Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District)

This research aims to analyze the form of legal protection against child victims of violence in Buleleng. In addition, this research also analyzes the obstacles and efforts made by Buleleng police in uncovering cases of child abuse in Buleleng. This research is an empirical study with a study that sees law as a reality that includes social reality, reality of culture and others (examine law in action). This empirical law study aims to examine legal issues in its practical dimensions, especially related to legal protection for victims of violent crime in Buleleng district. This research uses primary data and secondary data with research location in Buleleng. Technique of collecting data is done through observation and interview. The collected data is then processed and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the Buleleng police prepare by receiving reports or complaints from victims of violence, whether orally or in writing as a form of regulation. The place for report or complain is on the section integrated police service center. Basically legal protection against child victims of violence is conducted in accordance with the Child Protection Act. Basically legal protection against child victims of violence is conducted in accordance with the Child Protection Act. While related to obstacles faced by Buleleng police in revealing cases of violence that occur to children that investigators often have difficulty in finding the perpetrators, lack of information from perpetrators or victims, chronology is often covered, not conformity information between perpetrators and victims. In addition, investigators find it difficult to obtain information or information from traumatized victims, lacking evidence, obstacles to finding witnesses, and the results of their visum. Furthermore, related to the efforts made, Buleleng police conducted the process of receiving reports or complaints from families of victims who experienced violence. In addition, assistance was also provided by the integrated service center for the empowerment of women and children in Buleleng, in the case of violence that occurred was accompanied, mainly related to cases of sexual violence. The involvement of an integrated service center for the empowerment of women and children is to further strengthen the mental victim through psychological support. Not only get assistance from integrated service centers for women and children empowerment but also receive assistance from social services

Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan dikaji relevansi hukumnya dan digunakan untuk menguraikan konsepsi-konsepsi maupun teori yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 yang secara khusus menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng terdapat kebijakan tentang perlindungan hak dasar pendidikan bagi penyandang disabilitas, namun masih ada kendala atau hambatan dalam mendukung kesetaraan pelayanan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas

Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective

The research aims to analyze the legal protection of women victims of trafficking in Indonesia in an international human rights perspective. The type of research used is empirical normative legal research. The data obtained from this study is primary and secondary data obtained from the results of field research and literature analyzed and reviewed its legal relevance and used to decipher conceptions and theories used in this study, then the data obtained is analyzed qualitatively through a statute approach and conceptual approach. The results of this study show that the legal protection of women victims of people trafficking in the perspective of International Human Rights is found in Act of number 21/2007 about the Eradication of People Trafficking Crimes, but the provision of a form of protection against female victims is not supported by implementing regulations, such as government regulations

KEPEMIMPINAN, MOTIVASI KERJA DAN KINERJA PEGAWAI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuisioner sebagai instrumen penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada KPU Kabupaten Buleleng? (2) Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada KPU Kabupaten Buleleng? (3) Apakah kepemimpinan dan motivasi kerja berpengaruh secara bersamaan terhadap kinerja pegawai pada KPU Kabupaten Buleleng? (4) Mana variabel yang lebih dominan berpengaruh diantara kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada KPU Kabupaten Buleleng?  Sampel meliputi semua populasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng, yang berjumlah 34 orang. Data dikumpulkan dengan mempergunakan teknik observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, penelitian lapangan dan studi kepustakaan Data yang diperoleh berupa jawaban dari responden diolah menggunakan teknik analisis yaitu; analisis regresi linier berganda, analisis determinasi, uji t, uji f dan uji dominan dengan bantuan softwere SPSS Versi 25.0 for windows  Tujuan dilakukan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada KPU Kabupaten Buleleng (2) Untuk mengetahui apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada KPU Kabupaten Buleleng. (3) Untuk mengetahui apakah kepemimpinan dan motivasi kerja berpengaruh secara bersamaan terhadap kinerja pegawai pada KPU Kabupaten Buleleng. (4) Untuk mengetahui variabel yang lebih dominan berpengaruh diantara kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada KPU Kabupaten Buleleng.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai pada KPU Kabupaten Buleleng, dan Motivasi Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai pada KPU Kabupaten Buleleng serta Kepemimpinan dan Motivasi Kerja berpengaruh positif secara simultan terhadap Kinerja Pegawai pada KPU Kabupaten Buleleng dan Variabel Kepemimpinan lebih dominan dibandingkan dengan variabel Motivasi Kerja dalam mempengaruhi peningkatan maupun penurunan kinerja

ANALISIS YURIDIS STATUS SEORANG DIPLOMAT AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DARI PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penyerangan Kedutaan Arab Saudi di Teheran)

Pembukaan hubungan diplomatik dan perwakilan tetap diplomatik dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, biasanya dibuat dalam bentuk komunike bersama dan perjanjian persahabatan. Setelah itu maka kedua negara akan mengeluarkan Joint Communique yang dikeluarkan pada waktu dan tempat yang sudah disetujui bersama. Setelah ada kesepakatan bersama untuk membuka hubungan diplomatik maka pembukaan perwakilan diplomatik kedua negara bisa dilaksanakan secara timbal balik (on reciprocal basis). Prinsip kesepakatan bersama dan prinsip resiprositas merupakan dua pilar utama untuk menegakkan hukum diplomatik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status seorang duta besar pada saat terjadi pemutusan hubungan diplomatik antar negara ditinjau dari Konvensi Wina 1961. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian adalah status seorang diplomat dalam hal terjadinya pemutusan hubungan diplomatik akibat konflik harus dihormati kekebalan dan keistimewaan yang diperoleh sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Wina 1961 Pasal 45 sekalipun dalam hal terjadi konflik bersenjata seorang diplomat masih harus dihormati dan dilindungi missi bersama dengan semua barang dan juga arsipnya.The establishment of diplomatic relations and diplomatic permanent representation is carried out on the basis of mutual agreement, usually in the form of joint communiqués and friendship agreements. After that, the two countries will issue a Joint Communique issued at a time and place that has been mutually agreed upon. After there is a mutual agreement to open diplomatic relations, the opening of diplomatic representatives of the two countries can be carried out on a reciprocal basis. The principle of mutual agreement and the principle of reciprocity are the two main pillars for enforcing diplomatic law. The purpose of this study was to determine the status of an ambassador at the time of termination of diplomatic relations between countries in terms of the 1961 Vienna Convention. The research method used was normative legal research methods. The result of the research is that the status of a diplomat in the event of termination of diplomatic relations due to conflict must be respected and the immunity and privileges obtained as stipulated in Article 45 of the 1961 Vienna Convention, even though in the event of an armed conflict, a diplomat must still be respected and protected by the mission along with all goods and also the archive

Fulfillment of Labor Rights for Persons with Disabilities in Indonesia

The purpose of this research is to fulfill the rights of persons with disabilities to obtain jobs following their fields without reducing their rights. The research method used is normative juridical with literature study. Decent work is a right for every human being without exception. Various racial, ethnic, and religious backgrounds that are part of a human's identity do not become a barrier for him to get his right. Likewise with the physical or non-physical conditions that underlie a human being. Every human being who has a certain physical or non-physical background also has the same rights to get decent work, including persons with disabilities. The State of Indonesia ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities into Law Number 19 of 2011. In the preamble of the law, it was explained that the countries that signed the convention had the obligation to promote and protect the rights and dignity of persons with disabilities and promote their participation in the civil, political, economic, social, and cultural spheres is based on equal opportunities, meaning that the Indonesian Government is obliged by law to fulfill the rights of persons with disabilities, especially about the right to work in Indonesia. Keywords: People with disabilities, Indonesia, labor

Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Atas Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Diplomat Korea Selatan di Santiago, Chile

Pejabat diplomatik mempunyai hak kekebalan yurisdiksi pidana terhadap hukum Negara penerima. Dalam praktek hubungan diplomatik antar negara seringkali terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat diplomatik selama bertugas di Negara penerima. Salah satu contoh kasus adalah pejabat diplomatik Korea Selatan yang melakukan pelecehan seksual terhadap gadis dibawah umur di Chile. Berdasarkan Konvensi Wina 1961 pejabat diplomatik Korsel mempunyai hak kekebalan yurisdiksi pidana terhadap hukum Negara Chile, namun Chile mempunyai hak untuk melakukan beberapa tindakan terhadap pejabat diplomatik Korsel. Upaya yang dapat dilakukan oleh Chile terhadap pejabat diplomatik korsel adalah meminta Korsel untuk menanggalkan kekebalan pejabat diplomatiknya, atau melakukan persona non grata kepada pejabat diplomatik korsel, dan meminta Korsel untuk mengadili pejabat diplomatiknya menggunakan hukum negaranya. Upaya yang dapat dilakukan Chile terhadap pejabat diplomatik Korsel adalah menuntut pertanggungjawaban dari Korsel berupa kompensasi dan pemuasan bagi warga negaranya yang diperkosa

