EFEKTIVITAS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BULELENG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI KABUPATEN BULELENG

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng merupakan sarana pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi korban tindak pidana kekerasan. Penelitian ini meneliti tentang efekttivitas P2TP2A dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala yang dihadapi P2TP2A dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian adalah deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di P2TP2A Kabupaten Buleleng. Sumber dan jenis data penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan lapangan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng sangat efektif dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng. Kendala-kendala yang dihadapi adalah: masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan terhadap perempuan sering terjadi pada istri dalam rumah tangga memilih mendiamkan masalah yang dihadapi, adanya budaya patriarkhi di masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dengan keahlian khusus, kurangnya rumah singgah atau rumah aman di P2TP2A Kabupaten Buleleng untuk korban tindak pidana kekerasan

PENERAPAN TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM MENINGKATKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MAMAK PEYEK

Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan perekonomian suatu negara. Dalam menghadapi perkembangan dunia teknologi yang semakin maju, para pelaku UMKM dituntut untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut untuk terus berinovasi. Permasalahan yang terjadi pada usaha Keripik Mamak Peyek adalah belum adanya izin usaha dan pengakuan hak merek, sehingga menjadi kekhawatiran mitra bilamana suatu saat nanti usahanya diakuisisi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan lainnya adalah rendahnya pengetahuan tentang penggunaan teknologi sebagai sarana pemasaran dan manajemen produksi yang tidak konsisten. Masalah selanjutnya adalah laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Hal ini menyebabkan mitra kesulitan untuk monitoring dan mengontrol arus kas masuk dan keluar serta mengetahui laba atau rugi dari aktivitas bisnisnya. Melihat permasalahan ini, maka perlu diperlukan upaya untuk mencari alternatif guna menghemat pengeluaran dan meningkatkan produktivitas Keripik Mamak Peyek. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mendampingi, memberikan pelatihan dan memberikan bimbingan pada UMKM Keripik Mamak Peyek dalam meningkatkan penerapan teknologi dalam kapasitas produksi, pemasaran, manajemen keuangan, serta inovasi produk. Adapun  nantinya  kita  akan  melakukan  penyuluhan  kepada  sasaran  UMKM  dan mengajarkan  bagaimana  cara  mempromosikan  produk  mereka  melalui  online  dan  membantu untuk menyediakan design kemasan untuk produk yang diproduksi yang memiliki ciri khas tersendiri serta memberikan kesan unik dan menarik yang dapat menciptakan citra brand untuk produk Mamak Peye

PENYELESAIAN SENGKETA UPAH PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaanterdapat beberapa perubahan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaiansengketa keolahragaan khususnya olahraga sepakbola memiliki aturan khusus yaknimengacu pada Statuta FIFA maupun Statuta PSSI. Permasalahan yang diangkat dalamtulisan ini adalah bagaimanakah penyelesaian sengketa upah pemain sepakbola profesionalpasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif,menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil dari penelitian ini yaitu penyelesaian sengketa upah pemain sepakbolaprofesional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 TentangKeolahragaan menganut paradigma yang berbeda dibandingkan dengan Undang-UndangNomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pasca berlakunya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pemerintah Indonesia telahmengakomodir Lex Sportiva secara utuh. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkanUndang-Undang Keolahragaan yang pertama, diselesaikan dengan diupayakan melaluimusyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh PSSI. Kedua, apabila musyawarah danmufakat tidak tercapai maka pemain sepakbola profesional dan klub membuat suatupersetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih, para pihak dapatmemilih menyelesaikan sengketa melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase

TRANSISI POLA PEMASARAN PERSPEKTIF PELAKU BISNIS AGROWISATA PADA MASA PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT TEGALLALANG BALI

The transition of the marketing pattern of agro-tourism business actors during the economic recovery of the Tegallalang community to Agro-tourism in the Tegallalang area aims to find out how the marketing patterns and strategies are carried out on agro-tourism in the Tegallalang  during the endemic period. This research is descriptive qualitative with data analysis techniques using data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The data collection method used in this study is by conducting observations, interviews, and documentation. The findings in this study showed no change in the marketing pattern carried out by agro-tourism business actors in the Tegallalang area where before the pandemic until the endemic period, agro-tourism in the Tegallalang  still applied conventional and digital marketing patterns. At the point of marketing strategy, the findings obtained by researchers are more focused on online marketing strategies than conventional marketing strategies. In addition, this study shows a tendency for agro-tourism to choose social media Instagram, Facebook, Whatsapp, and Google maps as their marketing media. Another interesting finding found by conventional marketing researchers is they are still relatively used, this is evidenced by the agro- tourism business people who still apply word of mouth marketing through tour guides before the pandemic until now. In addition, the marketing strategy using the 4P marketing mix is still applied by agro-tourism business actors. Agro- tourism business actors in the Tegallalang area have also begun to implement other marketing strategies such as installing billboards, giving member cards, and giving business cards to each of their agro-tourism

