EXCEPTIO NON ADEMPLETI CONTRACTUS PT. TELKOMSEL ATAS GUGATAN KEPAILITAN OLEH PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA (PJI) DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Prinsip exceptio non adimplet contractus hanya berlaku dalam perjanjian timbal balik, yaitu tangkisan yang menyatakan bahwa debitor tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru karena kreditor sendiri terlebih dahulu wanprestasi. Permohonan pailit PT. Telkomsel yang diajukan oleh PT. Prima Jaya Informatika bermula dari pelanggaran perjanjian kerjasama (wanprestasi), berupa penolakan kedua purchase order yang menimbulkan utang bagi PT. Telkomsel. Tujuan Penelitian ini antara lain: (1) untuk mengkaji dan menganalisis apakah gugatan exceptio non adimpleti contractus dari PT. Telkomsel terhadap PT. Prima Jaya Indonesia (PJI) dapat terpenuhi dalam kasus kepailitan atas gugatan PJI. (2) untuk mengkaji dan menganalisis apakah konsep wanprestasi pada Hukum perjanjian dapat sepenuhnya diaplikasikan ke dalam konsep utang pada Hukum kepailitan sesuai dengan undang-undang No.37 tahun 2004. (3) untuk mengkaji dan menganalisis apakah prinsip exceptio non adimpleti contractus dapat menjadi dasar Hukum dalam perkara Kepailitan. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif serta dilakukan analisis secara yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh di inventarisasi, dikaji dan diteliti secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi. Dari penelitian yang dilakukan, telah diperoleh hasil sebagai berikut: (1) gugatan exceptio non adempleti contractus dari PT. Telkomsel dalam kasus kepailitan atas gugatan PT. Prima Jaya Indonesia dapat terpenuhi berdasarkan dari kesalahan Hakim dalam menafsirkan syarat-syarat kepailitan. (2) tidak semua konsep wanprestasi pada hokum perjanjian dapat sepenuhnya diaplikasikan ke dalam konsep utang pada Hukum kepailitan yaitu bahwa tidak semua prestasi yang gagal dilaksanakan merupakan prestasi dibidang kegiatan bisnis (utang dagang). (3) bahwa exceptio non adempleti contractus merupakan sebuah prinsip atau asas yang dimana menjadi sebuah acuan atau dasar dalam pembentukan Hukum dan dalam menyelesaikan persoalan Hukum yang timbul manakala Hukum yang tersedia tidak memadai. Kata kunci: Exceptio non adempleti contractus, kepailitan, telkomsel, prima jaya informatik

Pemanfaatan Jasa Layanan Upt Perpustakaan Politeknik Dalam Menunjang Proses Belajar Mahasiswa

Perpustakaan Politeknik Negeri Manado adalah perpustakaan yang mengemban misi pendidikan yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.Pada dasarnya perpustakaan perguruan tinggi sebagai unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan mempunyai tugas memberikan pelayanan bahan pustaka kepada civitas akademika, terutama mahasiswa. Oleh sebab itu semakin baik perpustakaan melayani informasi bagi civitasnya, semakin tinggi peranan perpustakaan tersebut. Untuk itu upaya peningkatan dalam pemanfaatan jasa layanan perpustakaan dalam rangka menunjang proses belajar mahasiswa harus turut menjadi agenda utama pihak pengelola perpustakaan. Dengan harapan agar benar-benar jasa layanan perpustakaan dapat berperan secara maksimal dalam menunjang proses belajar mahasiwa.Begitu pula halnya UPT Perpustakaan Politeknik sebagai pengembang martabat ilmiah Politeknik Manado berupaya menjalankan peran yang semaksimal mungkin dalam menunjang proses belajar mahasiswa melalui jasa layanan informasi. Namun dibalik semua itu kembali juga pada mahasiswa itu sendiri untuk menyadari manfaat jasa layanan perpustakaan, sebab pengguna adalah faktor utama dalam kegiatan jasa layanan karena melalui pengguna (mahasiswa) tercermin berfungsi atau tidaknya suatu sistem layanan.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Dengan melakukan penjaringan dta secara langsung di lapangan (pada saat mahasiswa berkuunjung dn beraktifitas di dalam perpustakaan).Hasil Penelitian terhadap 35 responden menunjukkan bahwa ternyata UPT Perpustakaan Politeknik negeri Manado telah menunjukkan peran dan manfaatnya dalam proses belajar mahasiswa

TEORI BELAJAR VAN HIELE

Teori-teori yang dikemukakan oleh Van Hiele memang lebih sempit dibandingkan teori-teori yang dikemukakan oleh Piafet dan Dienes karena ia hanya mengkhususkan pada pengajaran geometri saja. Meskipun sumbasinya tidak sedikit dalam geometri. Berikut hal-hal yang diambil manfaatnya dari teori yang dikemukakan: a) Guru dapat mengambil manfaat dari tahap-tahap perkembangan kognitif anak yang dikemukakan Van Hiele, dengan mengetahui mengapa seorang anak tidak memahami bahwa kubus itu merupaka balok, karena anak tersebut tahap berpikirnya masih berada pada tahap analisis ke bawah; b) Supaya anak dapat memahami geometri dengan pengertian, bahwa pengajaran geometri harus disesuaikan dengan tahap perkembangan berpikir anak itu sendiri; c) Agar topic-topik pada materi geometri dapat dipahami dengan baik dan anak dapat mempelajari topic-topik tersebut berdasarkan urutan tingkat kesukarannya yang dimulai dari tingkat yang paling mudah sampai dengan tingkat yang paling rumit dan kompleks

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Etika Persahabatan Aristoteles

The main focus of this writing is to analyze the concept of Aristotle\u27s ethics of friendship in relation to efforts to achieve social well-being for domestic workers. Aristotle\u27s concept of ethics of friendship is seen to have a contribution in upholding rights and realizing social well-being for domestic workers. The method used in this writing is literature study with a phenomenological approach, viewed from the perspective of Aristotle\u27s ethics of friendship. The current phenomenon of life shows that domestic workers often do not receive legal protection and justice. The forms of injustice experienced by domestic workers include unjust wages, violence, and lack of social security. This happens because domestic workers are considered low-class workers who are exploited by employers for their own interests. This ultimately prevents domestic workers from experiencing well-being. The findings of this writing are that efforts to achieve social well-being for domestic workers can be realized if everyone realizes the presence of others as friends. Building friendship is very useful in maintaining harmony and creating well-being. This concept of friendship is ultimately crucial for domestic workers to ensure their rights and lead them to well-being. Friendship helps individuals to broaden their perspective that everyone has the same rights and dignity. This is capable of bringing human beings to well-being because its criterion lies in the well-being of each individua

KedudukanAnak Dari Pernikahan di Bawah Tangan (Analisis HukumIslamdanHukumPositif).

Hasil penelitian ini terhadap kedudukan dan hak anak dari pernikahandibawah tangan.Menurut hukumIslam,kedudukan anak hasil pernikahn di bawahtangan sebagai mana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI)memiliki pandangan yang sama dengan Undang-Undang Perkawinan, karenapasal100 KHI mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan pasal 43 ayat (1)Undang-Undang perkawinan tahun 1974, dimana seorang anak di luar kawinhanya memiliki hubungannasab dengan keluarga ibunya. Pasal 103 KHI asal usulhanyalah dapat di buktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, setelahputusan Mahkama Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang di keluarkan padatanggal 7 Februari 2012kedudukananak dari pernikahandi bawah tangan, apabiladiakuinya sebagai anak yang sah dari bapak biologisnya berarti akan mempunyaihubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahbiologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tegnologidan/atau alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah termasukhubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Mahkamah Konstitusi tidakmenyebutkan akta kelahiran anak luar kawin ataupun akibat putusan tersebutterhadap akta kelahiran anak dari pernikahan di bawah tangan yangberkonsekuensi terhadap status hukum anak dan pembuktian asal usul anak dimana akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya kerena pada saatpembuatan akta kelahiran anak tersebut masih berstatus anak luar kawin, yanghanya diakui memiliki hubungan nasab dengan ibunya

Kekerasan Terhadap Istri di Pengadilan Negeri Sungguminasa

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, kekerasan terhadap istri yang seringkali diajukan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual yang dipengaruhi oleh faktor internal atau dalam rumah tangga itu sendiri dan faktor eksternal yaitu masyarakat. Aturan dalam hukum Nasional yaitu HAM, KUHP, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan lainnya ini juga sejalan dengan aturan yang ada dalam al-Qur’an dan Hadits mengcover hak-hak terkhusus bagi perempuan yang mengalami tindak KDRT demi mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat yang berkeadilan, tentram, aman dalam menjalankan kehidupan di dunia dan akhirat. Tindakan kekerasan terhadap istri harus ditindak lanjuti dengan revisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 atau pengaturan lebih lanjut dalam pengaturannya, juga peningkatan kinerja dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke pada aparatur pemerintah lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat itu sendiri, terkait dengan penerapa Undang-undang yang mencegah terjadinya tindakan KDRT.mPenanganan dan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku KDRT mustilah diterapkan secara maksimal untuk kemaslahatan ummat yaitu dengan peningkatan sistem pendampingan bagi korban KDRT dan peningkatan kerjasama antar lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan pencegahan, perlindungan dan pelayanan korban KDRT

PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN PENGADAAN JASA PEMBORONGAN PEMBANGUNAN TERMINAL KOTA BOJONEGORO (TAHAP I) ANTARA CV. TRI SANTOSO DENGAN DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN BOJONEGORO)

Kontrak merupakan sebuah proses yang didalamnya terdapat fasefase yang meliputi fase prakontrak, kontrak dan pelaksanaan kontrak. Secara menyeluruh kontrak pengadaan barangljasa dengan pihak swasta yang dibuat saat ini oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah sesuai dengan kontrak yang dibuat Pemerintah dengan standar aturan yang ditetapkan menggunakan aturan hukum positif yang berlaku yaitu Burgerlijk Wetboek dan Ketetapan Presiden Nomor 80 tahun 2003 serta disetujui oleh para pihaknya dengan tinjauan terhadap perjanjian pengadaan jasa pemborongan pembangunan Terminal Kota Bojonegoro antara CV. Trisantoso dengan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bojonegoro

ALIRAN PEMIKIRAN KEISLAMAN JABARIYAH DAN QADARIYAH (Latar Belakang, Tokoh-Tokoh & Pokok Ajarannya)

This discussion regarding Qadariyah and Jabariyah is very important considering that Qadariyah and Jabariyah are considered as an understanding of one problem, not as a school with various specific discussion themes and discussion methods. The purpose of this discussion is to find out the meaning, background and main points of Jabariyah and Qadariyah teachings. This research is a literature review research. The results of this research are that Jabariyah is a group that believes in the inability of humans to carry out any activity, and that all actions they have taken are nothing but decrees from Allah SWT, while Qadariyah is a group that rejects qadar (God's decree), namely a group that does not believe in There is God's decree for all affairs/cases. Jabariyah emerged since the time of the Companions and the Umayyad era. Meanwhile, the emergence of the qadariyah was motivated as a signal against the political policies of the Umayyads.  Pembahasan mengenaik Qadariyah dan jabariyah ini sangatlah penting mengingat Qadariyah dan jabariyah ini dianggap sebagai suatu paham mengenai satu masalah bukan sebagai aliran dengan berbagai tema bahasan dan metode pembahasan terntentu. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui makna, latar belakang dan pokok-pokok ajaran jabariyah dan qadariyah. Penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini bahwa Jabariyah adalah sebuah kelompok yang memiliki keyakinan tentang tiada kuasanya manusia dalam melakukan aktifitas apapun, dan segala tindakan yangtelah dilakukannya tiada lain merupakan ketetapan dari Allah Swt, sedangkan Qadariyah adalah kelompok yang menolak qadar (ketetapan tuhan) yakni kelompok yang tidak percaya adanya ketetapan tuhan terhadap segala urusan/perkara. Jabariyah muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Sedangkan munculnya qadariyah dilatar belakangi sebagai isyarat menentang kebijaksanaan politik Bani Umayyah. This discussion regarding Qadariyah and Jabariyah is very important considering that Qadariyah and Jabariyah are considered as an understanding of one problem, not as a school with various specific discussion themes and discussion methods. The purpose of this discussion is to find out the meaning, background and main points of Jabariyah and Qadariyah teachings. This research is a literature review research. The results of this research are that Jabariyah is a group that believes in the inability of humans to carry out any activity, and that all actions they have taken are nothing but decrees from Allah SWT, while Qadariyah is a group that rejects qadar (God's decree), namely a group that does not believe in There is God's decree for all affairs/cases. Jabariyah emerged since the time of the Companions and the Umayyad era. Meanwhile, the emergence of the qadariyah was motivated as a signal against the political policies of the Umayyad

DESAIN MEJA SETRIKA LIPAT UNTUK UMKM LAUNDRY DENGAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT

The growth of laundry every year will increase by 20% and reach 50% in 2022. In the laundry washing process, the process of ironing and folding clothes is a process that requires the most energy and long time. Constraints that occur in the process of ironing and folding clothes cause overload so that many laundries refuse customer requests causing the resulting turnover to be not optimal. The folding ironing table innovation can combine the functions of ironing as well as folding clothes in one process. The Quality Function Deployment (QFD) method is used to get the voice of the customer and build the House of Quality (HOQ) matrix. Customers desire an ironing board product that has strong and sturdy material, ergonomic design, wide table size, flexible and multifunctional, quality base, and has an attractive design. The development of a folding ironing table product design with a strong and sturdy material, specifically stainless steel, as well as an ironing table base that can be rotated and folded flexibly is expected to make the process of ironing and folding clothes more effectiveKeywords : laundry, ironing, folding clothes, Quality Function Deployment, House of Qualit