Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRAK Dalam upaya pembangunan desa di Indonesia, peran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) sangat krusial. Melalui pendampingan, TPP memastikan bahwa setiap desa di Indonesia mendapatkan akses informasi, sumber daya, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berkembang. Penelitian ini mengkaji bagaimana peran pendamping desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan mendeskripsikan mengenai peran pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat khususnya di Desa Panasen Kecamatan Kakas Barat, yang terlihat kurang maksimal. Kajian dilakukan dengan melihat tujuh (7) tugas TPP sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa. Kajian dilakukan dengan menggunakan indikator yang dikemukan oleh Soekanto yang membedakan peran menjadi tiga jenis yaitu peran aktif, peran pasif dan peran partisipatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran TPP yang ada di kecamatan Kakas Barat belum maksimal, karena ada beberapa tugas pendampingan yang tidak terlaksana dengan baik. Dilihat dari indikator keaktifan terlihat pendamping desa kurang aktif dalam program pemberdayaan masyarakat desa. Dilihat dari peran partisipatif, hasil penelitian menunjukan bahwa pendamping desa mendampingi desa hanya   menyesuaikan dengan program yang ada di desa, tidak ada upaya dari pendamping desa untuk memberi saran agar program pemberdayaan dan pembangunan lebih difokuskan pada kebutuhan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping desa dalam pengorganisasian didalam kelompok-kelompok masyarakat desa tidak maksimal atau pendamping desa kurang berperan dalam hal ini. Terbukti ada beberapa desa di kecamatan Kakas Barat belum membentuk kelompok-kelompok tersebut. Pendamping desa seharusnya bisa mendorong, memotivasi dan memberi saran kepada pemerintah desa atau kader pemberdayaan masyarakat untuk bisa membuat kelompok-kelompok masyarakat yang juga disesuaikan dengan sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi kepentingan pengembangan keterampilan masyarakat desa. Kata Kunci: Peran; Pendamping Desa   ABSTRACT In village development efforts in Indonesia, the role of Professional Assistance Personnel (TPP) is very crucial. Through mentoring, TPP ensures that every village in Indonesia has access to the information, resources and knowledge needed to develop. This research examines the role of village assistants in the development and empowerment of village communities. This research uses a qualitative method which will describe the role of village assistants in implementing development and community empowerment, especially in Panasen Village, West Kakas District, which appears to be less than optimal. The study was carried out by looking at seven (7) TPP tasks in accordance with the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 3 of 2015 concerning Village Facilitators. The study was carried out using indicators proposed by Soekanto which differentiates roles into three types, namely active roles, passive roles and participative roles. The research results show that the role of the TPP in West Kakas sub-district is not optimal, because there are several mentoring tasks that are not carried out well. Judging from the activity indicators, it can be seen that village assistants are less active in village community empowerment programs. Viewed from the participatory role, the research results show that village assistants accompanying villages only adapt to existing programs in the village, there is no effort from village assistants to provide suggestions so that empowerment and development programs are more focused on community needs. Apart from that, the research results show that the role of village assistants in organizing within village community groups is not optimal or that village assistants play less of a role in this matter. It is proven that several villages in West Kakas sub-district have not yet formed these groups. Village assistants should be able to encourage, motivate and provide advice to the village government or community empowerment cadres to be able to create community groups that are also adapted to human resources to suit community needs in the interests of developing village community skills.   Keywords: Role; Village Companio

Peran Pemerintah Desa Dalam Mengangkat Budaya Kearifan Lokal Mahmejaan Di Desa Senduk Kecamatan Tombariri

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran pemerintah dalam mendukung pengembangan kearifan lokal. Kajian akan berfokus pada peran pemerintah desa Senduk Kecamatan Tombariri dalam mendukung kearifan lokal Mahmejaan yang ada di Desa Senduk. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian menggambarkan bahwa peran dari pemerintah desa sangat menunjang dan mendukung serta akan terus mendampingi dan memberikan dukungan penuh pada perkembangan tradisi Mahmejaan. Namun, tidak ada anggaran yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa untuk tradisi Mahmejaan. Pemerintah Desa  hanya membantu menyediakan fasilitas-fasilitas bagi pelaksanaan tradisi tersebut, yang salah satunya adalah memberikan ijin penggunaan Balai Desa untuk pelaksanaan tradisi Mahmejaan.   Kata Kunci: Peran; Pemerintah Desa; Tradisi Mahmejaan     ABSTRACT This research examines the role of government in supporting the development of local wisdom. The study will focus on the role of the Senduk village government, Tombariri District, in supporting the Mahmejaan local wisdom in Senduk Village. This research uses qualitative methods. The research findings illustrate that the role of the village government is very supportive and supportive and will continue to accompany and provide full support for the development of the Mahmejaan tradition. However, there is no budget allocated by the Village Government for the Mahmejaan tradition. The Village Government only helps provide facilities for the implementation of this tradition, one of which is giving permission to use the Village Hall for the implementation of the Mahmejaan tradition.   Keywords: Role; Village government; Mahmejaan Traditio

Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Terhadap Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024

Artikel ini mengkaji upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Selatan dalam mencegah praktik politik uang pada pemilihan umum tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui bagaimana strategi dan upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Minahasa Selatan dalam memitigasi pelanggaran politik uang yang berpotensi terjadi pada pemilu tahun 2024. Temuan penelitian menggambarkan bahwa politik uang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang edukasi politik di masyarakat, sistem kelembagaan parpol yang tidak berjalan dengan baik, lemahnya regulasi, serta lemahnya undang-undang yang mengatur terkait politik uang. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Minahasa Selatan terdapat beberapa empat metode upaya yang dilakukan yaitu upaya preventif, upaya preservatif, upaya kuratif, serta upaya adaptasi. Dalam implementasinya BawasluKabupaten Minahasa Selatan menggandeng stake holder terkait yang ada di lapisan masyarakat, mencanangkan giat-giat sosialisasi, mencanangkan program pemilih pemula yang menyasar pada Siswa-Siswi SMA/SMK Sederajat dan program desa anti politik Uang yang menyasar pada masyarakat desa yang belum memiliki pemahaman terkait politik uang.   Kata Kunci: Pencegahan; Politik Uang; Badan Pengawas Pemilihan Umum     ABSTRACT This article examines the efforts made by the South Minahasa Regency General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in preventing the practice of money politics in the 2024 general election. This research uses qualitative methods to find out the strategies and efforts made by the South Minahasa Bawaslu in mitigating violations. money politics which has the potential to occur in the 2024 elections. Research findings illustrate that money politics occurs due to several factors such as a lack of political education in society, a political party institutional system that is not running well, weak regulations, and weak laws governing money politics. . There are four methods of efforts carried out by the South Minahasa Bawaslu, namely preventive efforts, preservative efforts, curative efforts and adaptation efforts. In its implementation, South Minahasa Regency Bawaslu collaborates with relevant stakeholders at the social level, launches active socialization, launches a beginner voter program targeting high school/vocational school and equivalent students and an anti-money politics village program targeting village communities who do not yet have understanding related to money politics.   Keywords: Prevention; Money politic; General Election Supervisory Bod

Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kecamatan Kao Barat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020

Artikel ini mengkaji strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Halmahera Utara dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula yang ada di kecamatan Kao Barat. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, yang akan melihat strategi KPUD kabupaten Halmahera Barat dari dua komponen strategi yaitu ketika melakukan formulasi dan penetapan sasaran jangka panjang serta bagaimana proses pemilihan tindakan yang akan dilakukan. Penelitian ini menemukan strategi KPUD kabupaten Halmahera Barat dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 menunjukan bahwa sudah ada kejelasan strategi yang digunakan serta tujuan yang akan dicapai. Sedangan pada tahap pemilihan tindakan KPUD kabupaten Halmahera Barat serta Panitia Pemilihan Kecamatan Kao Barat sudah berupaya secara maksimal melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula.   Kata Kunci: Strategi; Partisipasi Politik; Pemilih Pemula; Komisi Pemilihan Umum.     ABSTRACT This article examines the strategies implemented by the Regional General Election Commission (KPUD) of North Halmahera Regency in increasing the political participation of novice voters in West Kao sub-district. This research was conducted using qualitative methods, which will look at the West Halmahera Regency KPUD strategy from two strategy components, namely when formulating and setting long-term targets and how the process of selecting actions will be carried out. This research found that West Halmahera Regency KPUD's strategy in increasing the political participation of novice voters in the regional head election in West Kao District, North Halmahera Regency in 2020 shows that there is clarity on the strategy used and the goals to be achieved. Meanwhile, at the election stage, the West Halmahera Regency KPUD and the West Kao District Election Committee have made maximum efforts to provide outreach to first-time voters.   Keywords: Strategy; Political Participation; New Voter; General Election Commissions

Implementasi Program Corporate Social Responsibility PT Cargill Dalam Pembangunan Di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan

Artikel ini mengkaji bagaimana implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PT. Cargill dalam membantu pembangunan di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang akan mendeskripsikan implementasi program CSR PT. Cargil tersebut. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edward tentang beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: dilihat dari proses komunikasi, sumber daya yang dimiliki, disposisi, dan bagaimana struktur birokrasinya. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dari segi sumber daya yang dimiliki oleh PT. Cargill sudah cukup baik, dari sisi komunikasi pihak PT. Cargill selalu menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Dari sisi disposisi yang dilakukan dalam peningkatan ekonomi seperti membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dengan gaji dan tunjangan yang sesuai UMP Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan untuk sumber daya alam, dilakukannya beberapa peningkatan pohon dan tanaman yang pastinya untuk menunjang kepentingan masyarakat dan pihak perusahaan. Sedangkan daeri struktur birokrasi sejauh ini sesuai dengan hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa pihak manajer CSR sudah melaksanakan tugasnya dengan SOP perusahaan, hal ini dibuktikan dengan respon baik dari pihak pemerintah Kecamatan dan juga masyarakat yang tentunya merasakan dengan baik dampak dari program CSR yang dilakukan. Namun memang program CSR yang dilakukan oleh PT. Cargill masih belum merata bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan.   Kata Kunci: Implementasi; Corporate Social Responsibility; PT. Cargill   ABSTRACT This article examines how the implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) program carried out by PT. Cargill in assisting development in the West Amurang District, South Minahasa Regency. This study uses a qualitative method, which will describe the implementation of PT. the cargil. The study was carried out using the approach put forward by George C. Edward on several things that can influence the success of an implementation, namely: seen from the communication process, the resources owned, the disposition, and how the bureaucratic structure is. The research findings illustrate that in terms of the resources owned by PT. Cargill has been quite good, in terms of communication from PT. Cargill always maintains good relations with all parties. In terms of the disposition to improve the economy, such as creating jobs for the surrounding community with salaries and benefits according to the UMP of the Provincial Government of North Sulawesi and for natural resources, several improvements to trees and plants are certainly carried out to support the interests of the community and the company. Meanwhile, from the bureaucratic structure so far, according to the research results obtained, it shows that the CSR managers have carried out their duties according to the company's SOPs. However, the CSR program carried out by PT. Cargill is still not evenly distributed for all people in South Minahasa Regency.   Keywords: Implementation; Corporate Social Responsibility; PT. Cargil

Strategi Pemerintah Indonesia Terhadap Perlindungan Masyarakat Keturunan Indonesia Di Mindanao Filipina Selatan

