PERAN OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN) DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN PADA MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA JASA KEUANGAN (Studi di Kantor OJK Purwokerto)

Literasi keuangan (financial literacy) yang artinya pemahaman terhadap keuangan, menurut buku pedoman strategi nasional literasi keuangan Indonesia, yang dimaksud dengan literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), keyakinan (confidence), dan keterampilan (skill) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik. Literasi keuangan tidak akan sampai pada masyarakat bila tidak ada suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga dalam mensosialisasikan tentang literasi keuangan tersebut. Sosialisasi mengenai literasi keuangan di Indonesia di lakukan oleh OJK sebagai sebuah lembaga pengawas industri jasa keuangan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Data diperoleh dari wawancara penelitian seperti kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sedangkan dalam pengumpulan data dengan observasi tidak langsung, wawancara tidak langsung, dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Purwokerto. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan pada Masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program strategi nasional literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan menggunakan 3 pilar dimana ketiga pilar tersebut merupakan kerangka dasar untuk mewujudkan masyarakat yang well literate, adapun ketiga pilar tersebut adalah, yaitu: pertama, pilar edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan, kedua, penguatan infrastruktur literasi keuangan, ketiga, pengembangan produk dan jasa keuangan

Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pasar Modal

OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri (Korwas PPNS). Dalam hal penulis mengangkat permasalahan bagaimana karakteristik tindak pidana pasar modal menurut Pasar Modal dan bagaimana peranan penyidik pegawai negeri sipil pada otoritas jasa keuangan dalam penyelesaian tindak pidana di pasar modal. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normative dan penelitian lapangan, normative merupakan meneliti bahan pustaka/data sekunder sedangkan penelitian lapangan penulisan merupakan pengumpulan data dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang bersangkutan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan otoritas jasa keuangan (OJK) memakai penyidik pegawai negeri sipil yang berasal dari dari badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) tetapi masih kurang. Otoritas jasa keuangan harus merekrut penyidik dari kepolisian dan kejaksaan, Otoritas jasa keuangan (OJK) harus membuat perjanjian dengan polisi Republik Indonesia (POLRI) dalam melakukan penyidikan dibidang pasar modal, supaya bisa langsung menangkap tersangka yang dianggap melakukan tindakan pidana pasar modal, Otoritas jasa keuangan (OJK) harus membuat perjanjian dengan kejaksaan agung Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan dibidang pasar modal, supaya bisa menjatuhkan dan menuntut langsung terdakwa tindak pidana pasar modal

PENGUATAN LITERASI KEUANGAN UNTUK SISWA SMP NURUL HIKMAH BEKASI

Masih maraknya penipuan investasi dan bisnis menjadi alasan, mengapa para siswa SMP perlu dibekali literasi keuangan sejak di bangku sekolah. Literasi keuangan dapat menjadi bekal para siswa , dan diharapkan menjadi siswa yang melek keuangan, tidak mudah tergiur dan tertipu oleh ajakan investasi. Metode yang digunakan adalah metode penyuluhan secara jarak jauh (daring) dan tatap muka. Kedua cara pemberian materi secara bergantian. Awal pertemuan diadakan secara daring, lalu secara tatap muka. Kegiatan dilakukan dari bulan Mei hingga Juli 2022. Kegiatan dilakukan oleh 20 siswa Mts Nurul Hikmah Bekasi. Parameter evaluasi kegiatan dilakuan dengan tes tulis dan praktek. Hasil kegiatan pengabdian kepada para siswa menunjukkan bahwa merek sudah mampu membedakan dan memetakan investasi yang terpercaya, mereka sudah memahami tentang e-banking, pengelolaan keuangan, dan pengenalan OJK (otoritas jasa keuangan) dan indusri keuangan. Nilai rata rata tes tulis sebesar 78, dan praktek sebesar  72.&nbsp

Analisis Profitabilitas, Solvabilitas dan Ukuran Perusahaan yang Menyebabkan Audit Delay

The purpose of this study is to determine the ratio of profitability, solvency and size of the company whether it affects the Audit Delay on PT Apexindo Pratama Duta Tbk listed on the Stock Exchange in the 2015-2017 period. the analytical method used in this research is descriptive-associative method. The data used in this study are secondary data from the company's financial statements. The results showed the value of Nagelkerke R Square was 0.672. This value shows the ability of independent variables (profitability, solvency and company size) in explaining the dependent variable (Audit Delay) is 67.2% and the remaining 32.8% there are other factors outside the model that explain the dependent variable. And the results of the Omnibus Test of Model Coefficients with a value of 0.329, which means greater than 0.05, the profitability, solvency and size of the company variables together do not affect the company's model (Audit Delay). In conclusion, profitability, solvency and company size variables do not affect and cause Audit Delay at PT Apexindo Pratama Duta Tbk. Keywords: Audit Delay, Company’s Measurement, Profitability Ratio Solvability Ratio

Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam

Di Indonesia, bitcoin merupakan bentuk mata uang digital (e-money) dan alat transaksi pembayaran yang sudah digunakan oleh sebagian masyarakat. Hal tersebutperlu mendapatkan perhatian, khususnya dari Bank Indonesia. Lain dari pada itu,pengawasan yang dulu sepenuhnya dilakukan oleh bank sentral yaitu BankIndonesia, sekarang diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sehingga BankIndonesia pun hanya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrolperedaran mata uang saja. Sejak sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesiadiambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), banyak hal yang belum tercoverseperti adanya fenomena baru dalam bidang keuangan dalam hal permodalan,investasi, peredaran mata uang, dan lain-lain. Selain belum ada payung hukumterhadap bitcoin, yaitu semakin merebaknya transaksi yang menggunakan bitcoinyang dilakukan dalam transaksi e-commerce. Sehingga dari segi keamananannyajuga perlu dipertanyakan, maka dari itu perlu ada regulasi dan pengawasan secarakhusus terhadap bitcoin, dan masyarakat tidak akan merasa dirugikan. Jika dilihatdalam perspektif hukum Islam, bahwa yang berkaitan dengan penerbitan uangsebagai alat transaksi di suatu negara, merupakan masalah yang dilindungi olehkaidah-kaidah umum dalam syari’at Islam. Oleh sebab itu, penerbitan uang danpenentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatanumat. Aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan bitcoin yaituapakah dari sisi kemadharatannya yang lebih besar ataukah manfaatnya yang diambiljika digunakan sebagai mata uang dan alat transaksi, bahkan sebagai komoditassekalipun. Sehingga yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penggunaanbitcoin sebagai mata uang (currency) dan alat transaksi dengan menggunakanpendekatan dan pengkajian hukum Islam

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD MUDHARABAH PADA PROGRAM TABUNGAN BANK SYARIAH INDONESIA

Setiap orang membutuhkan tabungan untuk menyimpan uangnya, di era modern ini banyak bank yang menyediakan tabungan dan investasi jangka panjang bagi masyarakat. Salah satunya adalah BSI, dimana memberikan layanan syariah bagi masyarakat yang ingin berinvestasi atau mengelola modalnya agar tetap berjalan dan dapat memperoleh keuntungan secara syariah. Mudharabah dapat diartikan sebagai akar dari kerjasama bisnis antara dua pihak, yaitu antara pengelola usaha yang disebut mudharib dan pemilik modal yang disebut shahibul maal. Melalui pembiayaan ini, pemodal memperoleh bagi hasil secara terus menerus selama usaha masih berjalan. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kontrak awal. Istilah mudharabah dengan arti bepergian untuk berdagang digunakan oleh para ahli (penduduk) Irak. Sedangkan ahli (penduduk) Hijaz menggunakan istilah qiradh, yang diambil dari kata qardh yang berarti memotong. Dinamakan demikian, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan oleh amil dan memotong sebagian keuntungannya.Kata kunci: Fatwa, Majelis Ulama Indonesia, Akad Mudharabah, Tabungan, Bank, Bank Syariah Indonesia, Investas

Analisis Hubungan Corporate Social Performance (Csp) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Tahun 2013-2015

ABSTRACT This study aimed to analyze the relationship between Corporate Social Performance (CSP) on the financial performance of Islamic banks listed in the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in 2013-2015. Samples taken as many as 11 Islamic banking by using data analysis techniques multiple linear regression test. Based on the results of the research analysis can be known from the eleventh ratios there are only four ratios that affect the financial performance that is of variable Contribution to Economic Development (KPE) is the ratio of intensity function Agency (AR), the variable Contribution to Society (KKM) is the ratio of zakat ( ZR) and the variable Contribution To Stakeholders (KUS) there are two ratios that affect the ratio Kesejahterahan Mudharib (KM) and the ratio Kesejahterahan Wadi'ah Holder (KPW). Islamic Banking needs to maintain the value of the ratio in Corporate Social Performance (CSP), which have an influence on financial performance. Key words: Corporate Social Performance (CSP), financial performance, Islamic Bank

FUN BOSS GAMES: Literasi Investor Menuju Indonesia Sebagai Pusat Pasar Modal Syariah

