Pentingnya Evaluasi Pendidikan Islam dalam Sebuah Lembaga Pendidikan

Banyaknya lembaga pendidikan baru yang menawarkan fasilitas lengkap membuat lembaga pendidikan lain kurang diminati. Melihat fenomena yang terjadi, sudah seharusnya lembaga pendidikan melakukan evaluasi pendidikan di lembaganya. Evaluasi pendidikan memegang peranan penting bagi kemajuan lembaga karena evaluasi merupakan komponen yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari semua proses lainnya. Evaluasi pendidikan memberikan manfaat yang baik bagi siswa/peserta pendidikan, guru dan manajemen.. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam artikel ini adalah dengan mengutip karya ilmiah dari berbagai sumber data, baik artikel, jurnal maupun buku yang berhubungan dengan judul artikel penulis. Kesimpulan dari artikel ini adalah evaluasi pendidikan Islam memiliki fungsi untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam. Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan tolok ukur tingkat keberhasilan proses pendidikan. Dengan demikian, hal ini dapat memberikan makna bagi peserta didik untuk memperbaiki atau meningkatkan proses pendidikan yang dilakukannya, dan bagi lembaga pendidikan dapat dijadikan sebagai cerminan mutu pendidikan yang diselenggarakannya

The Importance of Establishing Functional Position of Corporate Supervisor at the Ministry of Law and Human Rights

The establishment of Functional Position of Corporate Supervisor is one of the priority working programs to be realized at the Directorate General of Legal Administrative Affairs. This is important, not only to implement the government programs, namely simplifying the bureaucracy, but also to optimize the performance of the Ministry of Law and Human Rights. The question is why it is important to establish the Functional Position of Corporate Supervisor at the Ministry of Law and Human Rights. The research method used is normative and empirical legal research with descriptive research characteristics and a qualitative analysis approach. The results showed that the importance of the Functional Position of Corporate Supervisor at the Ministry of Law and Human Rights is based on the mandate of Presidential Regulation Number 13 Year 2018 and Article 138 to Article 141 of Law Number 40 Year 2007, as well as changes in the institutional structure of the Directorate of Civil Affairs. In order for the mandate of Presidential Regulation Number 13 Year 2018 and Article 138 to Article 141 of Law Number 40 Year 2007 to be realized, the Ministry of Law and Human Rights needs to immediately establish the Functional Position of Corporate Supervisor, and also immediately change the organizational structure of the Directorate of Civil Affairs.

Kajian Yuridis terhadap Undang-undang No.19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004

Lahirnya Perpu No 1 tahun 2004 yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 menimbulkan berbagai penolakan oleh kalangan masyarakat di berbagai daerah penambangan dan pada tingkat nasional. Pada tingkat nasional penolakan dilakukan oleh Koalisi berbagai Organisasi non pemerintah yang tergabung dalam Tim Advokasi Penyelamatan Hutan Lindung dengan melakukan permohonan pembatalan Undang-Undang 19/2004 melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dengan alasan apabila Perpu tersebut tetap di jalankan, akan menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat di sekitar penambangan. Tujuan tulisan ini untuk membahas: (1) apakah Undang-Undang No.19 tahun 2004 memberikan jaminan secara materil terhadap Perundangan hak warga Negara dalam rangka penghormatan, pemenuhan Hak Asasi Manusia di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup (2) apakah Undang-Undang No. 19 tahun 2004 sejalan dengan reformasi hukum di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta dampak sosial dan ekonomi, (3) Dampak Undang-Undang 19/2004 bagi masyarakat. Metode yang dipergunakan adalah pendekatan normatif, data diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) Penetapan Perpu No. 1/2004 dianggap lemah dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945, (2) Substansi pengaturan tentang perizinan pertambangan kurang tepat diatur dalam produk undang-undang karena sifat izin dan perjanjian itu adalah sementara. (3) Dampak bagi masyarakat akan melenyapkan nilai ekonomi modal ekologi dan lingkungan, serta menimbulkan berbagai konflik yang dialami masyarakat. Perlu dilakukan harmonisasi dengan mendasarkan pada kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif

Pengembangan Pendidik sebagai Sumber Daya Manusia di Sekolah Menengah Atas

Pengembangan Pendidik sebagai Sumber Daya Manusia di SMAN 1 Koto Salak. Pengembangan diberikan  kepada pendidik sebagai sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam mencapai cita-cita lembaga pendidikan atau sekolah. pengembangan dilakukan dengan tujuan agar pendidik sebagai sumber daya manusia memiliki kompetensi yang dapat bersaing ditengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Metode kualitatif menjadi pilihan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menggambarkan, bahwa pengembangan pendidik sebagai sumber daya manusia di SMAN 1 Koto Salak dilakukan dengan beberapa langkah dan menggunakan metode on the job learning dan of the job learning. Selain itu juga, pengembangan pendidik sebagai sumber daya manusia dipengaruhi oleh factor internal yaitu 1) visi dan misi, 2) strategi pencapaian tujuan, 3) sifat dan jenis kegiatan, 4) jenis teknologi yang digunakan dan eksternal yaitu: 1) kebijakan pemerintah, 2) sosio-budaya masyarakat, 3) perkembangan ilmu pengetahuand an teknologi.  Harapannya, pengembangan SDM pendidik ini dapat ditingkatkan secara terus meneru

BUDAYA ORGANISASI DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN PONDOK PESANTREN MODERN

This study aims to describe the organizational culture in building the independence of the Modern Islamic Boarding School Al-Kautsar Muhammadiyah Sarilamak Regency of Fifty Cities. This research uses a phenomenological approach. Data collection techniques used are unstructured interviews, observation, and documentation studies. Then the technique of collecting informants with snowball sampling technique. Furthermore, the data analysis technique used is the Miles and Huberman model, the stages of this model are data reduction, data presentation, and conclusion drawing and data verification. Meanwhile, to test the validity of the data, the researchers used data triangulation techniques. The results of the study show that the organizational culture applied in building the independence of Islamic boarding schools, namely 1) Instilling Islamic values that can increase the independence of students; 2) Applying language days to students; 3) Instilling the values of discipline; 4) Improve work ethic; 5) Forming the entrepreneurial spirit of students; 6) Establish nine business units to build pesantren independence; 7) Establishment of Sharia Microfinance Institutions for community empowerment and pesantren independenc

PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUPERVISI MANAJERIAL DAN AKADEMIK PENGAWAS

This discussion aims to describe the Islamic perspective on the development of supervisory managerial and academic supervisory competencies. This is important because the teachings of Islam have universal concepts and principles related to supervision or supervision and their competencies. Managerial supervision that emphasizes supervision and regulation of all elements in the education unit and academic supervision which is more in the form of assistance and guidance to teachers in improving the effectiveness of the process and learning outcomes, both require a number of competencies that must be developed continuously. Based on the Islamic perspective, then in its application managerial supervision competence must be based on the nature of Allah SWT al-Raqîb which means supervising and other traits in relation to being the regulator or manager of the universe with all its contents. While academic supervision competencies based on Islamic perspectives should prioritize the principle of helping to ease the burden and difficulties faced by others

PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUPERVISI MANAJERIAL DAN AKADEMIK PENGAWAS

This discussion aims to describe the Islamic perspective on the development of supervisory managerial and academic supervisory competencies. This is important because the teachings of Islam have universal concepts and principles related to supervision or supervision and their competencies. Managerial supervision that emphasizes supervision and regulation of all elements in the education unit and academic supervision which is more in the form of assistance and guidance to teachers in improving the effectiveness of the process and learning outcomes, both require a number of competencies that must be developed continuously. Based on the Islamic perspective, then in its application managerial supervision competence must be based on the nature of Allah SWT al-Raqîb which means supervising and other traits in relation to being the regulator or manager of the universe with all its contents. While academic supervision competencies based on Islamic perspectives should prioritize the principle of helping to ease the burden and difficulties faced by others

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI SDIT QURRATA A’YUN BATUSANGKAR

Abstrak: Manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan kapasitas manusia untuk bekerja keras dalam rangka mencapai tujuan yang akan ditetapkan untuk mereka oleh bisnis tertentu, karyawan individu, atau komunitas. SDIT Qurrata A’yun merupakan sekolah vaforit yang ditandai dengan jumlah peserta didik yNg sangat banyak dibandingkan dengan jumlah peserta didik di sekolah-sekolah dasar lain yang terdapat di kabupaten Tanah Datar baik SD negeri maupun SD swasta. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana manajemen sumber daya manusia di SDIT Qurrata A’yun Batusangkar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus, yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau mengambarkan objek penelitian apa adanya sesuai  dengan data yang ditemukan dilapangan. Populasi di dalam penelitian ini adalah kepala sekolah yang langsung dijadikan sampel penelitian teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus. Informan di dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan pengurus yayasan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, kuisioner dan angket. Teknik analisis data menggunakan data kualitatif dimulai dari pengumpulan data, menganalisis data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia di SDIT Qurrata A’yun Batusangkar sudah sangat baik, efektif dan efisien yang dilihat dari tingginya animo masyarakat untuk mempercayakan anaknya sekolah di SDIT Qurrata A’yun Batusangakar.  Abstract: Human resource management is concerned with the capacity of people to work hard in order to achieve the goals that will be set for them by a particular business, individual employee, or community. SDIT Qurrata A'yun is a favorite school which is characterized by a very large number of students compared to the number of students in other elementary schools in Tanah Datar district, both public and private elementary schools. The purpose of this study is to see how human resource management at SDIT Qurrata A'yun Batusangkar is. This study uses a qualitative method of case study type, namely research that describes or describes the object of research as it is in accordance with the data found in the field. The population in this study was the principal who was directly used as a sample for the research sampling technique using the census method. Informants in this study were principals, teachers and foundation administrators. Data collection techniques can be done by interviews, questionnaires and questionnaires. The data analysis technique uses qualitative data starting from collecting data, analyzing data and drawing conclusions. The results of this study indicate that human resource management at SDIT Qurrata A'yun Batusangkar is very good, effective and efficient as seen from the high public interest in entrusting their children to school at SDIT Qurrata A'yun Batusangakar

Optimalisasi Mediasi Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM

Alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui mediasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dibentuk sejak tahun 2010, namun dalam proses penyelesaiannya belum berjalan secara optimal. Menjadi pertanyaan, mengapa mediasi kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM belum optimal? Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM  dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui mediasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris  dengan sifat penelitian deskriptif dan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui mediasi di Kementerian Hukum dan HAM belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih terdapat kendala, dari aspek Kelembagaan, mekanisme, dan Sumber Daya Manusia (mediator) yang harus dilakukan pembenahan. Untuk mengoptimalkan alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di Kemenkumham, maka Kementerian Hukum dan Ham perlu membentuk Jabatan Fungsional Mediator Kekayaan intelektual, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur jenjang karier, angka kredit, instansi Pembina, serta pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (mediator) melalui Pendidikan dan pelatihan mediasi. Serta perlu menyusun mekanisme penyelesaian sengketa KI melalui mediasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM