Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

Salah satu sebab peralihan hak milik dalam pandangan Hukum Perdata dan Hukum Islam adalah melalui “Hibahâ€. Dengan menghibahkan sesuatu benda atau barang kepada orang lain berarti keluarlah sesuatu itu dari pemiliknya yang menghibahkan dan berpindah menjadi hak milik seseorang atau badan hukum yang menerima hibah. Dengan demikian, hibah itu di samping mempunyai fungsi dan peran sebagai peralihan kekuasaan, juga mempunyai akibat hukum dan syarat-syarat tertentu, baik menurut Hukum Perdata maupun Hukum Islam. Olehnya itu Hibah sebagai sarana solidaritas sesama umat, maka kepada semua pihak diharapkan agar tidak memanipulasi hibah yang dapat menyimpang dari tujuannya

INKORPORASI HUKUM ISLAM KE DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Hukum nasional Indonesia secara historis adalah kumpulan norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat yang berasal dari unsur-unsur hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat. Berbicara tentang Hukum Islam, maka yang dimaksud adalah terjemahan dari dua istilah: syariat dan fikih. Syariat adalah firman-firman Allah SWT. (Al-Qur’an) dan ketentuan-ketentuan Rasul-Nya SAW. (Al-Sunnah), keduanya bersifat sakral, universal dan kontemporal; berlaku untuk semua tempat dan segala zaman. Hukum Islam ini baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air, namun belum ada kesepakatan para ahli sejarah Indonesia mengenai ketepatan masuknya Islam ke Indonesia. Sistem hukum Islam akan selalu menjadi penyeleksi proses legislasi nasional, karena secara filosofis, yuridis dan sosiologis kekuatan Islam menjadi cermin pembangunan Indonesia kedepa

Kedudukan Hukum Surat Kuasa Menjual terhadap Objek Jaminan yang Dibebani Hak Tanggungan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan : Fungsi dan Kedudukan Surat Kuasa Menjual terhadap objek yang sudah dibebankan dengan Hak Tanggungan. Hambatan yang di dapat dalam Proses Menjual terhadap Objek Jaminan yang di bebani Hak Tanggungan. Tulisan ini menunjukkan fungsi kuasa menjual terhadap objek jaminan yang dibebani Hak Tanggungan, menjadi hal yang sia-sia/tidak berguna dan merupakan suatu pemborosan karena debitor mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya akta. fungsi kuasa menjual akan berlaku efektif apabila berdiri sendiri, tidak ada bentuk pengikatan atau pembebanan lain seperti Hak Tanggungan. Rekomendasinya yaitu, Oleh karena kuasa menjual tidak berfungsi dengan baik apabila dibuat bersamaan dengan Hak Tanggungan maka kuasa menjual tidak perlu di buat

Eksistensi Teori Hukum Inklusif dalam Sistem Hukum Nasional

Teori hukum Inklusif merupakan teori yang dibangun dengan tradisi kebebasan berfikir secara akademik, khususnya dalam kreatifitas dan inovasi hukum. Sebagai ilmu pengetahuan maupu  hukum sebagai alat atau pedoman yang berfungsi mengatur, memfasilitasi paraparat penegak hukum dan memelihara serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, secara pribadi, kolektif baik untuk kebutuhan material maupun in materil atau spiritual. Keberadaan Teori hukum Inklusif sebagai bagian dari tatanan sosial yang ada di samping norma agama, kesusilaan dan kesopanan, pada dasarnya berfungsi untuk melindungi dan mengintegrasikan (menggabungkan dan menyelaraskan) kepentingan-kepentingan anggota masyarakat  yang ada. Suatu teori baru dalam wacana akademik tidak sekedar hadir sebagai anti-thesis ketidakpuasan atau kelemahan terhadap berbagai teori lainnya. Dalam  tulisan ini beberapa hal yang akan diorientasikan untuk mengkaji tentang hubungan antara teori hukum Inklusif dengan pembangunan hukum nasional yang saat ini sedang di kembangkan dan hubungan antara teori hukum Inklusif dengan pembentukan hukum nasional yang berbasis pancasila

Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama

Implementation of verstek decision in the Religious Court is one of the decision which handed down by the judges in the court. Verstek decision, is the decision which handed down because the absence of the defendant even though the defendant himself has been summoned by the proper and authorized. Verstek decision will be handed down after the parties were called and examined his case and examine whether the matters raised by the plaintiff it can be proved and the authority of the Religious Court. In the verdict verstek, then demand can be granted if the suit was groundless and did not fight right. But if the suit was groundless and or against the rights, the decision of the judge verstek a statement that the plaintiffs claim is not accepted, and if the claim is granted with verstek verdict, the defendant may seek such objection with verzet

KONSTRUKSI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

    Penelitian ini membahas mengenai konstruksi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia, Teori yang digunakan untuk menganalisisnya yaitu Teori kepastian hukum, tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan alasan karena penulis ingin mengkaji norma yang terkait dengan masalah konstruksi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia serta mengamati berbagai perkawinan yang tidak dicatatkan pada Masyarakat Islam Kota Makassar. Penelitian ini temasuk jenis kajian kualitatif yang bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme. Metode pendekatan yang dilakukan dalam studi ini adalah metode pendekatan socio-legal (socio legal study). Temuan dalam penelitian ini membuktikan bahwa Kontruksi hukum pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) masih menimbulkan ambigu dalam penerapannya, dan belum adanya ketegasan dalam penegakannya, sehingga sebagian masyarakat masih banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya.   &nbsp

MEMINIMALISIR KECANDUAN MELALUI KONSEP REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Narcotics addicts from a legal perspective are criminal offenders, but if we look more closely it can be said that they are victims of narcotics illicit trafficking associations. Narcotics addicts are prisoners who require special treatment in the form of therapy to eliminate and stop the intention to consume narcotics and replace them with other beneficial behaviors. Narcotics addicts require different handling in terms of the criminal process. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics through Article 59 mandates the responsibility to undergo treatment and treatment or rehabilitation for addicts. The purpose of this study was to determine the flow of rehabilitation for addicts and victims of narcotics abusers and to find a concept of rehabilitation for addicts and victims of narcotics abusers in minimizing dependence on illegal drugs. The type of research used in this study is a combination of normative legal research and legal research. empirical. The rehabilitation of narcotics prisoners in Gorontalo City is still being carried out in general prisons while still coordinating with the National Narcotics Agency and the Tombulilato Hospital. The concept in terms of implementing rehabilitation to minimize drug dependence is by grouping based on the level of addiction of narcotics prisoners based on the results of the initial assessment that has been carried out and supervising the post-rehabilitation implementation of narcotic clients to see whether the client has completely recovered or not.  Pecandu narkotika dalam persfektif hukum merupakan pelaku pidana, namun bila kita mencermati lebih seksama dapat dikatakan bahwa mereka merupakan korban dari perkumpulan peredaran gelap narkotika. Pecandu narkotika merupakan narapidana yang memerlukan treatment khusus berupa terapi untuk menghilangkan dan menghentikan maksud untuk mengkonsumsi narkotika dan menggantinya dengan perilaku bermanfaat lainnya. Pecandu narkotika membutuhkan penanganan yang berbeda dalam hal proses pemidanaannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melalui Pasal 59 mengamanahkan tanggung jawab untuk menjalani perawatan dan pengobatan atau rehabilitasi bagi para pecandu. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui alur pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika dan menemukan sebuah konsep rehabilitasi bagi para pecandu dan korban penyalahguna narkotika dalam meminimalisir ketergantungan akan obat-obatan terlarang Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana narkotika di Kota Gorontalo masih dilaksanakan di Lapas umum dengan tetap berkordinasi dengan BNN dan Rumah Sakit Tombulilato. Konsep dalam hal pelaksanaan rehabilitasi untuk meminimalisir ketergantungan narkotika yaitu dengan cara mengelompokkan berdasarkan tingkat kecanduan narapidana narkotika berdasarkan hasil assessment awal yang telah dilakukan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pascarehabilitasi terhadap para klien narkotika untuk melihat apakah klien tersebut benar-benar sudah sembuh atau tidak. &nbsp

