HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI DAN SAKSI (Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas)

Firman Adhari: HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI DAN SAKSI (Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifh dan Imam Malik bin Anas) Polemik dikalangan Ulama Fiqih tentang eksistensi wali dalam pernikahan disebabkan oleh tidak terdapatnya satu ayat dan hadits pun yang berdasarkan mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan terlebih penegasan hal itu. Bahkan ayat dan hadits yang biasa dijadikan hujjah oleh fuqoha yang mensyaratkan adanya wali hanya memuat kemungkinan demikian. Begitupun ayat-ayat dan hadits yang dipakai alasan oleh fuqoha yang tidak mensyaratkan wali hanya memuat kemungkinan-kemungkinan tersebut. Polemik dikalangan Ulama fiqih tentang eksistensi saksi apakah saksi termasuk syarat kesempurnaan hal itu diperintahkan ketika hendak menggauli istri atau syarat syah yang diperintahkan ketika melakukan akad nikah. Berangkat dari pemikiran di atas maka dirumuskan masalah yang terkait dengan judul di atas yakni: 1. Bagaimana hukum pernikahan tanpa wali dan saksi dalam perspektif Islam?, 2. Bagaimana metode istinbath Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas?, 3. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang hukum pernikahan tanpa wali dan saksi?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui hukum pernikahan tanpa wali dan saksi dalam perspektif Islam, 2. Mengetahui metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang permasalahan pernikahan tanpa wali dan saksi, 3. Mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang hukum pernikahan tanpa wali dan saksi. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut penulis menggunakan metode kualitatif normatif dengan metode pengumpulan data library research untuk mendapatkan datadata dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Hukum pernikahan tanpa wali dan saksi dalam perspektif Islam yakni pernikahan tanpa wali dan saksi tidak sah dalam perspektif Islam, 2. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang permasalahan pernikahan tanpa wali dan saksi yakni Metode Istinbath hukum yang dilakukan oleh ulama Imam Abu Hanifah itu pada umumnya sama dengan yang dilakukan oleh ulamaulama yang lain, yaitu berpegang pada sumber pokok yaitu al-qur’an dan as-sunnah serta sumber tambahan seperti ijma’, qaul sahabat dan terakhir ijtihad, yang mana dalam ijtihad ini bisa menggunakan qias. Sedangkan Imam Malik menggunakan al-qur’an dan as-sunnah, 3. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang nikah tanpa wali dan saksi yakni Hanafi berpendapat bahwa wanita yang baligh dan berakal bisa menikahkan dirinya sendiri. Menurut Imam Malik nikah tanpa adanya wali adalah pernikahan yang batil dan tidak sah. Menurut Imam Malik saksi pada saat akad nikah, tidak wajib tetapi cukup pemberitahuan (diumumkan) kepada orang banyak, bahwa akad nikah itu berlangsung seperti mengadakan resepsi perkawinan atau dengan cara lain. Imam Abu Hanifah berpendapat tentang saksi pernikahan, bahwasanya wanita boleh sebagai saksi dalam pernikahan. Namun kebolehan ini masih disyaratkan harus disertai dengan seorang laki-laki

Implementasi Program Kerja Pembinaan Kompi Remaja (BINKIJA) Dalam Pembentukan Karakter Kewarganegaraan (Studi Kasus di Resimen Mahasiswa Batalyon XI UPI)

Suatu negara pada hakikatnya memiliki keinginan dan harapan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berdaya guna dalam globalisasi ini, dewasa ini globalisasi telah memberi dampak negatif besar kepada kehidupan karakter mahasiswa mulai dari tawuran antar mahasiswa, seks bebas, dan narkoba. Oleh karena itu sehubungan dengan peningkatan karakter mahasiswa dibutuhkan kegiatan kemahasiswaan yang membangun karakter mahasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan karakter mahasiswa dengan pendekatan yang di gunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus pada UKM Menwa UPI. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, kemudian analisis dokumentasi, studi literatur. Hasil studi di lapangan mengungkapkan tentang bagaimana pembinaan BINKIJA di Menwa Batalyon XI degan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pendidikan karakter, seperti latihan upacara, beladiri, muntenering, pengajian, juga pembinaan kepada himpunan serta SMK atau SMK di luar, selian itu kendala yang di hadapi antara lain, kurangnya pelatih, tidak maksimalnya logistik baik finansial dan juga peralatan, faktor cuaca, dan susahnya menyesuaikan dengan jadwal kuliah, adapaun upaya-upaya dalam meningkatkan yaitu adanya evaluasi kegiatan, bermitra dengan pihak ekstenal kampus, TNI/POLRI dan juga memberikan kenyamanan dalam berorganisasi. Berdasarkan situasi tersebut, resimen mahasiswa adalah organisasi bergerak di bidang bela negara dan karakter yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia di kalangan mahasiswa agar tercipta rasa nasionalisme sebagai warga negara yang baik dan berpatisipasi guna untuk mempersiapkan bekal karakter ketika sudah lulus dalam akademik dan juga mampu mengimplikasikan ke dalam masyarakat. Kata kunci : Organisasi Menwa, pendidikan karakter, kewarganegaraa

