Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit

Pertanggungjawaban pidana dokter harus didasarkan pada teori pertanggungjawaban pidanaDunia Kesehatan sebagai bagian dari interaksi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum.\ud Bahakan dunia kedokteran menjadi objek dari hukum itu sendiri,. Dokter adalah manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan. Kesalahan Dokter dalam menjalankan profesi medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis

Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

This study aims to analyze the application of property-based returns on state financial losses. The research method used is empirical by using primary and secondary data sources. Data was collected by interviewing a special criminal prosecutor and analyzing three court decisions. This study, not only discusses the return of state losses but also discusses solutions so that the execution of recovering state losses can be maximized. This research is based on the theory of economic analysis of law. This study resulted in three points, the first is that property-based confiscation are only used for proof. Second, as the basis for recovering state financial losses, the model used is value-based confiscation. Third, the return of state financial losses is still an option that can be replaced with a substitute imprisonment. Supposedly, corruption convicts should not be given a choice of alternative prisons but can be replaced with sanctions in the form of social work which can be calculated as the value of state losses. In addition, the draft asset return law must be ratified by referring to UNCAC 2003 so that there are rules governing the return of assets.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengembalian kerugian keuangan negara dengan berbasis properti. Metode penelitian yang digunakan yaitu empiris dengan menggunakan sumber data primer maupuan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap seorang jaksa tindak pidana khusus dan menganalisis tiga putusan pengadilan. Penelitian ini, tidak hanya membahas mengenai pengembalian kerugian negara saja tetapi juga membahas terkait solusi sehingga eksekusi pengembalian kerugian negara dapat dimaksimalkan, untuk itu penelitian ini berpatokan pada teori economic analysis of law. Penelitian ini menghasilkan tiga poin, pertama adalah penyitaan berbasis properti hanya digunakan untuk pembuktian. Kedua, sebagai dasar pengembalian kerugian keuangan negara, model yang digunakan adalah penyitaan berbasis nilai. Ketiga yaitu pengembalian kerugian keuangan negara masih menjadi suatu pilihan yang dapat diganti dengan pidana penjara pengganti. Seharusnya, terpidana korupsi tidak diberi pilihan penjara penggani tetapi dapat diganti dengan sanksi berupa pekerjaan sosial yang dapat dihitung sebagai nilai dari kerugian negara. Selain itu, rancangan undang-undang pengembalian aset harus disahkan dengan berpedoman pada UNCAC 2003 agar ada aturan yang memayungi pengembalian aset.

Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Penodaan Agama: Perspektif Penegakan Hukum Pidana

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis instrumen hukum pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan penodaan agama dalam perspektif penegakan hukum pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) oleh Kejaksaan sudah berjalan sesuai dengan kewenangannya dan dilakukan dengan koordinasi antara Kejaksaan sebagai ketua Tim Pakem bersama anggota Tim Pakem, namun secara praktis belum optimal. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pedoman dan keseragaman bagi pelaksanaan tugas di lapangan juga menjadi tantangan tersendiri dalam praktiknya di lapangan. Koordinasi dengan instansi lain (Tim Pakem) belum dikelola dengan baik karena masih bersifat insidentil dan adanya ego sektoral. Seharusnya Kejaksaan sebagai ketua Tim Pakem dapat menjadi motor penggerak dan memberikan komando kepada anggota Tim Pakem dalam melakukan kegiatan sehingga dapat meminimalisir timbulnya keresahan masyarakat terhadap kegiatan aliran kepercayaan dalam masyarakat yang menyimpang

Perwujudan Prinsip Legalitas dalam Tindak Pidana Penghinaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perwujudan prinsip legalitas hukum pidana baik ketentuannya yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan hukum pidana penghinaan baik yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum memenuhi prinsip legalitas. Masih terdapat ketentuan hukum pidana penghinaan yang unsur-unsur tindak pidananya kabur, seperti dalam jenis penghinaan, penistaan lisan, pengaduan dengan fitnah, penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dunia, dan penghinaan yang terjadi melalui sarana informasi dan transaksi elektronik

