ACCESS REFORM DALAM KERANGKA REFORMA AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL

Pada hakekatnya, tujuan dilaksanakannya reformasi agraria adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum tani miskin. Reforma agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah, tetapi juga sebagai proses yang lebih luas seperti akses ke sumber daya alam, keuangan/modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja, dan juga distribusi kekuatan politik. Pemerataan penguasaan tanah di pedesaan sebagai hasil dari reformasi agraria akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan warga desa yang pada umumnya petani gurem atau buruh tani. Reforma agraria memainkan peran penting dalam perang melawan kemiskinan pedesaan. Sasaran utama reforma agraria adalah terciptanya keadilan sosial yang ditandai dengan adanya keadilan agraria.In essence, the purpose of the implementation of agrarian reformis to improve the welfare of the poor peasants. Agrarian reformis not only understood as a policy for there distribution of land, but also as abroader process such as access to natural resources, financial/capital, technology, goods and labor markets, and also the distribution of political power. Equitable distribution of land tenureinrural areas as a result of agrarian reform will result in an increase in the welfare of the villagers who are generally small farmers or farm laborers. Agrarian reform plays an important role in the fight against ruralpoverty. The main target of the agrarian reformis the creation of social justice that is characterized by the presence of agrarian justice.Pada hakekatnya, tujuan dilaksanakannya reformasi agraria adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum tani miskin. Reforma agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah, tetapi juga sebagai proses yang lebih luas seperti akses ke sumber daya alam, keuangan/modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja, dan juga distribusi kekuatan politik. Pemerataan penguasaan tanah di pedesaan sebagai hasil dari reformasi agraria akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan warga desa yang pada umumnya petani gurem atau buruh tani. Reforma agraria memainkan peran penting dalam perang melawan kemiskinan pedesaan. Sasaran utama reforma agraria adalah terciptanya keadilan sosial yang ditandai dengan adanya keadilan agraria.In essence, the purpose of the implementation of agrarian reformis to improve the welfare of the poor peasants. Agrarian reformis not only understood as a policy for there distribution of land, but also as abroader process such as access to natural resources, financial/capital, technology, goods and labor markets, and also the distribution of political power. Equitable distribution of land tenureinrural areas as a result of agrarian reform will result in an increase in the welfare of the villagers who are generally small farmers or farm laborers. Agrarian reform plays an important role in the fight against ruralpoverty. The main target of the agrarian reformis the creation of social justice that is characterized by the presence of agrarian justice

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA

Agrarian reform is one of solutions to overcome the poverty. The agrarian reform needs a political commitment from the government. In addition, agrarian information is important to figure out the problems and its potential to overcome the problems. Agrarian reform can not depend on the authority and political power of the government only, it also needs the involvement of the community and other stakeholders. In the context of regional authonomy, the authority of agrarian reform will be the authority of the local government, therefore the involvement of the community in every stage is necessary. National Planning for Agrarian Reform Programme should be conformed with the characteristics of the region and the inputs from the stakeholders, since they understand the situation and the agrarian problems in the region. Keywords: agrarian reform, stakeholders, landreform

Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan

AbstrakKedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.Kedaulatan pangan merupa- kan konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.Kedaulatan pangan juga merupakan pemenuhan hak manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri yang lebih menekankan pada pertanian berbasiskan keluarga yang berdasarkan pada prinsip solidaritas.MenurutBadan PertanahanNasionalRepublikIndone- sia(BPN RI), salah satu daritujuanpelaksanaanreformasiagrariaadalah untuk meningkatkanketahanan pangandanenergimasyarakat. Reforma agrariayang berhasil ditandai oleh kepastian penguasaan tanah yang menjamin peng- hidupan dan kesempatan kerja bagi petani, tata-guna tanah yang mampu memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu lingkun- gan hidup, kedaulatan pangan, kemampuan produktivitas yang mampu mem- buat keluarga petani mampu melakukan re-investasi dan memiliki daya beli yang tinggi.Kata Kunci: Reforma Agraria, Hak Atas Pangan, Ketahanan Pangan

Kedudukan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara

The term Prosecutor as a state lawyer is not clearly stated in the Prosecutor's Law. Implementation of the functions of the Prosecutor as state attorney in the civil and administrative sphere of the state follows the flow and procedures for settlement of civil disputes and state administration in general. To optimize the implementation of the Prosecutor's function as a state lawyer, the Prosecutor must be provided with education and training regarding civil law and constitutional law/state administrative law. Therefore, the institutionalization of the State Attorney Attorney is also needed so that if a lawsuit involving the interests of the state occurs, there will be no difficulty in appointing and determining the Prosecutor acting as the State Attorney

