Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Terhadap Persetujuan Bangunan Gedung di Sekitar Ruas Jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Terhadap Persetujuan Bangunan Gedung di Sekitar Ruas Jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian quasi kualitatif degan desain simple research. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi persetujuan bangunan gedung di sekitar ruas jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung telah sesuai dengan standar operasional prosedur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Namun, masih ada hambatan dalam implementasi kebijakan izin bangunan, terutama dalam hal sasaran kebijakan, komunikasi antar organisasi, serta pertimbangan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Penerapan Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Nagari Selayo

Dalam upaya untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai sarana bantu bagi Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan mereka. Salah satu Nagari di Kabupaten Solok, yakni Nagari Selayo di Kecamatan Kubung, mengalami sejumlah masalah sejak diberlakukannya sistem kelembagaan di Kabupaten Solok pada tahun 2019. Masalah-masalah utama yang muncul terkait dengan pengelolaan keuangan, termasuk keterlambatan dalam pelaporan keuangan dari desa ke Kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Aplikasi Siskeudes dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di Desa Nagari Selayo dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (quasi kualitatif design). Hasil pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Nagari Selayo menunjukkan bahwa proses pelimpahan dan pelaporan melibatkan pertanggungjawaban yang relevan dan aplikasi ini dijalankan dengan struktur yang baik. Namun, kendala yang dihadapi dalam penerapan Aplikasi Siskeudes di Nagari Selayo termasuk kurangnya sumber daya yang tersedia dan perubahan peraturan yang tiba-tiba, yang mengakibatkan perlunya perubahan data yang telah dimasukkan dan memakan waktu yang cukup panjang dalam prosesnya

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pada Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Kawasan Sawah Laweh di Kabupaten Pesisir Selatan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaaan pengadaan tanah pada pembangunan jaringan irigasi Daerah Irigasi Kawasan Sawah Laweh yang tidak terlepas dari kendala-kendala dalam pelaksanaannya seperti masyarakat yang tidak setuju dengan harga ganti rugi, terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan sesama kaum yang biasa terjadi antara mamak dan kemenakan, serta terbatasnya anggaran ganti kerugian bagi pihak yang sudah mau membebaskan lahannya. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis pelaksanaan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan undang-undang pengadaan tanah yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. Metode penelitian ini yakni metode quasi kualitatif dengan desain simple research, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan irigasi Daerah Irigasi (DI) Kawasan Sawah Laweh sudah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang pengadaan tanah yaitu Undang-Undang No.2 Tahun 2012. Kendala yang terjadi sudah diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk dicari solusinya

Efektivitas Program SKPP Daring dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kota Payakumbuh

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (SKPP Daring) dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat di Kota Payakumbuh, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan program tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivias program tersebut. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Campbell, serta teori kendala menurut Hansendan Mowen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan informan dipilih menggunakan teknikpurposive sampling. Dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara dengan 9 (sembilan) orang informan, dan studi dokumentasi untuk dokumen dalam penelitian. Uji keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi, sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data, display data dan menarikkesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program SekolahKader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (SKPP Daring) dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat di Kota Payakumbuh belum efektif yaitu pada indikator pencapaian tujuan menyeluruh. Adapun kendala internal disebabkan karena jaringan signal, sedangkan kendala eksternal berupa adaptasi penggunaanteknologi dan perbedaan interpretasi peserta terhadap pelaksanaan program, serta kurangnya kesadaran masyarakat awam untuk mengakses informasi terkait program. Agar seluruh tujuan program dapat tercapai, Bawaslu Kota Payakumbuh berupaya untuk menindaklanjuti kader-kader yang telah terbentuk sehingga tujuanpembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu dan pilkada yang berkesinambungan dapat tercapai. Kata Kunci: Efektivitas; Pengawasan Partisipatif; SKPP Darin

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI KECAMATAN LINTAU BUO

The government has determined the Corona Virus outbreak as a national disaster as stated in Presidential Decree No. 12 of 2020, which was set on April 13, 2020. With the number of cases of the population affected by Covid-19 increasing every day, causing the death toll. Therefore, the government issued a policy of Presidential Regulation Number 99 of 2020 concerning the Procurement and Implementation of Covid-19 Vaccination, which was set on October 5, 2020. Especially in Lintau Buo Subdistrict, there was an increase in Covid-19 cases, so the Presidential Regulation was implemented in February 2021 in Lintau Buo Subdistrict.. This study aims to examine and determine the extent to which the government and society are trying to succeed in the implementation of Presidential Regulation No. 99 of 2020 in Lintau Buo District. This type of research is a quasi-qualitative research using a simple research method, the withdrawal of informants using a purposive sampling technique. The results of the study indicate that the implementation of Presidential Regulation Number 99 of 2020 in the implementation of stages 1-4 in Lintau Buo District is optimal. This was proven in stage 4, Lintau Buo District achieved the national standard target, namely 75% of the community had been vaccinated and received the predicate of District number 1 in Tanah Datar Regency regarding the achievement of the first stage of vaccination targets

PENINGKATAN LITERASI POLITIK MELALUI KEBIJAKAN BERBASIS GENDER DI KABUPATEN SOLOK

Gender mainstreaming is an important thing to be considered in the development in Indonesia. One of the goals of gender mainstreaming in the field of politics is about the representation of women in parliament, political parties, and political literacy in men and women. The study found that political literacy in men and women in Solok, West Sumatra fairly evenly. This is evident from the results of the study showthe level of political literacy of citizens Solok high at 71.6%, with the necessary political information indicators and strategies seek political information. Furthermore, a gender-based policy is needed in increasing the political literacy of society, especially women

