PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DI INDONESIA

Pentingnya sistem perpajakan sebagai penopang ekonomi menjadi semakin menonjol dalam menghadapi kompleksitas hubungan internasional dan perkembangan teknologi yang terus berlanjut. Artikel ini membahas tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam optimalisasi penerimaan pajak dan pengendalian penghindaran pajak di era globalisasi. Fenomena penghindaran pajak, terutama melibatkan perusahaan-perusahaan ternama seperti PT Bentoel dan Google, menjadi isu sentral dalam konteks hukum perpajakan di Indonesia. Dampaknya sangat signifikan, dengan laporan dari Tax Justice Network memperkirakan kerugian negara mencapai US$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun. Penghindaran pajak bukan hanya berdampak negatif pada penerimaan pajak, tetapi juga berpotensi merongrong efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan. Indonesia dihadapkan pada perluasan praktik penghindaran pajak, terutama oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, memperkuat urgensi untuk mengatasi masalah ini dalam kerangka hukum perpajakan yang berlaku. Kajian ini mengadopsi metode kualitatif dengan fokus pada pengawasan dan penegakan hukum perpajakan untuk menjelajahi upaya pemberantasan tindak pidana perpajakan di Indonesia. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap akar permasalahan dan merumuskan solusi yang efektif untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan Indonesia. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan fiskal nasional yang lebih efektif, mengatasi celah-celah dalam kerangka hukum perpajakan, dan mencegah praktik penghindaran pajak yang merugikan. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu menanggapi serius dampak penghindaran pajak terhadap perekonomian, menjaga keseimbangan keuangan publik, dan memastikan kontribusi yang adil dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalamnya

ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET BANK BUMN MELALUI ALTERNATIF SENGKETA (STUDI KASUS PT. BANK X)

Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas terms of lending yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan mempengaruhi kesehatan. Kredit bermasalah juga dapat diartikan kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Fokus penulisan ini adalah untuk menganalisis penyelesaian kredit macet Bank BUMN melalui alternatif sengketa dengan fokus kepada kasus PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru. Penelitian jurnal ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Hasil penulisan ini adalah penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Persero secara garis besar dapat ditempuh melalui 2 (dua) upaya yaitu jalur non litigasi dan jalur litigasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa seluruh debitur dan pihak PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru menempuh jalur non litigasi berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPP dan berdasarkan peraturan internal bank serta peraturan perundang-undangan

Aspek Hukum Pada Kewenangan ATLM Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit

Penelitian ini bertujuan mengetahui aspek hukum pada kewenangan Ahli Teknologi Laboratorium Medik dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Aspek hukum ini ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 42, Tahun 2015, tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik ATLM. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, yaitu penulis melakukan pendekatan hukum berdasarkan studi kepustakaan saja. Hasil penelitian menemukan bahwa kewenangannya selain mengambil spesimen/sampel juga menjaga dan membersihkan laboratorium sedangkan berdasarkan aspek hukum diterangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Pasal 5 ayat 2 sibutkan bahwa STR-ATLM Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui evaluasi kompetensi yang meliputi penilaian kelengkapan administrasi dan penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga

PARTAI POLITIK, DEMOKRASI, PEMILIHAN UMUM, MENCARI SOSOK PEMIMPIN NEGARAWAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calonnya untuk menduduki jabatan - jabatan politik. Untuk menempatkan jabatan-jabatan strategis tersebut maka pemilihan umum menjadi kunci sarana demokrasi, yang esensinya adalah pemilihan pemimpin dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Pemilihan umum adalah perwujudan kedaulatan ditangan rakyat hal ini dituangkann dalam pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pasal 22E ayat (2). Pelaksanaan pemilihan umum tidak lepas dari keberadaan partai politik, karena partai politik adalah peserta pemilu sekalipun tidak semua parpol pasti peserta pemilu. Namun bagaimanakah mencari sosok pemimpin negarawan. Metode penulisan ini menggunakan tipe penelitia normatif dengan sumber data sekender. Subjek yang diteliti adalah fenomena tentang mencari sosok pemimpin negarawan korelasinya dengan Partai Politik, demokrasi, pemilihan umum dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara normatif tidak ada ketentuan secara explisied bunyi persyaratan dalam pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD maupun Presiden dan Wakil Presiden, yang secara tegas mensyaratkan seorang pemimpin yang dipilih dalam pemilihan umum adalah negarawan. Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 satu-satunya syarat yang secara tegas dengan ketentuang sorang negarawan hanya syarat untuk diangkat menjadi Hakim Konstitusi, itupun tidak dipilih secara langsung melalui pemilihan umum

Tailoring Service Delivery Innovation Architecture: A Service-Dominant Logic Theory Perspective for Micro Small and Medium Enterprises

Although extensively discussed in previous studies, social media adoption has yet to consistently translate into improved business performance, revealing a significant research gap. In light of this, our study seeks to bridge this gap by investigating the relationship between social media adoption and performance in 261 micro-businesses within the food and beverage sector. We aim to explore the role of distinctive competencies in marketing as a mediating variable and examine the influence of service delivery innovation architecture from the perspective of service-dominant logic theory. We employ SEM-Amos as our analytical tool to test the formulated hypotheses to achieve this. The result show that this study significantly advances SDL theory by elucidating the pivotal role of social media adoption in understanding customer behavior and gaining valuable insights. In the context of SDL, this contributes to the understanding of how services are co-created between businesses and customers in a digitally connected environment. The outcomes of this research offer valuable insights for small businesses on leveraging social media adoption to enhance their distinctive competencies in marketing and service delivery innovation architecture

