Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Hukum Pidana Dan Dalam Perspektif Pidana Islam)

Indonesia is the fifth most corrupted country in Southeast Asia, this can be seen in the International Transparency (IT) record, which shows its GPA number at 38 in 2021, up one number from 37 previously. Although it is still below Vietnam, but the status as the fifth most corrupted country, quite painful. The punishment applied to perpetrators of Corruption Crimes is still imprisonment and a fine, not the capital punishment. Law No. 20 of 2001, Amendments to Law no. 31 of 1999, concerning the Eradication of Corruption Crimes, in Article 2 Paragraph (2), indeed limits the imposition of the death penalty only on Corruption Crimes in certain circumstances, for example Corruption Crimes during and/or during National Natural Disasters. Imprisonment and fines that have been carried out against perpetrators of Corruption Crimes, do not deter perpetrators and do not make the public afraid of committing Corruption Crimes, Again, Arrest hand operation (OTT) by the Corruption Eradication Commission, or the Attorney General's Office, we often see and hear of perpetrators of criminal acts of corruption, then should the death penalty be applied to perpetrators of criminal acts of corruption, and what is the Islamic perspective on corruption. In the view of Islamic criminals, corruption crimes include Jarimah Khirobah which in Surah Al-Maidah verse 33, the punishment is death or crucifixion.Indonesia merupakan negara terkorup kelima di Asia Tenggara, hal ini terlihat dari catatan International Transparency (IT) yang menunjukkan angka IPK 38 pada tahun 2021, naik satu angka dari sebelumnya 37. Meski masih di bawah Vietnam, namun status sebagai negara terkorup kelima, cukup menyakitkan. Pidana yang diterapkan kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi tetap berupa pidana penjara dan denda, bukan pidana mati. UU No. 20 Tahun 2001, Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 Ayat (2) memang membatasi penjatuhan pidana mati hanya terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam keadaan tertentu, misalnya Tindak Pidana Korupsi pada saat dan/atau pada saat terjadi Bencana Alam Nasional. Penjara dan denda yang telah dilakukan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi, tidak membuat jera pelaku dan tidak membuat masyarakat takut untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi, Lagi-lagi Penangkapan operasi tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Kejaksaan Agung, Kita sering melihat dan mendengar pelaku tindak pidana korupsi, lalu apakah hukuman mati harus diterapkan pada pelaku tindak pidana korupsi, dan bagaimana pandangan Islam tentang korupsi. Dalam pandangan penjahat Islam, kejahatan korupsi termasuk Jarimah Khirobah yang dalam Surat Al-Maidah ayat 33, hukumannya adalah mati atau disalib

DIALOG MASYARAKAT BANJAR DALAM INTERAKSI EKONOMI (TELAAH KEARIFAN LOKAL DALAM LENSA HUKUM EKONOMI SYARIAH)

This paper aims to review local wisdom in the dialogue of the Banjar society in their economic interactions in the lens of Islamic economic law. Local wisdom in the Banjar society that is analyzed is the expression and speech of tukar-jual, jual seadanya, barelaan/minta rela, mun kada sadang hurupakan ja/bulikakan ja, bakalahi badahulu and bawa ja dulu. The type of research in this paper is normative legal research with a conceptual approach and the review used is a review of Islamic economic law. based on the results of research and discussion, local wisdom in the dialogue of the Banjar society in their economic interactions has relevance to the provisions of Islamic economic law. The dimension of muamalah religiosity which is manifested through the realization of shighat al-aqd bi al-lisan, the expression of avoiding ghisy (fraud), the principle of 'an tarâdhin (mutual pleasure), khiyâr syarth, the expression of openness in negotiations as an effort to prevent future disputes and expressions that build relationships on the basis of trust, honesty and responsibility.Keywords: Banjar Society; Local Wisdom; Economic Interactions; Islamic Economic La

Strategi Komunikasi Satuan Tugas Terhadap Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Di Masa New Normal Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar

Virus Covid-19 merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi berbagai Negara, termasuk Indonesia. Kota Makassar merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kasus Covid-19 yang kian memprihatinkan dan Kecamatan Rappocini merupakan salah satu kecamatan yang memiliki tingkat kasus Covid-19 tertinggi diantara 15 Kecamatan yang ada di Kota Makassar. Satuan tugas merupakan tim yang ditugaskan menangani hal tersebut memiliki tantangan tersendiri dalam menerapkan kebijakan Covid-19. Dalam memaksimalkan tugas tersebut tentunya membutuhkan strategi komunikasi yang baik dan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan Covid-19 Masa New Normal di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data dan tahap akhir. Hasil penelitian ini menunjukan strategi komunikasi yang digunakan satuan tugas dalam menerapkan kebijakan Covid-19 pada awalnya cukup optimal namun seiring berjalannya waktu dengan adanya tantangan berita hoax yang menyebar serta kurang konsistennya penegasan terhadap kebijakan yang ada, tingkat kasus Covid-19 di Kecamatan Rappocini kini terus meningkat dan belum mengalami perubahan yang signifikan serta aturan yang paling banyak dilanggar ialah pemakaian masker. Saran untuk peneliti serupa kedepan, semoga dapat menghadirkan solusi berkelanjutan yang dapat berguna bagi masyarakat Rappoccini terhadap penanganan Covid-19

IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI PAJAK ELEKTRONIK SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (e-SPT PPN) UNTUK MENUJU KONSEP GOOD GOVERNANCE

Konsep Good Governance kini telah hangat diusung oleh pemerintah demi terciptanya perbaikan pemerintahan. Untuk mewujudkan cita-cita good governance, pemerintah saat ini telah mencoba menjalankan sistem aplikasi pajak e-SPT PPN. Namun implementasinya, aplikasi tersebut belum dapat dikatakan maksimal, perlu adanya perbaikan-perbaikan agar sistem aplikasi tersebut benar-benar dapat dikatakan sebagai elemen untuk menuju kepada prinsip-prinsip Good Governance sesungguhnya

The Implementation of Distance Higher Education Policy

The policy tools for implementing services for citizens to increase capacity, competence, and qualifications through distance higher education (DHE) are widely accessible. It is however unclear which methods the Government uses and can use to implement these DHE policies operationally for citizens to immediately obtain the benefits. Furthermore, the opportunities for citizens to continue to higher education are limited, as evidenced by the low gross participation rate (APK). This rate is around 34.5% due to factors such as policymakers’ commitment, policy implementers’ ability, inequality of access, and public knowledge about DHE. Information technology is a tool for implementing distance education that has a substantial systemic and constructive impact on dedicated students. It also affects the continuity of the Government, the House of Representatives, and academics. Keywords: policy implementation, distance higher education, information technolog

Penilaian Diri (Self Assessment) Pengelolaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

As an institution that is engaged in health services to the community at the bottom line, the role of Community Health Center (Puskesmas) is essential in order to establish a healthy society physically, socially and mentally unbalanced. The role of Puskesmas can be seen from the extent to which the quality of services provided by Puskesmas as the basis and form of existence actualization of Puskesmas. Puskesmas as first-line health communities face the challenge of improving the quality of its institutions. Pangkalpinang as the capital of the province of Bangka Belitung is growing should be a model for other cities, especially in relation to quality management of Puskesmas as institutions in order to serve the community in the field of health. This study aimed to assess the quality of management of the Puskesmas in the town of Pangkalpinang, Bangka Belitung province. Descriptive study conducted in nine Puskesmass in the city Pangkalpinang using self-assessment questionnaires European Foundation for Quality Management (EFQM). There are two criteria used are enablers and results. In this study only used the criteria of enablers, because it focuses more on the internal state of Puskesmas management. Leadership enablers criteria indicate Puskesmas management opportunities are better in the future, because leadership is a major drive components of Puskesmas. Criteria for Policy and Strategy of Puskesmas need attention from the Puskesmas leaders. This criterion is very important because the Policy and Strategy in the Puskesmas management becomes an important factor that the vision and mission of the Puskesmas can be reache

PELATIHAN IMPLEMENTASI PENDEKATAN TPACK MELALUI PEMBELAJARAN PROYEK UNTUK MERDEKA BELAJAR DI PAUD

TPACK adalah kerangka kerja untuk merancang model pembelajaran baru bagi guru-guru atau calon guru dengan menggabungkan tiga aspek utama, yaitu teknologi, pedagogi, dan konten/materi informasi. Selain pemanfaatan teknologi sebagai sarana pembelajaran dalam kerangka TPACK, pedagogi merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran. Pedagogi bukan hanya pengembangan seni di kelas atau perencanaan penyempurnaan proses pembelajaran dan alat penilaian, tetapi juga pemahaman psikologis dan biologis anak didik. Pengetahuan substantif kerangka TPACK merupakan elemen dasar yang harus dimiliki guru sesuai dengan disiplin ilmunya. Pelatihan implementasi pendekatan TPACK ini dilakukan di HIMPAUDI Kecamatan Rumbai dengan peserta berjumlah 40 orang.  Pelatihan implementasi TPACK dilakukan  melalui pembelajaran berbasis proyek yang diselenggarakan dalam pembelajaran yang tertuang dalam RPPH. Berdasarkan data hasil pelatihan diperoleh sebagian besar pengetahuan implementasi TPACK sebelum pelatihan sebesar (55,40%). Hasil kegiatan setelah pelaksanaan pelatihan menunjukkan bahwa sebagian besar pengetahuan TPACK berada pada kategori  baik yaitu (95,30%). Berdasarkan hasil tersebut dapat di tarik kesimpulan bahawa kegiatan pelatihan implementasi TPACK melalui pembelajaran proyek dalam kurikulum merdeka belajar ini dapat meningkatkan pengetahuan bagi guru-guru PAUD di Himpaudi kecamatan Rumbai