132 research outputs found

    SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

    Get PDF
    Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberlakukan sanksi adminstrasi dalam pelanggaran Izin lingkungan dan bagaimana sistem sanksi pidana bagi yang tidak melaksanakan izin lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penerapan sanksi Administrasi memiliki 2 (dua) sifat yaitu bersifat preventif (pengawasan) dan represif (sanksi administrasi). Tindak pidana lingkungan berdasarkan UUPPLH merupakan pelanggaran yang dilakukan seseorang atas peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perizinan lingkungan. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap izin lingkungan (Pasal 76 ayat (1) UUPPLH) dan dapat dikenakan sanksi administrasi (Pasal 76 ayat (2) UUPPLH). 2. Pemberlakuan sanksi pidana pada pelanggaran izin lingkungan sebagaimana yang ada dalam ketentuan pidana dalam undang-undang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) terkait dengan izin lingkungan diatur dalam Pasal 109, Pasal 111 dan Pasal 112 UUPPLH, sebagaimana sanksi administrasi telah ditempuh terlebih dahulu.Kata kunci: Sanksi Pidana,  Penyalahgunaan Izin Lingkungan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidu

    KEMANDIRIAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (KAJIAN UU NO. 16 TAHUN 2004)

    Get PDF
    Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang kejaksaan dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana konsep ideal kemandirian kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.  Dengan meggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tugas dan kewenangan kejaksaan secara juridis formal terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu Pasal 30 ayat 1-3. Kewenangan Kejaksaan dalam sistim penegakan hukum, dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 30 bahwa peran tugas dan wewenang lembaga kejaksaan sangat luas dan menjangkau area hukum pidana, perdata dan tata usaha negara dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, demi terwujudnya Kepastian Hukum dan Keadilan dihadapan Hukum. 2. Dalam sistem peradilan pidana keterpaduan (integrated), dalam penegakan hukum dirasakan lebih efektif dan efisien dibanding penegakan hukum yang berjalan sendiri-sendiri (disintegrated), selanjutnya keterpaduan perlu diikuti oleh setiap penegak hukum untuk berusaha mengetahui dan mampu menangkap apa yang dirasakan adil oleh masyarakat. Setiap penegak hukum mempunyai budaya hukum masing-masing yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pada persepsi keadilan, Dengan sistem peradilan pidana yang integrated diharapkan persepsi keadilan mendekati rasa keadilan yang ideal atau setidak-tidaknya menciptakan rasa aman dan ketertiban umum tercapai.Kata kunci: Kemandirian Kejaksaan, Ketatanegaraan

    PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASSED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PADA SISWA PADA SUBTEMA KEBERAGAMAN BUDAYA BANGSAKU (Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas IV SDN Lalareun Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung)

    Get PDF
    Penelitian ini bertujuan untuk mengingkatkan hasil belajar siswa yan g terdiri dari tiga aspek yaitu kognitif, afektif dan prikomotor dengan menggunakan model problem bassed learning pada subtema Keberagaman Budaya Bangsaku. Penelitian ini dilakukan di kelas IV SDN Lalareun Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung dan dilatar belakangi dengan hasil belajar yang masih banyak di bawah KKM. Karena guru sering menggunakan metode ceramah yang cenderung monoton dan belum menggunakan model pembelajaran problem bassed learning. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan sistem siklus. Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan nilai tuntas dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil belajar siswa aspek kognitif siklus I memperoleh 54% siswa tuntas mencapai KKM, siklus II memperoleh 73,32%, dan siklus III mencapai 89,97%. Hasil belajar siswa aspek afektif pada sikap peduli siswa siklus I memperoleh 54,25% siswa tuntas, siklus II memperoleh 78,5%, dan siklus III mencapai 87,3%. Pada penilaian sikap santun siswa siklus I memperoleh 55,55%, siklus II memperoleh 80,65%, dan siklus III mencapai 87,55%. Hasil belajar siswa aspek psikomotor pada keterampilan siswa siklus I memperoleh 58,67% siswa tuntas, siklus II memperoleh 78,9%, dan siklus III mencapai 84,57%. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan model problem bassed learning dapat meningkatkan sikap peduli, santun, dan hasil belajar siswa pada subtema Keberagaman Budaya Bangsaku di kelas IV SDN Lalareun Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung. Kata Kunci: problem bassed learning, hasil belajar

    Visible hyperspectral imaging for predicting intra-muscular fat content from sheep carcasses

