Analysis of the relationship between porosity and permeability in reservoir modeling using the petrophysical rock type approach

The carbonate reservoir is one of the reservoir characters found in hydrocarbon fields in Indonesia. Carbonate reservoirs have complex porosity and permeability relationships. So it is necessary to do a special reservoir character that is different from the siliciclastic reservoir. Efforts that can be made to assist the development of this hydrocarbon field are to analyze the reservoir character in more detail using the petrophysical rock type (PRT) approach. This approach is used by combining geological elements such as the depositional environment, the petrophysical properties of the rock, as well as the fluid flow in it which is reflected by capillary pressure and water saturation. Modeling with this method is expected to be a method that can increase hydrocarbon production optimally in Xena Field. The object of research from Xena Field is Zone A2 which is included in the Parigi Formation. The Parigi Formation is one of the main hydrocarbon-producing reservoirs. The data used in this study are routine core analysis (RCAL) rock data on JLB-07, JLB-08, JLB-02, JLB-23 wells, wire log data (gamma-ray log, resistivity log, density log, neutron log) of 30 wells, and 2D seismic data. The depositional facies are divided into 2 facies, namely the margin reef platform facies and the interior platform facies. Identification of rock type (RT) using the flow zone indicator (FZI) method. The rock type in this field can be divided into 4 rock types, namely RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 with RT 1 being able to drain the best fluid and RT 4 to drain the worst fluid. Reservoir property modeling is controlled by facies and rock type (RT) models. The margin reef platform facies are associated with RT 1 and RT 2. The interior platform facies are associated with RT 2 and RT 3

Analisis Koreksi Fiskal Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada UD. ABC

Koreksi fiskal merupakan pembetulan pencatatan keuangan untuk menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan UD. ABC sudah sesuai dengan peraturan perpajakan dalam menghitung pajak penghasilan badan, jenis koreksi fiskal yang dilakukan, dan dampak dari koreksi fiskal terhadap besarnya pajak penghasilan badan terutang UD. ABC. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dimana peneliti melakukan analisis terhadap laporan keuangan komersial UD. ABC, melakukan koreksi fiscal, dan menentukan besarnya pajak penghasilan terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan pajak penghasilan badan UD. ABC belum sesuai dengan ketentuan perpajakan, koreksi fiskal yang dilakukan dalam bentuk koreksi positif, dan dampak terhadap pajak terutang menambah pajak terutang. Dampak koreksi fiskal tersebut dapat menambah Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Terutang, dan dapat mengurangi laba bersih UD ABC

PERLINDUNGAN MUSIK DAN LAGU DI ERA TEKNOLOGI INTERNET DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan musik dan lagu dalam perspektif undang-undang hak cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan bagaimana terjadinya pelanggaran hak cipta musik dan lagu di era digital.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum musik dan lagu di era digital sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf (d)Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. UUHC memberikan hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi terhadap pencipta. Terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu dan musik dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113. 2.  Kemajuan teknologi membuat orang mudah melakukan pelanggaran/pembajakan karya cipta musik dan lagu  di era digital melalui teknologi dowmloud music. Faktor ekonomi serta lemahnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang hak cipta mempermudah pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan dengan melakukan pembajakan atas karya cipta musik dan lagu melalui internet. Kata kunci: Perlindungan, music dan lagu, internet, hak cipta.

Pengembangan Laboratorium sebagai Upaya untuk Meningkatkan Kualitas Mahasiswa Jurusan Pkk

Laboratorium merupakan ujung tombak pendidikan, penelitian dan pengabdian padamasyarakat suatu perguruan tinggi. Laboratorium adalah suatu kamar tu ruangan untuk melakukankegiatan atau penelitian yang ditunjang oleh adanya seperangkat alat-alat laboratorium serta adanyainfrastruktur laboratorium yang lengkap (adanya fasilitas air, listrik, gas dsb). Pengembanganlaboratorium Jurusan PKK sangat dibutuhkan dalam upaya menunjang penyelenggaraan prosespendidikan yang menerapkan kurikulum berbasis kompetensi (Competency Based Curricullum),sehingga dapat menghasilkan lulusan yang profesional di bidang ilmunya. Penerapan KurikuluimBerbasis Kompetensi tanpa didukung atau ditunjang dengan sarana dan prasarana dalam hal inilaboratorium dengan alat/barang, ataupun ruang yang tidak sesuai dengan Standar MinimalLaboratorium, maka penyelenggaraan proses pendidikan akan berdampak pada mahasiswa dandosen. Jurusan yang memiliki laboratorium yang memenuhi Standar Minimal Laboratorium (ruang danalat) akan memberikan dampak yang positif pada dosen dan mahasiswa serta nilai ekonomis lainnyauntuk jurusan, karena selain sebagai tempat penyelenggaraan proses pendidikan juga dapatdigunakan oleh dosen dan mahasiswa ataupun masyarakat umum (perorangan atau kelompok)sebagai tempat penelitian ataupun mengolah produk sesuai kebutuha

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER ATAS KELALAIAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS YANG BERKAITAN DENGAN PROFESI

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap dokter atas  kelalaian dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban dokter atas kelalaian terhadap pasien dalam upaya pelayanan medis. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh dokter dalam menjalankan tugas profesinya, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merujuk kepada Pasal 50 UU Praktik Kedokteran, sedangkan perlindungan hukum represif merujuk pada Pasal 29 UU Kesehatan. 2. Tanggung jawab hukum seorang dokter dalam menjalankan tugas profesinya sudah diatur dengan tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Tanggung jawab hukum seorang dokter selain diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan, juga dituangkan dalam suatu kode etik, yaitu kode etik profesi dokter Indonesia sebagai suatu ketentuan yang mengikat ke dalam bagi para dokter dalam menjalankan profesinya. Kata Kunci : perlindungan hukum, dokter, kelalaian dalam melaksanakan tuga