PERLINDUNGAN HUKUM BANK SYARIAH SEBAGAI KREDITUR ATAS COVERNOTE NOTARIS PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH

Abstract This study aims to analyze the Legal Protection of Islamic Banks as Creditors for Notary Covernotes with Problems in Murabahah Financing, where banks as creditors in using notary covernotes as one of the considerations in disbursing murabaha funds must pay attention to the application of the precautionary principle and when the notary's covernote and what kind of efforts can be made by banks as creditors for Covernote which have problems in murabahah financing. This research uses the type of empirical legal research, this research uses field data as the main data source, such as the results of interviews. The results of the study show that the application of the prudent principle plays an important role in the banking system because it is used as indirect protection by the bank for the interests of depositors and their deposits at the bank. This principle is used to prevent the risk of loss arising from a policy and business activities carried out by a bank. Bank's efforts as a creditor for a notary's covernote that has problems in murabahah financing, when a notary's covernote has problems that make credit or customer financing also problematic, the bank uses efforts, namely through litigation and non-litigation processes, to a notary whose covernote is problematic and results in losses for the bank, the efforts made by the bank namely the bank will ask the notary to complete what is stated in the covernote or improve the covernote, if this does not get results then the bank will report the notary to the Regional Supervisory Council. Keywords: Covernote, Default, Murabahah Financing.Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum Bank Syariah Sebagai Kreditur Atas Covernote Notaris Yang Bermasalah Dalam Pembiayaan Murabahah, di mana bank sebagai kreditur dalam menggunaan covernote notaris sebagai salah satu pertimbangan dalam pencairan dana murabahah haruslah memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dan ketika covernote notaris tersebut dan upaya seperti apa yang dapat dilakukan oleh bank  sebagai kreditur atas Covernote yang bermasalah dalam pembiayaan murabahah.   Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, penelitian ini menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan prinsip kehati-hatian (Prudent Principle) sangat berperan penting dalam sistem perbankan karena digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya di bank. Prinsip ini digunakan untuk mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian dari suatu kebijakan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Upaya Bank sebagai kreditor atas covernote notaris yang bermasalah dalam pembiyaan murabahah, ketika covernote notaris bermasalah yang membuat kredit atau pembiayaan nasabah juga bermasalah bank menggunakan upaya yaitu dengan proses litigasi dan non litigasi, Kepada notaris yang covernotenya bermasalah dan mengakibatkan kerugian bagi bank upaya yang dilakukan bank yaitu bank akan meminta notaris untuk meyelesaikan apa yang tertera pada covernote tersebut atau memperbaiki covernote tersebut,  jika hal itu tidak mendapatkan hasil maka pihak bank akan melaporkan notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah.      Kata Kunci: Covernote, Pembiayaan Murabahah, Wanprestasi

Aspek Hukum Tanah Tongkonan sebagai Harta Pusaka yang Tidak Terbagi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum tanah tongkonan sebagai harta pusaka yang tidak terbagi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian tentang bekerjanya hukum (law in action) di masyarakat. Penelitian dilakukan di Tongkonan Remen, Kelurahan Laang Tanduk, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status tanah tongkonan yang berada dalam wilayah adat tongkonan adalah tanah komunal yang ditandai dengan adanya rumah tongkonan layuk sebagai simbol marga (keluhuran) suku Toraja. Keluhuran tersebut juga menjadi nilai yang merekatkan seluruh anggota keluarga dan representasi lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat Toraja. Dalam sistem pengelolaan aset berupa tanah tongkonan dan wilayah adat tongkonan ditandai dengan adanya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai pengelola dalam hal pemanfaatan tanah komunal dan pemeliharaan harta pusaka tongkonan secara berkala. Pengelolaan tanah Tongkonan dilakukan oleh keturunan yang bermukim di lokasi tanah tersebut. Setiap keturunan dari pemilik tanah Tongkonan berhak untuk tinggal dan membangun di atas tanah Tongkonan dengan syarat sepanjang mereka ikut berpartisipasi memelihara dan menjaga tanah milik keluarga tersebut. Artinya, segala bentuk keputusan lahir dari dalam tongkonan tersebut melalui musywarah rumpun sebuah tongkonan

The Legal Analysis of Notary/PPAT Who Takes a Leave but Keep Make Legal Deed

Notary and Land Registrar (i.e. Pejabat Pembuat Akta Tanah [PPAT]) are general officials authorized to make authentic deeds. If someone is serving as a notary as well as being able to carry out his position, then he must be replaced by someone else temporarily. During the leave period, the land certificate they make is not authentic. The certificate sourced from and made by Notary or PPAT Deed is an authentic one that has perfect verification power. Therefore, every Notary or PPAT in carrying out the position should always be careful and aware of the consequences that can be caused on each deed he makes