Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika oleh Pendidik

Akhir tahun 2009-2011 ini, ada beberapa hal yang menggembirakan para pendidik (guru dan dosen). Hal tersebut antara lain prestasi mateamatika siswa yang terbaik di atara mata pelajaran lain pada ujian nasional, juga prestasi pada kompetisi tingkat internasional, dan yang tak kalah penting penghargaan terhadap profesi pendidik (yang tidak hanya untuk pendidik matematika saja). Namun demikian jika, diperhatikan lebih lanjut, nampaknya masih ada hal yang memprihatinkan, yakni prestasi matematika jika dibandingkan dengan prestasi matematika pada tingkat internasional. Pada uraian berikut, akan dikaji mengenai beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pendidik, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan matematika, yang salah satunya adalah meningkatkan mutu perangkat pembelajaran matematika. Penyusunan perangkat pembelajaran, khususnya untuk pendidik di perguruan tinggi, akan menjadi fokus utamannya. Perangkat pembelajaran yang dimasuk adalah silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kata kunci: perangkat pembelajaran, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran matematika

I{efoiwasi dan Reorientasi Pendidikan Di·lembaga Pendidikan Islam

'rhe nUldrasah as a subsystenlin the nationalcducatiollulsysteJn has heen facing arious problenls,S()I1IC rl'sulting fnull such an external cause asglohalizatioll and SOUle others froln such internalcausesas lilnitations of human resources and theratificationof Law No. 22 of 1999. Among the effortstosolve the prOOlCI11S are refonnation and reorientationof the educational system in theinstitution.Someof the reformation involves the policiestakenby the institution in matters such as decisions onfuture fornlats and options·in affiliations with· theDepartmentof National Education or the Departmentof Religion with the various consequences andimplications (including equalityofoutput with that ofpublic schools). Other efforts take the form ofilnprovenlents of human resources through variousbreakthroughs), the establishmentof model madrasahsand integrated madrasahs,etc. The reorientation oftheIslamic education at themadrnsahis' done amongothers by making reorderingsin its "mission, vision,and function and through diversificationsof. itsdepartments and course programs (formerlydominatc'dby course programs on religion, . nowconsisting alsoof course programs on generalsubjects, skills, 'and vocations) while still retaining itsspecific characteristics.Jt is hoped that these efforts can be the earlysolutionsin responding to the challenges of the futureittHI fhtt tthtt ntiutH1J iit~fiHUiou tUIl pIny fl hlgger paUin the preparation of human resources possessingcOlnpctitive competence and added values - masteryofscience and technology and possession ofcOlnnlendable morals

SEWA KENDARAAN (RENTAL) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

The objectives of this study are: 1) to determine the practice of renting a car at PT.Amanah Jaya and 2) to find out whether car rental at PT. Amanah Jaya is inaccordance with Islamic law. The results showed that the car rental agreement thatoccurred at Amanah Jaya Car Rental, Pademawu District, Pamekasan was carried outby both parties, namely, the car rental party as the provider of the service and theconsumer as the renter. The application of advances is not contrary to Islamic law onthe condition that there is no loss to either party and there is a willingness between thetwo parties. In the process of resolving delays and compensation for damages at PTAmanah Jaya, it was carried out by consensus. After that the disputing parties carryout the obligations that must be borne by each party in accordance with thepredetermined agreement

PENDIDIKAN KARAKTER PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA

Indonesia sudah banyak memiliki orang-orang yang hebat di bidang pengetahuan matematika, sains, dan teknologi. Hal itu nampak pada orang-orang Indonesia yang berkiprah di negara-negara maju, prestasi dan penghargaan pelajar dan mahasiswa Indonesia diberbagai olimpiade atau kontes di bidang sains, teknologi, dan matematika. Namun demikian, akhir-akhir ini juga dijumpai orang-orang (tak terkecuali di kalangan akademisi) yang menampakkan karakter atau perbuatan yang kurang terpuji. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana pendidikan karakter dapat dikembangkan dalam pembelajaran matematika, terutama di sekolah. Untuk mengembangkan pendidikan karakter pada pembelajaran matematika dapat dilakukan melalui pengembangan isi (content) pelajaran matematika, pemilihan pendekatan, metode, atau strategi pembelajaran yang akan digunakan, serta melalui proses pembelajaran matematika. Kata kunci: pendidikan karakter, pembelajaran matematik

Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan

Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.Kebebasan berpendapat/mengemukakan pendapat merupakan hak untuk setiap WNI yang dijamin oleh UUD 1945, bahkan hak kebebasan berpendapat menempati kedudukan yang paling tinggi dalam aas-asas demokrasi dan liberalisasi, hanya saja hak tersebut tetap ada koridor atau batasan hukumnya. Ada juga yang penyalurannya lewat lembaga perwakilan di DPR atau DPRD dan hak kebebasan berpendapat tidak boleh melanggar daripada hak-hak orang lain karna pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak kebebasan berpendapat yang posisinya sama

Rancangan Model Penilaian Portofolio Di Sekolah

There are a lot of criticism on the implementation of the learning outcome evaluation system in schools at the moment. The criticism is directed primarily to the substance and ambiguity between the idealism targeted in the perspective learning essence. This article tries to present an evaluation model to answer the criticisms. The writer tries to introduce portfolio assessment in detail. It is a collection of documents or options providing information of assessment. It contains the work of the students during a given time providing information on objective assessment which present of what can be done by the students in their learning experiences. The results are intended to be a measure of how well the task given to students in accordance with the curriculum learning objectives. Portfolio assessment is based on a collection or set of work set by the teacher to the students according to the learning objectives. Through portfolio assessment students can demonstrate differences ability to complete the tasks given by the teacher from time to time and or in comparison with other students\u27 work. In portfolio assessment students are given more opportunities to assess themselves from time to time. There are three important elements in the portfolio assessment, namely: (1) storing, (2) sorting, and (3) dating of a task

Penerapan Ijtihad Al-maqasidy Al-jama'iy Dalam Legislasi Hukum Jinayat Di Aceh

The study investigates the processes and mechanisms of the legislation of Aceh Qanun 6/2014 on Jinayat Law. It asks the role of Islamic law in such legislation process and the challenges of the application of Islamic penal law in Aceh under the Indonesian legal system. This qualitative research uses both textual and empirical sources and employs statute, empirical and conceptual approaches. This study demonstrates that the legislation of Islamic penal code in Aceh has philosophical, sociological and juridical grounds and complies with the procedure of legislation of state law in Indonesia. Despite technical problems, the legislation advanced by ulama, scholars, local legislators, the provincial government and the representation of Muslim society of Aceh, is relatively successful in integrating fiqh, state law and customary law into the Islamic penal code, resulting in what is call as collective consensus (ijtihad jama'i). These findings reveal that the Qanun was endorsed on the pillars of legal pluralism (fiqh, adat and state law) that fits into the principle of rechstaat and Pancasila that is adopted by the Indonesian legal syste

Konseling Individu dalam Mengatasi Kesulitan Belajar

Kesulitan belajar merupakan permasalahan dalam lingkup pendidikan yang biasa dialami oleh siswa. Setiap siswa berpotensi mangalami masalah tersebut karena kesulitan belajar dapat menimpa siswa dengan latar belakang yang beragam, termasuk siswa yang rajin dan memiliki etos belajar tinggi. Kesulitan belajar dapat terjadi kepada siswa akibat konsentrasi dan motivasi belajar yang rendah, ruang bermain dan suasana keluarga yang menurunkan semangat belajar, sehingga meskipun etos belajarnya masih stabil namun capaian belajarnya tidak sesuai dengan usaha belajar yang telah dilakukan. Permasalahan belajar tersebut perlu mendapat pehatian dari semua pihak di internal lembaga pendidikan supaya masalah tersebut cepat terdeteksi dan mendapat penanganan. Sebagaimana penanganan kesulitan belajar siswa di Madrasah Aliyah Mambaul Hikmah, guru BK melakukan koordinasi dan tindakan cepat dengan menggunakan teknik konseling individu sehingga permasalahan belajar siswa cepat terkondisikan sebelum berpengaruh terhadap siswa lainnya. Kata Kunci: Konseling Individu dan Kesulitan Belajar Sisw

Legislasi Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional

This research moved from the process and formulation mekanism of Jinayat Law into Positive Law in Aceh in Indonesia's legal system is influenced by a variety of legal systems and ideologies that developed therein. The object of this study is the Aceh Qanun No. 6 of 2014 on the law Jinayat that the legislative process takes place during two periods of provincial parliament. This study is qualitative, by combining the research literature (library research) with field research (field research). The approach used consisted of approach law (statute approach), normative-empirical approach, and conceptual approaches. Type of research data in the form of descriptive analysis. The results showed the legal legislation jinayat Aceh is gradually taking into account the socio-cultural conditions of the community in accepting the substance of the law jinayah, adaptive law enforcement, and crime rates are dominant in society. Parties involved in the formulation of the substance Raqan jinayah Aceh, among others: Ulama Consultative Assembly (MPU), law enforcement agencies (Syari'yyah Court, the Prosecutor, the Police, and the WH) as well as the public through non-governmental organizations. The Aceh Government also involves the Expert Team Executive and Legislature in the substance of the discussion on the draft jinayah. The dynamics of thought that emerged in the formulation of the substance of the criminal law (Jinayah) should be sought common ground in order Raqan jinayah to be passed along between the legislative and the executive

URGENSI PEMEKARAN KABUPATEN BIMA TIMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Upaya pemekaran Kabupaten Bima Timur yang direncanakan sejak tahun 1990-an belum terealisasi hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pemekaran Kabupaten Bima Timur dan bagimana implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan teoligis normatif, yuridis normatif, dan sosiologis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pemekaran Kabupaten Bima Timur mengalami dinamika politik yang begitu panjang sejak tahun 1990-an dan sampai sekarang belum masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Padahal  persyaratan untuk pembentukan daerah otonom baru telah terpenuhi, baik dari aspek kewilayahan maupun syarat administratif, termasuk dasar pembentukannya seperti kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya, pemerataan pembangunan, historis. Masyarakat menilai pemekaran Kabupaten Bima Timur akan membawa dampak positif bagi peningkatan dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, yang akan berimplikasi pada meningkatknya kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci: Bima Timur; Pemekaran; Siyasah Syar’iyyah; Otonomi Daera