Keberadaan pasar modal dikalangan industri keuangan di Indonesia kurang memicu daya tarik masyarakat untuk menjadi investor. Publikasi Otoritas jasa Keuangan (OJK) tahun 2016 menyatakan bahwa indeks literasi pasar modal menurun dari 0,02% pada tahun 2013 menjadi 0,01% pada tahun 2016. Selain itu, kedudukanya dibawah industri perbankan (9,61%), perasuransian (1,92%), pegadaian (0,71%), dan lembaga pembiayaan (0,24%). Oleh sebab itu, melalui penelitian yang dilakukan secara konseptual dengan pendekatan kualitatif pada telaah literatur ini ditujukan untuk menawarkan konsep literasi keuangan pada pasar modal syariah. Peneliti menawarkan model literasi yang menarik dan menyenangkan dalam pasar modal syariah melalui “fun boss games”. Fun Boss Games merupakan permainan dengan pemain seorang investor yang berinvestasi pada produk-produk pasar modal syariah baik dalam jangka pendek (untuk mendapatkan keuntungan dunia) maupun dalam jangka panjang (untuk mendapatkan keuntungan akhirat). Tantangan dalam games ini dibagi dalam empat tahapan untuk menjadi investor pemenang yakni tahap pertama bagi investor not literate, tahap kedua bagi investor less literate, tahap ketiga suft literate, dan tahap keempat well literate. Subjek akan ditawarkan dengan beberapa produk investasi beserta risikonya baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek sesuai tahapan yang sedang dicapai. Dengan demikian, investor harus mendapatkan point yang tinggi untuk naik ketahap selanjutnya. Model literasi permainan ini sesuai dengan karakter investor yang menyukai tantangan bisnis dalam berinvestasi di pasar modal syariah karena memiliki pertimbangan hingga jangka panjang (akhirat). Implementasi atas fun boss games ini menjadi bahan literasi calon investor sebelum menghadapi tantangan investasi pada pasar modal syariah yang sebenarnya. Dengan demikian, konsep permainan ini mampu mengurangi risiko investasi pasar modal syariah karena kurangnya pemahaman investor. Dalam jangka panjang, diharapkan mampu menciptakan para investor- investor cerdas yang siap melakukan investasi menuju pusat pasar modal syariah di Indonesia.Keywords: Pasar Modal Syariah, Literasi Investor, Fun Boss Game

Determinants of the Profitability of Islamic Rural Banks During Covid-19 in Indonesia

The Return on Asset (ROA) value of Islamic rural banks (BPRS) keeps decreasing during the Covid-19 pandemic, specifically from 2020 to 2021. The ROA value of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit also decreased in 2020 but increased in 2021. During the pandemic, many financial institutions were in trouble, but BPRS was still able to survive in the midst of a crisis. This phenomenon attracted some scholars to study the factors that made BPRS survive during a pandemic. This study aims to analyze the effect of internal and external factors on Islamic rural banks’ profitability from the second quarter of 2020 to the first quarter of 2022. The sample used consisted of 134 Islamic rural banks with complete data to be analyzed. This study used panel data regression with ROA as the dependent variable. The result of regression shows that partially, FDR has a positive impact on ROA, whereas NPF and OER hurt ROA. On the other hand, CAR, GDP, and CPI have no impact on ROA. The finding shows that the internal factors of the BPRS have an important role in dealing with crises during a pandemic. The government is expected to support the digital transformation of BPRS in order to increase the efficiency and convenience of BPRS, so the public is attracted to join BPRS

Kejahatan Dan Pelanggaran Di Bidang Pasar Modal Dan Penegakan Hukumnya Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1995

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja bentuk kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di bidang Pasar Modal dalam tinjauan UU No. 8 Tahun 1995 dan bagaimana bentuk pencegahan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran di bidang Pasar Modal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Tindakan kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal memang sepertinya terlihat hampir sama. Kejahatan di pasar modal berarti tindakan-tindakan penyelewengan yang terjadi di dalam sedangkan pelanggaran merupakan hal-hal teknis yang terjadi tidak dengan semestinya dalam pasar modal. Bentuk-bentuk kejahatan atau boleh dikategorikan tindak pidana di bidang pasar modal adalah seperti penipuan, dan manipulasi pasar yang terdiri lagi atas marking the close; painting the tape; pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi atau akusisi; cornering the market; pools; wash sales dan perdagangan orang dalam di samping itu ada juga beberapa tindakan pidana pasar modal yang lain. Sedangkan pelanggaran di pasar modal merupakan pelanggaran yang sifatnya teknis dan administratif seperti masalah perizinan, persetujuan dan pendaftaran di BAPEPAM. 2. BAPEPAM merupakan pengawas dan penegak hukum dalam bidang pasar modal dengan memiliki beberapa tugas dan fungsi tentunya. Dengan terbentuknya OJK (Otoritas Jasa Keuangan) kita melangkah ke optimalisasi pengawasan keuangan di Indonesia. Terhadap kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal, ada beberapa sanksi yang dapat dikenakan yaitu sanksi administratif, sanksi perdata yang menghubungkan UUPM dengan UUPT (Undang-Undang Perseroan Terbatas) dan sanksi pidana berupa kurungan penjara dan denda sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Dalam proses penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan jalan yang cenderung disukai untuk digunakan karena memiliki beberapa keuntungan seperti penyelesaian yang tidak berbelit-belit. Indonesia memiliki badan penyelesaian sengketa pasar modal di luar pengadilan yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Kata kunci: Kejahatan, pelanggaran, pasar modal