MODEL PERAMPASAN ASSET TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN DARI HAS KEJAHATAN PENCUCIAN UANG

Abstrak Muhammad Nurul Huda, 2016, Model Perampasan Asset Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dari Hasil Kejahatan Pencucian Uang. Promotor: Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., Co Promotor Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., Disertasi, Surakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang dan model perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Analisis kualitatif yang menggunakan model analisis interaktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang terlihat dari faktor perundang-undangan, faktor kompetensi penegak hukum, faktor komitmen aparat penegak hukum, faktor Intervensi politik, faktor Intervensi Kekuasaan, faktor anggaran, faktor keterbukaan informasi, faktor politik hukum presiden, faktor politik hukum Kapolri, Kepala BNN, Kepala Kejaksaan Agung, Komisioner KPK, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai. Model perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian yaitu terhadap asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang hanya bisa menjadi milik Negara atau dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pihak ketiga yang berkepentingan apabila telah ada surat perintah penangkapan dan terdakwa dinyatakan bersalah, sebelum itu, maka asset yang dirampas tersebut tetap berada dibawah pengawasan pengadilan dengan dititipkan kepada kementerian keuangan. Terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan korupsi, perampasan asset tidak perlu mempertimbangkan pemilik asset sebenarnya. Selanjutnya, dalam rangka pencegahan, peninjauan secara berkala dilakukan tiga bulan sekali terhadap laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang dari PPATK, serta memeriksa seluruh transaksi keuangan pejabat atau penyelenggara Negara dan terakhir penyidik sebaiknya memeriksa seluruh hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, KPK, Kejaksaan, BNN serta Dirjen Bea dan Cukai dan Dirjen Pajak terhadap seluruh perkara yang dibawa ke pengadilan apakah telah memasukkan hasil analisis dari PPATK terhadap harta tersangka/terdakwa untuk dirampas. Kata Kunci: Model Perampasan Asset, Transaksi Keuangan, Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan, Kejahatan, Pencucian Uang

SKEMA DASAR VISIBILITAS HILAL UNTUK WILAYAH TROPIS

Adanya perbedaan antara beberapa organisasi masyarakat (ormas) Islam dan tarikat di Indonesia dalam sistem penanggalan Hijriyah yang digunakan menjadi penyebab adanya perbedaan di masyarakat dalam menyelaraskan aktivitas kesehariannya, baik yang menyangkut ekonomi, sosial, budaya, maupun ibadah. Hingga saat ini di Indonesia belum ada kriteria penetapan penanggalan Hijriyah yang dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu diperlukan suatu kriteria yang dapat diterima sebagai rujukan sekaligus memiliki landasan ilmiah yang kokoh. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh skema dasar visibilitas hilal di wilayah tropis menggunakan parameter fisis beda tinggi Bulan–Matahari (ARCV – Arc of Vision), tebal-tengah sabit Bulan (w), dan beda azimut (DAZ – Delta Azimuth) memanfaatkan laporan kesaksian mengamati hilal yang telah dihimpun oleh Rukyatul Hilal Indonesia (http://rukyatulhilal.org) dan situs Islamic Crescent Observation Project (www.icoproject.org). Data yang ada selanjutnya mengalami penyeleksian berdasarkan lintang geografis dan beda waktu terbenam Matahari dan Bulan (Lag) yang dihitung pada saat waktu terbaik (best time) pengamatan. Visibilitas hilal diperoleh dengan menerapkan uji v (v–test) terhadap seluruh data terpilih untuk membangun skema dasar visibilitas hilal yang dibagi menjadi kasus-kasus berikut: hilal mudah diamati dengan mata telanjang, perlu alat bantu optik, hanya dapat diamati dengan alat bantu optik, dan tidak dapat diamati dengan alat bantu optik. Argumen teoretis yang ada telah digunakan dalam penentuan batas-batas nilai v untuk masing-masing kasus di atas. Kata Kunci: Kriteria Visibilitas Hilal, Visibilitas Hilal, Wilayah Tropis The differences between the authority and Islamic society organization in determining the beginning of month in Hijri calender causes the differences of adjusting society in economic, social, culture or religious activity. Up to now, Indonesia does not have a unique criteria for that purpose. So it is important to determine criteria which can be accepted by all society as a reference and based on the science. This research is purposed to build the basic scheme of the crescent visibility for tropic area by using parameter of Arc of Vision (ARCV), crescent width (w), and Delta Azimuth (DAZ). Data are collected from Rukyatul Hilal Indonesia (http://rukyatulhilal.org) and Islamic Crescent Observation Project (www.icoproject.org) report database. The data then selected based on geographical latitude and lag time calculated at the best time. Crescent visibility is found by applied v test for all selected data to built the basic scheme of the crescent visibility which is divided into four cases: crescent can be observed by naked eye easily, could be seen by naked eye, need optical aid to be seen, and impossible. Theoretical argument have also been used to determined the interval of v for each case. Keyword: crescent visibility criteria. crescent visibility. tropic area

Inovasi Manajemen Pelayanan Publik Melalui Government Resources Management System (GRMS) di Provinsi Jawa Tengah

Innovation is a necessity that must be done in the era of disruption, both private and government organizations. The Government of Central Java Province was the first province to implement an innovative GRMS (Government Resources Management System) system in the government management and public service sectors. The purpose of this study was to analyze the use of the application system, how the development was needed and the obstacles found. This study was a descriptive and used qualitative approach. Primary data was from system users, and secondary data was from the application system used. The presence of the GRMS application system directly forced regional apparatuses to adapt using digital systems, then the old bureaucratic patterns which were conventional and slow are now transforming into digital-based fast, easy, and transparent bureaucracy, so that it is expected to create good public service management

TOTAL EDGE IRREGULAR LABELING FOR TRIANGULAR GRID GRAPHS AND RELATED GRAPHS

Let  be a graph with  and  are the set of its vertices and edges, respectively. Total edge irregular -labeling on  is a map from  to  satisfies for any two distinct edges have distinct weights. The minimum  for which the  satisfies the labeling is spoken as its strength of total edge irregular labeling, represented by . In this paper, we discuss the tes of triangular grid graphs, its spanning subgraphs, and Sierpiński gasket graphs

TPACK SEBAGAI BEKAL GURU PAI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Peserta didik abad 21 merupakan generasi yang paling akrab dengan teknologi dibanding dengan generasi sebelumnya. Dengan mengetahui hal tersebut, penting untuk guru mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran guna mengimbangi kebutuhan dan kondisi peserta didik di era saat ini. Namun, pengintegrasian teknologi tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan kemampuan pedagogi dan pengetahuan materi pembelajaran yang memadai, karena ketiga hal tersebut merupakan kerangka yang saling berkaitan satu sama lain. Pandangan transformatif ini menampilkan sifat dinamis dari interkoneksi konten, pedagogi, dan teknologi dalam konteks pendidikan menuju pengembangan pengetahuan yang disebut sebagai TPACK. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan cara menelusuri berbagai referensi yang berkaitan dengan judul. Hasil temuan menunjukkan bahwa TPACK memiliki peran yang sangat penting sebagai bekal guru dalam pembelajaran PAI. Dengan menguasai TPACK, guru PAI dapat menyajikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif, serta efektif di dalam kelas sehingga peserta didik dengan mudah memahami pembelajaran yang sedang berlangsung. Hal ini berdampak pada meningkatnya kualitas pembelajaran PAI

Perancangan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida (Tenaga Angin Dan Tenaga Surya) Di Daerah Widuri Kabupaten Pemalang Menggunakan Perangkat Lunak Homer

Kebutuhan energi listrik di Indonesia semakin bertambah pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk disetiap daerah. Sedangkan sampai saat ini energi listrik yang diproduksi oleh PT. PLN belum memenuhi kebutuhan energi listrik secara merata. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dapat membantu mengatasi kurang meratanya energi listrik yang ada di Indonesia. Upaya pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kelangkaan terhadap sumber energi yang berasal dari fosil yang diakibatkan oleh meningkatnya kebutuhan energi listrik setiap tahunnya. Perancangan Sistem Pembangkit Listrik Hibrida menggunakan simulasi perangkat lunak HOMER. Pembangkit listrik tenaga hibrida (tenaga angin dan tenaga surya) terdiri dari 6 turbin angin berkapasitas 600 kW, 400 kW modul surya dengan PV Array sebanyak 308 buah, 572 Baterai, 1.100 kW inverter. Modul surya berkontribusi sebesar 30,9 % dan turbin angin berkontribusi sebesar 69,1 %. Pembangunan pembangkit listrik tenaga hibrida memerlukan biaya pembangunan sebesar Rp 80.875.269.985,30. Sedangkan untuk biaya produksi per kWh sebesar Rp 2.425,34 dan balik modal dalam kurun waktu 8,4 tahun. Luas tanah pembangkit listrik seluas 66.274 m

