حكم قبول خطبة الفاسق في الفقه الإسلامي وأثره في الحياة الزوجية

إن هذا البحث يتكلم في مسألة الزواج وهي عن حكم قبول خطبة الفاسق في الفقه الإسلامي وأثره في الحياة الزوجية وهو يدور على المشكلتين الرئيسيتين، وهما:1) ما حكم قبول خطبة الفاسق؟، و 2) ما أثر قبول خطبة الفاسق في الحياة الزوجية؟ وقد سلك الباحث في كتابة هذا البحث مسلك الدراسة المكتبية على مرحلتين في إعداده. أما المرحلة الأولى فهي جمع المواد المتعلقة به من كتب العلماء والمقالات والأوراق العلمية التي تكلمت في الموضوع. وأما المرحلة الثانية فهي تنظيم المواد بطريقة نقل الكلام وترتيبه بعد المطالعة والاستقراء في مناسبته بموضوع البحث.ونتيجة البحث هي: 1) أن حكم قبول خطبة الفاسق متعلق بمدى فسق الخاطب؛ الأول: جواز قبول خطبة الفاسق إذا كان فسقه لا يخرجه عن دائرة الإسلام، والثاني: تحريم قبول خطبة الفاسق إذا كان فسقه يخرجه عن دائرة الإسلام. 2) أن الفسق له أثر سيئ في الحياة الزوجية وأنه قد يسبب شقاء الحياة بين الزوجين بل قد يؤدي إلى تفريق الزوجين.الكلمة الأساسية: القبول، الخطبة، الفاسق، الحياة الزوجية. Penelitian ini berbicara tentang masalah perkawinan, yaitu tentang putusan tentang menerima pertunangan pernikahan dalam yurisprudensi Islam dan dampaknya terhadap kehidupan pernikahan, yang berkisar pada dua masalah utama, yaitu: 1) Apa hukum tentang menerima pinangan seorang fasiq, dan 2) Apa dampak dari menerima pinangan seorang fasiq dalam kehidupan berumahtangga. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil jalur penelitian pustaka dalam dua tahap pada penyusunannya. Tahap pertama adalah mengumpulkan data-data terkait dari buku-buku karya para ulama, artikel dan makalah ilmiah yang berbicara tentang masalah ini. Tahap kedua adalah menyusun data-data yang ada dengan cara menyalin dan mengaturnya setelah membaca dan meneliti kesesuaiannya dengan subjek penelitian. Hasil penelitian adalah: 1) Hukum tentang menerima pinangan seorang fasiq tergantung pada sejauh mana kefasiqan sang peminang; yang pertama: diperbolehkannya menerima pinangan seorang fasiq jika kefasiqannya tidak membawanya keluar dari lingkaran Islam, dan yang kedua: Diharamkan menerima pinangan seorang fasiq jika kefasiqannya membawanya keluar dari lingkaran Islam. 2) Kefasiqan memiliki dampak buruk pada kehidupan berumahtangga dan dapat menyebabkan kesengsaraan dalam hidup di antara pasangan suami-istri dan bahkan dapat menyebabkan perceraian antara pasangan suami-istri.Kata Kunci: Penerimaan, Pinangan, Fasiq, Kehidupan Berumahtangga

Pengelolaan Lansekap Lahan Bekas Tambang: Pemulihan Lahan Dengan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal (In-Situ)