    Get PDF
    Intramuscular fat (IMF) content plays a key role in the quality attributes of meat, such as sensory properties and health considerations. The tenderness, flavour and juiciness of meat are examples of sensory attributes influenced by IMF content. Traditionally, IMF content in meat was determined using destructive, time consuming and at times unsuitable methods in industry applications. However, with recent advancement of technology, there has been an interest in exlporing ways to ascertain meat quality without damage. Hyperspectral imaging analysis is an emerging technology that combines the use of spectroscopy and computer imaging analysis to obtain both the spectral and spatial information of objects of interest. Hyperspectral imaging was initially developed for remote sensing, but has recently emerged as powerful tool for non-destructive analysis of quality in the food industry and has had very accurate results in the prediction of meat qualities such as IMF content. In this thesis, we use a data set of 101 hyperspectral images of sheep carcasses to investigate the ability of multivariate statistical methods to accurately predict IMF content

    ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI PENGADILAN

    Get PDF
    Dalam mengumpulkan alat bukti terhadap suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi termasuk didalamnya Tindak Pidana Pornografi maka yang berwenang penuh adalah penyidik. Penyidik dalam hal ini adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya.  Selanjutnya juga untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan alat bukti tindak pidana pornografi dapat dikumpulkan oleh penyidik yang memiliki wewenang membuka data elektronik. Pemilik atau penyedia jasa elektronik wajib menyerahkannya dan dibuat berita acara.  Selanjutnya dalam hal pemeriksaan alat bukti tindak pidana pornografi di pengadilan didalamnya meliputi : pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan pemeriksaan akhir. Pemeriksaan pendahuluan yaitu berupa pemeriksaan persiapan yakni tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penuntutan adalah tindakan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pemeriksaan akhir meliputi pembacaan surat dakwaan, eksepsi, pemeriksaan saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa, pembuktian, Requisitor atau tuntutan pidana, pledoi, replik-duplik, kesimpulan, dan yang terakhir putusan pengadilan. Pemeriksaan alat bukti tindak pidana pornografi di pengadilan dapat juga meliputi pemeriksaan terhadap keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Untuk tindak pidana pornografi selain alat bukti yang telah disebutkan hakim dapat memeriksa alat bukti lainnya yang diatur dalam Pasal 24 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu (a) barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya dan (b) data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya. Kata kunci: Pornograf

    IMPLEMENTASI METODE SIMPLE MULTI ATTRIBUTE RATTING TECHNIQUE UNTUK PEMILIHAN PENERIMA BANTUAN DANA PENDIDIKAN

    Get PDF
    Tingginya biaya pendidikan di suatu perguruan tinggi merupakan salah satu kendala yang di hadapi oleh beberapa mahasiswa yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya diperguruan tinggi. Pemberian bantuan dana pendidikan atau yang disebut juga bantuan dana pendidikan adalah salah satu cara dalam mengatasi permasalahan yang disebutkan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Petra menawarkan bantuan dana pendidikan untuk setiap mahasiswa yang kurang mampu dan berpertasi dalam bidang akademik. Jumlah pendaftar yang sangat besar dan sedangkan jumlah bantuan dana pendidikan yang disediakan hanya sedikit sehingga membuat proses seleksi menjadi begitu lambat. Pada prosesnya penentuan bantuan dana pendidikan yang sekarang masih dilakukan secara konvensional, jadi sangat sulit untuk memutuskan siapa – siapa penerima yang berhak untuk mendapatkan bantuan dana pendidikan dan prosesnya membutuhkan beberapa waktu yang cukup lama. Dilihat dari permasalahan yang ada maka, akan dibangun sebuah aplikasi yang dimana harapkan dapat membantu dalam proses dalam mendukung pembuat keputusan untuk menentukan nama calon mahasiswa yang penerima bantuan dana pendidikan dengan menggunakan sebuah metode yaitu SMART atau Simple Multi Attribute Rating Technique. Dalam penentuan penerima bantuan dana pendidikan dibutuhkan beberapa kriteria sebagai berikut berpestasi dalam bidang akademik yang dilihat dari IPK dan IPS, Aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, dan Pendapatan dari orang tua dari mahasiswa. Dari hasil implementasi aplikasi yang dibangun sudah bisa dikatakan layak digunakan maka, diharapakan kedepan, tentunya aplikasi yang dibuat bisa lagi dikembangkan dan proses seleksi calon penerima bantuan dana pendidikan menjadi jauh lebih efisien. The high cost of education in a tertiary institution is one of the obstacles faced by some students who are less able to continue their education in tertiary institutions. Providing educational funding assistance or what is also known as educational funding assistance is one way to overcome the problems mentioned. STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) offers educational funding assistance to every student who is underprivileged and excels in academics. The number of applicants was very large and the amount of education funding provided was only a small amount, which made the selection process very slow. In the process of determining education funding assistance which is now still being carried out conventionally, it is very difficult to decide which beneficiaries are entitled to receive education funding assistance and the process takes quite a long time. Judging from the existing problems, an application will be built which is expected to assist in the process of supporting decision-makers to determine the names of prospective students who receive education funding assistance using a method, namely SMART or Simple Multi Attribute Rating Technique. In determining recipients of educational funding assistance, several criteria are needed as follows: achievement in the academic field as seen from GPA, active in student activities, and income from parents of students. From the results of the implementation of the application that was built, it can be said tha t it is suitable for use, so it is hoped that in the future, of course, the application that is made can be further developed. The selection process for prospective recipients of educational funding assistance becomes much more efficient