PENGARUH KOMPETENSI, SPI, MORALITAS DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN PENGELOLAAN DANA DESA

This survey aim to find of impact Competence of Village Officials, Internal Control System, Individual Morality and Whistleblowng System on Prevention of Fraud in Village Fund Managemen (Empirical Study in Villages in North Denpasar Subdistrict). The populationwere all 8 villages, amounting 142 persons. The study sample was decided use purposive sampling which is a certain criterion then the number of samples became 64 respondents. The data collection technique using questionnaires is then performed analysis multiple linier regression. From the yield of this survey, competence village officials, internal control system have not significant impact fraud prevention. But the morality individuals, whistleblowingi system have a positive impact fraud prevention

Legal Status of Balinese Women Who Commit Ninggal Kedaton Terbatas Marriage Against Guna Kaya Inheritance

The Balinese customary law system uses a patrilineal kinship system with a majorate system. Thus, the heir is the purusa party, namely the male child. This is because in Balinese customary law, sons are considered to have a large burden of responsibility in the family and community customs and also have to bear the obligation to care for parents in their old age. However, in reality, many Balinese women, especially those who marry in a ninggal kedaton terbatas, still bear the burden of responsibility of the family of origin. Meanwhile, they as pradana parties do not have the right to inherit heirloom property in the Balinese customary inheritance system. This is not in line with the premise of liberal feminism theory, which states that women and men have the same position in all fields, including the right to inherit wealth. This research was conducted using normative research methods by examining secondary legal materials, namely journals, articles, and research results related to the subject matter, with a descriptive analysis approach. The results of this study found that Balinese customary inheritance property consists of heirloom property and wealthy use property. Based on the Decree of the Great Pesamuan III of the Main Assembly of the Balinese Pakraman Village No. 01/KEP/PSM-3/MDP/Bali/X/2010 section III in the field of Customary Law, Balinese women also have the right to inherit their parents’ property on a limited basis. Keywords: Bali, traditional inheritance, wome

KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 30 TAHUN 2021 DAN UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2022

Pelecehan seksual diidentifikasi sebagai masalah kejahatan di masyarakat yang besar dan tersembunyi disebagian besar institusi/organisasi dan fenomena ini terus meningkat seolah tidak ada hukum yang bisa membuat jera. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan informasi secara jelas agar para Siswa/Siswi dan para tenaga pendidik dapat mengerti bahwa ada kebijakan khusus dari pemerintah untuk melindungi korban kekerasan seksual di dunia Pendidikan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah penyuluhan dan diskusi interaktif, dengan menggunakan berbagai contoh kasus untuk memudahkan dalam penyampaian dan penerimaan materi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan mengeksplorasi, kebijakan dari pemerintah dalam upaya mencegah dampak kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Sosialisasi yang diberikan diharapkan dapat menghindari risiko siswa untuk menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh kawan-kawannya, guru maupun staf di sekolah

Keabsahan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris

Salah satu bukti yang mengatakan seorang sebagai penerima warisan adalah Akte hak waris. Akte hak waris dibutuhkan oleh penerima warisan dalam mengurus pemindahan hak atas harta benda ahli waris untuk pemberian warisan. Akte hak waris untuk Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa (Eropa) dibuat oleh Notaris kemudian bentuk akte tersebut bisa di buat berupa Akta Partiij dan Akte Ambteliijke sebab kedua bentuk akte itu sama-sama merupakan bentuk akte otentik yang bisa di buat dari Notaris dan peraturan yang berkaitan dengan membuat akte itu tak menerangkan dengan terang bentuk akte otentik yang diutamakan kepada membuat Akte hak waris. Kedua bentuk Akta itu juga mempunyai kekuasaan pemeriksaan yang sepenuhnya. Akte hak waris membenarkan pendapat hukum dari Notaris berdasarkan fAkta hukum yang sebenarnya. Meskipun tidak ada pengaturan tentang keberadaan semua penerima warisan, namun Notaris tidak bisa merusak wewenang serta keuntungan penerima warisan yang tidak menghadiri atas pengerjaan akte.  One of the proofs that says a person is the recipient of an inheritance is a certificate of legacy rights. Deed inheritance rights are needed by the beneficiary in managing the transfer of rights to the heirs' property for inheritance. Deeds of inheritance rights for Indonesian citizens of Chinese (European) descent are made by a Notary, then the form of the deed can be made in the form of a Partiij Deed and Ambtelijke Deed because the two forms of the deed are both forms of authentic deeds that can be made from the Notary and the regulations issued by the Notary. relating to making a deed, it does not clearly explain the form of an authentic deed that is prioritized for making a deed of inheritance rights. Both forms of deed also have full audit power. The deed inheritance rights justifies the legal opinion of the Notary by actual legal datum. Although there is no regulation regarding the whereabouts of all beneficiaries, the Notary cannot damage the authority and benefits of the non-attendant beneficiary for the processing of deeds. &nbsp

Film Dokumenter Expository “Emas Bakti Negara” Jenis Nostalgia

Film dokumenter “Emas Bakti Negara” merupakan karya audio visual berdasarkan realita atau fakta perihal suatu perguruan pencak silat di Bali. Bakti Negara sebagai salah satu lembaga pendidikan perguruan pencak silat yang konsisten berkontribusi terhadap prestasi silat di Bali. Konsistensi prestasi Bakti Negara ini seharusnya diketahui oleh masyarakat luas melalui konsep film dokumenter gaya expository dengan jenis nostalgia. Teori serta metode yang digunakan dalam penyusunan karya penciptaan yakni film dokumenter gaya expository jenis nostalgia, nostalgia di film dokumenter Emas Bakti Negara yang mengisahkan kilas balik dari perjuangan atlet-atlet Bakti Negara untuk mendapatkan sebuah kemenangan. Kedua yakni teori mise en scene yang meliputi setting atau latar, kostum dan makeup, lighting atau pencahayaan serta gerak dan ekspresi figur. Ketiga yakni teori warna, karakter warna kekuningan yaitu bernuansa nostalgia. Metode penciptaan yang digunakan yakni deskriptif kualtiatif dengan teknik pengumpulan data observasi, kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Memvisualkan sebuah seni beladiri pencak silat Bakti Negara ke dalam film dokumenter dengan konsep expository jenis nostalgia memiliki tiga babak yaitu awal, tengah dan akhir. Pada babak awal mengenalkan pencak silat, sejarah singkat Bakti Negara serta prestasi gemilang yang diraih oleh Bakti Negara. Pada babak tengah, menceritakan kisah perjuangan atlet-atlet Bakti Negara demi meraih kemenangan. Babak akhir dalam film menjelaskan harapan-harapan untuk generasi pencak silat Bakti Negara mendatang. Kata Kunci: Film dokumenter, gaya expository, jenis nostalgia , pencak silat, bakti negar

Asuhan Keperawatan Pasien Stroke pada Gangguan Mobilitas Fisik dengan Intervensi Range of Motion (ROM) di IRNA 3 RSUD Kota Malang

Stroke adalah kerusakan neurologis secara tiba-tiba yang disebabkan oleh gangguan perfusi melalui pembuluh darah ke otak sehingga terjadi iskemia di suatu area otak. Salah satu gejala kerusakan neurologis yang umum muncul pada pasien stroke adalah hemiparesis yang merupakan kelemahan atau paralisis parsial pada otot yang terjadi pada sebagian sisi tubuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisa kasus kelolaan pada pasien stroke dengan intervensi latihan Range of Motion (ROM) dalam meningkatkan mobilitas fisik di Ruang Rawat Inap Dewasa RSUD Kota Malang. Desain penelitian menggunakan metode studi kasus pada pasien stroke yang diberikan intervensi keperawatan pada tanggal 8-10 November 2021. Klien mengalami masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik, risiko perfusi serebral tidak efektif, risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah, dan risiko gangguan komunikasi verbal. Masalah keperawatan utama pada pasien adalah gangguan mobilitas fisik dengan intervensi difokuskan pada pemberian latihan Range of Motion (ROM). Setelah diberikan intervensi selama 3x24 jam, didapatkan hasil rentang gerak meningkat, kaki kiri pasien tidak mampu melawan tahanan yang diberikan perawat secara maksimal, pasien mampu berpindah dari bed ke kursi roda, kekuatan otot meningkat dimana kekuatan otot ekstremitas atas 5/4 dan ektremitas bawah 5/3. Berdasarkan hasil evaluasi, disumpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada intervensi latihan ROM terhadap peningkatan mobilitas fisik pada pasien stroke. Oleh karena itu, disarankan untuk memberikan latihan ROM pada pasien stroke dengan kelemahan otot dan penurunan rentang gerak