Peranan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peranan jaksa sebagai penyidik dalam mengungkap tindak pidana korupsi dan apa hambatan yang dialami jaksa sebagai penyidik dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Peranan Jaksa sebagai penyidik diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tahapan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Jaksa sebagai penyidik berpegang pada Doktrin TRY KRAMA ADIYAKSA yaitu Satya (kesetiaan), Adhy (kesempurnaan), Wicaksana (kebijaksanaan) sebagai pedoman dalam menjiwai setiap warga kejaksaan agar memperkokoh pengenalan dan pemahamannya akan makna amanah serta tugas yang diberikan dan dipercayakan oleh Bangsa dan Negara. Dalam penanganan tindak pidana korupsi tugas dan kewenangan Jaksa dalam penyelidikan yaitu menemukan data dan bahan-bahan yang akan dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Adanya barang bukti yang sah, suatu perkara dapat dilimpahkan ketahap penuntutandi pengadilan. 2. Hambatan yang dihadapi jaksa dalam penyidikan yaitu mengenai alat-alat bukti yang sah, karena dalam penyidikan barang buktilah yang dicari dan diperlukan oleh jaksa. Dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh jaksa sebagai penyidik adalah berkaitan dengan kekuatan alat-alat bukti yang sah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjadi dasar untuk melanjutkan suatu perkara tindak pidana korupsi ketahap penunututan dipengadilan. Dengan adanya alat bukti yang sah dapat menentukan proses penyelesaian dan menetapkan tersangka dengan secepatnya. Pembuktian merupakan kegiatan membuktikan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan alat bukti dan dengan cara-cara tertentu yang menurut undang-undang yang diarahkan pada terbuktinya tindak pidana yang didakwakan tersebut dan ditujukan untuk membentuk keyakinan Hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dan terdakwa dinyatakan bersalah melakukannya

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Pengguna Barang Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penjelasan istilah yang berhubungan dengan perlindungan hukum dan asas-asas perlindungan konsumen dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas pengguna barang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pelaku USAha, Konsumen , Produk dan standardisasi produk, peran Pemerintah dan Klausula baku adalah istilah yang perlu diketahui dan disamakan persepsinya dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen. Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 5 asas, yaitu: Asas manfaat menyatakan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku USAha secara keseluruhan, pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen-pelaku USAha dan konsumen, apa yang menjadi haknya. 2. Hak atas Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk (misalnya makanan).Setiap produk, baik dari komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa Kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen

Analisis Pengaruh Iklim Kerja Dan Pengembangan Karir Terhadap Komitmen Karir Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening

The result of the research show that work climate and career development has influence significantly to good joob satisfaction in parsial as well as in simultionously to the staff of the regional secretariat of Siau Tagulandang Bintaro archipelago regency. Work climate and career development has influence significantly to career commitment in parsial as well as insimultionously to the staff of the regional secretariat of Siau Tagulandang Bintaro archipelago regency. Job satisfaction has influence to career comitment to the staff

TATA KELOLA PEMERINTAH KELURAHAN TERHADAP ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN DI KELURAHAN TATAHADENG KECAMATAN SIAU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

ABSTRAKDalam pelaksanaanya tata kelola pemerintah kelurahan terhadap alokasi anggaran kelurahan di kelurahan Tatahadeng yang ada di Kecamatan Siau Timur belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan peraturan, hal ini ditunjukkan dengan adanya permasalahan yaitu belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari perangkat kelurahan terhadap tata kelola alokasi anggaran kelurahan khususnya di kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur dimana kurangnya informasi kepada masyarakat tentang alokasi anggaran kelurahan, dan untuk apa anggaran tersebut digunakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tata kelola pemerintahan kelurahan terhadap alokasi anggaran kelurahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif didasarkan dari tiga faktor tata pemerintahan yang baik yaitu melihat Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari faktor Transparansi pemerintah kelurahan dan perangkat yang ada beserta lembaga pemberdayaan masyarakat belum terlaksana dengan baik, dimana pada saat diadakan musrembang lurah tidak transparan dalam memberikan informasi mengenai jumlah anggaran yang akan digunakan dan berapa persen anggaran yang digunakan untuk tiap program yang akan dijalankan, dari faktor Partisipasi dinilai masih kurang, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kelurahan pada masyarakat, dari faktor Akuntabilitas dinilai cukup baik jika dilihat dari kewajiban melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan. Kata Kunci : Tata Kelola, Pemerintah Kelurahan, Alokasi Dana Kelurahan  ABSTRACTIn the implementation of urban village government governance of the kelurahan budget allocation in the Tatahadeng sub-district in East Siau District, it has not been fully implemented based on regulations, this is indicated by the problem that the implementation of the duties and functions of the village apparatus has not been maximal in the management of the village budget allocations, especially in the sub-district. Tatahadeng Kecamatan Siau Timur where there is a lack of information to the public about the village budget allocations, and what the budget is used for. The purpose of this research is to find out how the governance of the kelurahan against the budget allocation for the kelurahan. This study uses a qualitative method based on three factors of good governance, namely looking at transparency, participation, and accountability. The results showed that the transparency factor of the village government and existing instruments and community empowerment institutions had not been implemented properly, where at the time the village meeting was held, the lurah was not transparent in providing information about the amount of budget to be used and what percentage of the budget was used for each program that would be used. carried out, from the participation factor is considered still lacking, due to the lack of socialization from the urban village government to the community, from the Accountability factor it is considered quite good when seen from the obligation to report every activity carried out. Keywords: Governance, Village Government, Village Fund Allocatio