Aplikasi ICT Dalam Pengajaran Pendidikan Islam Semasa Latihan Mengajar

Kajian ini bertujuan mengenal pasti tahap pengaplikasian ICT dalam kalangan guru pelatih SPI dari Fakulti Pendidikan, UTM. Satu set soal selidik yang mengandungi 49 item telah diedarkan kepada responden. Seramai 82 orang responden telah dipilih untuk menjawab soal selidik ini yang terdiri daripada pelajar tahun 3 dan 4 SPI. Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian komputer Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Versi 12.0 untuk mengira kekerapan, peratusan dan min. Nilai kebolehpercayaan soal selidik ini ialah α = 0.722. Dapatan kajian menunjukkan bahawa guru pelatih SPI mempunyai tahap kemahiran ICT yang tinggi, di samping mempunyai sikap yang positif terhadap penggunaan ICT dalam P&P. Namun, terdapat beberapa masalah yang timbul untuk mengaplikasikan ICT dalam pengajaran. Oleh itu, beberapa cadangan telah dibuat bagi pihak yang berkenaan supaya dapat mengambil tindakan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dengan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kreatif

PENGARUH OPINI AUDIT, SOLVABILITAS, UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK, LABA RUGI, DAN JENIS INDUTRI TERHADAP AUDITREPORT LAG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2014

Penelitian ini bertujuanuntukmengujisecaraempirispengaruh opini audit, solvabilitas, ukuran kantor akuntan publik, labarugi, dan jenis indutri terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Populasidalampenelitianiniyaituperusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Sampel penelitian ini berjumlah 108perusahaan.Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi,uji F dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap audit report lag.Solvabilitastidak berpengaruh negatif signifikan terhadap audit report lag. Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh negatif signifikan terhadap audit report lag. Laba rugi berpengaruh negatif signifikan terhadap audit reportlag. Jenis industri berpengaruh negatif signifikan terhadap audit report lag

Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Globalisasi Hukum

In Indonesia , the burden of proof principle was first introduced in the Act of corruption , and in 2010 was introduced in the Act money laundering . The principle of reverse burden of proof in Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering is not recognized in Law No. 25 of 2003 on Money Laundering preexisting . The principle of reversed burden of proof is the influence of the globalization of law . This is evident from the rules of the UNCAC , each participating country is required to make adjustments to the existing rules in the UNCAC . In the UNCAC rule that to accelerate in the fight against corruption and money laundering , each participating country are advised to incorporate the principle of proof is reversed. It is useful in addition to tracking the money proceeds of crime as well as to give an opportunity to the accused to prove that their wealth is not derived from a criminal offens

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam perspektif hukum Islam : studi kasus putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Bdg

Berkembangnya sosial media tidak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, namun juga memberikan berbagai macam dampak negatif. Banyak sekali masalah yang timbul akibat penyalah gunaan sosial media, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada tindak kriminalitas seperti halnya pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media social, dalam hukum di Indonesia pencemaran nama baik melalui media masa diatur dengan jelas dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE No 19 tahun 2016. Dalam hukum islam pelarangan pencemaran nama baik dikategorikan sebagai pengancaman terhadap kemormatan seseorang yang di ganjar dengan ta’zir seperti yang tertera dalam Al-Qur’an dan hadis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negri bandung nomor 952/pid.sus/2020/pn bdg tentang pencemaran nama baik melalui social media. Dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam kasus nomor 952/pid.sus/2020/pn bdg tentang pencemaran nama baik melalui sosial media. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative. Data yang digunakan berasal dari putusan pengadilan negeri Bandung nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam. Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam mengambil putusan Nomor: 952/Pid.Sus/2020/Pn Bdg melihat dari segi hukum (yuridis) dan non hukum (non yuridis). Dari segi hukum (yuridis) dilihat berdasarkan pada fakta-fakta atau keterangan keterangan yang ada dalam persidangan, yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan. Dari segi non hukum (non yuridis) seperti pertimbangan Hakim bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk balas dendam namun untuk mendidik atau memberi pelajaran kepada terdakwa. 2) Tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Nomor: 952/Pid.Sus/2020/Pn Bdg termasuk dalam Jarimah ta’zir yang penentuan hukumannya ditentukan oleh Ulil Amri atau pihak yang berwenang, dalam hal ini dilakukan oleh Pengadilan negeri Bandung. Hukuman ta’zir bisa dalam 2 bentuk, yaitu hukuman Ancaman (Tahdid), Teguran (Tanbih) atau Peringatan dan hukuman denda. Hukuman penjara dalam Islam terbagi menjadi hukuman penjara tidak terbatas dan hukuman penjara terbatas. Dalam putusan Pengadilan Negeri bandung hukuman yang diberikan kepada terdakwa adalah penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan