Moderasi Beragama: Konsep dan Implementasi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

This research aims to analyze the concept and implementation of religious moderation at two State Islamic Religious Universities (PTKIN), namely IAIN Manado and IAIN Sultan Amai Gorontalo. In qualitative research with a sociological approach, the research results show that the two PTKINs have succeeded in implementing the concept of religious moderation by prioritizing moderate attitudes, tolerance, and dialogue between religious believers in the campus environment. However, challenges such as skepticism and negative perceptions of religious moderation remain obstacles. The role of lecturers and education staff has a significant impact in supporting the implementation of religious moderation. Training programs and special initiatives have proven effective in increasing understanding and awareness of religious moderation among the academic community.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan implementasi moderasi beragama di dua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), yaitu IAIN Manado dan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua PTKIN telah berhasil mengimplementasikan konsep moderasi beragama dengan mengedepankan sikap moderat, toleransi, dan dialog antarumat beragama di lingkungan kampus. Meskipun demikian, tantangan seperti skeptisisme dan persepsi negatif terhadap moderasi beragama masih menjadi hambatan. Peran dosen dan tenaga kependidikan memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung implementasi moderasi beragama. Program pelatihan dan inisiatif khusus terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran moderasi beragama di kalangan civitas akademika

Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat terhadap Produk Pemasaran Eco Racing

This study emerged from the concern of the Muslim community regarding the circulation of businesses that use a multi-level marketing system in the form of multi-level marketing for Eco Racing products. Due to this concern, the Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia=MUI) issued a fatwa to respond to this product. This research aims to analyze the istinbat method by the MUI to reduce disputes among the people in their worship and muamalah. This qualitative research uses a literature approach: examining the MUI fatwa decision using several fiqh literature and scientific articles related to the MUI istinbat method. The research results show that the decision of MUI in West Java Province needs a complete review of the Eco Racing marketing system and the Islamic concept of muamalah. It is due to two things, including the imperfect explanation from PT BEST management to the MUI fatwa commission in West Java Province regarding the mechanism for regulating the Eco Racing product sales and bonus system and the limited number of experts in the MUI fatwa commission by existing knowledge. It is needed to respond to the dynamic development of sharia economics in Indonesia, especially in West Java.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya keresahan masyarakat muslim atas beredarnya bisnis yang menggunakan sistem pemasaran berjenjang yang berupa multilevel marketing produk Eco Racing. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis cara istinbat hukum yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia sehingga bisa mengurangi perselisihan umat dalam menjalankan ibadah dan muamalahnya. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan pendekatan kepustakaan, yakni menganalisis keputusan fatwa MUI itu dengan sejumlah literatur kitab-kitab fikih dan artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan metode istinbat hukum MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keputusan MUI Provinsi Jawa Barat perlu ditinjau kembali agar ada kesesuaian antara sistem pemasaran Eco Racing dengan konsep muamalah secara syar’i. hal ini karena dua hal, yakni penjelasan yang belum sempurna dari pihak manajemen PT BEST kepada komisi fatwa MUI Provinsi Jawa Barat tentang mekanisme pengaturan sistem penjualan dan bonus produk Eco Racing dan terbatasnya para ahli yang ada di komisi fatwa MUI Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keilmuan yang dibutuhkan untuk merespons dinamisnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia khususnya di Jawa Barat

Dinamika Interpretasi Al-Qur’an dalam Pemikiran Kontemporer (Studi Kasus Tafsir Al-Manar)

Tulisan ini bertujuan menemukan paradigma tafsir al-Manar dalam beberapa pandangan ulama yang memuji dan mengkritik serta dalam menginterpretasikan Al-Qur’an. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, penelitian ini menghasilkan data deskripsi. Temuan dalam tulisan ini adalah Rasyid Muhammad Ridha menggunakan metode tahlili (analisis) yang bercorak adabi wa ijtima'iy (sastra dan kemasyarakatan). dua hal penting yang menjadi pijakan dalam penulisan al-Manar, yaitu pandangan penulis al-Manar tentang hakikat tafsir dan pandangannya tentang al-Qur`an. Dua pandangan tersebut bisa disebut sebagai paradigma penafsiran yang mendasari kerja interpretasi al-Qur`an yang dilakukan oleh penulis al-Manar. Bahkan dalam konteks penafsiran al-Qur`an Muhammad ‘Abduh berpandangan bahwa apabila terjadi pertentangan antara teks dengan akal, maka posisi akal diprioritaskan, dengan cara menempuh metode takwil. Kirik atas tafsir al-Manar; Syaikh Muhammad Rasyid Ridha adalah mufassir yang terlalu berani dalam menggunakan teori-teori seorang mendukung untuk ilmiah penafsirannya. Sehingga terkadang dirasakan adanya usaha membenar-benarkan teori ilmiah, sekalipun yang belum mapan dengan ayat-ayat al-Qur'anTulisan ini bertujuan menemukan paradigma tafsir al-Manar dalam beberapa pandangan ulama yang memuji dan mengkritik serta dalam menginterpretasikan Al-Qur’an. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, penelitian ini menghasilkan data deskripsi. Temuan dalam tulisan ini adalah Rasyid Muhammad Ridha menggunakan metode tahlili (analisis) yang bercorak adabi wa ijtima'iy (sastra dan kemasyarakatan). dua hal penting yang menjadi pijakan dalam penulisan al-Manar, yaitu pandangan penulis al-Manar tentang hakikat tafsir dan pandangannya tentang al-Qur`an. Dua pandangan tersebut bisa disebut sebagai paradigma penafsiran yang mendasari kerja interpretasi al-Qur`an yang dilakukan oleh penulis al-Manar. Bahkan dalam konteks penafsiran al-Qur`an Muhammad ‘Abduh berpandangan bahwa apabila terjadi pertentangan antara teks dengan akal, maka posisi akal diprioritaskan, dengan cara menempuh metode takwil. Kirik atas tafsir al-Manar; Syaikh Muhammad Rasyid Ridha adalah mufassir yang terlalu berani dalam menggunakan teori-teori seorang mendukung untuk ilmiah penafsirannya. Sehingga terkadang dirasakan adanya usaha membenar-benarkan teori ilmiah, sekalipun yang belum mapan dengan ayat-ayat al-Qur'a

Analisis Praktek Hibah Pengganti Warisan di Kalangan Umat Islam Indonesia

This study aims to explore the patterns of Hibah practice as a substitute for inheritance in Indonesian society and the reasons they do so. The research locations include Gayo, Aceh, North Sumatra, Jambi, Madiun, Kediri and Surabaya. In this qualitative study, data were collected through interviews. The participants consisted of ulama, academics, and the community who practice Hibah as a substitute for inheritance. Interviews were transcribed and analyzed through content analysis. This study indicates three patterns of Hibah practice as a substitute for inheritance. First, the Hibah is given at the beginning with a portion of 2:1, which is also considered an inheritance when the parent dies. Second, the Hibah is divided equally as well as the surviving parent gets a share. When someone dies, the assets owned by the parents are divided equally. Third, the Hibah is divided unequally, and after the parent dies, the property becomes a portion of the inheritance calculation. This study concludes that the practice of Hibah is becoming more popular among the people in distributing the inheritance, while Islamic inheritance is increasingly insignificant. The position of religious law which is so important in Indonesian Muslim society is critical.Penelitian ini bertujuan untuk menggali pola praktik hibah sebagai pengganti warisan dalam masyarakat Indonesia dan alasan mereka melakukannya. Lokasi penelitian meliputi Gayo, Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Madiun, Kediri dan Surabaya. Dalam penelitian kualitatif ini, data dikumpulkan melalui wawancara. Peserta terdiri dari ulama, akademisi, dan masyarakat yang mempraktekkan hibah sebagai pengganti harta warisan. Wawancara ditranskrip dan dianalisis melalui analisis isi. Kajian ini menunjukkan tiga pola praktik hibah sebagai pengganti warisan. Pertama, hibah diberikan di awal dengan porsi 2:1, yang juga dianggap sebagai warisan ketika orang tua meninggal. Kedua, Hibah dibagi rata dan orang tua yang masih hidup mendapat bagian. Ketika seseorang meninggal, harta yang dimiliki oleh orang tua dibagi rata. Ketiga, Hibah dibagi secara tidak merata, dan setelah orang tua meninggal, harta tersebut menjadi bagian dari perhitungan warisan. Kajian ini menyimpulkan bahwa praktik Hibah semakin populer di kalangan masyarakat dalam pembagian warisan, sedangkan warisan Islam semakin tidak signifikan. Kedudukan hukum Agama yang begitu penting dalam masyarakat Muslim Indonesia menjadi terancam

