Seberapa Luas Hutan Yang Kita Perlukan? Sebuah Refleksi Cara Pandang Kita Pada Pengurusan Hutan

Baru-baru ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan kajian teknokratik masterplan redesign pembangunan kehutanan Indonesia 2020-2024 yang salah satu keluarannya adalah rasionalisasi luas dan fungsi kawasan hutan yang perlu dipertahankan. Kajian ini dimaksudkan untuk menjadi dokumen yang dapat digunakan oleh presiden yang terpilih di tahun ini. Dalam berbagai konsultasi publik yang dilakukan Bappenas, terlihat bahwa Bappenas menggunakan faktor: (1) stok karbon; (2) biodiversitas; (3) kapasitas air; dan (4) fungsi kawasan/ administrasi. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa kawasan hutan yang perlu dipertahankan sesuai fungsi hanya 72,3 juta hektar (60% dari kawasan hutan daratan yang luasnya 120,6 juta hektar (KLHK 2018)). Luasan kawasan hutan saat ini mencakup hampir dua per tiga daratan Indonesia.Rekalkulasi luas kawasan hutan dapat dipahami karena kebutuhan lahan di luar sektor kehutanan, mulai dari untuk permukiman, pertanian, hingga sumber energi (pertambangan) terus meningkat dan perlu pengalokasian yang lebih terencana untuk menghindari kerusakan sumberdaya alam/ hutan yang semakin menurun kuantitas dan kualitasnya. Badan dunia semacam FAO pun mengakui bahwa kebutuhan lahan khususnya untuk sumber pangan tidak dapat dihindarkan karena pertumbuhan populasi penduduk dunia yang terus meningkat.Hasil kajian tersebut nampaknya mendapatkan resistensi dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai penerima mandat negara sebagai pengurus kawasan hutan. Dalam pasal 1 UU 41, kawasan hutan dijabarkan sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Seluruh kawasan hutan ditujukan untuk melindungi ekosistem dan pemanfaatan sumber daya hutan untuk menopang ekonomi negara. Resistensi atas hasil kajian Bappenas terjadi karena mungkin KLHK menginterpretasi mandat pengurusan kawasan hutan ini sebagai ‘tuan tanah’ yang ‘menguasai’ kawasan hutan harus dipertahankan sebagai harga mati?Hutan di Indonesia, seperti halnya sumberdaya alam yang lain, diamanatkan oleh undang-undang dasar untuk dapat dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kita telah menyadari bahwa hutan kita telah menurun kuantitas dan kualitasnya sejak diundangkannya UU tentang Kehutanan di tahun 1967 dan di dalam UU 41/1999 pun disebutkan bahwa kondisi hutan terus menurun. Disebutkan pula bahwa hutan merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat yang keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan dijaga daya dukungnya secara lestari.KLHK juga melaporkan bahwa hasil interpretasi citra Landsat tahun 2016 menunjukkan bahwa dari total luas kawasan hutan daratan hanya sekitar 71% yang masih berhutan (KLHK 2018). Jika mandat yang diberikan kepada KLHK “hanya” pada sumberdaya hutan, sesungguhnya mulai tahun lalu KLHK hanya perlu mengurus 85,6 juta hektar saja. Namun tidak, KLHK juga memiliki mandat untuk mengupayakan kawasan hutan dalam kondisi berhutan dengan kegiatan reforestasi sehingga fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan (ekosistem dan ekonomi) dapat terus berlangsung. Luasnya lahan berstatus kawasan hutan namun tak berhutan menjadi pangkal pertanyaan seberapa luas hutan yang perlu dipertahankan (baca: yang dapat diurus negara?).Namun, kajian Bappenas pun dapat dikatakan terlalu menyederhanakan faktor-faktor yang digunakan dalam menghitung luas kawasan hutan yang harus dipertahankan. Pertimbangan tersebut masih berorientasi ekonomi dan kurang mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. Hal ini mungkin dapat dipahami karena sebagian besar dari kita memandang hutan baru sebatas sumberdaya ekonomi saja. Bappenas juga masih mengkotak-kotakkan fungsi kawasan hutan seperti halnya yang dilakukan oleh KLHK dalam mengurus kawasan hutan.Penggunaan pertimbangan-pertimbangan tersebut mungkin dapat dipahami karena sebagian besar dari kita memandang hutan baru sebatas sumberdaya ekonomi saja. Selain itu, ketika kajian dilaksanakan masih terkendala dengan ketersediaan data spasial yang masih belum lengkap dan tertata Adanya data spasial yang terintegrasi merupakan pangkal untuk menjawab pertanyaan luasan kawasan hutan yang perlu dipertahankan.Sebenarnya sejak tahun 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (PKSP), Presiden telah memandatkan untuk memastikan seluruh peta tematik sesuai dengan kondisi aktual di lapangan dan terhindar dari tumpang tindih. Badan Informasi Geospasial (BIG), Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri dimandati sebagai pelaksana KSP. Akhir tahun 2018, presiden telah meresmikan penggunaan Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan peta skala besar yang terstandarisasi dan terupdate secara nasional sehingga dapat mencegah konflik dan penyalahgunaan kekayaan alam. Pelaksaan KSP dibagi dalam beberapa pekerjaan: kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi. Saat ini BIG telah berhasil menyelesaikan tahap kompilasi dan integrasi 83 dari 85 peta Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang di targetkan di seluruh Indonesia yang bersumber dari 19 kementrian/ lembaga dan 34 propinsi sebagai wali data.Tahapan terakhir berupa tahapan sinkronisasi masih dalam proses dan perlu segera diselesaikan. Kendala terbesar tahap ini berupa penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan. Hasil identifikasi tumpang tindih telah dituangkan melalui Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI). Berdasar PITTI ditemukan tumpang tindih pemanfaatan hutan, sumber daya alam, dan perizinan yang luasnya mencapai 10,4 juta hektar di Kalimantan dan 6,4 juta hektar di Sumatra. Sebanyak 70% dari luasan tersebut berada di kawasan hutan. Hasil penelitian tim Fakultas Kehutanan UGM pun menemukenali kebun sawit seluas 2,8 juta hektar yang ada di dalam kawasan hutan dari interpretasi penginderaan jauh (FKT UGM 2018). Temuan-temuan tumpang tindih seperti ini tidak hanya akan mengubah peta, tetapi juga akan memiliki implikasi hukum yang berpengaruh pada surat keputusan penerbitan izin hak guna usaha dan bangunan.Terlepas telah tersedianya peta-peta tematik yang terintegrasi, yang lebih penting adalah perlunya menyamakan cara pandang pada bagaimana mengelola hutan. Sejalan dengan yang disampaikan Sayer et al. (2003) lebih dari 15 tahun yang lalu, pada Kongres Kehutanan Dunia di Quebec, Canada, paling tidak terdapat dua faktor penting yang perlu dijadikan pertimbangan dalam pengurusan dan pengelolaan SDH, yaitu: (1) mengoptimalkan kemanfaatan nilai publiknya dengan mengedepankan keunikan kondisi dan kebutuhan lokal; dan (2) memastikan fungsi ekologis hutan mampu berkontribusi terhadap fungsionalitas lansekap secara keseluruhan. Kedua hal tersebut dapat kita gunakan untuk menentukan luasan kawasan hutan yang perlu dipertahankan. Lebih lanjut, Sayer et al. (2003) juga menyarankan untuk tidak mengkotak-kotakkan fungsi hutan berdasar kategori yang sudah ditentukan sebelumnya dan memastikan stakeholder lokal menjadi aktor utama pada proses pengelolaan SDH. Kedua hal tersebut, dapat diterjemahkan dalam bentuk mosaik berbagai tipe pengelolaan hutan yang sesuai dan memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dan sekaligus secara simultan mampu memenuhi konservasi global (misal: biodiversitas dan penyerapan karbon). Tipe pengelolaan hutan menjadi sangat unik dan merupakan solusi lokal yang sesuai dengan kondisi biofisik dan sosial sehingga terwujud hutan sebagai komponen lansekap DAS yang multi-fungsi yang menyeimbangkan fungsi perlindungan hingga ekonomi lokal.Kisah keberhasilan komunitas/ masyarakat lokal dalam pengelolaan dan peningkatan nilai konservasi hutan sudah sangat sering kita dengar namun tidak sampai tercatat dalam statistik global. Hal ini disebabkan pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal hampir selalu memiliki karakter yang sangat khas: sesuai dengan kondisi tapak dan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan lokal. Kisah sukses ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal mempunyai kemampuan dan kearifan untuk mengelola SDH. Pengutamaan stakeholder lokal tidak hanya memastikan bahwa pengurusan dan pengelolaan hutan dapat optimal kemanfaatan dan terjamin kelestariannya, namun juga sebenarnya merupakan solusi untuk penyelesaian persoalan tumpang tindih penggunaan lahan di lapangan. Nilai budaya gotong-royong masih merupakan modal sosial yang cukup kuat untuk penyelesaian permasalahan di tingkat tapak.Selain itu, SDH perlu diurus dan dikelola tidak hanya berdasar pada kondisi biofisik terbatas di lahan di mana hutan itu tumbuh, namun perlu penekanan bahwa hutan yang ada harus dapat berkontribusi dengan fungsi ekologisnya terhadap fungsionalitas lansekap daerah aliran sungai (DAS) secara keseluruhan (Sayer et al. 2003). Bahkan, jika dirasa perlu, di lansekap tertentu, restorasi untuk meningkatkan semua multi-manfaat hutan, terutama untuk kebutuhan yang bersifat lokal harus juga dilakukan.Dengan mempertimbangkan kedua faktor tersebut dan adanya data spasial yang telah terstandarisasi dan sesuai dengan kondisi tapak saat ini, penentuan luas kawasan hutan yang masih perlu dipertahan dapat dengan mudah dikuantifikasikan dan dipetakan sebarannya

Monitoring forest gain and loss based on LandTrendr algorithm and Landsat images in KTH Pati social forestry area, Indonesia

Social forestry schemes are now being implemented in numerous state forest areas in Indonesia, aiming to reduce deforestation and improve the community’s livelihood. However, spatial monitoring in the social forestry area is still limited to see how the implementation progresses. The present study aimed to identify the change of forest taking a case in Pati Forest Farmer Communities (KTH Pati) social forestry area from 1996 to 2022 using the LandTrendr algorithm based on Normalized Burn Ratio (NBR) value of Landsat image series. The results detected forest loss and gain covering an area of 453.97 ha and 494.18 ha, respectively. Two main reasons causing the forest loss are the country’s financial and political situation from 1997 to 2003 and the harvest of forest plantations in 2017–2018. However, it was found that the study area had a positive forest gain with the current continuous growth of 292.32 ha (20.16% of the total area). Even though the social forestry policy has not significantly shown a positive impact on forest growth, spatial monitoring through remote sensing can be a great tool for observing the progress

Pemodelan Spasial Resiliensi Ekosistem Gunungapi Merapi Pasca Erupsi

Kemampuan ekosistem hutan di wilayah gunungapi pasca erupsi dapat kembali berfungsi seperti sebelumnya sangat dipengaruhi oleh resiliensi atau daya lentur/lembam ekosistem tersebut. Resiliensi suatu ekosistem dalam studi ini didefinisikan sebagai kemampuan ekosistem untuk bangkit kembali setelah guncangan/gangguan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memodelkan sebaran resiliensi spasial ekosistem hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) lima tahun pasca erupsi dan intervensi restorasi. Analisis dilakukan dengan pendekatan penginderaan jauh multi temporal dan analisis spasial menggunakan sistem informasi geografis untuk menggambarkan perubahan kondisi ekosistem gunungapi sebelum dan pasca erupsi dan kegiatan restorasi. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa setelah lima tahun pasca erupsi, telah terjadi transisi resiliensi/perbaikan ekosistem dari lahan terbuka ke lahan dengan tutupan vegetasi berupa rumput, semak belukar, dan hutan sekunder. Transisi resiliensi ini terjadi baik secara suksesi alami maupun campur tangan manusia dalam bentuk tindakan restorasi. Salah satu catatan hasil dari penelitian ini antara lain adalah keberhasilan kegiatan restorasi untuk mengembalikan kondisi ekosistem seperti sebelum erupsi tidak selalu dapat dideteksi dalam jangka lima tahun setelah erupsi. Kata kunci: Gunungapi Merapi; multi temporal; penginderaan jauh; resiliensi spasial; sistem informasi geografis Spatial Resilience Modelling of Merapi Volcano Ecosystem Post-EruptionThe ability of volcano ecosystem to recover post an eruption to the pre eruption status is affected by its ecological resilience. Resilience of an ecosystem can be defined as the ability of an ecosystem to bounch back after (a) disturbance(s). This study aimed to model spatial resilience of Merapi volcano ecosystem within the area of National Park of Merapi Volcano (TNGM) five years post 2010 eruption and restoration intervention. Analysis was conducted using multi temporal remote sensing and spatial analysis using geographic information system to draw the changes of the ecosystem over time, particularly post eruption and restoration actions. The modelling resulted that five years post eruption, there was resilience transisition/ recovery in volcano ecosystem in TNGM post 2010 eruption. The resilience was shown by the changes from open area to vegetation covers as grass, shrubs, and secondary forests. The transitions occured in term of natural succession as well as human intervention in restoration programs. However, the success of restoration actions to recover the ecosystem to the pre eruption status was not always able to be detected within the period of five years post eruption

Stakeholder Salience in a Multistakeholder Initiative of the National Forestry Council of Indonesia

This study analyzes the roles and positions of stakeholders in decision-making processes within the National Forestry Council (Dewan Kehutanan Nasional, DKN), a forest-related multistakeholder platform in Indonesia. It considers stakeholders’ power, legitimacy, and urgency. The research employed a qualitative case study, centered around in-depth interviews with 27 key informants with diverse backgrounds involved in the DKN. The study found that despite being designed to facilitate democratic and inclusive decision-making, the engagement of stakeholders in the DKN is heavily dominated by powerful government actors. Several stakeholder groups, such as NGOs and academics, may actively participate in decision-making processes, but they do not meaningfully influence and capacity to determine the organizational policy directions. This is related to an imbalance in the distribution of power among stakeholders in DKN. Even though this organization promotes the principle of inclusivity, the reality is that the presence and influence of the government are still the dominant factors in determining policy directions. This study confirms the importance of the stakeholder salience analysis approach in the context of multistakeholder initiative organizations such as the DKN, which allows recognition of power dynamics and domination among stakeholders within the DKN so that decisions made truly reflect the common interests of all parties involved

Beyond good wood: Exploring strategies for small-scale forest growers and enterprises to benefit from legal and sustainable certification in Indonesia

There is a growing trend towards small-scale forest operators engaging in certification initiatives in response to growing demands for certified timber. We aimed to analyse whether certified smallholders gain better access to timber markets and better financial incentives. We used three smallholder forest enterprises from Gunungkidul and Kulon Progo districts, Java, Indonesia as case studies of different managerial operations. Two were farmer cooperatives and the other was an external trading company in partnership with village-level farmer groups. Different certification schemes and managerial approaches were analysed whether such factors influenced the ability of smallholders to access certified timber markets and obtain improved offers for their timber. We found that smallholders find it challenging to enter and participate in certified timber markets and to obtain the promised premium prices. The obvious costs of certification and uncertain benefits are major challenges for smallholders. Even when market opportunities are present, certification alone is insufficient to tap into these markets. Certified forest enterprises need dedicated managers with adequate entrepreneurial skills to establish networks and contacts with potential buyers, and to actively seek information on what is specified by certified timber processors

Can iPhone/iPad LiDAR data improve canopy height model derived from UAV?

Aerial images resulting from unmanned aerial vehicle (UAV) are widely used to estimate tree height. The filtering method is required to distinguish between ground and off-ground point clouds to generate a canopy height model. However, the filtering method is not always perfect since UAV data cannot penetrate canopies into the forest floor. The release of iPhone/iPad devices with built-in LiDAR sensors enables the more affordable use of LiDAR for forestry study, including the measurement of local topography below forest stands. This study investigates to what extent iPhone/iPad LiDAR can improve the accuracy of canopy height model from the UAV. The integration of UAV and iPhone/iPad LiDAR data managed to increase the accuracy of tree height model with a mean absolute error (MAE) of 2.188 m, compared to UAV data (MAE = 2.446 m). This preliminary study showed the potential of combining UAV and iPhone/iPad LiDAR data for estimating tree height

Deep Visual Proteomics defines single-cell identity and heterogeneity

Peer reviewe

Resilience of people with chronic medical conditions during the COVID-19 pandemic: a 1-year longitudinal prospective survey

Backgrounds: Individuals with chronic medical conditions are considered highly exposed to COVID-19 pandemic stress, but emerging evidence is demonstrating that resilience is common even among them. We aimed at identifying sustained resilient outcomes and their predictors in chronically ill people during the first year of the pandemic. Methods: This international 4-wave 1-year longitudinal online survey included items on socio-demographic characteristics, economic and living situation, lifestyle and habits, pandemic-related issues, and history of mental disorders. Adherence to and approval of imposed restrictions, trust in governments and in scientific community during the pandemic were also investigated. The following tools were administered: the Patient Health Questionnaire, the Generalized Anxiety Disorder scale, the PTSD Checklist DSM-5, the Oslo Social Support Scale, the Padua Inventory, and the Portrait Values Questionnaire. Results: One thousand fifty-two individuals reporting a chronic condition out of 8011 total participants from 13 countries were included in the study, and 965 had data available for the final model. The estimated probability of being “sustained-resilient” was 34%. Older male individuals, participants employed before and during the pandemic or with perceived social support were more likely to belong to the sustained-resilience group. Loneliness, a previous mental disorder, high hedonism, fear of COVID-19 contamination, concern for the health of loved ones, and non-approving pandemic restrictions were predictors of not-resilient outcomes in our sample. Conclusions: We found similarities and differences from established predictors of resilience and identified some new ones specific to pandemics. Further investigation is warranted and could inform the design of resilience-building interventions in people with chronic diseases

Hearing loss prevalence and years lived with disability, 1990–2019: findings from the Global Burden of Disease Study 2019

Background Hearing loss affects access to spoken language, which can affect cognition and development, and can negatively affect social wellbeing. We present updated estimates from the Global Burden of Disease (GBD) study on the prevalence of hearing loss in 2019, as well as the condition's associated disability. Methods We did systematic reviews of population-representative surveys on hearing loss prevalence from 1990 to 2019. We fitted nested meta-regression models for severity-specific prevalence, accounting for hearing aid coverage, cause, and the presence of tinnitus. We also forecasted the prevalence of hearing loss until 2050. Findings An estimated 1·57 billion (95% uncertainty interval 1·51–1·64) people globally had hearing loss in 2019, accounting for one in five people (20·3% [19·5–21·1]). Of these, 403·3 million (357·3–449·5) people had hearing loss that was moderate or higher in severity after adjusting for hearing aid use, and 430·4 million (381·7–479·6) without adjustment. The largest number of people with moderate-to-complete hearing loss resided in the Western Pacific region (127·1 million people [112·3–142·6]). Of all people with a hearing impairment, 62·1% (60·2–63·9) were older than 50 years. The Healthcare Access and Quality (HAQ) Index explained 65·8% of the variation in national age-standardised rates of years lived with disability, because countries with a low HAQ Index had higher rates of years lived with disability. By 2050, a projected 2·45 billion (2·35–2·56) people will have hearing loss, a 56·1% (47·3–65·2) increase from 2019, despite stable age-standardised prevalence. Interpretation As populations age, the number of people with hearing loss will increase. Interventions such as childhood screening, hearing aids, effective management of otitis media and meningitis, and cochlear implants have the potential to ameliorate this burden. Because the burden of moderate-to-complete hearing loss is concentrated in countries with low health-care quality and access, stronger health-care provision mechanisms are needed to reduce the burden of unaddressed hearing loss in these settings