PERLINDUNGAN HAK PASIEN SEBAGAI KONSUMEN DALAM REKAM MEDIS

Pengertian rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rumusan masalah: 1) Bagaimana perlindungan hak pasien sebagai konsumen dalam rekam medis, 2) Bagaimana kendala dari perlindungan hak pasien pasien sebagai konsumen dalam rekam medis Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi : Bahan hukum primer, yang terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara 1945, KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan dan Undang-undang nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Hasil penelitian:1). Perlindungan hak pasien sebagai konsumen dalam rekam medis adalah adanya regulasi yang mengatur dalam Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008, 2). Kendala dalam perlindungan hak pasien sebagai konsumen dalam rekam medis adalah sebagian besar pasien tidak mengetahui bahwa isi rekam medis merupakan hak pasien yang diatur dalam undang-undang dan penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien

PROBLEMATIKA PENOLAKAN PASIEN DAN KELUARGA PASIEN TERHADAP PEMERIKSAAN CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) MELALUI 3T (TEST, TRACE, TREATMENT)

Situasi COVID-19 yang merupakan global pandemic, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat,  penyebaran yang sudah hampir menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat, Pemerintah Indonesia wajib melaksanakan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga perlu dilakukan pemeriksaan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) melalui 3T (Test, Trace, Treatment)” terhadap pasien dan keluarga pasien. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian tesis ini adalah (1) Bagaimana Problematika Penolakan Pasien Dan Keluarga Pasien Terhadap Pemeriksaan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Melalui 3T (Test, Trace, Treatment)? (2) Bagaimana hambatan dan solusi dalam Problematika Penolakan Pasien Dan Keluarga Pasien Terhadap Pemeriksaan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Melalui 3T (Test, Trace, Treatment)?. Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah yudiris empiris. Data berasal dari data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi kepustakaan, data dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini (1) Pasien memiliki hak untuk menolak setiap tindakan yang akan dilakukan oleh petugas medis tapi dalam kondisi wabah seperti sekarang ini hak tersebut tidak berlaku hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (2) Terdapat berbagai hambatan dalam Problematika Penolakan Pasien Dan Keluarga Pasien Terhadap Pemeriksaan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Melalui 3T (Test, Trace, Treatment) yaitu kurangnya teknologi dalam pelaksanaan tracing pada pasien dimana biasanya hanya dilakukan wawancara saja, pelaksanaan testing yang memakan waktu cukup lama juga menjadi salah satu hambata

The Big Five Personality Traits Indonesia Investor during the Covid-19 Pandemic

This study aims to determine the effect of the big five personality traits on financial risk tolerance and investment decision. The context of this research occurs for investors in Indonesia during the covid-19 pandemic period. The approach taken in this study is to use a quantitative approach method by distributing questionnaires to respondents who have become investors in Indonesia. Five independent variables measure a person's personality: extraversion, openness to experience, conscientiousness, and emotional instability, and two dependent variables are financial risk tolerance and investment decision. The results of this study prove that Personality traits extraversion, Intellect, and conscientiousness positively affect the level of financial risk tolerance. While personality traits of agreeableness and emotional instability negatively and significantly affect investors' financial risk tolerance levels. This research also provides results that financial risk tolerance positively affects investment decisions. This research has contributed to developing investor behavior theory which has yet to be widely carried out in Indonesia. The research shows that the big five personality impacts an investor's financial risk tolerance. Finally, this will have an impact on the investment decisions that an investor will make

OPTIMALISASI PENGAWASAN PEREDARAN OBAT DAN MAKANAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT (Optimizing Supervision of Drug and Food Circulation in the Context of Public Health Protection)

Peredaran obat yang aman dan berkualitas merupakan faktor kunci dalam menjaga kesehatan masyarakat. Namun, tantangan yang kompleks terkait peredaran obat yang ilegal, palsu, dan tidak aman, serta penyalahgunaan obat, menuntut perlunya upaya pengawasan peredaran obat  dan makanan. Dengan 250 jutaan penduduk, Indonesia telah menjadi sasaran potensial untuk menjadi sasaran pemasaran obat dan makanan baik secara langsung maupun online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengawasan peredaran obat merupakan pilar fundamental dalam perlindungan kesehatan masyarakat. Dengan peningkatan kualitas pengawasan peredaran obat dan makan, penguatan lembaga BPOM serta sosialiasi dan edukasi kepada masyarakat diharapkan dapat menjamin kualitas peredaran obat di makanan guna perlindungan kesehatan masyarakat

A Financial Playbook for Making Investment Decisions

This study examines the influence of gender, age, education, living area and marital status as socio-demographic indicators and  financial literacy toward investment decisions. The research was conducted in South Sulawesi, Indonesia with 167 respondents. The sample used was purposive sampling, with the specific criteria for the level of Indonesian wealth. Quantitative methods and a problem-solving approach were used. We found that gender has a negative and significant effect, education, living area, and marital status positively and significantly affect investment decisions. Women tend to prefer low-risk investments compared to men largely attributed to lower levels of financial literacy among women. In terms of education, investors with higher levels of education are more likely to make more informed investment decisions as they demonstrate improved risk management skills and a higher level of financial literacy. The living area also influences their investment decisions, with urban investors having easier access to information and knowledge about investments. Marital status also affects investment decisions, as married investors often prioritize the responsibility of their investments. However, age have a negative and not significant on investment decisions. This can be explained by the higher number of younger people becoming involved in investment decisions