PEMENUHAN HAK SIPIL UNTUK MENDAPATKAN RUMAH TINGGAL MELALUI PEMBATASAN PEMILIKAN DANATAU PENGUASAAN HAK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL BAGI INDIVIDU DI INDONESIA

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan rumah tinggal yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekosongan peraturan hukum mengenai pembatasan penguasaan hak atas tanah untuk rumah tinggal bagi individu menyebabkan seseorang dapat secara bebas dan tanpa batas membeli rumah tinggal. Pergeseran kebutuhan pembelian rumah tinggal menjadi komoditas investasi semakin tidak melindungi hak seluruh warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang untuk mengisi kekosongan peraturan hukum yang ada di Indonesia karena secara yuridis obyek penelitian belum didapatkan pengaturan secara konkrit. Pembatasan pemilikan dan/atau penguasaan hak atas tanah untuk rumah tinggal bagi individu secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Namun kedua regulasi tersebut belum memberikan ketentuan secara tegas mengenai pembatasan pemilikan dan/atau penguasaan hak atas tanah untuk rumah tinggal bagi individu. Permasalahan yang dihadapi masing-masing individu (terutama masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah) untuk mendapat rumah tinggal yang layak tentu merupakan tanggung jawab pemerintah. Keadaan tersebut disesuaikan dengan amanat konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Jawaban atas permasalahan yang akan ditulis oleh Peneliti dengan pendekatan kajian teori Negara Kesejahteraan (welfare state), teori keadilan bermartabat yang dikemukan oleh John Rawls, dan teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja

Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law

The need for employment in Indonesia continues to increase every year, so there is naturally a concern that there will be conditions where the need for employment is more than the available employment opportunities. Therefore, several actions have been taken by the executive and legislature to anticipate these conditions, one of which is by facilitating the establishment of a limited liability company which previously had to be established by 2 (two) or more people to only 1 (one) person with certain conditions regulated in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. In practice, there are many internal disputes related to conflicts of interest in a limited liability company established by 2 (two) or more people, even though when it is founded by 2 (two) or more people, supervision of the management of a limited liability company will certainly be better than that of a limited liability company established. by 1 (one) person. This study discusses the potential for a conflict of interest in a limited liability company established by 1 (one) person who also serves as the only member of the Director in the company.Keywords: Limited Liability Company, Conflict of Interest, Job Creation.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KECERDASAN BUATAN ATAU ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SUBJEK HUKUM PADA HUKUM POSITIF INDONESIA

Indonesia need policies and regulations which can adapt with current technological development especially Artificial Intelligence.  The more sophisticated, Artificial Intelligence capability and continuously development over time, Artificial Intelligence cannot be acknowlegde as a legal object but Artificial Intelligence can be acknowledge as a legal subject, so the big challenge for government is prepare policies and regulations for Artificial Intelligence which will become a part of social life on Indonesia Positivisme Law for achieve people’s welfare and prosperity in the development of the state from suggestion, consideration and knowledge which can be conveyed to law enforcers especially on Artificial Intelligence. This research uses normative law juridical research methods. The legal position of Artificial Intelligence can be applied to the special laws of Artificial Intelligence as a legal subject, which is same as corporation. In order to have clearer legal certainty regarding the responsibility for legal acts commited by Artificial Intelligence, the identity of Artificial Intelligence can be made of an authentic deed

PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA PEREMPUAN DI INDONESIA DAN SINGAPURA

The writing and preparation of this article was carried out with the aim of discussing and implementing legislation for women workers in Indonesia and Singapore in terms of rights for women workers as well as negotiations for companies that do not give rights to women workers. Then with this thesis it is expected to be able to provide additional material and insight about the law in work agreements for students and women workers. This type of research is normative legal research through secondary data collection and primary data. Secondary data collection agreed upon data collection through literature study / literature review. Then researchers use qualitative data analysis methods through data collection from personal or official documents, writing the source of this information can draw conclusions from the research conducted. The results of this study indicate that there are similarities and differences in the implementation of the protection of the rights of women workers in Indonesia and Singapore, but both countries highly respect the rights of women workers in their respective countries

CERTAINTY REGARDING LEGAL CHOICES BETWEEN RELIGIOUS COURTS AND DISTRICT COURTS REGARDING APPLICATIONS FOR DETERMINING HEIRS