DAMPAK LITERASI POLITIK TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU

Perkembangan demokratisasi di negara-negara Asean belum merata, terdapat negara dengan tingkat demokratisasi yang meningkat namun ada juga yang stagnan bahkan mengalami kemunduran. Salah satu negara di kawasan Asean yang mengalami perkembangan demokrasi dengan cukup baik adalah Indonesia dengan salah satu parameternya adalah pelaksanaan Pemilu yang relatif baik tanpa konflik yang luas baik Pemilu maupun Pilpres. Di antara aspek yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam Pemilu adalah Tingkat melek politik masyarakat. Melek politik upaya memahami seputar isu politik, keyakinan para kontestan, bagaimana kecenderungan mereka mempengaruhi diri sendiri dan orang lain. Singkatnya literasi politik merupakan senyawa dari pengetahuan, keterampilan dan sikap mengenai politik termasuk mengenai Pemilu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat melek politik masyarakat adalah: Kebutuhan terhadap informasi politik, strategi pencarian, gerakan mengkomunikasikan informasi, mengevaluasi produk dari proses akhir politik. Selanjutnya dengan melihat faktor tersebut akan diketahui tingkat melek politik masyarakat setelah itu dapat disarankan kebijakan apa yang nantinya dapat dirumuskan untuk meningkatkan melek politik masyarakat tersebut. Salah satu daerah yang disorot dalam melihat pengaruh melek politik dalam partisipasi pemilih adalah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Indonesi

POLITIK KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH: PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN HYBRID POLICY MODEL PADA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATRA BARAT

Penelitian ini mengeksplorasi fenomena social pengadaan tanah pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia, dengan focus pada proyek Jalan Tol Seksi Sicincin–Padang di Sumatra Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan dan kendala pengadaan tanah pembangunan jalan tol di Indonesia dan di Sumatra Barat (secara khusus); mendeskripsikan analisis risiko sosial dan potensi manfaat sosial pengadaan tanah pembangunan jalan tol di Sumatra Barat; mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh budaya masyarakat, political will (kemauan politik), land governance (tata kelola lahan) terhadap kualitas pengambilan keputusan melalui partisipasi masyarakat pada pengadaan tanah pembangunan jalan tol di Sumatra Barat. Terakhir, merumuskan hybrid policy model pada proses pengambilan keputusan pengadaan tanah pembangunan jalan tol di Sumatra Barat sebagai usulan untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Pendekatan penelitian ini adalah pragmatism, yaitu paradigm yang mencakup gagasan, metode, pendekatan, principal, atau campuran dari semuanya untuk menjelaskan solusi bagi masalah mixed methods penelitian. Varian mix method yang digunakan adalah concurrent triangulation yaitu penelitian dua sisi yang dilakukan secara bersamaan, sehingga kedua sisi memiliki penekanan yang sama (teknik pengumpulan dan analisis data). Data dikumpulkan dari informan yang relevan dan responden dari masyarakat terdampak (325 orang responden). Analisis data dilakukan secara kualitatif (SSM-analisis CATWOE) dan kuantitatif (structural equation model-SEM) yang kemudian keduanya saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol di Indonesia maupun jalan tol seksi Sicincin–Padang belum optimal, karena masih terdapat masalah seperti penolakan nilai ganti kerugian; masalah trase jalan, administrasi pengadaan tanah; koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Hasil indeks risiko sosial pengadaan tanah jalan tol seksi Sicincin–Padang terkategori sedang hingga rendah, terutama faktor pemindahan asset dan implementasi regulasi. Potensi manfaat social dapat diupayakan melalui jalur diskusi dan dialog antara pemerintah, investor dan masyarakat terdampak. Kemudian, berdasarkan uji hipotesis, diketahui bahwa variabel budaya masyarakat, political will dan land governance terhadap kualitas pengambilan keputusan melalui partisipasi masyarakat memiliki nilai pengaruh yang berbeda-beda. Berdasarkan temuan di atas dirumuskan hybrid policy model kebijakan pengadaan tanah (terutama pada tahap perencanaan) sebagai kebaruan konsep yang dapat menjadi alternatif solusi terhadap masalah pengadaan tanah jalan tol

Politik Kebijakan Infrastruktur: Tinjauan Pustaka Kebijakan Infrastruktur Transportasi

This study examined the conceptualization of public policy consisting of public policy concepts, public policy models; Public policy process; Policy actor; Transportation infrastructure policy. Through this article it will be known the role of the policy actor in giving birth to public policy especially the transportation infrastructure policy. The actor's role will help in the success and/or failure of a policy in the field of transportation infrastructure. This was a literature study. Data in this study were collected through reviewing the literature from various sources such as googlescholar.com; sciencedirect.com and other relevant sources. The literatures that were referenced came from a variety of published years and from various policy issues that came from various countries.  The conclusion of this writing was that the public policy and policy actor were very urgent and had important role of in childbirth infrastructure policy especially in the field of transportation. In the future, this article becomes a conceptual reference for interested parties to examine the issue of policy actor role in formulating public policy