    Penerapan Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Penilaian Kinerja pada PT. Bank Sulut Cabang Tondano

    Full text link
    Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan sifat dan kegiatan Perusahaan dengan tujuan agar masing-masing unit organisasi dapat mempertanggungjawabkan hasil kegiatan unit yang berada dibawah pengawasanya. Menurut sistem ini, unit-unit yang ada dalam organisasi dibagi menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban, dan keseluruhan pusat pertanggungjawaban ini membentuk jenjang hirarki dalam organisasi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja PT Bank Sulut Cabang Tondano. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yang merupakan suatu metode penganalisisan data dimana data yang dikumpulkan, di susun, diinterpretasikan, dan dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan di Perusahaan sudah memadai. Perusahaan sebaiknya memberikan penghargaan prestasi atau sanksi kepada manajer pusat pertanggungjawaban agar dapat meningkatkan kesadaran para manajer untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik serta memotivasi kinerja manajer pusat pertanggungjawaban untuk meningkatkan kinerjanya

    Buku pintar pariwisata nusantara

    Get PDF
    Ribuan obyek pariwisata tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Cocok sebagai alternatif tujuan wisata di saat krismon. Selain hemat, alami, asli, ternyata Indonesia tidak kalah menarik dengan obyek wisata di mancanegara. Guna memudahkan menentukan pilihan atau mencari referensi obyek wisata di Indonesia, tentu perlu rujukan akurat, lengkap dan komprehensif. Buku inilah solusinya. Cakupan buku ini antara lain : • Gambar dan obyek wisata • Peta obyek wisata • Data demografi dan geografi • Daftar obyek wisata • Daftar hotel • Daftar restoran • Alamat penting • Daftar cinderamata • Jarak jalan antar kota • Sarana transportasi Sangat cocok untuk panduan wisatawan domestik dan mancanegara. Layak dijadikan koleksi pustaka. Akurat sebagai rujukan para mahasiswa, praktisi pariwisata dan perhotelan. Bahkan, sangat relevan sebagai referensi para investor yang tertarik investasi di sektor pariwisata yang kini sedang naik daun meraup dolar dan menjadi tumpuan menggenjot devisa. Dapatkan segera buku penting ini

    ANALISIS PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN E-COMMERCE DI KALANGAN MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI

    Get PDF
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemudahan penggunaan e-commerce di kalangan mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Jenis penelitian analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deksriptif, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada 111 mahasiswa dan wawancara kepada 5 mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Mulawarman untuk mengetahui tanggapan yang di berikan mengenai kemudahan penggunaan e-commerce di kalangan mahasiswa. Berdasarkan hasil dari penyebaran kuisioner di dapatkan hasil bahwa pengguna Shopee di kalangan mahasiswa 2019 dan 2020 Pendidikan Ekonomi 91,89% menggunakan aplikasi Shopee sebagai aplikasi untuk berbelanja. Dan alasan mahasiswa menggunakan e-commerce adalah lebih mudah dan praktis sebesar 66,67% dan pilihan penggunaan e-commerce mahasiswa adalah aplikasi yang mudah digunakan sebesar 59,46%. Maka disimpulkan bahwa mahasiswa menemukan kemudahan dalam penggunaan aplikasi Shopee di bandingkan aplikasi belanja lainnya sehingga aplikasi Shopee sangat mendominasi penggunaannya di mahasiswa Pendidikan Ekonom
    • …
    corecore