Penerapan Model Kooperatif Tipe Team Game Tournament Untuk Meningkatkan Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 08 Pontianak Utara

The problem in this research is how to increase student activity in IPS learning using model of cooperative type TGT in class IV. The purpose of this research is to increase student activity in IPS learning using model co-operative type TGT in class IV. The method used is descriptive method with form of action research class, and is collaborative. The location of the research at SDN 08 Pontianak Utara, with the subject of research of teachers and students of class IV which amounted to 34 student. The technique used is direct observation technique, measurement, data collection tool using student activity indicator sheet, and data analysis used is calculate the average and percentage. This research is done as much as 3 cycles with the result of research is 1) student activity starting from cycle I 51,43%, cycle II 78,43%, and cycle III 89,82%. The average increase in student activity from cycle I to cycle II was 27%, the average increase of student activity from cycle II to cycle III was 11.39%, while the increase in student activity from cycle I to cycle III with an average of 38, 39%. From the data obtained can be concluded that by using cooperative model type TGT can increase student activity in class IV with very good category

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Pada awal tahun 2020  Badan Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization)  dengan ini mendeklarasikan corona satau biasa disebut Covid-19 menjadi wabah penyakit global. Selain menyebabkan kematian pada manusia, pandemi ini menyebabkan menurunnya produktivitas negara-negara di dunia karena sebagian negara memutuskan untuk melakukan lockdown di negaranya supaya mengurangi penyebaran virus tersebut sehingga menyebabkan permasalahan yang terjadi, menjadikan sistem yang ada di suatu negara ikut menurun. Seperti sistem ekonomi, pendidikan, dan pemasyarakatan. Terutama di Indonesia, pada ruang lingkup Pemasyarakatan Indonesia harus menjadikan masalah ini menjadi Pekerjaan Rumah. Karena harus memikirkan bagaimana masalah ini tidak berpengaruh besar terhadap sistem Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Kondisi Overcrowding di Rutan atau Lapas menyebabkan dampak buruk bagi pemasyarakatan dalam situasi seperti ini, dengan jumlah narapidana yang sudah melebihi kapasitas dengan persentase 205% menyebabkan pelayanan kesehatan yang tersedia tidak bisa melayani secara maksimal terhdapat  karena tidak seimbangnya jumlah narapidana dengan jumlah tenaga kesehatan yang ada. Pada akhirnya penyakit tersebut rentan untuk menyebar dan terpapar virus Covid-19 ini. Kementrian Hukum dan HAM perlu adanya tindakan terkait hal ini, dengan cara mempersiapkan narapidana untuk melakukan asimilasi terhadap narapidana yang rentan terinfeksi Covid-19. Warga binaan atau narapidana yang masa hukum pidananya 2/3 sampai dengan akhir tahun 2020 yaitu 31 Desember 2020 kemudian mendapatkan keringanan bebas bersyarat terhadap narapdana narkotika karena overcrowded yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia disebabkan oleh penghuni narapidana pengguna narkotika. Sehingga pengaruh atau dampak dari pandemi ini menjadikan sidang ditunda dan diganti melalui vidio call, kemudian pegawai pemasyarakatan yang melakukan work from home secara bergantian dengan pegawai lainnya dan mematuhi peraturan pemerintah dengan cara menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan secara rutin. Lembaga Pemasyarakatan pun membantu untuk mengurangi penyebaran Covid-19 supaya dampak atau pengaruh dari pandemi ini tidak semakin besar. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dimana menggunakan pendekatan berupa studi pustaka dan berita. Penelitian ini juga dibuat untuk mengetahui apa saja pengaruh pandemi ini didalam ruang lingkup pemasyarakatan dan hasil dalam penelitian ini yaitu kebijakan apa saja yang dibuat pemerintah untuk menghadapi pengaruh dari pandemi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan

The Application of Lamda-Mu-Rho Seismic Inversion for Conglomerate Reservoir Characterization in Melandong Field, Northwest Java Basin

Lamda (λ) Mu (μ) Rho (ρ) seismic inversion method has been applied to identify the distribution ofconglomerate reservoir in Melandong Field, Northwest Java Basin. This research used 3D pre-stack timemigration seismic dataset with one well data and a checkshot data. A sensitivity test analysis was done tosee the validity of the dataset and well seismic tie has been applied before generating a background modelfor the inversion processes. The outcomes of this research show that Lamda Rho ( λρ) inversion can be usedto detect the presence of hydrocarbon in a conglomerate rock and it is shown by value ranging between 33-39 (GPA*(Gr/cc)). Besides that, Mu Rho (μρ) inversion can indicate the rock type and it shows thatconglomerate has higher value (26 – 32 (GPA*(Gr/cc)) than claystone (20-26 (GPA*(Gr/cc)). By combiningboth Lamda-Rho and Mu-Rho inversion results, the distribution of the reservoir rock and hydrocarbon caneasily be detected and mapped

Policy Analysis of Counter-Radicalism Movement Through Religious Harmony Forum (Descriptive Study in Tasikmalaya District)

Phenomenon of radicalism has been in the spotlight for decades, reviewed from various cases in 2018 including the greja bomb terror in Surabaya and terror attack on Mako Brimob, West Java. Acts of terror are one of the consequences of radicalism, but not every movement of radicalism leads to acts of terror. Prevention of radicalism movement should be through comprehensive government policies, from the national level to the District level. Tasikmalaya Government has its own way of unraveling regional problems that arise in the region, including the radicalism movement. The strategy used to prevent radicalism by forum religious harmony. Central role of forum that includes prevention and countermeasures of radicalism movement, as analyzing the movements that can cause this radical action that becomes the background of researchers to study the policy of countering radicalism in Tasikmalaya. The method in this paper use a case study method. With this method, the analysis on countering radicalism applied by Tasikmalaya Government through the Forum Religious Harmony as a situation. The results showed that religious harmony forums became a bright spot in prevention of radical movements. The strategy that executed certainly uses an approach in solving problems such as soft approach and hard approach

Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu dalam Putusan Nomor 635/Pid.B/2020/Pn.Mks Ditinjau Dari Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Dalam hukum positif Indonesia, penggunaan ijazah palsu merupakan tindakan yang dapat diancam dengan pidana. Tindak pidana ini diatur dalam berbagai undang-undang, antara lain Pasal 264 ayat (2) KUHP, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali tersebut, ketentuan yang semestinya diutamakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Tetapi secara praktik seringkali terjadi pengesampingan asas lex specialis oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap perkara penggunaan ijazah palsu dalam Putusan Nomor 635/Pid.B/2020/PN.Mks. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 635/Pid.B/2020/PN.Mks, tindak pidana penggunaan ijazah palsu dipidana dengan menggunakan Pasal 264 ayat (2) KUHP. Apabila putusan tersebut ditinjau dengan menggunakan asas lex specialis maka penggunaan Pasal 264 ayat (2) KUHP tidaklah tepat. Dengan alasan Pasal 264 ayat (2) KUHP hanya mengatur penggunaan ijazah palsu secara implisit. Semestinya putusan ini menggunakan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dikarenakan ruang lingkup dalam undang-undang mengatur perbuatan penggunaan ijazah palsu secara spesifi

The Effect of Person-Job Fit on Turnover Intention: Mediated by Job Satisfaction

Abstract Background: In the banking industry, employees have an important role in the success and stability of the company in facing challenges, competition, and employee mobility.. Objective: aims to analyze the effect of person-job fit and job satisfaction on employee turnover intention. Authenticity/Value: The novelty of this research is because there are still few who pay attention to the problem of the influence of persob-job fit on turnover intention for the sustainability of the bank. Limitations: The research problem is limited to the effect of person-job fit and job satisfaction on employee turnover intention. Methodology/ Approach: This research was conducted with a sample unit taken from 54 employees. Research data obtained by distributing questionnaires were analyzed using the SEM-PLS method. Findings: The results showed that there was an effect of person-job fit on job satisfaction. There is an effect of job satisfaction on turnover intention. There is no effect of person-job fit on employee turnover intention

BATASAN PELAKSANAAN PERINTAH JABATAN SEBAGAI ALASAN PEMBENAR DALAM SYARAT PEMIDANAAN

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), tidak ada penjelasan batasan terkait pasal 51 ayat (1) KUHP. Sehingga perlunya satu pemahaman mengenai batasan dalam rumusan Pasal 51 ayat (1) KUHP. Jika orang-orang yang melakukan perintah atasan ini senantiasa dibayang-bayangi rasa takut dengan adanya ancaman hukuman dari apa yang mereka kerjakan, maka mereka ragu-ragu dalam melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaannya. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengidentifikasi batasan pelaksanaan perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam syarat pemidanaan. Dalam menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian antara lain menggunakan jenis penelitian normatif, sifat penelitian ini bersifat preskriptif, menggunakan jenis data sekunder antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan dengan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan dengan kasus yang dianalisa dengan teknik deduktif. Hasil penelitian batasan perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam syarat pemidanaan menunjukkan ada 3 (tiga), antara lain: penerima perintah dan yang diperintah berada dalam dimensi hukum publik, terdapat hubungan subordinasi, harus dengan cara yang patut dan seimbang sehingga tidak melampaui batas kewajaran, penerima perintah tidak harus menerima perintah secara langsung dari pemberi perintah