Kontruksi Hukum Islam pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal Perspektif Maqashid Syariah (Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Pasal 48)

This article describes the construction of Islamic law on the halal product guarantee law that applies in Indonesia. The shifting of operators in halal product guarantees from private institutions to the government has strong legitimacy, which requires business actors to comply. The status of halal certification has increased from voluntary to mandatory in line with the 1945 constitution, and Sharia principles should be achieved. However, the weakness of this law is that there are no strict sanctions for business actors who need to certify their products. This type of research is an explanatory qualitative with a mashed Sharia approach and a review of Islamic law. The research findings show that Sharia obligations that do not contain legal sanctions cause individuals or groups not to comply; this has implications for Muslim consumers being unprotected from the need for halal products because there are still many products that are not halal certified. In conclusion, the construction of Islamic law regarding the guarantee of halal products in Indonesia is still weak but better than before.Artikel ini menjelaskan kontruksi hukum Islam pada undang-undang jaminan produk halal yang berlaku di Indonesia. Beralihnya penyelenggara bidang jaminan produk halal dari lembaga swasta ke pemerintah memiliki legitimasi kuat yang mengharuskan pelaku usaha comply. Status halal certified meningkat dari voluntary menjadi mandatory hal tersebut selaras dengan undang-undang dasar 1945 dan prinsip-prinsip syariah, seharusnya maqashid syariahnya tercapai, namun kelemahan dari undang-undang ini adalah tidak ada sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang tidak mensertifikasi produknya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif eksplanatif dengan pendekatan maqashid syariah dan tinjauan hukum Islam. Temuan penelitian bahwa kewajiban syariat yang tidak mengandung sanksi hukum menyebabkan individu atau kelompok tidak comply hal itu berimplikasi pada tidak terlindunginya konsumen muslim dari kebutuhan produk halal karena masih banyak produk-produk yang belum bersertifikat halal. Simpulan, kontruksi hukum Islam tentang jaminan produk halal di Indonesia masih lemah namun lebih baik dari sebelumnya

Becoming a Sustainable of Da'wah Organization in Crisis Era: Experience from Rumah Tahfiz in Bengkulu