Struktur sastra lisan Mori

Buku Struktur Sastra Lisan Mori ini merupakan salah satu hasil Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Sulawesi Tengah tahun 1992 yang pelaksanaannya dipercayakan kepada tim peneliti dari Kecamatan Lembo. Untuk itu, kami ingin menyatakan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pemimpin Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Sulawesi Tengah beserta stafnya, dan para peneliti, yaitu Tim Peneliti Drs. Ahmad Saro, Drs. Amir Kadir, Drs. llyas Abd. Hamid

LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTITUTIONAL COURT'S LIMITATION ON THE RESUBMISSION OF INDICTMENTS

Abstract This study aims to determine the legal consequences of limiting the resubmission of indictments by the constitutional court and the legal certainty of limiting the resubmission of indictments by the constitutional court. This type of research is normative with data collection techniques carried out through library research, namely laws and regulations, a case approach, namely the Constitutional Court Decision, and a conceptual approach. In addition, the author also conducts library research through data and books related to the research topic. Furthermore, the data obtained was analyzed qualitatively which was then presented descriptively. The results of the study show that: 1) The legal consequences of limiting the re-submission of indictments that have been canceled make the decision in the form of a final decision because it has been examined and considered the subject matter of the case and will be nebis in idem if filed again afterwards. The form of legal action that can be taken by the public prosecutor is an appeal or cassation and not resistance (verzet). In order to harmonize this form of legal action with the Constitutional Court’s decision, additional arrangements are needed which contain new norms in criminal procedural law; and 2) The Constitutional Court's decision which limits the re-submission of indictments is a form of legal certainty. Thus, in order to prevent repeated cancellation of the indictment, the prosecutor's accuracy is required in preparing the indictment because at the second examination, there is a potential for the indictment to still not meet the material requirements so that the case is considered finished without any examination of the main case, and there is a potential for an indictment still does not meet the material requirements, while the subject matter of the case is proven. This resulted in no settlement and clarity of the status of the case for the accused and victims to obtain a guarantee of fair legal certainty as mandated in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution

Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi

The purpose of this study was to analyze the efforts of the police in overcoming criminal acts of corruption and to analyze the obstacles faced by the police in overcoming criminal acts of corruption. The study used empirical research type. Data collection techniques in this study were through direct interviews with respondents as the primary data source and through literature study as a secondary data source. The data analysis technique used was qualitative technique. The results showed that the efforts made by the police to tackle corruption were in the form of preemptive, preventive, and repressive measures. Preemptive efforts were in the form of educating the public through pamphlets, brochures, and banners that contained all matters relating to corruption. Preventive efforts by way of synergizing with law enforcement officials, improving coordination, investigation, and investigation functions in ten areas prone to corruption, and responding to public demanded to accelerate investigations. Repressive measures in the form of sanctions against corruptors in accordance with the law. The obstacles faced in overcoming corruption were internal constraints, namely the slow disbursement of program budgets for pre-emptive and preventive activities, as well as external obstacles, namely the lack of understanding of corruption by the public

Efektivitas Hukum Pelaksanaan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Jiwa Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Suatu Analis Psikologi Hukum)

