Kesahan, Kebolehpercayaan dan Keberkesanan Modul Program Maju Diri Ke Atas Motivasi Pencapaian Dikalangan Pelajar Sekolah Menengah Negeri Selangor

Kajian ini bertujuan untuk menguji kesahan, kebolehpercayaan dan keberkesanan modul Program Maju Diri (PMD), yang dibina oleh Jabatan Pendidikan Selangor. Modul Program Maju Diri ini terdiri daripada tiga sub-modul iaitu sub-modul Pendekatan Insan Cemerlang (PIC), sub-modul Pendekatan Cahaya Iman (PCI) dan sub-modul Pendekatan Nilai Diri (PND). Dua reka bentuk kajian telah digunakan iaitu kajian deskriptif dan kajian eksperimen. Kajian deskriptif bertujuan untuk menguji kesahan kandungan modul Program Maju Diri dengan melibatkan tiga pensyarah pakar. Kajian ini juga ingin menentukan nilai pekali kebolehpercayaan modul Program Maju Diri yang melibatkan 220 pelajar tingkatan 1 hingga 5 daripada lapan buah sekolah menengah di negeri Selangor yang dipilih secara rawak. Mereka kemudiannya mengikuti modul tertentu dan seterusnya menjawab soal selidik kebolehpercayaan yang telah dicipta oleh penyelidik. Kajian eksperimen bertujuan menentukan keberkesanan modul Program Maju Diri ke atas motivasi pencapaian dengan menggunakan 80al selidik Ujian Motivasi Pencapaian ciptaan Abu Bakar Nordin (1995). Subjek kajian terdiri daripada 440 pelajar tingkatan 1 hingga 5 daripada lapan buah sekolah menengah yang telah dipilih secara rawak. Mereka kemudiannya dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan eksperimen (220) dan kumpulan kawalan (220). Kumpulan eksperimen telah menerima rawatan menggunakan modul Program Maju Diri sementara kumpulan kawalan tidak menerima apa-apa rawatan. Untuk menguji hipotesis, ujian-t bersandar, ujian-t tidak bersandar dan ujian ANOVA sehala telah digunakan.Keputusan kajian deskriptif menunjukkan bahawa modul Program Maju Diri mempunyai kesahan kandungan yang baik dan mempunyai nilai pekali kebolehpercayaan yang tinggi iaitu untuk sub-modul PIC tingkatan 1 (.92), sub-modul PIC tingkatan 2 (.68), sub-modul PIC tingkatan 3 (.95), sub-modul PIC tingkatan 4 (.86), sub-modul PIC tingkatan 5 (.92), sub-modul PCI tingkatan 1 (.91), sub-modul PCI tingkatan 2 (.95), sub-modul PCI tingkatan 3 (.63), sub-modul PND tingkatan 1 (.97), sub-modul PND tingkatan 2 (.89) dan sub-modul PND tingkatan 3 (.77)

Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum Dikejaksaan

The purpose of this research is to find out the legal process in the application of restorative justice according to the Indonesian Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning the Dismissal of Prosecution Based on Restorative Justice. The research method includes research specifications, namely analytical descriptive, normative juridical approach method, through the library research stage, namely researching and reviewing secondary data obtained through library study data collection techniques, then secondary data is analyzed juridically-qualitatively. The conclusions are as follows: the legal process in the application of restorative justice according to the Indonesian Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning the Dismissal of Prosecution Based on Restorative Justice is considered more capable of realizing substantive justice as desired by the parties (perpetrators, victims and the community) which in this case is more focused on the interests of victims and the obstacles faced by the Prosecutor's Office in Implementing the RI Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Dismissal of Prosecution Based on Restorative Justice, among which are juridically, law enforcers are not given a clear and firm space in using alternative models in the settlement of criminal cases that allow for a balance protection of all parties.Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui proses hukum dalam penerapan keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Metode penelitian mencakup spesifikasi penelitian, yairu deskriptif analitis, metode pendekatan yuridis normatif, melalui tahap penelitian kepustakaan, yaitu meneliti dan mengkaji data sekunder yang didapat melalui tknik pengumpulan data studi kepustakaan, yang selanjutnya data sekunder dianalisis secara yuridis-kualitatif. Kesimpulan kesimpulan sebagai berikut: proses hukum dalam penerapan keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dianggap lebih dapat mewujudkan keadilan substantif sebagaimana diinginkan oleh para pihak (pelaku, korban dan masyarakat) yang dalam hal ini lebih fokus pada kepentingan korban dan Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam Melaksanakan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan  Restoratif,  diantaranya  adalah  Secara  yuridis,  penegak hukum tidak diberikan ruang yang jelas dan tegas dalam menggunakan model alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang memungkinan adanya keseimbangan perlindungan semua pihak

Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System

The punishment policy in the form of chemical castration for perpetrators of sexual crimes is a confusing policy when viewed from the perspective of a double-track system. The application of castration sanctions is contrary to the purpose of action sanctions in the double-track system because it does not aim to restore the perpetrators, but rather to provide a deterrent effect and retaliation. So that the chemical castration policy is wrong because it is not in accordance with following the principle of action sanctions in the double-track system. The research method used is normative juridical using primary and secondary data and then analyzed qualitatively. This study aims to find out about the double-track system and to determine the action of chemical castration in the perspective of the double-track system. The results of this study show, First in the double-track system, the criminal system is known in two ways, namely, through legal sanctions and witnesses of action, legal sanctions are oriented towards revenge for their behavior while action sanctions are oriented towards improving the perpetrators so that they can be accepted back in the community. The two sanctions for castration are not included as witnesses for acts in the double-track system, because the basic idea is to improve the perpetrators, while chemical castration is more directed at retaliation. This research can be a reference for criminal law policymakers so that the legal policy does not get out of the basic idea of criminal law itself. Kebijakan pemidanaan berupa sanksi tindakan kebiri kimia bagi palaku kejahatan seksual menjadi kebijakan yang membingungkan jika dilihat dalam perpektif double track system. Penerapan sanksi tindakan kebiri kimia bertolak belakang dengan tujuan dari sanksi tindakan dalam sistem double track system dikarenakan tidak bertujuan memulihkan pelaku, namun lebih kepada pemberian efek jera dan pembalasan. Sehingga kebijakan kebiri kimia menjadi kebijakan yang keliru karena tidak sesuai dengan prinsip sanksi tindakan dalam sistem double track system. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang double track system dan untuk mengetahui tindakan kebiri kimia dalam per­spektif double track system. Hasil penelitian ini menunjukan, Pertama dalam sistem double track system, sistem pemidanaan dikenal dengan dua jalan yakni melalui sanksi hukum dan saksi tindakan, sanksi hukum berorientasi pada upaya balas dendam terhadap prilakunya sedangkan sanksi tindakan berorientasi pada perbaikan pelaku agar bisa diterima kembali di masyarakat. Kedua saknsi tindakan kebiri tidak terma­suk saksi tindakan dalam double track system, sebab ide dasarnya perbaikan terhadap pelaku sedangkan kebiri kimia lebih mengarah kepada pembalasan. Penelitian ini dapat menjadi referensi pembuat kebijakan hukum pidana agar kebijakan hukum tersebut tidak keluar dari ide dasarnya hukum pidana itu sendiri

UPAYA MEMPERTAHANKAN BASIS EKONOMI OLEH KAUM KAPITALIS DALAM NOVEL KANI KOSEN KARYA KOBAYASHI TAKIJI

Kata Kunci : Novel, Basis Ekonomi, Cultural Studies, Cultural Marxism. Ekonomi dan Budaya merupakan dua unsur penting dalam kehidupan masyarakat. Adanya kebutuhan ekonomi menjadi faktor terjadinya interaksi antar individu dalam masyarakat. Interaksi-interaksi inilah yang melahirkan berbagai macam bentuk budaya. Tahun 1920-an merupakan era industrialisasi Jepang, di mana Jepang mulai menganut sistem ekonomi kapitalis yang menyebabkan terjadi perubahan dalam struktur masyarakat, pada masa ini pula terjadi krisis yang dipengaruhi oleh krisis global. Kaum kapitalis melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kondisi ekonomi mereka. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis meneliti apa saja upaya kaum kapitalis untuk mempertahankan basis ekonomi dalam novel Kani Kosen karya Kobayashi Takiji. Pendekatan Cultural Marxism yang merupakan cabang dari Cultural Studies dipilih  karena dalam sudut Cultural Marxism ekonomi merupakan dasar dari sebuah masyarakat yang membentuk pola pikir masyarakat dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Penelitian ini berfokus pada apa saja tindakan yang dilakukan oleh kaum kapitalis untuk mempertahankan ekonomi yang merupakan basis dari masyarakat. Dalam menganalisis novel ini, penulis juga menggunakan fakta sejarah tentang industrialisasi Jepang pada era 1920-an sebagai data pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam novel Kani Kosen terdapat beberapa kutipan dialog yang menunjukkan praktik-praktik kaum kapitalis untuk mempertahankan basis ekonomi di antaranya adalah, doktrinisasi ideologi dan eksploitasi terhadap kaum buruh serta pemberian sanksi bagi kaum buruh yang melawan. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti novel Kani Kosen, dapat meneliti dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra.  Â

Modeling digital wayang kulit based on traditional wayang kulit characteristics

Threatened with imminent extinction, Wayang Kulit (WK) or shadow play has been designated as a Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity on 7th November 2003 by UNESCO.In an attempt to further preserve and safe guard this unique heritage of WK, this study proposes a model of a digital version of WK (DWK).We believe, by doing so, it could help in preserving the traditional WK since it can be used in other domain (such as education) apart from leisure purposes.The model takes into account the evolution and revolution of the traditional WK. Also, for each WK figure, its characteristics and functions are compared and analysed to determine its dominance in the play.This paper also proposes a feature-characteristic matrix as a part of the component of the DWK’s model

Sikap guru Pendidikan Khas integrasi bermasalah pembelajaran terhadap perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

The purpose of the research is to know how the teachers of special education of learning disability integration react towards the guidance and counseling services. The descriptive survey uses questionnaires of 'Counseling Attitude Scales' which is translated into Malaysian language and the validity and reliability is acknowledged by Awang Mat Ali (1979). The subject of the survey consists of 109 teachers from special education integrated with learning disability department. They are randomly selected from 10 schools in the district of Hulu Langat, Selangor. The primary survey has been carried out and later is key-in in the SPPS 12.0 version. The accountability of the survey is Cronbach Alpha 0.702. The data is analyses using t - test and A3OVA test. The outcome of the descriptive survey is there is no significant difference between gender and attitude, with value t (109) = .531, p > 0.05. Also among the Malay, Chinese and Indian ethnics, there is no different in their behavior on how they reacts towards the guidance and counseling services F = 4.234, p 0.05 and degree holders t(65) = .766, p > 0.05. In conclusion, the outcome indicates that the majority of these teachers react positively. Based on the finding, the need of guidance and counseling services in the school of special education integration with learning disability is strong recommended in order to upgrade the overall quality of the guidance and counseling in the school

Holistic Supervision of the Judges of the Indonesian Constitutional Court

The issuance of the latest Constitutional Court Law, Law Number 7 of 2020 on the Third Amendment to Law Number 24 of 2003 on the Constitutional Court, does not bring significant changes in the mechanism for monitoring constitutional court justices and the enforcement of the Code of Ethics and Conduct of Constitutional Justices. This paper aimed to offer a more holistic means of supervising constitutional court judges. The idea is a triangle of supervision consisting of internal control of individual judges, internal control of the institution, and external supervision. Keywords: Supervision of Judges/Justices, Constitutional Court, Code of Ethics, Judges Integrity&nbsp

Political Parties as Legal Entities: An Academic Debate

This paper aims to provide an academic brief on the status of political parties as legal entities amid debates on whether political parties stand as private or public legal entities. Based on doctrinal research, the results of the study conclude that although there is an impossibility to firmly place the position of political parties as public or private legal entities considering political parties do have two dimensions, namely private and public, the evidence shows that political parties are more appropriately positioned as legal entities under the public law based on three arguments. First, the party is an important and key institution for the success of democratic work. Second, the relationship between the party and the people is getting further apart, while the relationship between the political party and the state is getting stronger. Third, political parties receive the aid of public funding. Keywords: Political Party, Private, Publi