Food Service for Convicts in Correctional Institutions According to Laws and Regulations and Islamic Sharia

The rights of convicts as Indonesian citizens who lost their independence due to criminal acts must be carried out in accordance with human rights. One of them is the right to obtain adequate food and beverage services that meet nutritional and health standards in accordance with the provisions of laws and regulations. In addition, Islamic sharia (law) also regulates the rights of convicts to get good and halal food and drink. This requirement is an order from the Al-Quran and Hadith. The problem of this research is how to organize food according to the provisions of laws and regulations and the provisions of Islamic law. This research used sociological research method. According to the type and nature of the research, the data sources used are secondary data consisting of primary legal materials. The secondary legal materials in this research consist of books, scientific journals, papers and scientific articles that can provide explanations of the primary legal materials. The results of the research found that in practice it was still found in Correctional Institutions that the rights of convicts had not been given in accordance with their rights as citizens. This is caused by several factors, including the lack of understanding of the regulations regarding the rights of convicts contained in the Law and sharia law by correctional Institution officers or even by the convicts themselves. Correctional officers need to be given dissemination regarding their obligation to provide food for convicts in accordance with laws and regulations

Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Setiap orang bermasalah dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pemberian bantuan hukum, merupakan bagian dari hak asasi, khususnya bagi masyarakat miskin. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, praktiknya masih belum optimal dengan bermacam-macam problem, baik penyelenggara maupun penerima bantuan hukum. Permasalahan adalah apa problem yang menyebabkan belum optimalnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin? Apa upaya strategis yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin?. Tujuan adalah untuk mengetahui terkait dengan problem dan upaya apa yang harus dilakukan agar pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat optimal. Jenis penelitian adalah yuridis normative dengan pendekatan perUndang-Undangan dan pendekatan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menemukan problem yang menyebabkan belum optimalnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin disebabkan masih kecilnya anggaran setiap pendampingan per kasusnya, masih sedikitnya Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi serta belum adanya standarisasi pedoman pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum, sehingga menyarankan kepada pemerintah cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar segera mengeluarkan Standarisasi Pedoman Pelayan Bantuan Hukum sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miski

Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Model Taruna Di SMK

The aims of the research are to describe the planning (design model) and the basic concepts and systematic of the taruna model of character strengthening in education at SMKN 13 Malang. This Research used a qualitative approach. Technique of Data Collection are based on the means of observation and in-depth interviews. Triangulation of data is done by triangulation of techniques and triangulation of data sources. Data analysis carried out by data reduction, data presentation and verification. The results showed that (1) the taruna model of character strengthening in education at SMKN 13 Malang had gone through a fairly long and good planning process before the implementation, the stages of the research are included needs analysis, formulation of goals, determining evaluation techniques, choosing strategies or methods, identification of support systems, developing, implementing the program and finally evaluating the program. This stage is in accordance with the ADDIE model development rules. This taruna model is a character education model adapted from typical military character education from schools in collaboration with the Malang Naval Base in educating the character of students. (2) The taruna model systematic consists of: taruna orientation, inauguration, organization, program implementation and taruna evaluation.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan (model desain) dan konsep dasar serta sintak model taruna dalam penguatan pendidikan karakter di SMKN 13 Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) model taruna dalam penguatan pendidikan karakter di SMKN 13 Malang telah melalui proses perencanaan cukup panjang dan baik sebelum diimplementasikan, tahapannya antara lain analisis kebutuhan, perumusan tujuan, menentukan teknik evaluasi, memilih strategi atau metode, identifikasi sistem pendukung, mengembangkan program, implementasi program dan terakhir evaluasi. Tahapan ini sesuai kaidah pengembangan model ADDIE. Model taruna ini merupakan model pendidikan karakter yang diadaptasi dari pendidikan karakter khas kemiliteran yang dilakukan dengan cara sekolah bekerjasama dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut Malang dalam mendidik karakter peserta didik. (2) Sintaks model taruna terdiri dari: orientasi taruna, pelantikan taruna, pengorganisasian taruna, pelaksanaan program ketarunaan dan evaluasi tarun

Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Keterangan Terhadap Terdakwa Pada Persidangan Dan Implikasinya

Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat di buktikan sejak awal dimulainya tindak penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses pengadiln, terutama bagi hakim. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau bewijskracht dari setiap alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Alasan yang mendasar dan logis tersebut harus dapat dibuktkan kebenarannya dan diperkuat atau di dukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dpat dibuktikan oleh hakim. Pencabutan BAP berdasarkan beberapa yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 No. 299 K/Kr/1959, putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960 No. K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, No. 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, No. 5 K/Kr/1961. Apabila pencabutan diterima oleh hakim, maka keterangan tedakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan ketrangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar. sedangkan apabila pencabutan ditolak hakim, maka ketrangan terdakwa dalam persidngan penadilan tidak dapat digunakan sebgai alat bukti, justru ketreangan terdakwa (tersangka), di tingkat penyidikan (BAP) yang kemudian dapat di gunakan dalam pembuktian. pencabutan BAP persidangan mempunyai dua tujuan yaitu digunakan oleh terdakwa untuk menyangkal perbuatanya atau untuk meringankan hukuman atau pencabutan BAP saksi dapat digunakan untuk meringankan dan memberatkan terdakwa

ANALYSIS OF PROBLEM AND NEED ON THE AFFECTIVE ASSESMENT IMPLEMENTATION FOR LEARNERS IN MADRASAH ALIYAH

This paper aims to report various issues related to affective domain assessment in an effort tounderstand the needs of teachers in implementing affective assessment in Madrasah Aliyah. Data collection isdone through interview technique and focus group discussion (FGD). The collected data were analyzedinductively to produce meaningful information points. Predicate as a public school characteristic of Islamicreligion attached to Madrasah Aliyah institution has implications to the demands of realizing the character ofmorality or morals as a value of excellence for learners. Implementation of education system in Madrasah Aliyahwhich has been accused still has weaknesses require real efforts to improve its quality. The development ofvalue-based affective assesment instruments combined with the scale of religiosity is representative to expressand recognize the disposition of learners’s affective characteristics more broadly and fundamentally for theinterest of improving the assessment system in particular and improving the quality of education in general. Kata Kunci : development of assessment instruments, domain afektif, focus group discussion, madrasah aliyah

Membangun inovator kampung melek media (pendampingan remaja melalui program edukasi literasi media)

[Bahasa]: Pendampingan remaja melalui program edukasi literasi media di Lingkungan Karang Baru Pejeruk Ampenan merupakan program dampingan yang menghadirkan kondisi baru,  setidak-tidaknya telah membawa perubahan perilaku sosial remaja kendati perubahan tersebut tidak terlalu cepat, lebih-lebih dalam program yang bersifat dampingan yang berbasis kepada perubahan pola pikir, perilaku, dan cara pandang masyarakat. Program dampingan seperti ini membutuhkan waktu yang relatif  lama tidak seperti halnya program yang bersifat fisik yang mudah dilihat, mudah diukur capaiannya dan keberhasilannya. Tim telah berusaha membangun kesadaran komunitas tentang pentingnya literasi media.  Membangun kesadaran kepada komunitas remaja sebagai inovator bukanlah pekerjaan yang mudah, namun tidak mesti harus dihindari karena program ini dipandang cukup memberikan manfaat positif kepada remaja. Hasil dampingan  menunjukkan adanya kemauan, inisiatif remaja sebagai inisiator sekaligus sebagai inovator di lingkungannya dalam merubah cara pandang remaja dalam mengkonsumsi media dengan memanfaatkan forum-forum atau kelompok-kelompok warga, seperti yasinan remaja, hiziban, serakalan, dan pengajian remaja. Kata kunci: inovator, media, literasi medi

Implementasi Komunikasi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Guru di Pondok Pesantren Darus Sholihin Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu

Penelitian ini bertujuaan untuk mendeskripsikan Implementasi Komunikasi Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Guru di Pondok Pesantren Darus Sholihin Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data penelitian diperoleh dengan teknik triangulasi melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun tujuan penelitian ini ingin mengungkapkan : (1) pola Komunikasi Kepala Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darus Sholihin Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, (2) upaya Kepala Madrasah dalam mengefektifkan komunikasi di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darus Sholihin Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, (3) Faktor pendukung dan penghambat apasajakah yang mempengaruhi proses Komunikasi Kepala Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darus Sholihin Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, (4) kaitan Komunikasi Kepala madrasah dengan peningkatan mutu guru di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darus Sholihin Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.Hasil penelitian ini mengungkapkan Tiga temuan yaitu: Implementasi komunikasi yang dilakukan antara kepala madrasah dengan staf berjalan dengan lancar, bersuasana baik, serta komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan komunikasi lisan dan tulisan. Dengan terjalinnya komunikasi tersebut antara kepala madrasah dengan staf untuk tercapainya tujuan yang sudah diharapkan dalam visi dan misi Pondok Pesantren Darus Sholihin Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Implementasi komunikasi yang dilakukan antara kepala madrasah dengan guru berjalan dengan lancar, serta menggunakan komunikasi lisan dan tulisan. Terlihat pada rapat yang dilaksanakan pada setiap minggu yaitu pada hari Kamis, kepala madrasah dengan guru mempunyai kerja sama yang baik untuk menuntaskan kendala yang ada pada guru yang belum memenuhi standart pendidikan atau yang sudah, dan menangani kendala yang lain serta menyiapkan kewajiban sebagai seorang guru. Implementasi komunikasi yang dilakukan antara kepala madrasah dengan pengawas berjalan dengan baik, dan dibangun melalui komunikasi langsung untuk dapat bekerja sama dalam menangani kendala yang dialami guru atau mengenai hal lainnya serta dapat mencapai tujuan yang terdapat dalam visi dan misi Pondok Pesantren Darus Sholihin Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu

Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh

Pada tanggal 2 Oktober 2014 Gubernur Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam. Pemberlakuan Qanun Aceh ini menimbulkan pro kontra terutama dari kalangan lembaga swadaya masyarakat baik lokal maupun internasional. Pro dan kontra tersebut mengarah pada penolakan dan penentangan terhadap pemberlakuan Qanun Jinayat.Adanya pro dan kotra terhadap penolakan pemberlakuan qanun jinayat sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam qanun jinayat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang pelaksanaan dan penegakan hukum qanun jinayat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik dengan pendekatan kualitatif. Dengan jenis dan pendekatan penelitian tersebut, peneliti akan mengumpulkan data yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian ini menekan bahwa tidak ada pertentangan pemberlakuan qanun jinayat di Aceh. Qanun jinayat berlaku bagi kalangan masyarakat Aceh yang beragama Muslim, sdangkan bagi non muslim berlaku apabila mereka menundukan diri terhadap qanun jinyat. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah hukum jinayat dilaksanakan dalam rangka menjaga harkat, martabat dan memproteksi dan melindungi masyarakat Aceh agar tidak lagi berbuat maksiat kepada Allah. Melalui pelaksanaan qanun jinayat berdampak berkurangnya tingkat pelanggaran syariat di tengah-tengah masyarakat Aceh

STRATEGI PENINGKATAN IN PUT DAN MUTU LULUSAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN MATARAM

Improving the quality of inputs and graduates of Higher Education is a basic program based on the program through an integrated approach starting from input-process, the output out to come out. The PMI Department is one of the majors at FDIK, Mataram UIN which continues to improve even though since its opening in 2007 until 2017 from the inside side it still experiences a less encouraging trend. Therefore, through this research, we want to find the image of the community towards its existence, the direction of the policy and the strategy of increasing the graduates' input. This study uses survey research, where researchers try to find people's perceptions through closed questions. The method of collecting data through questionnaires, and coupled with interviews, observation and documentation. While data analysis uses an interactive model analysis through data collection, data reduction and verification or conclusion. The credibility of data is through an extension of the time of research and triangulation. The results of the study found that a) the perception or image of the community about the existence of the FDI PMI Department Mataram UIN is still formalist and normative meaning that it only sees things that are not substantive, b) Policy directions through two models, namely the direction of academic and sociological policies, and c ) improvement strategies through internal academic reinforcement and external reinforcement (partnership)