Domestic Violence Against Women During The Covid 19 Pandemic In Gorontalo Province

The phenomenon of violence against women has recently become a prominent issue. This is not only due to the increasing severity of cases of violence experienced by women, but the intensity is even more worrying. This study focuses on domestic violence during the covid-19 pandemic in Gorontalo Province. The method used in this research is field research with a sociological juridical approach to determine the application of law to society, in this case the enforcement of related laws regarding Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.The results of this study are forms of domestic violence in the form of physical violence, namely actions that cause pain, fall ill, or seriously injured. Psychological violence, namely actions that cause fear, loss of self-confidence, loss of ability to act, sense of helplessness, and/or severe psychological suffering on a person. Factors causing Domestic Violence (KDRT) which are often found in handling victims, include: Perpetrators who cheat or have WIL, Communication factors that are not harmonious, There are influence factors from the family either from the victim or perpetrator, Socio-economic factors, Perpetrators who commit physical violence and sexual violence, perpetrators who do not provide a living or neglect for a long time and from the juridical side the problem of domestic violence (KDRT) is pursued through private law (civil) with divorce. However, the dilemma faced by the victim is that she is not ready to live her own life (as a widow) by bearing a negative predicate from the community.&nbsp

Nalar Teologis dan Hukum Islam Bias Gender

One of the core teachings of the Qur'an is the dignity of human beings are equal before God, regardless of differences in gender (men and women). What distinguishes the two is the quality of piety. Substancely,  gender discourse is not new in Islam. When the degrees are equal before God, then men and women should be able to establish a good working relationship without harming each other. Among the causes of the persistence of the Muslim understanding that gender bias is a false construct understanding in interpreting the word of God and the Hadith of the Prophet which then legitimized by Islamic laws. To that end, contextual reinterpretation of any gender bias arguments to be conducted. The reinterpretation considering the current situation and the principle of mutual benefit, thus giving birth to a new paradigm of meaning and gender-equitable and aligned with the universal values of Islam.Salah satu ajaran inti al-Qur’an adalah mengangkat harkat dan martabat manusia sama di hadapan Allah, tanpa mengenal perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Yang membedakan keduanya hanyalah kualitas ketakwaannya. Wacana gender secara subtansi bukanlah hal yang baru dalam Islam. Bila dihadapan Allah derajat manusia sama, maka seyogyanya laki-laki dan perempuan mampu menjalin hubungan kerja sama yang baik tanpa merugikan salah satu pihak. Di antara penyebab masih adanya pemahaman umat Islam yang bias gender adalah konstruk pemahaman yang keliru dalam menafsirkan firman Allah dan Hadis Nabi yang kemudian dilegitimasi dengan produk hukum Islam. Untuk itu, reinterpretasi secara kontekstual terhadap setiap dalil yang bias gender mutlak dilakukan. Reinterpretasi tersebut mempertimbangkan kondisi kekinian dan prinsip kemaslahatan bersama, sehingga melahirkan makna dan paradigma baru yang berkeadilan gender serta selaras dengan nilai universal Islam

Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah

Isbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat olehnya itu hakim Pengadilan Agama melakukan “ijtihad” dari ketentuan hukum yang berlaku, kemudian mengabulkan permohonan isbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diisbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan isbat nikah meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan pasca berlakunya Undang-undang Perkawinan (UUP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas dari pencatatan perkawinan melalui isbat nikah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas dari pencatatan perkawinan melalui penetapan isbat menurut sebagian ahli hukum berpendapat bahwa KHI tidak termasuk kedalam hierarki Peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya UUP