ANALISIS DUGAAN PRAKTEK DISKRIMINASI YANG DILAKUKAN PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK DAN PT TELEKOMUNIKASI SELULER TERHADAP NETFLIX TERKAIT PENYEDIAAN LAYANAN AKSES INTERNET PROVIDER (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NO. 08/KPPU-I/2020)

ABSTRAK (Nadya Muthia Wulandari, 2020112043, Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, 131 hlm, 2023) Tesis ini membahas terkait analisis dugaan praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT Telkom dan PT Telkomsel terhadap Netflix. Dugaan tersebut muncul dengan dilakukannya pemblokiran layanan akses internet terhadap Netflix oleh Telkom dan Telkomsel pada tanggal 27 Januari 2016 (Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020). Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif-analitis, melalui penelitian ini, Penulis memberikan analisis dugaan praktik anti persaingan usaha ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum persaingan usaha, khususnya Praktik Diskriminasi sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan analisis penggunaan prinsip Net Neutrality pada Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020 tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Telkom dan PT Telkomsel terbukti melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu yaitu Netflix dengan melakukan pemblokiran terhadap Netflix tapi tidak terhadap layanan SVOD lainnya, namun tindakan tersebut tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di Indonesia, prinsip Net Neutrality dapat diimplementasikan dalam praktik usaha agar ada keseimbangan antara Internet Service Provider/ISP dan kepentingan penyedia layanan Over the Top/OTT. Disarankan bagi Penyelenggara SVOD, OTT dan ISP untuk mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia dalam menjalankan bisnis dan bagi regulator agar dapat menyusun aturan yang lebih khusus terkait penyelenggaraan usaha di bidang digital yang tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Kata Kunci : Net Neutrality, Praktik anti persaingan usaha, Praktik Diskriminasi, OTT, ISP, SOVD

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Kentang di Kelompok Tani Mitra Sawargi Desa Barusari Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel-variabel input produksi yang berpengaruh pada produksi kentang di Kelompok Tani Mitra Sawargi di Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan pengedaran kuesioner kepada 25 orang petani. Desain penelitian ini adalah kuantitatif. Analisis data menggunakan fungsi produksi Cobb Douglass. Hasil olah data menunjukan bahwa variabelvariabelinput produksi yang berpengaruh signifikan terhadap produksi kentang di Kelompok Tani Mitra Sawargi adalah luas lahan, bibit, pupuk kimia dan pupuk organik. Sedangkan variabel pestisida dan tenaga kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi kentang di Kelompok Tani Mitra Sawargi

Perancangan Perbaikan Positioning Havanyawears Berdasarkan Perceptual Mapping dengan Metode Multidimensional Scaling (MDS) dan SWOT Analysis

Havanyawears merupakan salah satu Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berfokus di bidang fashion hijab yang berdiri sejak tahun 2019. Havanyawears menawarkan berbagai produk seperti hijab, atasan, bawahan, terusan dan aksesoris untuk wanita muslim Indonesia. Dalam beberapa waktu belakangan ini penjualan Havanyawears sedang mengalami beberapa permasalahan, yaitu pendapatan yang mengalami fluktuasi karena tidak terpenuhinya target penjualan yang sudah ditetapkan pada beberapa waktu. Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan observasi terkait akar pemarsalahan yang dialami Havanyawears ke dalam beberapa aspek, salah satu aspek yang mempengaruhi permasalahan pada Havanyawears yaitu diferensiasi yang rendah pada Havanyawears serta kurang mengkomunkasikan keunggulan yang dimiliki sehingga persepsi konsumen terhadap Havanyawears masih lemah. Berdasarkan permasalahan tersebut, pada Tugas Akhir ini memiliki tujuan untuk merancang strategi positioning pada brand Havanyawears agar memperkuat daya saing dalam menghadapi persaingan dengan menggunakan metode Multidimensional Scaling (MDS). Metode Multidimensional Scaling (MDS) merupakan suatu metode yang digunakan untuk memposisikan suatu objek dengan objek lainnya berdasarkan persepsi konsumen yang secara visual digambarkan dalam perceptual mapping untuk mengetahui posisi masing-masing brand dan kondisi persaingan yang terjadi. Pada Tugas Akhir ini data input yang digunakan untuk pengolahan data yaitu sampel data dengan jumlah 200 pengguna brand fashion hijab. Selanjutnya data input tersebut digunakan untuk pengolahan data Multidimensional Scaling (MDS) yang menghasilkan perceptual mapping. Berdasarkan hasil perceptual mapping diperoleh nilai R-Square sebesar 0.99347 dan nilai Stress sebesar 0.08209, dimana hasil Multidimensional Scaling (MDS) yang digunakan dapat dikatakan layak dan dapat diterima. Selain itu, kondisi persaingan yang diperoleh perceptual mapping didapatkan tiga wilayah persaingan, dimana brand fashion hijab yang berada dalam satu wilayah yang sama dapat dikatakan memiliki karakteristik yang hampir sama serta terdapat persaingan antara satu brand dengan brand lainnya yang berada di wilayah tersebut. Selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap atribut-atribut yang menjadi dasar persaingan atau atribut-atribut yang akan ditonjolkan Havanyawears guna sebagai atribut perbaikan dalam merancang strategi positioning Havanyawears yaitu berdasarkan persaingan dengan wilayah A terdapat atribut pelayanan yang baik dan variasi saluran pembelian produk, berdasarkan persaingan dengan wilayah B terdapat atribut variasi warna produk dan variasi bahan produk, dan pada persaingan dengan wilayah C terdapat atribut harga produk dan promosi produk. Setelah diidentifikasi atribut-atribut yang menjadi dasar persaingan Havanyawears dengan pesaing aktual dan potensialnya, selanjutnya dilakukan identifikasi Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat (SWOT) pada setiap atribut yang menjadi dasar rancangan strategi positioning Havanyawears dengan melihat aspek-aspek penting dari internal dan eksternal serta peluang dan ancaman pada Havanyawears. Untuk dapat mengimplementasikan hasil rancangan strategi positioning Havanyawears diberikan perancangan sistem terintegrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan atau mengantisipasi hal –hal yang diperlukan oleh stakeholder dalam mengimplementasikan hasil rancangan yang direkomendasikan

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI KENTANG DI KELOMPOK TANI MITRA SAWARGI DESA BARUSARI KECAMATAN PASIRWANGI KABUPATEN GARUT

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel-variabel input produksi yang berpengaruh pada produksi kentang di Kelompok Tani Mitra Sawargi di Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan pengedaran kuesioner kepada 25 orang petani. Desain penelitian ini adalah kuantitatif. Analisis data menggunakan fungsi produksi Cobb Douglass. Hasil olah data menunjukan bahwa variabelvariabelinput produksi yang berpengaruh signifikan terhadap produksi kentang di Kelompok Tani Mitra Sawargi adalah luas lahan, bibit, pupuk kimia dan pupuk organik. Sedangkan variabel pestisida dan tenaga kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi kentang di Kelompok Tani Mitra Sawargi.Kata kunci: Fungsi Produksi Cobb Douglas, Kentang, Kabupaten Garut

KONSEP HUKUM PENGELOLAAN TAMBANG BATUBARA BERKELANJUTAN BERDASARKAN PENDEKATAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DI PROVINSI BENGKULU

ABSTRAK Pengelolaan tambang batubara di wilayah hulu DAS Bengkulu (Kabupaten Bengkulu Tengah) telah menyebabkan terjadinya alih fungsi hutan, lahan kritis, terjadinya pendangkalan dan penyempitan DAS Bengkulu, buruknya kualitas air, serta potensi terjadinya banjir di wilayah hilir DAS Bengkulu (Kota Bengkulu) pada musim hujan. Kegiatan pengambilan batubara dilakukan secara terbuka (open pit mining) merambah masuk pada kawasan hutan yang dilindungi  dan kawasan yang belum berstatus Clear and Clean (CnC) serta mengabaikan aspek perlindungan DAS Bengkulu sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) kerusakan DAS Bengkulu semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kegiatan pengambilan batubara secara terbuka pada wilayah hulu DAS Bengkulu dan pada kawasan Hutan Lindung Rindu Hati yang sudah diubah statusnya menjadi Hutan Produksi Tetap. Kondisi ini juga disebabkan tidak sinkronnya beberapa peraturan perundang-undangan terkait, dan implementasi otonomi daerah yang menekankan pada peningkatan PAD dan mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan; (2) konsep hukum pengelolaan tambang batubara berkelanjutan berdasarkan pendekatan DAS Bengkulu harus dibangun  melalui  Rencana Pengelolaan DAS Bengkulu, yang menetapkan zona hulu dan tengah DAS Bengkulu dengan sistem pertambangan tertutup (underground mining), sementara  sistem pertambangan terbuka secara ketat dapat dilakukan di zona hilir DAS Bengkulu. Kata Kunci: Konsep Hukum; Pengelolaan; Tambang Batubara; Pendekatan DAS. ABSTRACTCoal mining activities in upstream of Bengkulu River Basin (Central Bengkulu Regency) have resulted in the conversion of forests, critical lands, the occurrence of silting and narrowing of Bengkulu River Basin, poor water quality, and the potential for flooding in downstream areas of Bengkulu River Basin (Bengkulu City) during the rainy season. Coal mining activities are openly exploited in protected forest areas and areas that are not Clear and Clean (CnC) areas status and ignore the protection aspects of the Bengkulu River Basin as a buffer zone for life support systems. This is a normative legal research. The results show: (1) Bengkulu River Basin damage is increasing along with the increasing of coal exploiting activity in upstream of Bengkulu River Basin and in Protected Forest Area of Rindu Hati that has been changed its status to Permanent Production Forest. This condition is also due to diss-synchronization of some related legislations, including the implementation of local autonomy that is more oriented towards increasing of local original income and neglecting aspects of environmental sustainability; (2) the legal concept for sustainable coal mining management based on the Bengkulu River Basin Approach, which establishes the upstream zone of Bengkulu River Basin with underground mining system, while a tightly open pit mining system can be conducted in the middle and downstream zone of Bengkulu River Basin. Keywords: Legal Concept; Management; Coal Mining; Watershed Approach

Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Reguler Periode 101 Tahun Akademik 2022/2023 Padukuhan Pulebener

Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan oleh mahasiswa UAD adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat dari berbagai bidang yaitu keagamaan, keilmuan, kesenian dan olahraga serta tematik/non tematik. Kegiatan KKN Reguler Periode 101 dari Divisi XXIV.D.2 dilakukan di salah satu dusun yang ada di Kalurahan Giring yaitu Dusun Pulebener. Letak Kalurahan Giring berada di ujung selatan Kapanewon Paliyan. Kalurahan Giring terdiri dari 37 Rukun Tetangga (RT). Secara umum Kalurahan Giring termasuk kedalam Kapanewon Paliyan Gunung Kidul. Diterjunkan pada hari Rabu, 1 Februari 2023 sampai dengan Sabtu, 4 Maret 2023. Masyarakat Padukuhan Pulebener paling banyak menekuni sektor pertanian sehingga rata-rata masyarakat Pulebener bekerja di sektor tersebut. Secara keseluruhan program yang tertulis pada bab 1-4 dapat disimpulkan bahwa program KKN Universitas Ahmad Dahlan Unit XXIV.D.2 terdiri dari program tematik dan individu

ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH TERHADAP PERATURAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN (STUDI EMPIRIS PADA BENDAHARAWAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT)

Dengan disahkannya Undang-Undang PPh No 36 Tahun 2008, tak pelak lagi merubah perlakuan PPh baik pada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Namun tidak semua Wajib Pajak mengetahui dan memahami perubahan UU PPh ini. Bahkan bendaharawan pemerintah, selaku pemungut dan pemotong pajak pun belum tentu memahami sepenuhnya ketentuan perpajakan. Padahal selaku pemungut/pemotong pajak bendaharawan diharapkan paham terhadap ketentuan-ketentuan pajak penghasilan yang dipungut/dipotongnya. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang harus dipecahkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemahaman bendaharawan pemerintah terhadap peraturan pelaksanaan pajak penghasilan.Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memilih judul penelitian : “ Analisis Tingkat Pemahaman Bendaharawan Pemerintah Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan” (Studi Empiris Pada Bendaharawan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

TINJAUAN IMPLEMENTASI PERMENKES NO.66 TAHUN 2016 PADA BAGIAN FILING RAWAT JALAN DI UPTD RSUD KOTA SALATIGA

TINJAUAN IMPLEMENTASI PERMENKES NO.66 TAHUN 2016 PADA BAGIAN FILING RAWAT JALAN DI UPTD RSUD KOTA SALATIGAJurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes SemarangJl. Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik1.Muthia Wulandari; 2. Kasimin,S.H, M.KesINTISARIKeselamatan dan kesehatan kerja petugas rekam medis merupakan sistem untuk menciptakan tempat kerja yang nyaman dan aman bagi petugas rekam medis saat melaksanakan pekerjaannya. Penelitian ini dilakukan di UPTD RSUD Kota Salatiga dengan tujuan untuk mengetahui keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan faktor keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan kerja, faktor manusia dan faktor lingkungan kerja pada petugas filing rawat jalan.Jenis penelitian ini studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini adalah petugas filing rawat jalan di Instalasi Rekam Medis di UPTD RSUD Kota Salatiga. Objek penelitiannya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Teknik pengambilan data dengan cara wawancara dan observasi.Hasil dari penelitian ini pada faktor keselamatan dan kesehatan kerja petugas filing rawat jalan kurang baik karena tidak menggunakan APD saat bekerja. Pada faktor kecelakaan kerja petugas filing sering mengeluhkan pegal-pegal pada kaki dan lutut. Pada faktor manusia perlu diadakan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan tindakan pada petugas filing. Pada faktor lingkungan kerja perlu penambahan APD agar petugas rekam medis tidak mengalami stress kerja. Untuk mewujudkan tingginya tingkat keselamatan dan kesehatan kerja, penulis menyarankan agar pihak manajemen rumah sakit memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap petugas filing akan pentingnya APD saat bekerja dan menyediakan fasilitas trolli distribusi agar bisa memudahkan pekerjaan petugas filing.Kata kunci : : Faktor Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Faktor Kecelakaan Kerja, Faktor Manusia Dan Faktor Lingkungan KerjaKeterangan : 1. Mahasiswa Rekam Medis dan Informasi Kesehatan ; 2. Dosen Pembimbing Karya Tulis Ilmia

Kebijakan Non Penal Di Bidang Ekonomi Dan Sosial Budaya Yang Dilakukan Oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (Fkpt) Provinsi Jawa Tengah Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Tindak Pidana Terorisme secara khusus sudah diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, namun masih banyak akar permasalahan lain di luar kebijakan dalam undang-undang seperti masalah ekonomi dan sosial budaya yang menjadi pemicu tindak pidana terorisme.Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui pendekatan di bidang Ekonomi dan Sosial Budaya. Wilayah studi yang penulis kaji ialah wilayah Jawa Tengah melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan tujuan permasalahan pada penelitian ini dapat dijawab dengan menekankan pada ilmu hukum, peraturan Perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.Penelitian ini memberikan pemahaman terhadap pembaca mengenai kebijakan non penal di bidang ekonomi dan sosial budaya, dan harmonisasi kebijakan penal dengan kebijakan non penal dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme untuk dijadikan ide bagi pembuatan peraturan Perundang-undangan dalam upaya penyempurnaan peraturan Perundang-undangan mengenai tindak pidana terorisme

ANALYSIS OF MERGER OF PERUM PPD INTO PERUM DAMRI BASED ON REGULATIONS IN INDONESIA

In Indonesia, SOE has a strategic role as a pioneer for business activities that cannot yet be carried out by the private sector, providing public benefits in the form of providing adequate goods and/or services to meet the needs of many people and actively providing assistance and guidance to the community. However, the challenges faced by SOEs are that there are too many SOEs, some SOEs have poor financial, operational and governance performance, and the roles and functions of SOEs themselves are still not efficient in supporting the national economy. Therefore, restructuring SOE has been carried out in an effort to streamline the number of SOEs in Indonesia, one of which is through a Merger. There are two road transport SOEs that currently play a role in the development and operation of national road transportation and have equivalent core businesses, namely Perum DAMRI and Perum PPD. Perum DAMRI and Perum PPD were both affected by the Covid-19 Pandemic so that both their financial and operational performance deteriorated. The Ministry of SOEs together with the Ministry of Finance initiated the merger of the two companies as a strategic effort to nourish the two companies. This study aims to analyze the legal aspects of the Merger of Perum PPD into Perum DAMRI. This research seeks to answer the following questions: what is the legal process for the merger of Perum DAMRI and Perum PPD based on regulations in force in Indonesia. The research method used is normative juridical. This study concludes that the merger of Perum with Perum has not been regulated directly in the existing laws and regulations in Indonesia. The merger of Perum PPD into Perum DAMRI currently still refers to regulations regarding the merger of SOE Companies. Several regulations related to the Merger of Public Corporations in Indonesia, especially regarding the Merger of Perum PPD into Perum DAMRI, including Law No. 19 of 2003 on SOE, GR No. 43 of 2005 concerning Mergers, Consolidations, Acquisitions, Changes in Legal Entity Forms of State-Owned Enterprises, Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Law No. 13 of 2003 concerning Manpower as amended by Perppu No. 2/2022, Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation as amended by Perppu No. 2/2022, and Government Regulation No. 30 of 2021 concerning Implementation of the Road Traffic and Transportation Sector