Aksi Kamisan Sebagai Representasi Civil Society dan Respon Pemerintah Era Susilo Bambang Yudhoyono Menyikapi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Masa Lampau

This research is motivated by the phenomenon of routine peaceful actions every Thursday in front of the state palace, which is commonly called the kamisan action. Kamisan itself was motivated by the attitude of the government which kept quietly addressing and following up on violations of Human Rights (HAM) in the archipelago. In this study, the author uses the theory of social action proposed by Kotler 5C, namely Cause, Change Agency, Target Change, Channel, and Change Strategy. The research method used in writing this study is a descriptive research method with a qualitative approach. The results of the study showed that the Victim Solidarity Network for Justice (JSKK) was dominated by victims of justice. Then the target, the first is, so that the president will form a presidential decree related to resolving cases of human rights violations in Indonesia that have not been resolved, and take the initiative to re-run the adhoc court to try suspects who are now free without trial. Then the attorney general is expected to be able to objectively decide the cases of human rights violations that have occurred and have not been resolved as gross human rights violations, and the last is for the DPR to take the initiative to recommend the presidential decree to the president. Finally, the next target is that the community "reminds" the government in resolving cases of human rights violations in Indonesia. Unfortunately, this kamisan action is still weak in terms of quality and quantity, considering that the coordination between the members of the Kamisan action itself is still weak, supported by the government who is a suspect of impunity, which in the end produces movement goals that are difficult to achieve

KONSEP DESA WISATA DAN POSISI PEMERINTAH DESA: SEBUAH KAJIAN TEORITIS

Pola pembangunan yang bergeser dari top-down menuju bottom up yang dilakukan pemerintah pasca reformasi, melahirkan implikasi yang begitu signifikan pula bagi pengembangan desa sebagai institusi pemerintah terkecil di republik ini. Desa, yang pada masa-masa sebelumnya hanya berkutat pada penyediaan sumber daya baik manusia maupun alam serta berperan sebagai daerah satelit kota, kini bermetamorfosa menjadi salah satu institusi sosial yang memiliki peran vital dalam pengembangan sumber daya manusia negara. Salah satu upaya peningkatan dinamika dan kualitas desa ialah penyelenggaraan desa wisata, dimana desa yang memiliki potensi wisata, didorong untuk memiliki daya saing dan kemandirian ekonomi. Tulisan ini mencoba menegaskan posisi dan peran pemerintah desa dalam konsep desa wisata secara holistik dan utuh. Tidak hanya itu, tulisan ini juga hendak memberikan referensi terkait pemahaman desa wisata secara komprehensif yang sejatinya berguna bagi pemerintah-pemerintah desa yang hendak merintis desa wisata di wilayahnya masing-masing. &nbsp

KOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN DENGAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK KRIMINAL BEGAL DI KECAMATAN PAMENGPEUK KABUPATEN BANDUNG

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana koordinasi Pemerintah Kecamatan dengan Kepolisian Sektor dalam menanggulangi tindak Kriminal begal di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi kepolisian dan faktor penyebab terjadinya tindak Kriminal begal di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menjelaskan secara menyeluruh koordinasi Pemerintah Kecamatan dengan Kepolisian Sektor dalam menanggulangi tindak Kriminal begal di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung, melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan yang didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan teori yang dikemukakan oleh Harold Koontz dan Cyrill O’Donel bahwa koordinasi antar organisasi dapat dilihat melalui Rencana kerja, Pertemuan atau Rapat, Komunikasi, Pembagian Kerja. Hasil penelitian menunjukkan adanya koordinasi yang baik, lancar dan cukup efektif dalam menanggulangi aksi pembegalan di Kecamatan Pamengpeuk. Langkah-langkah penertiban berupa Himbauan, sosialisasi dan penindakan juga telah dilaksanakan dengan baik. Jika ini berjalan dengan konsisten maka aksi pembegalan di Kecamatan Pamengpeuk bukan tidak mungkin dapat diberantas.   &nbsp

FEMINISME DAN KETAHANAN BUDAYA PEREMPUAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ORGANISASI ISLAM WANITA (Studi pada Pimpinan Pusat Nasyiatul ‘Aisyiyah Periode 2012-2016)