Problematika perbatasan Indonesia - Filipina, yang mengacu pada aktivitas lintas batas, menciptakan permasalahan status kewarganegaraan. Terkhusus kepada Warga Keturunan Indonesia di Mindanao, Filipina Selatan yang berjumlah 8.745 orang (warga Sangihe - Talaud). Bagaimana kemudian strategi pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan perlindungan terhadap Warga Keturunan Indonesia di Mindanao?. Penelitian ini menggunakan welfare state theory sebagai acuan analisis sikap pemerintah Indonesia untuk pengambilan langkah terhadap perlindungan Warga Keturunan Indonesia di Mindanao, penelitian ini juga menggunakan konsep kewarganegaraan dari hukum atau konstitusi negara Indonesia maupun Filipina untuk memudahkan alur pikir dalam melihat permasalahan status kewarganegaraan Warga Keturunan Indonesia di Mindanao. Penelitian ini menjelaskan bagaimana hubungan historiografis antara warga Sangihe - Talaud, dengan warga Mindanao, sebagai dasar pemahaman sumber permasalahan lintas batas dan status kewarganegaraan. Selain itu menjelaskan Joint Commision for Bilateral Cooperation Indonesia-Filipina 2014 yang menjadi momen terciptanya Mandatory Consular Notification dan program Pendaftaran dan Konfirmasi WNI, yang mana kedua instrumen tersebut adalah jalur pemerintah Indonesia untuk menciptakan perlindungan yang sustainable dan masif terhadap Warga Keturunan Indonesia di Filipina. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa, pemerintah Indonesia dengan segala kompetensinya, menciptakan akses terhadap perlindungan Warga Keturunan Indonesia di Mindanao, melalui hasil JCBC Indonesia - Filipina 2014, dan untuk memaksimalkan tugas perlindungan pemerintah Indonesia, maka Warga Keturunan Indonesia perlu mendapatkan status WNI sehingga dapat terhubung dengan segala akses jaminan kesejahteraan sebagai perlindungan.   Kata Kunci       :     Strategi; Perlindungan; Warga Keturunan Indonesia; Perbatasan Indonesia-Filipina     ABSTRACT The Indonesia - Philippines border problem, which refers to cross-border activities, creates problems of citizenship status. Especially for Persons of Indonesian Descent in Mindanao, Southern Philippines, included 8,745 people (Sangihe - Talaud). What is the Indonesian government's strategy in dealing with the problem of protecting Persons of Indonesian Descent in Mindanao?. This study uses welfare state theory as a reference for analyzing the strategy of the Indonesian government to take steps towards the protection of Indonesian Descent in Mindanao, this research also uses the citizenship concept, taken from Indonesian and Philippines constitutions, to facilitate understanding in looking at issues of citizenship status of PIDs. This study then explains the historiographical relationship between the Sangihe - Talaud residents, and the Mindanao people, as basis to understanding the sources of cross-border problems and citizenship status. This research also explains the 2014 Joint Commission for Bilateral Cooperation between Indonesia and the Philippines, which became the moment for the creation of the Mandatory Consular Notification and the Pendaftaran dan Konfirmasi WNI Program, both agreement are the Indonesian government's path to create sustainable and massive protection for PID in Philippines. Results of this study reveal that, the Indonesian government with all its power, creates access to the protection of PIDs in Mindanao, through JCBC Indonesia - Philippines 2014, and for maximum protection duties, Indonesian Citizens need to obtain citizenship status as WNI, so they can connected with all access to welfare insurance as protection.   Keywords         : Strategy; Protection; Citizens of Indonesian Descent; Indonesia-Philippines Borde

Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Komunikasi Politik Lewat Media Sosial Pada Pilkada 2020 di Kota Manado

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif sebagai media untuk memaparkan secara ilmiah strategi Partai PDIP dalam komunikasi politik lewat media sosial. Penelitian ini berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan strategi partai PDIP dalam melakukan komunikasi politik pada masyarakat luas pada Pilkada tahun 2020 di kota Manado. Penelitian yang melibatkan beberapa informan antaranya pengurus DPC PDIP Kota Manado, Tokoh Politik, Akademisi, Tokoh Masyarakat dan Mahasiswa. Serta menggunakan Teknik pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa PDIP telah melaksanakan strategi politiknya dengan baik. Strategi yang digunakan antara lain pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi politik. Namun pada pelaksanaannya masih ada kendala yang dihadapi seperti kader-kader yang ada masih kurang maksimal melaksanakan strategi tersebut. Kata kunci: Strategi, Komunikasi Politik, Pilkada   ABSTRACT This research was conducted using descriptive qualitative research as a medium to scientifically explain the PDIP Party's strategy in political communication through social media. This research focuses on matters related to the PDIP party's strategy in conducting political communication to the wider community in the 2020 Pilkada in Manado city. The research involved several informants including Manado City DPC PDIP administrators, political figures, academics, community leaders and students. As well as using data collection techniques such as interviews and documentation. The findings of this study explain that PDIP has implemented its political strategy well. The strategies used include the use of social media as a means of political communication. However, in its implementation there are still obstacles faced, such as existing cadres who are still not maximally implementing the strategy.   Key words: Strategy; Political Communication; Electio

