tiriti e pā ana ki ngā kupu “kāwanatanga” me te “sovereignty”ko te tino rangatiratanga kia noho pūmau. Ko te tino pūtake o ēnei wāhanga e rua kia āhei ngā hiahia o ngā taha ē rua, kia noho tahi mai i runga i āna tikanga, ā, kia kaua tētahi e aukati i tētahi. I te mea hoki e kuhu atu ana ngā tokorua iwi nei, Māori, Pākehā ki te rapu i te ōranga tonutanga e tū tahi ai rāua tahi. E toru ngā tauira mo te hononga ki te Māori ki te Pākehā taha ture: Taha Ture Tapa Toru ka tāea ahakoa iti nei te hononga kātahi, te Taha Tangata Whenua Ture, ko ngā tikanga ka tau mai no roto ake i te tangata whenua, kā rua, me te Taha Rua Ture kia hāngaia he taha ture mai i ngā taha ē rua