Tulisan ini merupakan hasil penelitian mengenai posisi gerakan organisasi keputrian Islam yang di wakilkan Nasyiatul ‘Aisyiyah dalam menyikapi isu feminisme, serta Implikasinya terhadap ketahanan budaya, khususnya budaya perempuan Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi maraknya isu kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta stagnansi perbaikan nasib perempuan itu sendiri. Selain itu penelitian ini juga di latarbelakangi oleh sebuah pertanyaan besar, yakni bagaimana Nasyiatul ‘Aisyiyah sebagai organisasi keputrian Islam menyikapi ideologi luar yang disinyalir telah mampu memecah pemikiran kader ke dalam golongan-golongan yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori organisasi dan tiga teori feminisme sebagai pisau analisis. Yakni feminisme liberal, feminisme sosialis-Marxis, dan feminisme radikal. Substansi dari ketiga teori tersebut ialah pembebasan perempuan yang harus dicapai melalui kemandirian dan penghancuran dominasi laki-laki dalam sektor domestik dan publik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif studi kasus. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bentuk utama dari Nasyiatul ‘Aisyiyah sendiri yakni didorongnya kemandirian perempuan, advokasi perempuan sebagai nilai perjuangan utama, pendidikan sebagai landasan gerakan, serta kader multitasking sebagai identitas gerakan. Nasyiatul ‘Aisyiyah juga memiliki kesamaan dengan dasar perjuangan kaum feminis liberal, hanya saja banyak kontradiksi dengan kaum feminis radikal yang bernegasi pada lembaga perkawinan dan agama. Nasyiatul ‘Aisyiyah juga memiliki kemiripan perjuangan dengan kaum feminis sosialis-Marxis. Beberapa poin yang mengganggu ketahanan budaya ialah feminisme menganggap campur tangan agama sebagai penghambat perempuan, laki-laki sebagai pesaing perempuan, pemakluman lesbianisme, kecurigaan pada lembaga perkawinan, serta adanya impian tentang dominasi perempuan di masa depa

GERAKAN ISLAM POLITIK DAN PROYEK HISTORIS PENEGAKAN ISLAMISME DI INDONESIA

Pasca kebangkitan reformasi, perjuangan Islamisme bertransformasi menjadi sebuah gerakan sosial sebagai sebuah representasi masyarakat modern. Tulisan ini hendak memaparkan temuan historis serta mengkaji, bagaimana gerakan Islamisme di Indonesia berdinamika mulai dari awal kebangkitannya hingga upaya nya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Tanpa melibatkan arus radikal lebih jauh, tulisan ini hanya mencoba menggali gerakan Islamisme mulai dari Sarikat Islam, Darul Islam, Masyumi, hingga FPI sebagai representasi gerakan Islamisme kontemporer dengan menggunakan pendekatan fenomenologis.Kata Kunci: Islam Politik, Islamisme, Gerakan Isla

PENGARUH PERCAMPURAN BERBAGAI KOLOM AIR TERHADAP KADAR DO (Dissolved Oxygen) DI KERAMBA JARING APUNG (KJA) DI WADUK SAGULING, KABUPATEN BANDUNG

Waduk Saguling dimanfaatkan untuk KJA dengan pola intensif yang menyebabkan terjadinya penumpukan limbah bahan organik sisa metabolisme dan sisa pakan. Proses dekomposisi limbah tersebut berpotensi meningkatkan laju pemanfaatan oksigen hingga melebihi laju produksinya. Dengan demikian, keseimbangan kandungan oksigen terlarut (DO) perairan tidak stabil serta dapat menimbulkan gas-gas beracun, seperti H2S, CO2, dan CH4. Apabila suatu saat terjadi pembalikan massa air ke permukaan maka akan membahayakan kehidupan organisme perairan bahkan dapat mengakibatkan kematian massal ikan yang dibudidayakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh percampuran air pada berbagai kedalaman kolom air terhadap beberapa parameter kimia (DO, NH3, H2S, dan pH) dan fisika (suhu) pada lokasi KJA Waduk Saguling. Pada penelitian ini terdapat tiga perlakuan, yaitu perlakuan 1 percampuran antara kedalaman 1 m dan 3 m, pada perlakuan 2 percampuran antara 1 m, 3 m, dan 7 m, sedangkan pada perlakuan 3 percampuran air antara kedalaman 1 m, 3 m, 7 m, dan 11 m. Berdasarkan nilai distribusi vertikal oksigen terlarut, Waduk Saguling, khususnya di titik pengamatan, menggambarkan tipe perairan heterograde positif. Dari ketiga parameter DO, amonia bebas, dan H2S, dapat disimpulkan bahwa perlakuan 3 (holomictic) dapat berakibat buruk pada ikan yang dibudidayakan karena memiliki konsentrasi oksigen yang rendah, amonia bebas yang mendekati ambang batas serta H2S yang melebihi ambang batas. Dari distribusi suhu secara vertikal dapat diketahui bahwa tidak terdapat lapisan termoklin sehingga daerah keramba jaring apung Bongas mempunyai potensi yang tinggi untuk terjadi umbalan.Kata kunci: oksigen terlarut (DO), pencampuran air (mixing), Waduk Sagulin

Aksi Kamisan Sebagai Representasi Civil Society dan Respon Pemerintah Era Susilo Bambang Yudhoyono Menyikapi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Masa Lampau

This research is motivated by the phenomenon of routine peaceful actions every Thursday in front of the state palace, which is commonly called the kamisan action. Kamisan itself was motivated by the attitude of the government which kept quietly addressing and following up on violations of Human Rights (HAM) in the archipelago. In this study, the author uses the theory of social action proposed by Kotler 5C, namely Cause, Change Agency, Target Change, Channel, and Change Strategy. The research method used in writing this study is a descriptive research method with a qualitative approach. The results of the study showed that the Victim Solidarity Network for Justice (JSKK) was dominated by victims of justice. Then the target, the first is, so that the president will form a presidential decree related to resolving cases of human rights violations in Indonesia that have not been resolved, and take the initiative to re-run the adhoc court to try suspects who are now free without trial. Then the attorney general is expected to be able to objectively decide the cases of human rights violations that have occurred and have not been resolved as gross human rights violations, and the last is for the DPR to take the initiative to recommend the presidential decree to the president. Finally, the next target is that the community "reminds" the government in resolving cases of human rights violations in Indonesia. Unfortunately, this kamisan action is still weak in terms of quality and quantity, considering that the coordination between the members of the Kamisan action itself is still weak, supported by the government who is a suspect of impunity, which in the end produces movement goals that are difficult to achieve

PURITANISME DAN FUNDAMENTALISME DALAM ISLAM TRANSNASIONAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA

In fact, the movement of Islamisme has special portion in the political world. It not only presents as a potential power, this movement is also there as a good bargain to define and colorise the political climate. The movement not only exists as antithesis to the old concept created by the western, but also it appears as a movement to influence the colors of the political states in many countries, particularly in the newly independent states after the World War II. This present article explains how, historically, the Ideology of Islam Transnational as the idology that spread over in Indonesia after reformation movement builds a new hegemony. It also describes how this ideology influences the Pancasila, especially the existence of Pancasila as the national concensus

GERAKAN ISLAM POLITIK DAN PROYEK HISTORIS PENEGAKAN ISLAMISME DI INDONESIA

Pasca kebangkitan reformasi, perjuangan Islamisme bertransformasi menjadi sebuah gerakan sosial sebagai sebuah representasi masyarakat modern. Tulisan ini hendak memaparkan temuan historis serta mengkaji, bagaimana gerakan Islamisme di Indonesia berdinamika mulai dari awal kebangkitannya hingga upaya nya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Tanpa melibatkan arus radikal lebih jauh, tulisan ini hanya mencoba menggali gerakan Islamisme mulai dari Sarikat Islam, Darul Islam, Masyumi, hingga FPI sebagai representasi gerakan Islamisme kontemporer dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Kata Kunci: Islam Politik, Islamisme, Gerakan Isla