GAMBARAN KADAR KOLESTEROL LOW DENSITY LIPOPROTEIN (LDL) PADA KOMUNITAS LACTO VEGETARIAN BRAHMA KUMARIS DI KOTA DENPASAR

Coronary Heart Disease (CHD) is one of the main factors of cardiovascular disiase (Heart and blood vassel disease) one the leading cause of death in developed an developing country. One barometer in orther to know the risk factor for CHD is the lipid profile, inkluding Low Density Lipoprotein (LDL) cholesterol. This causes many people to switch to adopt a vegetarian diet. Lacto vegetarians consume foods from vegetable, vegetables and fruits, this type of vegetarians consume milk but don’t consume eggs. The goal of this study is to know the level of Low Density Lipoprotein (LDL) on lacto vegetarian in Brahma Kumaris community. The type of study is descriptive and using puposive sampling tecnique. Sampling was done in the Lacto Vegetarian Brahma Kumaris community. LDL examination results obtained from 30 respondents, this is 28 people (93.4%) with optimal levels, 1 person (3.3%) with levels close to optimal, and 1 person (3.3%) with alarming levels.Penyakit Jantung Koroner (PJK) merupakan salah satu bentuk utama penyakit kardiovaskular (penyakit jantung dan pembuluh darah) dan merupakan salah satu penyebab utama kematian di negara maju dan berkembang. Salah satu barometer untuk mengetahui faktor resiko PJK adalah profil lipid, diantaranya kolesterol Low Density Lipoprotein (LDL). Hal ini menyebabkan banyak orang beralih untuk menerapkan pola makan vegetarian. Lacto-vegetarian mengonsumsi makanan dari bahan nabati, sayuran serta buah-buahan. Vegetarian jenis ini juga mengkonsumsi susu namun tidak mengkonsumsi telur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kolesterol Low Density Lipoprotein (LDL) pada komunitas Lacto vegetarian Brahma Kumaris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Pengambilan sampel dilakukan di komunitas Lacto Vegetarian Brahma Kumaris. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil pemeriksaan LDL dari 30 responden, yaitu 28 orang (93,4%) dengan kadar optimal, 1 orang (3,3%) dengan kadar mendekati optimal, dan 1 orang (3,3%) dengan kadar yang mengkhawatirkan

Implementation of Convention on The Rights of Persons with Disabilities in Providing Legal Protection for Persons with Disabilities in Indonesia

The purpose of this study was to analyze legal protection for persons with disabilities in Indonesia and the implementation of the convention on the rights of persons with disabilities in Indonesia. The approach used in this research was a qualitative approach with a descriptive analysis method. The type of research used normative juridical. Data collection techniques used literature study. The results of the study indicated that legal protection for persons with disabilities in Indonesia had been included in the constitution and several laws and regulations. The principles of equality and non-discrimination were contained in several instruments. The existence of special rights granted to persons with disabilities to be able to maintain their identity, characteristics, and traditions. Non-discriminatory treatment was equally important to achieve equal treatment. The implementation of the convention on the rights of persons with disabilities in Indonesia was evidenced by the ratification of Law Number 19 of 2011 concerning Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Providing equal opportunities for persons with disabilities in all aspects of state and community administration, respecting, protecting, and fulfilling the rights of persons with disabilities, including the provision of adequate accessibility and accommodation aimed at protecting from neglect, exploitation, harassment, all discriminatory actions, and violations of human rights

The Utilization of Virtual Reality Technology to Enhance Student Motivation in Mathematics Lessons: A Systematic Literature Review

The objective of this study is to conduct a systematic literature review on the utilization of virtual reality (VR) technology to enhance student motivation in mathematics lessons. Literature sources were retrieved from Google Scholar, DOAJ, and Scopus indexes, covering publications from 2014 to 2024. The research findings indicate that the utilization of virtual reality (VR) technology in mathematics education demonstrates significant potential in boosting student motivation by providing more engaging and interactive learning experiences. The integration of VR technology in mathematics education can create dynamic and effective learning environments, resulting in a positive impact on student engagement and interest in mathematics lessons. These findings underscore the importance of VR in enhancing the effectiveness of mathematics education and stimulating student interest in the subject matter