This study aims to explore the management of da'wah organizations generally relies on an unlimited donation mechanism. The non-profit pattern makes it possible for organizations to experience financial risk in times of crisis. This paper reveals the efforts made by the Rumah Tahfiz Impian (RTI) in Bengkulu City to continue to be sustainable during Covid-19. Field data was collected through in-depth interviews with ten informants; non-participant observations were made several times to obtain additional evidence and documentation that was considered supportive. All data is tabulated and analyzed using coding, categorization, and thematic systems. Our panel found that cost-sharing was the key to RTI's success in getting out of the crisis. Inconsistencies in donor donations are still resolved by dividing the daily operational burden among the students' parents and the community around the environment. Several efforts were made, such as scheduling pickets between side dishes and vegetables, rice or primary food donations, and money. This finding provides insight into Rumah Tahfiz which has cases of opening institutions that need more planning and management skills. Research with the same focus but for different cultural backgrounds of society needs to be carried out in the futureArtikel ini ingin menggali pengelolaan organisasi dakwah. Umumnya bersandar pada mekanisme donasi yang tidak terbatas. Pola non-profit memungkinkan bagi organisasi mengalami risiko keuangan di masa-masa krisis. Paper ini mengungkap upaya yang dilakukan Rumah Tahfiz Impian (RTI) di Kota Bengkulu untuk terus sustainable selama Covid-19. Data lapangan dikumpul melalui wawancara mendalam kepada sepuluh informan, observasi non-partisipan dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan bukti tambahan, dan dokumentasi yang dinilai mendukung. Seluruh data ditabulasi dan dianalisa dengan sistem coding, kategorisasi, dan pentemaan. Panelitian kami menemukan cost-sharing ternyata menjadi kunci keberhasilan RTI untuk keluar dari krisis. Inkonsistensi sumbangan dana dari donatur tetap diselesaikan dengan cara membagi beban operasional harian ke orang tua santri dan masyarakat sekitar lingkungan. Beberapa upaya yang dilakukan seperti penjadwalan piket antar lauk dan sayuran, donasi beras atau sembako, dan uang. Temuan ini memberikan wawasan kepada Rumah Tahfiz yang memiliki kasus pembukaan lembaga tanpa perencanaan dan keterampilan pengelolaan. Penelitian dengan fokus yang sama tapi untuk latar budaya masyarakat yang berbeda perlu dilakukan di masa mendatan

Pentingnya Prinsip Komunikasi Kenabian (Kajian Kritis Terhadap Hadis Komunikasi)

This article describes the principle of prophetic communication in the Hadith. This type of research is qualitative. The primary data source is Kitab Shahih al-Bukhari. in comparison, the secondary data comes from related references. The research instrument uses the HadisSoft application. We discuss ten hadiths on prophetic communication, categorized into three points. Content analysis explicitly and implicitly extracts the principles of prophetic communication in Hadith to conclude. The analysis results show that the focus of prophetic communication is honesty. Honesty is a prophetic identity that must be attached to every form of communication. The implication is that violating honesty as a principle of communication is equivalent to breaking human interests. This article's main contribution is to enrich Hadith's study from the perspective of communication, which is still lacking. Research on the principles of prophetic communication in Hadith can be developed, for example, the ethics of communication between cultures.Artikel ini menjelaskan pentinya prinsip komunikasi kenabian dalam hadis. Jenis penelitian adalah kualitatif. Sumber data primer adalah Kitab Shahih al-Bukhari. Sedangkan data sekunder berasal dari referensi yang terkait. Instrumen penelitian menggunakan aplikasi HadisSoft. Kami membahas sepuluh hadith tentang prinsip komunikasi kenabian yang dikategorisasi menjadi tiga poin. Analisis konten secara eksplisit dan implisit untuk mengekstrak prinsip komunikasi kenabian dalam hadith untuk menarik kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip komunikasi kenabian adalah kejujuran. Kejujuran merupakan identitas kenabin yang harus melekat pada setiap bentuk komunikasi. Implikasinya bahwa melanggar kejujuran sebagai prinsip komunikasi sama dengan melanggar kepentingan manusia. Kontribusi utama artikel ini adalah untuk memperkaya kajian hadis dalam perspektif komunikasi yang masih kurang. Penelitian terhadap prinsip komunikasi kenabian dapat dikembangkan misalnya bagaimana etika komunikasi antar budaya dan sebagainya

Transformation of Religious Moderation and Islamic Law: Reflections on Siri' Na Pesse Culture in Bugis Community

This study discusses the transformation of religious moderation and Islamic law: a reflection of siri’ na pesse culture in Bugis community. The research methodology is qualitative, descriptive analytical, normative theological approach, normative juridical and formal, socio-anthropological, data analysis with religious moderation, al-urf and maqasid al-syariah theory in Islamic law. The research results show that siri’ na pesse is constructed with various pappaseng which function as advice and benchmarks in Bugis community to strengthen solidarity, unity, create harmony, order, peace and peace in community life. Religious moderation and Islamic law are one unit to maintain human harmony, foster love through siri’ na pesse as an inner bond, thoughts, and foster hearts to forgive each other, be full of understanding, eliminate hatred, violence, radicalism, extremism, and terrorism in good human relations.This study discusses the transformation of religious moderation and Islamic law: a reflection of siri’ na pesse culture in Bugis community. The research methodology is qualitative, descriptive analytical, normative theological approach, normative juridical and formal, socio-anthropological, data analysis with religious moderation, al-urf and maqasid al-syariah theory in Islamic law. The research results show that siri’ na pesse is constructed with various pappaseng which function as advice and benchmarks in Bugis community to strengthen solidarity, unity, create harmony, order, peace and peace in community life. Religious moderation and Islamic law are one unit to maintain human harmony, foster love through siri’ na pesse as an inner bond, thoughts, and foster hearts to forgive each other, be full of understanding, eliminate hatred, violence, radicalism, extremism, and terrorism in good human relations

Traditional Islamic Religious Practice Arguments: Criticism of The Concept of Bid'ah of Islam Salafi-Wahabi

This paper discusses traditional Islamic criticism of the concept of heresy in Salafi Islam, categorizing every new act in religion as iconoclastic heresy. Based on this concept of heresy, ritual ceremonies and practices of traditional Islamic religious traditions are classified as acts of heresy. Through literature research based on literary document sources using abstractive inductive logic methods and content analysis, this study found that ritual ceremonies and practices of traditional Islamic religious traditions are not acts of heresy because they are based on theorem (al-Quran, hadith and allegiance) it is new. New actions (mutants) are categorized as bid'ah if they conflict with the Quran, hadith, and a tsar. Traditional Islam criticizes the concept of heresy in Salafi-Wahhabi Islam for being ahistorical because several traditions show that the innovation of a friend, tâbi'u tâbi'uttab'în, while this innovation was not ordered and practiced by the Prophet; instead, was carried out by the generation of the Salaf

Rekonstruksi Hadanah dengan Konsep Shared Parenting di Pengadilan Agama

This study aims to introduce the concept of shared parenting as a solution to child custody disputes in religious courts. This research is a normative legal research, by analyzing the decision of Tarempa Religious Court Number 27/Pdt.G/2023/PA.Trp, the decision of Tarakan Religious Court Number 408/Pdt.G/2019/PA. Tar, and decision of Syar'iyah Kualasimpang Court Number 50/Pdt.G/2021/MS.Ksg. The results of this study show that the concept of shared parenting is one of the right choices to resolve child custody cases, this pattern is taken to break up situations when both parents fight each other for the right to hadanah. With this concept of co-parenting, it is hoped that after divorce, the relationship between parents and children will continue to be good and harmonious. The implementation of the concept of shared parenting in disputes in religious courts can be found in two products, namely rulings and peace deeds. The peace deed is also in the form of a ruling, but more specifically related to the legitimacy of the peace agreement that occurs in the mediation process, both within the court and outside the court.Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep shared parenting sebagai solusi sengketa hak asuh anak di pengadilan agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama Tarempa Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Trp, Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 408/Pdt.G/2019/PA. Tar, dan putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 50/Pdt.G/2021/MS.Ksg. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep shared parenting merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk menyelesaikan kasus hak asuh anak, pola ini diambil untuk melerai situasi dimana kedua orang tua saling berebut hak hadanah. Dengan konsep co-parenting ini, diharapkan pasca perceraian, hubungan orang tua dan anak tetap baik dan harmonis. Implementasi konsep parenting bersama dalam perselisihan di pengadilan agama terdapat dalam dua produk, yaitu putusan dan akta perdamaian. Akta perdamaian juga berbentuk putusan, namun lebih khusus lagi berkaitan dengan sah atau tidaknya perjanjian perdamaian yang terjadi dalam proses mediasi, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan