Kritik Terhadap Penerapan Hermeneutika Dalam Studi Islam (Kajian Komparatif Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd dan Hasan Hanafi)

Penelitian tentang pemikiran Nasr hamid Abu Zayd dan Hasan Hanafi sangat menarik. Karena keduanya mewakili bentuk latar pemikiran post modernisme yang relativ kuat dan juga merupakan mainsrtean pemikiran yang berkembang diantara pemikir aktivis liberal. Abu Zayd seakan mewakili kelompok dekonsrtuksionis yang menggunakan pendekatan tekstualitas seperti yang dikembangkan di dunia Barat oleh aliran srukturalisme, sementara Hanafi mewakili kelompok liberalis kiri yang berpijak pada tradisi teologi pembebasan. Keduanya sama-sama mengembangkan pemahaman teks yang berbahaya bagi ummat Islam.Sehingga penelitian seksama dengan analisa kritik yang mendalam terhadap keduanya perlu dilakukan. Untuk mengkritisi pemikiran kedua tokoh tersebut, penelitian tesis ini menggunakan metode library Research dan pengolahan data dengan analisa dan deskripsi. Pertama kali dengan menguraikan aktivitas dan profil keduanya, kemudian sejarah hermeneutika, paradigma dalam hermeneutika, serta kepentingan apa yang ada dalam penerapannya dalam studi Islam. Dengan cara ini pula dapat dilihat bagaimana dampak negatif yang ditimbulkannya seperti sikap pluralis, relativis, liberalis dam mungkin juga ateis. . Hasil penelitian dari tesis dengan mengkritisi penerapan hermeneutika dalam studi Islam ini adalah bisa mengetahui dampak yang ditimbulkannya dimana tidak hanya berasal dari metodologi atau asumsi keilmuan yang sering digunakan sehingga hinggap secara permanen dalam benak para akademisi, melainkan juga didukung oleh media, propaganda media, serta infiltrasi dari kepentingan asing yang bermain dalam kerjasama kelembagaan di tingkat Perguruan Tinggi

PRINCIPLE OF EQUALITY BEFORE THE LAW AND DIVERSION ON CRIMINAL JUSTICE SYSTEM FOR CHILDREN IN INDONESIA

Restorative justice is the ultimate goal of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, so that children in conflict with the law must obtain Diversion. Article 7 paragraph (2) and Article 9 paragraph (2) the SPPA Law isdiscriminatory and unjust, both for perpetrators and victims of criminal acts, because there are restrictions, exceptions and disregard for Diversion provisions. In concretto, in 2014-2018 the use of Diversion (49.61%) was lower than formal justice (50.39%), the data showed that some children who were in conflict with the law did not get Diversion. Based on the analysis of concept the principle of equality before the law in ideal-norm thinking, it is necessary to reconstruct the provisions of Diversion in the SPPA Law, namely (a) The principle of equality before the law must be used as a determining indicator in the formulation and process of Diversion law enforcement. (b) Provisions on child-oriented Diversion as the subject of criminal acts will determine justice in the application of Diversion for every child in conflict with the law. (c) Diversion provisions which are oriented towards acts, sanctions and value of losses as a requirement for the application of Diversion, will cause discrimination in the application of Diversion

ANALISIS KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD DAN TINGKAT KEMANDIRIAN RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN TAHUN 2015-2019

This study aims to analyze the Compliance Analysis of BLUD Financial Management on the Level of Independence of the Puri Husada Tembilahan Regional General Hospital which has been designated as a Regional Public Service Agency (BLUD) since 2012. This study uses a descriptive research method. The type used is time series secondary data which includes aspects of BLUD financial management compliance and the hospital's level of independence during the 2015-2019 period. BLUD financial management compliance is measured by looking at the Hospital Performance Evaluation Report and the level of independence is measured by the hospital independence ratio. The analytical method used in this research is descriptive analysis. The results showed that the compliance of BLUD financial management still did not meet the standards, while the level of independence of the BLUD RSUD Puri Husada Tembilahan had met the expected standards

STUDI DAN EKSPERIMEN PERFORMANSI QOS PADA SISTEM “TWO SITES OF FREE SPACE OPTIC COMMUNICATION” MENGGUNAKAN INFRA RED TRANCIEVER

Cara kerja free space optic communication (FSOC) adalah sistem yang memanfaatkan frekuensi cahaya sebagai media transmisi. Range panjang gelombang yang digunakan adalah daerah infrared, sehingga dapat menyesuaikan dengan perangkat optik yang digunakan untuk jaringan fiber. Teknologi ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya Bandwidth yang sangat lebar, sehingga dapat memenuhi kebutuhan data rate yang tinggi serta tidak memerlukan perizinan penggunaan frekuensi. Akan tetapi, propagasi gelombang optik melalui udara mengalami fluktuasi amplitude dan fasa karena turbulensi atmosfer dan tetap ada dalam kondisi cuaca cerah. Komunikasi yang diharapkan adalah adanya keberhasilan dari transmitter ke receiver. Pada penelitian ini akan dilakukan analisa performansi komunikasi ruang bebas two sites dengan menggunakan metode eksperimen terhadap parameternya yaitu: throughput. Pada penelitian sebelumnya hanya membahas besar throughput tanpa menggunakan tudung. Hasil throughput pada penelitian tersebut tidak beraturan, sehingga penelitian ini dilanjutkan dengan menganalisis hasil throughput dan bit error rates menggunakan lensa cembung dan teropong hitam. Dari hasil pengujian dan analisa nilai throughput saat siang dan malam hari hasil eksperimen,nilai throughput malam (20,196) lebih tinggi daripada nilai throughput saat siang hari (12,411)

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Nasional)

Construction law gave birth to a policy aimed at realizing the substantive criminal policy. Law No. 35 of 2009 on Narcotics is a substantive criminal policy, which is accompanied by a variety of national and international cooperation agreements, as well as the enforcement of criminal law as a policy does not make the reduction in the number of empirical narcotic crime statistics kriminal. Terbukti, in the Annual Report of the Supreme Court of the Republic Indonesia Year 2014 and 2015 in narcotic cases are the first in the qualification cassation cases. State criminal policy does not formulate substantive philosophical convictions, sentencing guidelines and the formulation of criminal sanctions principal alternative character, as well as the absence of a social kind of criminal sanctions. In the criminal policies empirical application of criminal sanctions are likely to be low and can not be used as a deterrent factor and shock therap

KAJIAN WERENG PUCUK METE, Sanurus spp., (HEMIPTERA; FLATIDAE) DI PERTANAMAN JAMBU METE PULAU LOMBOK

Kajia

Using The Refugia Plant as an Alternative Habitat for Predatory Insects On Potato Plants

One of the technological innovations that is very relevant for the implementation of IPM is habitat manipulation using refugia plants to conserve predatory insect. The aim of this study was to determine the effect of different species of Refugia plants on the diversity and species richness of predator on potato plants and their production yields. The research method used was a field experimental method with a randomized block design with 5 treatments of Refugia plant species repeated 3 times. The data were analyzed using analysis of variance (ANOVA) and are further tested by Honest Significant Difference (BNJ) analysis at a significance level of 5 percent. The results showed that nine predatory species were found in refugia and potato plants, namely Crytoleamus montrouzieri, Cocinella transversalis, Coleophora inaequalis, Monocielus sexmaculatus, Axion plagiatum, Coleophora reniplagiata, Illeis koebelei, Mantidae and Formicidae. The insect diversity index (H') of the predators found was rated as moderate for all treatments, ranging from 1.2 to 1.9

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH)

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik yang bersumber dari hukum materiil ataupun kendala yang bersifat hukum formil, yaitu hambatan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) oleh Kepolisian Republik Indonesia?, (2) Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) oleh Kepolisian Republik Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) Polri dalam melaksanakan kewenangannya dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech). (2) Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) oleh Kepolisian Republik Indonesia: faktor hukum; faktor penegak hukum, meliput keterbatasan kuantitas dan kualitas penyidik; faktor sarana dan prasarana, yaitu keterbatasan sarana yang mendukung penyidikan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial facebook; faktor masyarakat, meliputi adanya ketidaksukaan terhadap pemerintahan dan kebencian terhadap etnis tertentu; dan faktor budaya, meliputi multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia, kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam mencegah tindak pidana ujaran kebencian (hate speech), serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk saling menghargai diantara Suku, Agama dan Ras

Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Ratun Sorgum (Sorghum Bicolor L. Moench) Terhadap Perlakuan Jarak Tanam dan Jumlah Tanaman Per Rumpun

Sorgum (Sorghum bicolor L) adalah salah satu tanaman serealia yang dapat dikembangkan sebagai bahan pakan, pangan, dan bioetanol. Bagian-bagian tanaman sorgum seperti biji, tangkai biji, daun, batang dan akar dapat dimanfaatkan. Di Indonesia sorgum merupakan tanaman sereal pangan ke tiga setelah padi dan jagung. Mengingat banyaknya manfaat tanaman sorgum maka perlu di upayakan untuk meningkatan produksinya. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangakan produksi tanaman sorgum yaitu dengan menggunakan sistem ratun. Ratun adalah salah satu cara untuk meningkatkan hasil per satuan luas lahan dan per satuan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jarak tanam dan jumlah tanaman per rumpun terhadap pertumbuhan dan hasil ratun tanaman sorgum. Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial dengan dua faktor perlakuan yaitu perlakuan jarak tanam (J1 = Jarak tanam 40 x 20 cm, J2 = Jarak tanam 60 x 20 cm, J3 = 80 x 20 cm, J4 = 100 x 20 cm) dan perlakuan jumlah tanaman per rumpun (R1 = 1 satu tanaman per rumpun, R2 = 2 tanaman per rumpun, R3 = 3 tanaman per rumpun). Data dianalisis dengan Analysis of Variance (ANOVA) dan uji Beda Nyata Jujur (Tukey’s HSD) pada taraf nyata 5% menggunakan program Costat fot Windows. Perlakuan dengan jarak tanam tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan, namun berpengaruh nyata terhadap hasil tanaman sorgum. Perlakuan dengan jarak tanam 40 x 20 cm pada tanaman sorgum memberikan hasil tertinggi (10,65 ton/ha).  Perlakuan jumlah tanaman per rumpun memberikan pengaruh terhadap jumlah daun, panjang malai dan bobot malai per rumpun. Penanaman tiga tanaman per rumpun pada tanaman sorgum memberikan hasil tertinggi (10,08 ton/ha)

Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Ratun Sorgum (Sorghum Bicolor L. Moench) Terhadap Perlakuan Jarak Tanam dan Jumlah Tanaman Per Rumpun

Sorgum (Sorghum bicolor L) adalah salah satu tanaman serealia yang dapat dikembangkan sebagai bahan pakan, pangan, dan bioetanol. Bagian-bagian tanaman sorgum seperti biji, tangkai biji, daun, batang dan akar dapat dimanfaatkan. Di Indonesia sorgum merupakan tanaman sereal pangan ke tiga setelah padi dan jagung. Mengingat banyaknya manfaat tanaman sorgum maka perlu di upayakan untuk meningkatan produksinya. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangakan produksi tanaman sorgum yaitu dengan menggunakan sistem ratun. Ratun adalah salah satu cara untuk meningkatkan hasil per satuan luas lahan dan per satuan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jarak tanam dan jumlah tanaman per rumpun terhadap pertumbuhan dan hasil ratun tanaman sorgum. Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial dengan dua faktor perlakuan yaitu perlakuan jarak tanam (J1 = Jarak tanam 40 x 20 cm, J2 = Jarak tanam 60 x 20 cm, J3 = 80 x 20 cm, J4 = 100 x 20 cm) dan perlakuan jumlah tanaman per rumpun (R1 = 1 satu tanaman per rumpun, R2 = 2 tanaman per rumpun, R3 = 3 tanaman per rumpun). Data dianalisis dengan Analysis of Variance (ANOVA) dan uji Beda Nyata Jujur (Tukey’s HSD) pada taraf nyata 5% menggunakan program Costat fot Windows. Perlakuan dengan jarak tanam tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan, namun berpengaruh nyata terhadap hasil tanaman sorgum. Perlakuan dengan jarak tanam 40 x 20 cm pada tanaman sorgum memberikan hasil tertinggi (10,65 ton/ha).  Perlakuan jumlah tanaman per rumpun memberikan pengaruh terhadap jumlah daun, panjang malai dan bobot malai per rumpun. Penanaman tiga tanaman per rumpun pada tanaman sorgum memberikan hasil tertinggi (10,08 ton/ha)