Manajemen sarana dan prasarana pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sukamara

Keberhasilan proses pendidikan melalui proses belajar mengajar di madrasah sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai disertai pemanfaatan dan pengelolaan yang baik. Begitu pentingnya sarana dan prasarana pendidikan sehingga setiap institusi berlomba-lomba untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan demi meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Penelitian ini membahas bagaimana perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan penggunaan serta bagaimana pengawasannya di MTs Negeri 1 Sukamara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dengan subjek penelitian meliputi Kepala Madrasah, Wakamad Sarana dan Prasarana, Kaur Tata Usaha, Staf Tata Usaha, Wakamad Humas, Guru, Wali Murid, dan Siswa MTs Negeri 1 Sukamara. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan berupa Wawancara, Observasi, dan Kajian Dokumen (Dokumentasi). Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan teknik. Data yang diperoleh dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kepala Madrasah dan warga Madrasah mengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan yang meliputi, Perencanaan, Pengadaan, Penyimpanan, Penggunaan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sarana dan prasarana pembelajaran di MTs Negeri 1 Sukamara sudah cukup baik dengan hasil sebagai berikut. 1) Perencanaan sarana dan prasarana pembelajaran melibatkan seluruh warga Madrasah dan juga trmasuk orang tuasiswa yang dilakukan setiap awal Tahun Pelajaran Baru. Kepala Madrasah menganalisis kebutuhan setiap tahunnya untuk menentukan skala prioritas pengadaannya; 2) Pengadaan sarana pendidikan dengan cara membeli dengan dana BOS dan BOPD sedangkan dana yang ada di DIPA dilaksanakan dengan melalui Pengadaaan langsung melalui rekanan 3) Kegiatan Penyimpanan Sarpras sudah terlaksana dengan baik memanfaatkan gudang yang ada dan dikoordinir oleh wakamad sarpras; 4)Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sudah terlaksana dengan baik terbukti dengan adanya petunjuk penggunaan, penataan dan pemeliharaan sarpras tersebut secara kontinou terhadap sarpras yang ada; 5) Pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan secara langsung dan tidak langsung, hanya saja pengawasan tidak langsung masih lemah terbukti dengan pelaporan yang belum bisa bejalan dengan baik. ABSTRACT The success of the process of education through the process of teaching and learning in madrasah is influenced by many factors; one of them is the availability of adequate educational facilities and infrastructure along with good utilization and management. The importance of educational facilities and infrastructure generally made institutions competited to meet the standards of educational facilities and infrastructure to improve the quality of the learning process. This research discussed how planning, procurement, storage and use and how its supervision at MTs Negeri 1 Sukamara. This research used qualitative approach with descriptive analysis with research subjects included Madrasah Principal, Madrasah Vice Principal of Facility and Infrastructure, Head of Administrative Staff,Vice Madrasah Principal of Public relation, Teacher, Student Guardian, and Student MTs Negeri 1 Sukamara. The data collection techniques were used interview, observation, and documentation. The validity of the data was tested by triangulation of sources and technique. The data obtained were analyzed by data reduction, data presentation, and conclusion. The aims of this research were to find out how Madrasah Principal and Madrasah members manage education facility and infrastructure namely; planning, procurement, storage, use and Supervision of education facility and infrastructure. The results showed that the management of learning facilities and infrastructure in MTs Negeri 1 Sukamara was good enough with the following results; 1) the planning of learning facilities and infrastructure involved all Madrasah members and also included the parents of students conducted at the beginning of each new school year. Madrasah principal analyzed the needs of each year to determine the scale of their procurement priorities;2) procurement of educational facilities by purchasing BOS and BOPD funds while funds available in DIPA were implemented through direct procurement through partners; 3) Storage Activities Facilities and infrastructure had been well implemented utilizing existing warehouses and coordinated by the vice principals on facilities and infrastructure;4) The use of educational facilities and infrastructures had been well implemented as evidenced by the guidance of the use, structuring and maintenance of facilities and infrastructure continuously to the existing facilities and infrastructure;5) The supervision of educational facilities and infrastructure was done directly and indirectly, only indirect supervision was still weak as evidenced by the reporting that could not be going well

Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

Criminal justice system as a tool of law enforcement, didn't work optimally in Indonesia. It often being used by executive power because its position and function didn't independent and subordinated by executive power. Judicial power is an independent power, but other subsistem in CJS such as investigative power, prosecution power, and Executors power structurally and functionally are under executive power, and as result that their roles as a power instrument to service power's interest. This research purpose to set ideal format in integrated CJS working , to manifest judicial power in the independency and integrated criminal law enforcement through reconstruction and reorientation of criminal justice system construction, substantial and cultural. Main object in this research is criminal law enforcement policy, juridical normative and sociological approach, primary and secondary data as a main data to qualitative analyzing. The result of this research show that function of subsystem in criminal justice system (such as investigation, prosecution, and execution power ) have not show independent yet, cause of under the executive power. Anyway judicial power is set as independent power out of executive power, in organizationing, budgeting, staffing, and carrier system under one roof system that subordinated by Supreme Court . Here CJS is unsystemic but partially and fragmentair. This situation result subsytem rivality and in the end can be barrier in CJS performances. There is policy measures to implement integrally of independency criminal justice system by systemic approach to reset related policy in the law substance, the law structure and the law culture

THE POLITICS OF CRIMINAL LAW IN CYBERCRIME: AN EFFORTS TO COMBAT INFORMATION TECHNOLOGY CRIMES IN INDONESIA

This article aims to analyze the politics of criminal law in cybercrime and its efforts to overcome information technology crimes from cybercrime. This article used a normative juridical approach. This study concludes that legal politics has a significant role in enforcing the Information and Electronic Transaction Law because it is related to the existence of political will in enforcing the Aquo Law, where there is a structure that is very closely related to legal politics. Efforts to deal with information technology crime, as stated in the Preamble to the 1945 Constitution paragraph 4, to date, two cyber laws of the Electronic Information and Transaction Law have been and are or are still in force in Indonesia. Changes to the cyber law of the Information and Electronic Transaction Law occur because of the influence of legal politics, which is the primary policy in determining the direction, form, and content of the law to be formed following the needs of the state at the time the law is enacted and the politics of the government's interests at the time an Act applies

Nilai Tambah Penggilingan Padi yang diterima Pemilik dan Orang yang Menggilingkan Padi di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap

Agroindustri merupakan industri yang mengolah bahan baku hasil pertanian menjadi barang yang mempunyai nilai tambah yang dapat dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Penggilingan padi merupakan rangkaian mesin yang berfungsi untuk melakukan proses giling gabah, yaitu dari bentuk gabah kering giling sampai menjadi beras siap konsumsi. Tujuan penelitian ini adalah : (1). Mengetahui besarnya biaya, penerimaan, dan pendapatan bersih di penggilingan padi Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. (2). Mengetahui besarnya nilai tambah yang diterima orang yang menggilingkan padi di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. (3). Mengetahui besarnya nilai tambah yang diterima pemilik penggilingan padi di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap pada bulan Oktober sampai November 2014. penelitian ini menggunakan metode survei dengan tempat penelitian yang dipilih secara sengaja. Penentuan responden menggunakan metode sensus sebanyak lima responden. Analisis data yang digunakan adalah analisis biaya dan pendapatan dan analisis nilai tambah.Hasil penelitian menunjukan rata-rata produksi beras yang dihasilkan oleh pemilik penggilingan padi sebesar 13.780,80 kg dan rata-rata beras yang dihasilkan orang menggilingkan padi sebesar 23.925,40 kg. Rata-rata total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp106.394.332,00, penerimaan yang diterima sebesar Rp119.370.941,00 dan pendapatan bersih yang diterima sebesar Rp12.976.609,00 Nilai tambah bersih yang diterima orang yang menggilingkan padi dari pengolahan satu kilogram gabah sebesar Rp165,00. Nilai tambah yang diterima pemilik penggilingan padi dari pengolahan satu kilogram gabah sebesar Rp440,00. Nilai tambah tersebut didistribusikan kepada pendapatan tenaga kerja langsung sebesar Rp80,00 dan keuntungan perusahaan sebesar Rp360,0

Hukum Pidana Adat Sub-culture Kehidupan Hukum Di Indonesia

Law as a weergave (refiection) in a society lives and created by the society itself therefore the iaw in society becoming the refiection of socio-phiiosophic values mf society itself. Indonesian society has its characteristics of being communal, social-religious and prioritizing the harmony of society hence here the life of Indonesian Law automatically imbued by those values. Indonesian Customary Law is the law that created and desired by the Indonesian society itself based on the value of its socio-phiiosophic to regulate the life of society, nation, and state. The existence of customary law characterized as rooted, paculier and society-based, means the customary law lives and develops in accordance to the values of the society and can not be replaced since it is the spirit and the will of society. The Dutch Law shifted and turned the customary (customary criminal) law off. The characteristic differences caused the discrepancy or the value gap occured. The customary criminal law has its characteristics such a) comprehensive and unifying; b) is opened; c) differentiating the probiems; d) justice by request and e) actions in the form of reaction or correction. Substantially, the customary criminal law has several differences to the Criminal Code, they are: according to the Criminal Code there will be a certain person only that can be convicted, meanwhile on the customary criminai law not only a person but law firm and the actor's family can also be asked for taking responsibilities. According to Criminai Code a person can only be convicted if the actions the person did were having the element of accident or negligence, while in the customary criminai law, the element of error is not an absolute element; on the Criminal Code been known and distinguished between assistance, persuade and participated in a crime, for which is unknown in the customary criminal law. All who took part against the rules of customary law are required to be accounted for; in the customary criminai law doesn't recognize the trial term, as its reulated in the Criminal Code; Criminal Code based on the system ofprae-exsistence regels while the customary criminal iaw doesn t; the customary iaw doesn t differentiate between civil law and criminal law; Criminal Code has its pattern as being intellectual and rational while in the other hand the customary criminal law has its base on cosmic think and prioritizing the harmony of society. The application of customary criminal law in the process of criminal justice having its base on the Act No. 1 Year1951 concerning Temporary Actions to Organize Events Unitary Structure of Power and Civil Courts, Article 5 paragraph (3) sub b. Institutionalization of customary criminal law in the life of the Indonesian national law occurs through three tracks, namely the judicial track, legislation track, and academic track

Implikasi Hukum Larangan Prostitusi di Situbondo Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penelitian ini mengkaji tentang implikasi hukum larangan prostitusi di Situbondo berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa kesesuaian Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menganalisa implikasi hukum penerapan Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implikasi hukum dibentuknya Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran adalah (1). Timbulnya Ketidaksesuaian dalam Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran tersebut dengan KUHP berimplikasi terhadap konflik aturan pasal yang saling berbenturan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. (2) Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran tersebut menyebabkan adanya tumpeng tindih hukum yang mana ketentuan dalam peraturan daerah tersebut mengatur hal yang sama sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia

Saat ini salah satu upaya pencegahan anak-anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses peradilan formal adalah melalui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tujuan pengorganisasian sistem peradilan pidana tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana, tetapi untuk lebih fokus pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan, yang disebut  pendekatan keadilan restoratif. Tujuan keadilan restoratif adalah untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi kepentingan para korban dan masyarakat. Tulisan ini membahas perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian hukum normatif atau doktrinal.  Hasil  Penelitian  menunjukan  bahwa Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur upaya pengalihan dan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Peranan diversi sebagai upaya perlindungan hak atas perlindungan hak-hak anak diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Pada saat anak berhadapan dengan proses peradilan pidana formal, maka dapat dipastikan anak akan kehilangan kebebasannya. Dengan dialihkan, maka kebebasan anak tetap terjamin, dan perampasan kemerdekaan terhadap mereka dapat dihindari. Diversi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat memenuhi hak-hak dasar anak

STRUKTUR ORGANISASI BIROKRASI DAERAH YANG IDEAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

One characteristic of state bureaucracy is its tendency at power, so that emerge very strong bureau- cracy structure. Surely bureaucracy in local government, since released local autonomy, become strong so. It almost hold all that possible of social, economics and politics life. It represent forefront which deal with gift of public service to society. Structure of fat bureaucracy in a lot of matter exactly generates unsincron function, therefore the policy of settlement bureaucracy always important.. In this time, policy of settlement bureaucracy more aimed to moderate the structure, considering previously our bureaucracy is poor in function and rich in structure. To that’s, The Government has released Peraturan Pemerintah ( PP) Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. With the effort of moderation struc- ture of bureaucracy in local government based on that PP, it is expected not too fat and than more effective and efficient in reaching target. Key words : Autonomy, Local Government, bureaucracy, Governmental Regulatio