A different kind of activism: the position of catholic women teachers in their union (Belgium, 1950-1965)

In this article we would like to focus on the position of women in the Christian teachers union in Belgium in the years 1950-1965. In spite of their numerical dominance in the teaching occupation and in the union, women teachers never exercised real structural power in teacher unionism during this period. Yet, the union was alive to the fact that women teachers formed an important segment of their members. The marriage bar f.e. became a central issue in the debate concerning the legal statute of the catholic teachers in the years 1961-1963. Based on primary sources, interviews, national and international literature, we will focus on the apparent lack of female militantism by situating it in its social and historical context and by analysing the prevailing ideology concerning labour and the family.("Un activisme différent. Les prises de position des institutrices catholiques au sein de leur syndicat. Belgique, 1950-1965") Dans cet article nous voudrions nous centrer sur la position des femmes appartenant au syndicat des enseignants chrétien en Belgique durant les années 1950-1965. Malgré leur prédominance numérique dans l'enseignement fondamental et dans l'union, les institutrices n'ont jamais exercé une vraie puissance structurelle dans leur syndicat d'enseignants pendant cette période. Cependant, l'union était très active du fait que les institutrices représentaient une section importante de leurs membres. Le bannissement du mariage, p.e., devint une question cruciale au cours de la discussion portant sur le statut légal des professeurs catholiques dans les années 1961-1963. Nous basant sur des sources primaires, des entrevues et l'historiographie nationale et internationale, nous nous concentrerons sur le manque apparent de militantisme féminin en le replaçant dans son contexte social et historique et en analysant l'idéologie dominante au sujet du travail et de la famille

House Sales System On PT. Masa Kreasi

After the formation of house sales system on PT. MASA KREASI Computerized isexpected to overcome the problems faced by PT. MASA KREASI. Home sales datacollection process in PT. MASA KREASI can be faster, able to provide facilities inthe home search process data if necessary at any time

Long-term outcome of meniscus and cruciate ligament stabilization in the injured knee.

De lange termijn resultaten van meniscale suturen en voorste kruisband reconstructies worden geëvalueerd. Meniscale suturen in stabiele knieën geven de beste resultaten. De kans op het ontwikkelen van vroegtijdige degeneratieve veranderingen (arthrose) is 4 maal hoger bij meniscus herstel in instabiele knieën (vorste kruisband deficient) tov. meniscus herstel in stabierle knieën

Informed Consent on Medical Action in the Beauty Sector Based on Legal Review

The development of medical action not only in clinics, but also in beauty clinics, requires a standard regarding informed consent. This study used 2 problem formulations, namely: 1. The essence of Informed Consent, 2.Informed Consent in Aesthetic Beauty Actions. This study used a Statue Approach, and a Conceptual Approach. The result of this study was that Informed Consent should be a process from the doctor explaining the action until the patient accepts/rejects the action, either in oral or written form. In practice, medical action for beauty at Aesthetic Beauty Clinic was carried out in accordance with professional standard and standard operating procedures. The relationship that arises between the doctor and the patient is called a therapeutic agreement. In this agreement, an approval for a medical action that is given by the patient appears as a form of approval for aesthetic beauty medicine action which is initiated by an offer of the doctor

PENETAPAN TERSANGKA TIDAK SAH KARENA TIDAK ADA SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa pentingnya penyelidikan untuk penetapan tersangka dalam perkara pidana dan bagaimana Studi Kasus Putusan Perkara Praperadilan Nomor : 15/Pid.Pra/2018/PN.Mdo. dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Dalam pengungkapan kasus tindak pidana, penyelidikan merupakan hal yang sangat penting sebelum sampai pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Penyelidikan merupakan awal dari proses untuk mencari tersangka dan mengumpulkan barang bukti, yang dapat diduga sebagai tindak pidana. Selanjutnya untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan langkah atau tahapan penyidikan (KUHAP) dengan ini membuat jelas/terang tentang tindak pidana tentang yang terjadi, dalam hal ini bila penyelidikan tidak dapat menemukan atau mengumpulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, maka yang diduga melakukan tindak pidana harus dibebaskan dari penyelidikan, dan sebaliknya bila dapat dikumpulkan 2 (dua) atau lebih barang bukti maka yang diduga melakukan tindak pidana dapat ditingkatkan pada tahap penyidikan dan seterusnya sampai pada penuntutan serta persidangan (tersangka, terdakwa) sebagaimana diatur dalam KUHAP. 2. Dalam putusan persidangan praperadilan Nomor : 15/Pid.Pra/2018/PN.Mdo yang mengadili perkara praperadilan Michael Robin sebagai pemohon praperadilan melawan Pemerintah RI.  Direktorat Jenderal Pajak cq Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara sebagai Termohon.  Dalam putusan perkara a quo penetapan terhadap tersangka, tidak sah karena tindkan penyidikan tidak diawali dengan tindk penyelidikan.Kata kunci: Penetapan Tersangka, Tidak Sah, Surat Perintah Penyelidikan

PENILAIAN BANK TERHADAP NASABAH DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip penilaian bank terhadap nasabah dalam pemberian kredit bank dan bagaimana aspek-aspek penilaian bank terhadap nasabah dalam pemberian kredit bank. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normative, disimpulkan: 1. Prinsip-prinsip penilaian bank terhadap nasabah dalam pemberian kredit bank  yaitu pertama prinsip 5C yang meliputi, character, capacity, capital, collateral, condition of economic, kemudian yang kedua prinsip 7P yang meliputi party, purpose, payment, profitability, protection, personality, prospect. Selanjutnya yang ketiga setelahnya melakukan penilaian juga dengan menggunakan 3R yaitu return, repayment, risk bearing ability. Dan yang keempat yanitu menggunakan prinisp-prinsip lain yang meliputi prinsip matching, prinsip kesamaan valuta, prinsip perbandingan antara pinjaman dan modal, serta prinsip perbandingan antara pinjaman dan aset. 2. Aspek-aspek penilaian bank terhadap nasabah dalam pemberian kredit bank yaitu aspek pemasaran, aspek produksi/teknis, aspek keuangan, aspek hukum, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, aspek analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).Kata kunci: Penilaian Bank, Nasabah, Pemberian Kredit Bank

EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DENGAN MENGGUNAKAN KERANGKA MALMI DAN BROWN DALAM MENDUKUNG STRATEGI PADA PT. II DI SURABAYA

Kelangsungan hidup perusahaan sangat bergantung pada strategi dan sistem pengendalian yang dipilih. Ketidaksesuaian dua hal tersebut memiliki dampak negatif terhadap perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Dalam jurnal ini akan mengevaluasi penerapan sistem pengendalian manajemen dengan kerangka Malmi dan Brown dalam mendukung strategi yang dijalankan oleh salah satu perusahaan yang dijadikan obyek penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian manajemen secara keseluruhan di perusahaan sudah cukup baik, hanya ada beberapa hal yang seharusnya perlu mendapat perhatian untuk mendukung penerapan strategi, namun masih belum mendapat perhatian. Hasil penelitian juga menunjukkan pentingnya menaruh perhatian pada setiap elemen sistem pengendalian sebagai satu kesatuan yang saling mendukung, bukan terpecah – pecah dalam mendukung strategi perusahaan