Analisis Tindak Tutur Direktif Anak Usia Prasekolah dalam Berbahasa Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan fungsi tindak tutur direktif anak usia prasekolah dalam berbahasa Indonesia pada kegiatan belajar mengajar di TK Bhayangkari Maros. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan deskriptif sebagai desain penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci (perencana, pengumpul data, juru data, analis data dan menyimpulkan data). Penelitian berlangsung di TK Bhayangkari Maros, Kecamatan Maros Baru. Data penelitian ini adalah data verbal berupa ujaran yang berisi tindak tutur direktif anak usia prasekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik perekaman dan pencatatan lapangan. Sementara itu data dianalisis menggunakan analisis pragmatik. Untuk menguji validitas penelitian, oleh Karena itu ada tiga langkah yang digunakan; perpanjangan pengamatan, ketekunan dan trianggulasi. Hasil interaksi mengajar dan pembelajaran di TK Bhayangkari Maros menunjukkan bahwa ada lima bentuk tindak tutur yang digunakan oleh anak usia prasekolah dalam berbahasa Indonesia dan empat fungsi tindak tutur direktif yang ditemukan, yaitu permintaan, pertanyaan, perintah, dan larangan. Kata kunci : Anak usia prasekolah, Tindak tutur direkti

Penerapan Metode Penugasan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Perubahan Wujud Benda Dalam Pembelajaran IPA Kelas IV SDN 21 Ampana

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 21 Ampana pada materi Perubahan wujud benda melalui penerapan metode pembagian tugas. Rancangan penelitian tindakan kelas ini menggunakan model Kemmis dan Mc. Taggart yang dilaksanakan dalam dua siklus, tiap siklus terdiri 1 pertemuan yang dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 21 Ampana, tahun pelajaran 2012/2013. Subyek penelitian adalah siswa yang memperoleh nilai di bawah standar Kriteria Ketuntasan Minimal pada pelaksanaan tes awal. Data Penelitian data kuantitatif dengan memberikan tes akhir, dan data kualitatif dengan melakukan observasi Hasil penelitian dengan menggunakan metode pembagian tugas menunjukkan bahwa siklus 1 diperoleh persentase ketuntasan klasikal sebesar 77,27% dengan 17 orang siswa yang tuntas, dan 5 orang siswa yang tidak tuntas, dari keseluruhan jumlah siswa sebanyak 22 orang. Hasil tes tindakan siklus 1 mengalami peningkatan dari tes awal, namun belum memenuhi standar ketuntasan klasikal yaitu 80%. Sedangkan pada siklus 2 diperoleh persentase ketuntasan klasikal sebesar 86,36% dengan 19 orang siswa yang tuntas, dan 3 orang siswa yang tidak tuntas dari keseluruhan jumlah siswa sebanyak 22 orang. Perolehan persentase ketuntasan klasikal pada siklus 2 ini meningkat sebesar 9,09% dari perolehan persentase ketuntasan klasikal pada siklus 1

KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN FILM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana pengaturan hukum dalam melindungi produser film terhadap hak cipta pembajakan film dan bagaimana penegakan hukum tentang hak cipta pembajakan film berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum adalah satu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat respresif  yang lisan maupun yang tertulis melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi. Dengan kata lain dikatakan perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi itu. Konsep hukum memberikan suatu keadilan, kepastian, dan manfaat. Pengaturan spesifik mengenai pembajakan film telah diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. 2. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara, Proses penegakan sengketa hak cipta pembajakan film adalah dapat melalui jalur pidana dan polisi menerapkan sanksi pidana.Kata kunci: Kajian yuridis, tindak pidana, pembajakan film, hak cipta

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA DAN KTP ELEKTRONIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAYAPURA

This article aims to knowing and analyzing the effectiveness of population document service policies in the Making of Family Cards and E-KTP in Jayapura City Population and Civil Registration Service, Knowing and analyzing factors that support and hinder the effectiveness of population document service policies in making Family Cards and E-KTPs at the Jayapura City Population and Civil Registration Service, and Knowing and analyzing efforts to improve the effectiveness of population document service policies in making Family Cards and E-KTPs at the Jayapura City Population and Civil Registration Service. This study uses a qualitative research method approach that seeks to construct reality and understand its meaning, so it is very concerned about processes, events and authenticity. The emphasis of qualitative research is intended to examine the condition of the subject, by finding and finding information through limited but in-depth case studies with a holistic description. The results of the study showed that the effectiveness of the Population Document Service Policy in the Making of Family Cards and E-KTPs at the Jayapura City Population and Civil Registration Service had been carried out in accordance with applicable procedures and regulations. The Jayapura City Population and Civil Registry Service pays attention to the five aspects mentioned above, namely tangible, reliability, responsiveness, assurance and empathy. Supporting Factors for the Effectiveness of Service Policies for Population Documents in Making Family Cards and E-KTPs at the Jayapura City Population and Civil Registration Service include: transparency of services provided and adequate infrastructure, while inhibiting factors consist of: apparatus resources possessed, community awareness in do services, facilities and infrastructure that exist and the distance between Districts and Sub-Districts to Jayapura City. Efforts to Overcome Problems of Service Effectiveness of Population Documents in Making Family Cards and E-KTPs at the Jayapura City Population and Civil Registration Service include: conducting programs, providing services that are not burdensome and difficult for the community, proposing procurement of service support facilities, and accelerating development street access to the capital city

Pandangan al-Qur’an tentang Konsep Sibaliparriq di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud dari implementasi masyarakat Pambusuang tentang sibaliparriq terlihat jelas dalam hal pencarian nafkah, dimana istri turut membantu dalam pencarian nafkah untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Artinya bahwa, antara suami dan istri saling membagi kesulitan. Bentuknya seperti ma’balu-balu (membuka kios atau menjual ikan), membuat kue yang dijajakan pada anak-anak para tetangga, manetteq (menenun) serta mattanaq minnaq (membuat minyak kelapa) ketika suami melaut, atau mappalele bau (berdagang ikan) ketika suami datang melaut. Adapun pemahaman masyarakat Pambusuang tentang konsep sibaliparriq untuk menjaga keutuhan rumah tangga, menyejahterakan keluarga dan suami istri sebagai mitra sejajar. Berangkat dari pemahaman tersebut maka di dalam al-Qur’an dianjurkan adanya kerjasama antara suami istri dalam QS. Al-Baqarah/2:187, yang dimana di ayat tersebut dianjurkan untuk suami dan istri saling memahami atau pengertian, menutupi kekurangan dan saling melindungi. Menyejahterakan keluarga juga sangat dianjurkan di dalam al-Qur’an seperti dalam QS. Al-Rum/30:21 serta suami dan istri sebagai mitra sejajar dalam QS. Al Nahl/16:97. Implikasi dalam penelitian, 1) konsep sibaliparriq harus terus dikembangkan karena merupakan budaya lokal yang mengantarkan kehidupan rumah tangga menjadi sejahtera, 2) konsep sibaliparriq dari segi tinjauan al-Qur’an yang telah dibahas dalam skripsi ini dapat dikembangkan pembahasannya, baik melalui kegiatan diskusi, seminar, atau forum ilmiah

Penerapan Metode Penugasan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Perubahan Wujud Benda Dalam Pembelajaran IPA Kelas IV SDN 21 Ampana

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 21 Ampana pada materi perubahan wujud benda  melalui penerapan metode pembagian tugas. Rancangan penelitian tindakan kelas ini menggunakan model Kemmis dan Mc. Taggart yang dilaksanakan dalam dua siklus, tiap siklus terdiri 1 pertemuan yang dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 21 Ampana, tahun pelajaran 2012/2013. Subyek penelitian adalah siswa yang memperoleh nilai di bawah standar Kriteria Ketuntasan Minimal pada pelaksanaan tes awal. Data Penelitian data kuantitatif dengan memberikan tes akhir, dan data kualitatif dengan melakukan observasi Hasil penelitian dengan menggunakan metode pembagian tugas menunjukkan bahwa siklus 1 diperoleh persentase ketuntasan klasikal sebesar 77,27% dengan 17 orang siswa yang tuntas, dan 5 orang siswa yang tidak tuntas, dari keseluruhan jumlah siswa sebanyak 22 orang. Hasil tes tindakan siklus 1 mengalami peningkatan dari tes awal, namun belum memenuhi standar ketuntasan klasikal yaitu 80%. Sedangkan pada siklus 2 diperoleh persentase ketuntasan klasikal sebesar 86,36% dengan 19 orang siswa yang tuntas, dan 3 orang siswa yang tidak tuntas dari keseluruhan jumlah siswa sebanyak 22 orang.  Perolehan persentase ketuntasan klasikal pada siklus 2 ini meningkat sebesar 9,09% dari perolehan persentase ketuntasan klasikal pada siklus 1. Kata Kunci: Penugasan, Hasil Belajar IPA, Perubahan Wujud Bend

AFIKS PEMBENTUK VERBA BAHASA BUGIS DIALEK SIDRAP

Fokus permasalahan penelitian ini adalah (1) afiks apa saja yang berfungsi sebagai pembentuk verba bahasa Bugis dialek Sidrap?, (2) apa fungsi dan makna afiks pembentuk verba bahasa Bugis dialek Sidrap?. Tujuan penelitian ini yakni: (1) Mendeskripsikan afiks pembentuk verba bahasa Bugis dialek Sidrap, (2) Mendeskripsikan fungsi dan makna afiks pembentuk verba bahasa Bugis dialek Sidrap. Penelitian ini menggunakan metode simak dan metode cakap, dengan teknik sadap, teknik libat cakap, dan teknik simak bebas libat cakap, teknik pancing, teknik cakap semuka, teknik rekam dan catat. Selanjutnya dianalisis dan disajikan dengan metode formal dan metode informal. Dalam analisis data digunakan metode padan dan metode distribusional. Adapun afiks pembentuk verba bahasa Bugis dialek Sidrap meliputi: prefiks: {ma-}, {na-}, {ta-}, {mapa-}, {napa-} dan {mag-}. Sufiks: {-i}, {mi-} dan {ni-}. Imbuhan gabungan: {pa- . –ki}, {pa-,-i} dan {pa- . –seng}. Kemudian fungsi dan makna afiks pembentuk verba bahasa Bugis dialek Sidrap terdiri dari: prefiks {ma-} berfungsi sebagai pembentuk verba dan mempunyai makna sedang melakukan perbuatan atau tindakan, periks {na-} berfungsi sebagai pembentuk verba pasif dan maknanya adalah menyatakan perbuatan atau tindakan yang telah dilakukan, prefiks {ta-} berfungsi sebagai verba pasif dan maknanya adalah pekerjaan yang telah dilakukan, prefiks {mapa-} berfungsi sebagai pembentuk verba adapula maknanya adalah makna kausatif yakni membuat jadi, prefiks {napa-} berfungsi  untuk membentuk verba transitif dan maknanya ialah menyatakan ‘telah’, prefiks {mag-} berfungsi sebagai pembentuk verba pasif dan maknanya adalah menyatakan makna tindakan. Berbeda dengan sufiks {i-} yang berfungsi sebagai pembentuk verba pasif dan bermakna menyatakan perintah melakukan, sufiks {mi-} berfungsi membentuk verba pasif dan bermakna penunjuk arah, sufiks {ni-} berfungsi sebagai pembentuk verba yang berdistribusi dengan bentuk dasar adverbia dan maknanya menyatakan penunjuk arah. Adapun imbuhan gabungan {pa-,-ki} berfungsi sebagai pembentuk verba berdistribusi dan maknanya yakni menyatakan melakukan, {pa-,-i} berfungsi sebagai pembentuk verba bentuk pasif dan maknanya dijadikan seperti, {pa-,-seng} berfungsi pembentuk verba bentuk pasif dan maknanya menyatakan perbuatan.  

Penerapan Akutansi Zakat pada Badan Amil Zakat (Studi pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan)

Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan telah menerapkan akuntansi zakat dan diterapkan secara konsisten karena akuntansi zakat ini digunakan untuk mendata keluar masuknya uang yang terjadi dalam kegiatan Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan. Cara penerapan akuntansi yang digunakan pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan adalah sesuai dengan pelatihan-pelatihan tentang akuntansi zakat yang telah diikuti para pegawai yang berkepentingan. Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan akuntansi zakat secara sederhana dimana setiap item-itemnya tidak diklasifikasikan secara terperinci berbeda dengan akuntansi zakat yang berdasarkan PSAK No.109. Dampak akuntansi zakat itu sendiri adalah untuk membantu proses pelaporan, sehingga laporan yang dibuat dapat dilihat secara transparan oleh para pengguna informasi zakat tersebut dan pelaporan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan dapat dipercaya oleh masyarakat

SUSTAINABLE ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTIONS IN INDONESIA: AN EXPLORATION OF DEMAND & SUPPLY FACTORS AND THE ROLE OF WAQF

Whereas Indonesia is the largest Muslim country in the world, the growth of Islamic microfinance institutions (MFIs) has being sluggish and far behind their conventional MFIs. Islamic MFIs are struggling to survive amid the fierce competition in the provision of microfinance services, from both the conventional and Islamic institutions. Meanwhile the high unemployment rate in Indonesia calls for searching for ways in which financing can be provided to the jobless and poor. One way to resolve this is to provide MFIs with low cost funds that can be used to finance viable micro-businesses. The aim of this thesis is to examine the demand and supply side factors related to operations and growth of Islamic MFIs. It also investigates the scope of integrating microfinance and waqf to enhance the social mission of providing access financial services and opportunities to the needy and the poor. A survey was conducted to explore the perceptions, understanding and preferences of 581 MFI’s borrowers from four MFIs—two Islamic (BMT and BPRS) and two conventional (BRI and BPR) in Indonesia. A total of 18 MFIs’ managers and two waqf managers/nazirs were interviewed. Secondary data, case-study and a focus group discussion (FGD) were also conducted in order to understand the problems. The results show that while the majority of MFI’s clients indicate preference for Islamic MFIs, in reality their choices of MFI are based on economic/finance (low interest rates and size of loan) and non-economic/non-finance factors (quality of services variables easiness, promptness, nearness, method and loan officers’ profile). While the MFIs clients prefer Islamic MFI compared to conventional, in the end, the practical and economic reasons became dominant factors in their choice of MFI. Therefore, the demand for Islamic microfinance can be enhanced if the level of their economic and non-economic factors can be brought to the levels of conventional MFIs. The research reveals that there is still a gap between needs and knowledge of Sharia’h financial products and services. When the practice of murabahah product is considered, there appears to be no difference in substance between conventional and Islamic MFIs. In order to understand the operational structure of each type of MFI, their performance was assessed by using the balanced scorecard (BSC) with four perspectives. A balanced non-financial and financial performance is extremely important to create sustainability for microfinance institutions. The relationships between the different components of BSC indicate strong significant correlations between the internal process and customer’s perspectives. There are also significant correlation between customer’s perspectives and learning-and-growth and slightly significant correlation between learning-and-growth and financial performance. Overall scores of the Balanced Scorecard from the four perspectives for MFIs cemented BRI as the best performer, BPRS in the second place, followed by BPR and BMT in the third and fourth place respectively. The advantage of BRI is partly due to robust government support which makes it difficult for other smaller MFIs to compete. In contrast, BMT showed a weak institutional structure in terms of internal processes, learning-and-growth and customer satisfaction. It seems that BMT is not managed well according to BSC’s key performance indicators. This thesis also proposes to add one more perspective i.e, Social Perspective, for ‘The BSC based Islamic MFIs’ Model’ to help waqf institutions to appraise and choose a MFI in a more balanced and comprehensive way. Social perspective comprises the social mission of Islamic MFIs which can be reflected in providing qard hassan and giving more opportunities to the needy, jobless and the poor to start their own micro business. Indicators of the social perspectives can be the amount of funds contributed for qard hassan, how many needy clients are being served, and how many months a MFI permits clients to use the qard hassan loan. Islamic MFIs such as BPRS and BMT are expected by Muslims to perform more social functions than others. Therefore, one way to implement the social mission is to incorporate qard hassan in BPRS and BMT’s operations to help the poor and jobless with the low cost loans to start their viable micro-businesses