In accordance with the research title listed above, Indonesia has three legal systems that regulate inheritance, namely; Islamic inheritance law which is based on and uses the holy book Al-Quran as its source, western civil inheritance law which originates from Burgerlijk Wetboek (hereinafter referred to as the Civil Code), and finally customary inheritance law based on the customs of the community itself, this cannot be separated from from the role of each court that handles it. Therefore, the author needs to conduct research on the certainty of legal choices between religious courts and district courts regarding applications for determining heirs. The aim of the research is to analyze the role of the district court and religious court in the application for determining heirs, after that this study will also analyze how legal certainty is provided regarding the legal choice between the district court and the religious court. The results obtained from this research are that the implementation of Law no. 50 of 2009 regarding every application for determining Islamic heirs must be handled and under the authority of a religious court, in fact this does not mean that the district court is of the opinion that it no longer has the right and authority to adjudicate applications for inheritance, this is because the authority possessed by the district court still has power. law in an effort to adjudicate applications for determining inheritance for Muslims. However, what needs to be underlined is that the difference between religious courts is that when it comes to resolving inheritance cases, religious courts are guided by the complications of Islamic law, while district courts are based on the Civil Code, namely western law. Keywords:District Court, Religious Court, Inheritance, Petition, Determinatio

PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DI MADRASAH TSANAWIYAH TARBIYAH ISLAMIYAH KOTA JAMBI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah Kota Jambi. Hal ini dilatarbelakangi masalah yang penulis temukan di Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah Kota Jambi adalah: pertama, ketika terjadi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) ternyata guru mata pelajaran tersebut mendapat kesulitan dalam tahapan mengamati, dimana guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam belum mampu membuat siswa fokus pada gambar atau teks karena siswa malah asik bercanda dengan teman sebangku. Kedua, dalam tahapan menanya, penulis menemukan bahwa guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam lebih aktif bertanya dibandingkan siswanya. Prosedur penelitian dimulai dengan penentuan sampel akan digunakan pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Lokasi penelitian ini adalah di Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah Kota Jambi. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru Sejarah Kebudayaan Islam dan siswa kelas VIII B. Pengumpulan Data dilakukan dengan metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis domain, analisis taksonomi dan analisis komponensial. Kesimpulan penelitian ini bahwa pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah Kota Jambidi guru sudah menjabarkan kurikulum. Pada pelaksanaanya tidak sepenuh sesuai perencanaan karena banyak aspek yang menjadi permasalahan seperti siswa bertanya yang sedikit, kemampuan bernalar yang rendah, kemampuan mengasosiasi yang keterbatasan media dan waktu.Kendala pembelajaran Sejarah Kebudayaan Iislam di Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah Kota Jambi adalah pemilihan metode yang kurang tepat berbasis teacher centered,media dan buku yang masih terbatas dan disiplin siswa masing rendah dalam belajar.Upaya guru guna meningkatkan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah Kota Jambi adalah melalui pelatihan dan musyawarah guru mata pelajaran untuk menambah wawasan mengajar guru

KEKUATAN HUKUM ACTA VAN DADING SEBAGAI HASIL KESEPAKATAN MEDIASI DALAM GUGATAN PERDATA

Mediation has been regulated in Paragraph 1 Article 1 PERMA no. 1 2016, which is related to the practice of judicial mediation. "Mediation is a way of resolving disputes through the negotiation process to reach an agreement between the parties with the involvement of an intermediary," said the article. The problem in this article is important because the parties can make a peace agreement before the judge who handles the case. In addition, it can be done outside the court which has become known as legal practice. Courts are a matter of peace. This study uses a normative legal approach. The results of the author's research show that the legality of the law that is decided by the judge in court and consensus causes the parties to try to resolve their disputes and must be forced to consider the peace case approved by the judge to be law and have legal force. Be irrefutable. If the settlement of a dispute outside the court is decided by a judge during the trial and arranged in a peaceful case, both parties are legally obliged to follow their decision. A peace dispute that has not been resolved by a judge's decision is poor law enforcement and one of the parties can continue to file lawsuits. Regarding the settlement mechanism between the parties or the mediator in the district court, the judge hears the peace agreement case and the judge strengthens the peace agreement with a peace agreement.   Keywords: Legality, Lawsuit, Plea, Determination, Result of Mediation

Penguatan Hukum Merek dalam Perjanjian Lisensi Guna Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat di Indonesia

The issue of licensing agreements to improve the standard of living of people in Indonesia is very interesting to be studied in depth via intellectual discussions. Various problems should be taken as lessons for Indonesian people, for example: registration of the Toraja coffee trademark by the American businessmen, sambal uleg from Central Java and Gayo coffee by the Dutch and the song Sayang Sayange from Maluku and the legend of Garlic and Onion by Malaysia. The purpose of writing this article is to provide an explanation of the necessity to strengthen understanding of trademark law in the license agreement as an effort to improve the economic level of the Indonesian people. The problems focus on the government actions against the violations of Intellectual Property Rights (IPR) and as well as the roles of the government and society to improve the economic level of society through strengthening trademark law in license agreements. The research was conducted by using a normative legal research. The result of the research described in this article is that the economic level of the community can be increased by conducting a franchise business, providing opportunities for the franchisor to exploit economic rights in order to multiply and get the maximum profit at a low cost because it is borne by the franchisee.Keywords: Trademark, License Agreement, Economic Strat

Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Penggunaan Aplikasi Perdagangan Elektronik di Era Revolusi Industri 4.0

Perkembangan teknologi di era industri 4.0 begitu pesat dan mempengaruhi kebiasaan masyarakat. Perubahan yang paling jelas terlihat adalah semakin banyaknya pelaku usaha yang memanfaatkan aplikasi perdagangan elektronik untuk menjalankan kegiatan usahanya, hal itu juga diikuti dengan minat konsumen yang semakin banyak bertransaksi dengan aplikasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat pada penggunaan aplikasi perdagangan elektronik saat ini, mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat lahir sebelum revolusi industri 4.0 terjadi. Melalui penelitian hukum normatif diketahui bahwa terdapat beberapa tindakan yang dilarang dan berpotensi terjadi dalam aplikasi perdagangan elektronik seperti oligopoli, penetapan harga, pemboikotan, oligopsoni dan perjanjian tertutup.Perkembangan teknologi di era industri 4.0 begitu pesat dan mempengaruhi kebiasaan masyarakat. Perubahan yang paling jelas terlihat adalah semakin banyaknya pelaku usaha yang memanfaatkan aplikasi perdagangan elektronik untuk menjalankan kegiatan usahanya, hal itu juga diikuti dengan minat konsumen yang semakin banyak bertransaksi dengan aplikasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat pada penggunaan aplikasi perdagangan elektronik saat ini, mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat lahir sebelum revolusi industri 4.0 terjadi. Melalui penelitian hukum normatif diketahui bahwa terdapat beberapa tindakan yang dilarang dan berpotensi terjadi dalam aplikasi perdagangan elektronik seperti oligopoli, penetapan harga, pemboikotan, oligopsoni dan perjanjian tertutup

Studi Pengaruh Strategi Pemesinan terhadap Kekasaran Permukaan pada Proses Pocketing Material ST 42

Untuk membuat cetakan untuk pembentukan plastik pada umumnya diperlukan proses tambahan seperti proses gerinda halus, honing, atau lapping. Proses tambahan ini tentunya akan menambah panjang waktu proses dan juga meningkatkan biaya proses pembuatan. Untuk dapat meminimalkan proses tambahan yang harus dilakukan tanpa menyebabkan waktu proses milling bertambah lama, diperlukan studi pendahuluan untuk mengetahui pengaruh strategi pemesinan khususnya tipe pemotongan terhadap kekasaran permukaan hasil proses pemesinan milling. Pada penelitian ini sepuluh macam tipe pemotongan yaitu tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe Spiral, tipe One Direction, tipe Connect,tipe Constant Load, tipe Follow Hardwalls, tipe Spiral Maintain Cut dan tipe Spiral Maintain Cut direction diteliti pengaruhnya terhadap kekasaran permukaan pada saat digunakan dalam melakukan proses pocketing material ST 42. Dari hasil percobaan dan pengujian data percobaan didapatkan informasi bahwa tidak ada pengaruh tipe pemotongan terhadap kekasaran permukaan hasil proses pocketing ST 42