This study aims to determine and analyze the form of implementation of the rights to mental health care services and the obstacles in the implementation of thefulfillment of the rights to mental health care services for prisoners in Lapas Klas IIA Palu. This research was conducted at the Correctional Institution in Lapas Klas IIA Palu. The techniques of data collection were liberary research and field research. The data were then analyzed descriptively qualitative descriptively. The result of research is (1) The implementation of the fulfillment of the rights to mental health care services for prisoners at Lapas Klas IIA Palu has been carried out with several types of efforts including promotional, preventive, curative and rehabilitation. (2) The implementation of the rights to mental health care services for prisoners has carried out the fulfillment of these rights in the best possible way but has identified factor that affect the factors of facilities or facilities due to the lack of medical personnel who serve the fulfillment of prisoners' health rights, so that justice is realized in the fulfillment of the rights to mental health care services for prisoners at Lapas Klas IIA Palu. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa dan kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Palu. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan di lokasi Lapas Klas IIA Palu dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, data yang diperoleh kemudian dianalisis kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Bentuk pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa warga binaan di Lapas Klas IIA Palu dilaksanakan dengan berbagai jenis upaya, diantaranya yaitu upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi. (2) Dalam pelaksanaan pemenuhan hak tersebut telah berjalan secara optimal namun ditemui faktor kendala dalam optimalnya pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa bagi warga binaan di Lapas Klas IIA Palu yaitu faktor sarana atau fasilitas karena kurangnya tenaga medis yang melayani pemenuhan hak kesehatan warga binaan sehingga terwujud keadilan dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa bagi warga binaan pemasyarakatan yang ideal di Lapas Klas IIA Palu.  This study aims to determine and analyze the form of implementation of the rights to mental health care services and the obstacles in the implementation of thefulfillment of the rights to mental health care services for prisoners in Lapas Klas IIA Palu. This research was conducted at the Correctional Institution in Lapas Klas IIA Palu. The techniques of data collection were liberary research and field research. The data were then analyzed descriptively qualitative descriptively. The result of research is (1) The implementation of the fulfillment of the rights to mental health care services for prisoners at Lapas Klas IIA Palu has been carried out with several types of efforts including promotional, preventive, curative and rehabilitation. (2) The implementation of the rights to mental health care services for prisoners has carried out the fulfillment of these rights in the best possible way but has identified factor that affect the factors of facilities or facilities due to the lack of medical personnel who serve the fulfillment of prisoners' health rights, so that justice is realized in the fulfillment of the rights to mental health care services for prisoners at Lapas Klas IIA Palu. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa dan kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Palu. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan di lokasi Lapas Klas IIA Palu dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, data yang diperoleh kemudian dianalisis kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Bentuk pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa warga binaan di Lapas Klas IIA Palu dilaksanakan dengan berbagai jenis upaya, diantaranya yaitu upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi. (2) Dalam pelaksanaan pemenuhan hak tersebut telah berjalan secara optimal namun ditemui faktor kendala dalam optimalnya pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa bagi warga binaan di Lapas Klas IIA Palu yaitu faktor sarana atau fasilitas karena kurangnya tenaga medis yang melayani pemenuhan hak kesehatan warga binaan sehingga terwujud keadilan dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa bagi warga binaan pemasyarakatan yang ideal di Lapas Klas IIA Palu. &nbsp

Prevelacne of pressure ulcers in patients with spinal cord injury; a retrospective study

Pressure ulcers in patients with spinal cord injury (SCI) are associated with incredible financial cost and human sufferings. The aim of this retrospective study was to determine prevalence of pressure ulcers amongst patients with different levels of SCI

Motor imagery classification in Brain Computer Interface (BCI) based on EEG signal by using machine learning technique

This paper focuses on classification of motor imagery in Brain Computer Interface (BCI) by using classifiers from machine learning technique. The BCI system consists of two main steps which are feature extraction and classification. The Fast Fourier Transform (FFT) features is extracted from the electroencephalography (EEG) signals to transform the signals into frequency domain. Due to the high dimensionality of data resulting from the feature extraction stage, the Linear Discriminant Analysis (LDA) is used to minimize the number of dimension by finding the feature subspace that optimizes class separability. Five classifiers: Support Vector Machine (SVM), K-Nearest Neighbors (KNN), Naïve Bayes, Decision Tree and Logistic Regression are used in the study. The performance was tested by using Dataset 1 from BCI Competition IV which consists of imaginary hand and foot movement EEG data. As a result, SVM, Logistic Regression and Naïve Bayes classifier achieved the highest accuracy with 89.09% in AUC measurement