Strategi Politik Hillary Brigitta Lasut Dalam Meningkatkan Kinerja Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

ABSTRAK Artikel ini mengkaji problematika terkait dengan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh Hillary Brigitta Lasut dalam meningkatkan kinerjanya sebagai anggota wakil rakyat yang duduk di DPR RI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan  bahwa kinerja dari para anggota DPR RI hingga kini masih mendapat penilaian rendah dari masyarakat. Hal itu disebabkan oleh berbagai problematika yang dihadapi oleh para wakil rakyat ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan yang dihadapi oleh para wakil rakyat ini disebabkan oleh faktor internal dan ada juga yang berasal dari faktor eksternal. Dari sisi internal, moralitas dan kemampuan yang dimiliki para wakil rakyat menjadi penyebab utama dari lemahnya kinerja para wakil rakyat yang duduk di DPR RI. Sedangkan dari sisi eksternal peran partai politik merupakan faktor dominan bagi penyebab lemahnya kinerja para wakil rakyat yang duduk di DPR RI. Hal ini disebabkan karena para wakil rakyat sering mengalami dilema dalam menjalankan loyalitasnya.  Selain itu juga banyak para wakil rakyat yang duduk di DPR RI sering menghadapi dilematis dalam mengambil keputusan disebabkan banyaknya kepentingan yang bermain di DPR RI.   Kata Kunci: Strategi; Kinerja; Dewan Perwakilan Rakyat     ABSTRACT This article examines the problems related to the performance of members of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI). The focus of this research is how the strategy implemented by Hillary Brigitta Lasut in improving her performance as a member of the people's representatives sitting in the DPR RI. This study uses a qualitative method. The results of this study illustrate that the performance of the members of the DPR RI has so far received low evaluation from the public. This is caused by various problems faced by the people's representatives when carrying out their duties and functions. The problems faced by the people's representatives are caused by internal factors and some are from external factors. From an internal perspective, the morality and capabilities of the people's representatives are the main cause of the weak performance of the people's representatives sitting in the DPR RI. Meanwhile, from an external perspective, the role of political parties is the dominant factor causing the weak performance of the people's representatives sitting in the DPR RI. This is because the people's representatives often experience a dilemma in carrying out their loyalties. Apart from that, many people's representatives who sit in the DPR RI often face a dilemma in making decisions due to the many interests that play in the DPR RI.   Keywords: Strategy; Performance; House of Representative

Politik Identitas Pada Kesetaraan Gender Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020

ABSTRAK Artikel ini akan mengkaji keberadaan politik identitas khususnya terkait dengan kesetaraan gender yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Gorontalo tahun 2020. Dengan menggunakan metode kualitatif artikel ini akan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi, serta sejauh mana politik identitas khususnya yang terkait dengan kesetaran gender berkembang dan terjadi pada Pilkada tahun 2020. Temuan penelitian menggambarkan bahwa politik identitas yang terjadi di Kabupaten Gorontalo banyak di sebabkan oleh faktor agama dan budaya. Faktor agama sangat mempengaruhi karena mayoritas masyarakat Kabupaten Gorontalo memeluk agama Islam, dimana berkembang stigma bahwa pemimpin itu seharusnya laki-laki. Selain itu budaya yang berkembang di masyarakat Gorontalo dimana sangat minim perempuan yang mau bertarung untuk menjadi pemimpin, karena itu dipahami sebagai haknya kaum pria. Walaupun sebenarnya sudah ada perundangan yang mewajibkan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen namun minimnya kaum perempuan yang bersedia menjadi kendala untuk mewujudkan hal tersebut. Kata Kunci: Politik Identitas; Kesetaraan Gender; Pemilihan Kepala Daerah   ABSTRACT This article will examine the existence of identity politics in particular related to gender equality that occurred in the Regional Head Election (Pilkada) in Gorontalo Regency in 2020. Using qualitative methods this article will describe the factors that influence, and the extent to which identity politics, especially those related to Gender equality develops and occurs in the 2020 Pilkada. The research findings illustrate that identity politics that occurs in Gorontalo Regency is mostly caused by religious and cultural factors. The religious factor is very influential because the majority of the people of Gorontalo Regency embrace Islam, where there is a growing stigma that the leader should be a man. In addition, the culture that developed in the Gorontalo community where there are very few women who want to fight to become leaders, because it is understood as the right of men. Even though there is actually a law that requires women's representation of 30 percent, the lack of women who are willing to be an obstacle to make this happen. Keywords: Identity Politics; Gender equality; Regional Head Electio

Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pelintas Batas Ilegal Di Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Pelintas batas ilegal (illegal crossing borders) di perbatasan wilayah Indonesia dengan Timor Leste hingga kini masih menjadi persoalan bagi kedua negara. Artikel ini mengkaji bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai persoalan terkait dengan para pelintasi ilegal tersebut. Kajian dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai langkah atau upaya yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi persoalan tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan terlalu luasnya wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste membuat pemerintah kewalahan dalam melakukan pengawasan di wilayah perbatasan kedua negara. Selain itu adanya hubungan kekerabatan yang cukup dekat antara warga negara Indonesia yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara dan warga negara Timor Leste  membuat potensi pelanggaran pelintas batas ilegal dan penyeludupan barang akan terus terjadi.  Apalagi jumlah layanan pos lintas batas jumlahnya masih terlalu minim dan warga Timor Leste masih mengganggap biaya untuk untuk membayar visa cukup mahal. Selain itu tidak tersedianya lagi pos lintas batas sementara menjadi pendorong terjadinya pelintas batas ilegal marak terjadi. Untuk itu pertemuan Joint Border Commitee antara kedua negara yang merupakan mekanisme bilateral untuk menyelesaikan permasalahan tentang perbatasan perlu dimaksimalkan. Disamping itu perlunya membangun lebih banyak pos lintas batas dengan fasilitas yang lengkap terutama di area yang dekat dengan perbatasan antara Indonesia-Timor Leste, serta membangun garis batas yang jelas agar berkurangnya jalan-jalan pintas yang menyebabkan terjadinya pelintas batas ilegal. Juga perlunya di buka kembali akses pass lintas batas kunjungan sementara bagi kedua negara, agar memudahkan warga melintas untuk mengunjungi saudara atau keluarga mengingat latar belakang Indonesia-Timor Leste dulunya adalah satu negara.   Kata Kunci: Pelintas Batas Ilegal;Indonesia; Timor Leste       ABSTRACT Illegal crossing borders on the border between Indonesia and Timor Leste is still a problem for both countries. This article examines how the efforts that have been made by the Indonesian government in overcoming various problems related to these illegal crossers. The study was conducted by identifying the various steps or efforts that have been and will be carried out by the Indonesian government to overcome these problems. From the results of the research it was found that the border area between Indonesia and Timor Leste was too wide which made it difficult for the government to carry out supervision in the border areas of the two countries. In addition, there is a fairly close kinship relationship between Indonesian citizens residing in North Central Timor District and East Timorese citizens, making the potential for illegal cross-border violations and goods smuggling to continue to occur. What's more, the number of cross-border postal services is still too minimal and East Timorese still consider the cost of paying for a visa quite expensive. In addition, the temporary unavailability of cross-border posts has become a driving force for illegal border crossers to occur. For this reason, the Joint Border Committee meeting between the two countries, which is a bilateral mechanism for resolving border issues, needs to be maximized. Besides that, it is necessary to build more border crossing posts with complete facilities, especially in areas close to the border between Indonesia and Timor Leste, as well as building clear boundaries so that there are fewer shortcuts that lead to illegal border crossers. There is also a need to reopen cross-border access passes for temporary visits for the two countries, to make it easier for residents to pass by to visit relatives or family, given the background that Indonesia and Timor Leste used to be one country.   Keywords: Illegal Border Crossers; Indonesia; Timor Lest