Analisa Pengaruh Perkembangan Mode Corak Dan Warna Pakaian Terhadap Frekuensi Pembelian Pada Toko Duta Mode Di Surakarta

Perusahaan dalam membuat produk dalam kondisi saat ini harus dituntut untuk membuat produk yang mempuyai kualitas. Dengan mengikuti adanya perkembangan mode, corak dan warna pakaian akan dapat meningkatkan frekuensi pembelian produk, khususnya Fashion. Oleh karena itu penting didalam penelitian untuk mengetahui bahwa frekuensi pembelian dipengaruhi melalui perkembangan mode, corak dan warna pakaian. Dalam hal ini yang menjadi pembahasan adalah faktor perkembangan mode, corak dan warna pakaian. Adapun rumusan masalah dalam skripsi adalah apakah ada pengaruh antara perkembangan mode, corak dan warna pakaian terhadap frekuensi pembelian pada toko Duta Mode. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh antara perkembangan mode, corak dan warna pakaian terhadap frekuensi pembelian dan untuk mengetahui faktor mana yang lebih dominan terhadap frekuensi pembelian. Data yang diperoleh adalah dengan penyebaran angket tentang perkembangan mode, corak dan warna pakaian serta frekuensi pembelian. Dengan mengambil sampel 60 orang pembeli dari konsumen yang pernah membeli di Toko Duta Mode. Hasil analisa data diperoleh (1) analisa regresi linear berganda yaitu Y = 1,372 + 0,374 X1 + 0,303X2 + 0,217X3. (2)berdasarkan hasil uji Z diperoleh Zhitung X1 = 2,566 dan Ztabel = 1,960, maka 2,566>1,960 berarti perkembangan mode mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap frekuensi pembelian. Nilai Zhitung X2 = 2,028 dan Ztabel = 1,960 maka 2,028 > 1,960 berarti corak pakaian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap frekuensi pembelian dan nilai Zhitung X3 = 1,328 dan Ztabel = 1,960 maka 1,328 < 1,960 berarti warna pakaian tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap frekuensi pembelian (3) berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung = 9,194 > Ftabel = 3,15, berarti bahwa faktor perkembangan mode, corak dan warna pakaian secara bersama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap frekuensi pembelian, (4) dari analisa koefisien determinasi diperoleh r2 sebesar 0,330 atau 33% yang berarti bahwa perkembangan mode, corak dan warna pakaian mampu mempengaruhi frekuensi pembelian sebesar 33%, sedangkan sisa 67% dipengaruhi oleh variabel lain selain perkembangan mode, corak dan warna pakaian, (5) dari hasil analisa korelasi berganda diperoleh nilai rhitung X1 = 0,438 dan rtabel X2= 0,254, maka 0,438 > 0,254 berarti perkembangan mode mempunyai hubungan yang kuat dengan frekuensi pembelian, nilai rhitung X2 = 0,425 dan rtabel = 0,254, maka 0,425 > 0,254, berarti corak mempunyai hubungan yang kuat dengan frekuensi pembelian sedangkan rhitung X3 = 0,425 dan rtabel X3 = 0,254, maka 0,425 > 0,254, berarti warna pakaian mempunyai hubungan yang kuat dengan frekuensi pembelian

PENERAPAN METODE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) UNTUK PEMILIHAN KARYAWAN BERPRESTASI (STUDI KASUS: BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG)

Dalam mendukung upaya peningkatan kinerja karyawan, pihak perguruan tinggi dalam hal ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Universitas Muhammadiyah Malang memberikan motivasi kepada karyawan melalui pemberian reward bagi karyawan yang berprestasi. Analytic Hierarchy Process (AHP) sebagai salah satu metode Decision Support System (DSS) merupakan alternatif yang dapat dimanfaatkan dalam masalah ini, karena metode AHP menggunakan persepsi manusia sebagai input utama. Setelah melalui pengujian, dapat disimpulkan bahwa semua fungsi dalam aplikasi AHP Karyawan Berprestasi yang telah dibuat sudah berjalan seperti yang diharapkan. Selain itu, proses dan hasil perhitungan dalam aplikasi juga sudah sama dengan proses dan hasil perhitungan yang dilakukan secara manual. Pihak BPSDM selaku stakeholder menyatakan menerima aplikasi ini meskipun diperlukan proses lebih lanjut untuk memakai metode AHP pada pemilihan karyawan berprestasi di periode berikutnya

GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan governance dalam pelaksanaan e-government di Indonesia. Fokus utama dala penelitian ini adalah governance dalam pelaksanaan e-government di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi pustaka, dengan objek dalam penelitian ini adalah perkembangan e-government di Indonesia ditinjau dari perspektif governance. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal, berita, buku, dan dokumen-dokumen terkait. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi atau content analysis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi perkembangan e-government di Indonesia belum maksimal, tetapi memiliki potensi untuk terus berkembang ke depannya. Telecommunication Infrastructure Index Indonesia selalu menjadi komponen dengan nilai terendah, sedangkan HCI selalu menunjukkan nilai tertinggi, Indonesia memenuhi elemen support dalam konsep digitalisasi sektor publik, tetapi elemen capacity dan value tidak dapat dipenuhi. Perspektif governance dalam perkembangan e-government di Indonesia, partisipasi Indonesia berada pada jenis partisipasi langsung, dan kendala pelaksanaan e-government dalam kerangka governance terjadi karena kurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah, arahan yang kurang sempurna, perbedaan pemahaman tentang cara kerja e-government, dan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah terkait perubahan sistem tata kelola yang disesuaikan dengan pelaksanaan e-government. Jenis governance di Indonesia dalam pelaksanaan e-government adalah jenis tata kelola yang kaku, dengan kapasitas adaptif pemerintahan atau tata kelola yang memiliki eksploitasi tinggi, tetapi eksplorasi rendah

E-Government in Indonesia: Policy Review and Implementation of Jokowi's Government

The rate of adoption of information and communication technology in government administration, known as E-Government, has become an important issue in the Indonesian context, especially under the leadership of President Joko Widodo (Jokowi). This research aims to provide an in-depth overview of E-Government policies and implementation in Indonesia during Jokowi's administration. Researchers analyzed the policy steps taken by the Jokowi government in advancing E-Government and analyzed the success rate of its implementation. In addition, this study also identifies challenges and obstacles faced in efforts to improve public services through information technology. The results of this study provide a better understanding of the progress of E-Government in Indonesia, its contribution to government efficiency, and its impact on public services. By understanding the extent to which E-Government policies and implementation have been successful, the government and other stakeholders can take further steps to improve this system to achieve a more transparent, inclusive, and effective governance in Indonesia

GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan governance dalam pelaksanaan e-government di Indonesia. Fokus utama dala penelitian ini adalah governance dalam pelaksanaan e-government di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi pustaka, dengan objek dalam penelitian ini adalah perkembangan e-government di Indonesia ditinjau dari perspektif governance. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal, berita, buku, dan dokumen-dokumen terkait. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi atau content analysis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi perkembangan e-government di Indonesia belum maksimal, tetapi memiliki potensi untuk terus berkembang ke depannya. Telecommunication Infrastructure Index Indonesia selalu menjadi komponen dengan nilai terendah, sedangkan HCI selalu menunjukkan nilai tertinggi, Indonesia memenuhi elemen support dalam konsep digitalisasi sektor publik, tetapi elemen capacity dan value tidak dapat dipenuhi. Perspektif governance dalam perkembangan e-government di Indonesia, partisipasi Indonesia berada pada jenis partisipasi langsung, dan kendala pelaksanaan e-government dalam kerangka governance terjadi karena kurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah, arahan yang kurang sempurna, perbedaan pemahaman tentang cara kerja e-government, dan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah terkait perubahan sistem tata kelola yang disesuaikan dengan pelaksanaan e-government. Jenis governance di Indonesia dalam pelaksanaan e-government adalah jenis tata kelola yang kaku, dengan kapasitas adaptif pemerintahan atau tata kelola yang memiliki eksploitasi tinggi, tetapi eksplorasi rendah

PENERAPAN ALGORITMA PRINCIPLE COMPONENT ANALYSIS (PCA) DAN FITUR RGB UNTUK PELACAKAN JENIS DAN WARNA BUAH

Saat ini banyak metode untuk menentukan jenis dan warna objek dalam suatu citra, salah satu metode untuk mengenali jenis suatu objek adalah dengan menggunakan algortima PCA. Banyak penelitian yang menggunakan algoritma PCA hanya untuk mengenali bentuk atau jenis dari wajah seseorang, sedangkan fitur RGB adalah salah satu metode untuk mengenali warna dari sebuah objek citra. Untuk itu penelitian ini ingin membuktikan apakan algoritma PCA dan fitur RGB dapat mengenali jenis dan warna buah dalam sebuah citra. Dengan cara mengumpulkan data untuk dijadikan data training yang akan menunjang tingkat akurasi dari Algoritma PCA. Dari hasil implementasi dan pengujian Algoritma PCA dan fitur RGB, didapat kesimpulan bahwa Algoritma PCA dan fitur RGB mampu menjawab kebutuhan dalam pelacakan jenis dan warna buah dengan tingkat akurasi Algoritma PCA sebesar 86,7% sedangkan fitur RGB dapat mengenali warna dengan tingkat akurasi 100%

Formulation of Indonesian palm oil biodiesel policy for energy security by using system dynamics model

This study was aimed at creating policy formulation in oil palm biodiesel to meet the mandatory biodiesel requirement in order to reach energy security in Indonesia. A system dynamics model was used to formulate policy recommendations. Identification of policies related to the existing biodiesel development was done.  Current policies were analyzed to result in possible new policies to add in.  The existing and new policies were then used as variables to develop a system dinamics model.  The model was developed by taking into account  the stakeholders involved in the supply chain system of biodiesel as a fuel mix. Existing policy formulation included CPO disincentive, interest rate relief for investment in biodiesel plant, tax exemption or reduction for import of technology or equipment for biodiesel plant, subsidy of Rp1 million per kl for mixed diesel-biodiesel products. These policies did not make biodiesel mandatory target achieved.  Additional policies were needed in order to achieve biodiesel mandatory target.  These included biodiesel production capacity increment, provision of incentives for biodiesel feedstock, plant productivity increment, provision of subsidy for biodiesel product to make it reach its economic price

The Historical Development of Local Government Administration and Its Contemporary Realities in Nigeria

Local government is the government at the grassroots closest to the people. It is the tier of government administration that coordinates the activities of citizens at the local community levels. Local government as a concept of government existed long before the arrival of the colonialists. There were forms of local government administrations in Nigeria before colonial rule. During colonialism, the British's indirect rule system was built upon existing local administrations in Nigeria. However, the story is not the same for local government administration regarding structure and organization in the country today. The study x-rayed the various phases and eras of local government development in Nigeria. It further analyzed the present realities of local administration in the country. The study employed a qualitative approach. The qualitative data were generated from interview responses from relevant stakeholders (such as Traditional leaders and senior local government administrative staff). Also, data were gathered from existing relevant literature. Data collected were analyzed using the context analysis method. The study revealed that local government administration in Nigeria has passed through torturous phases. It identified the lack of local government autonomy amongst others as the main challenge bedeviling its development in the country. The study concluded with recommendations to reposition local government for effective service delivery as Nigeria's third tier of government