Abstrak. Salah satu pemanfaatan lahan yang memiliki dampak negative terhadap kualitas lahan adalah kegiatan penambangan. Dengan ekploitasi lahan yang intensif menyebabkan permukaan lahan (lansekap) menjadi tidak beraturan. Limbah sisa hasil tambang yang berada dipermukaan lahan seperti batuan sisa bahan tambang (overburden), sisa bahan tambang yang berbentuk pasir (tailing) dan air asam tambang serta limbah batuan yang mengandung logam berat sering menimbulkan kualitas lahan menjadi stress. Bahan sisa limbah hasil tambang memiliki kandungan bahan organik dan kelembaban tanah yang sangat rendah, tanah mudah padat. Lapisan tanah atas pada lahan bekas tambang sangat heterogen dan memiliki berat isi tinggi, bersifat toksik dan hara makro menjadi tidak tersedia bagi tanaman sehingga tanaman tidak tumbuh dan berproduksi serta memiliki populasi mikroba tanah rendah. Pengelolaan lansekap pada lahan bekas tambang tidak terlepas dari tindakan konservasi tanah, karena selain memperbaiki tanah untuk media tumbuh tanaman, juga mengurangi dampak negative terhadap erosi dan aliran permukaan. Salah satu pendekatan dalam pengelolaan lansekap adalah meningkatkan kualitas tanah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pencegahan degradasi lahan dan membangun sumber bahan organik in-situ, melalui rotasi tanaman, sistim pengolahan tanah, penggunaan mulsa tanaman, tanaman penutup tanah dan pertanaman berlereng. Pemanfaatan sumberdaya lokal menjadi penting dalam rangka meningkatkan kualitas lahan bekas tambang. Namun hal terpenting bahwa pembenah tanah harus potential memperbaiki sifat fisik, kimia dan mikrobiologi tanah, serta bahan pembenah tanah atau ameliorant merupakan sumberdaya lokal.  Abstract. One use of land that has a negative impact on the quality of land is mining. With the intensive exploitation of land which causes the surface of the land (landscape) becomes irregular. Residual waste that is surface mined land as mine waste rock material (overburden), residual minerals in the form of sand (tailings) and acid mine drainage and waste rock containing heavy metals often cause the quality of land to become stressed. Waste material mined residual organic matter and soil moisture is very low, easy to soil solid. A layer of topsoil on mined lands is very heterogeneous and have a high bulk density, toxic and macro nutrients unavailable to plants so that the plants do not grow and produce, and have low soil microbial populations. Landscape management on mined land can not be separated from soil conservation measures, because in addition to improve the soil for plant growth media, also reduces the negative impact on erosion and runoff. One approach in the management of the landscape is improving soil quality that are environmentally friendly and sustainable. Prevention of land degradation and build a sources of organic material in-situ, through crop rotation, tillage systems, crop mulching, cover crops and crop cycle. Utilization of local resources to be important in order to improve the quality of mined lands. But the most important thing, that soil ameliorant should be potential improve to soil physical, chemical and biological , as well as ameliorant material are a local resource

Hukum Tinggal Serumah Dengan Istri Pasca Talak

This study aims to find out: 1) The rights of post-talaq wives according to an Islamic perspective, 2) How scholars view the law of living in the same house with post-talaq wives. This is so that the Islamic community can know the law surrounding the rights of wives after talaq, and know the law of living in the same house with wives who have been rejected, so that they do not forbid what Allah allows and do not allow what Allah forbids.This research uses library research. The techniques used in this study include; Data collection, after the data is collected, it will go through several stages: Editing, Organizing, Colcluding. After the process of collecting and processing data has been completed, the next step is to analyze the data to get a complete picture related to the problem that is the object of research.The results of this study show that: 1) For women who have been rejected have the following rights: The right to bread, shelter, mut'ah, child maintenance (hadhanah), and also dowry repayment if the dowry has not been paid. 2) The scholars agree that a wife who has been rejected by the raj'i still gets her rights as a wife as long as she is still in the period of iddah and is entitled to her residence. Some scholars argue that he has the right to get a place to live, and others think he is not entitled to a place to live.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai: 1) Hak-hak  istri pasca talak menurut perspektif Islam, 2) Bagaimana pandangan ulama terkait hukum tinggal serumah dengan istri pasca talak. Hal demikian agar masyarakat Islam dapat mengetahui hukum seputar hak-hak istri pasca talak, dan mengetahui hukum tinggal serumah dengan istri yang telah ditalak, sehingga mereka tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan dan tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan. Penelitian ini menggunakan penelitian riset kepustakaan atau (library research). Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antaran lain; Pengumpulan data, setelah data terkumpul maka akan melalui beberapa tahap: Editing, Organizing, Colcluding. Setelah proses pengumpulan dan pengolahan data telah selesai, maka selanjutnya adalah menganalisis data guna mendapat sebuah gambaran utuh terkait dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bagi wanita yang telah ditalak memiliki hak-hak sebagai berikut: Hak nafkah, tempat tinggal, mut’ah, pemeliharaan anak (hadhanah), dan juga pelunasan mahar apabila maharnya belum dilunasi. 2) Para ulama sepakat bahwa seorang istri yang telah ditalak raj’i masih mendapatkan haknya sebagai seorang istri selama ia masih berada dalam masa iddah dan berhak atasnya tempat tinggal. Sebagian ulama berpendapat ia behak mendapatkan tempat tinggal, dan sebagian lainnya berpendapat tidak berhak atasnya tempat tinggal.

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

It should be recognized the draft Penal Code or the Criminal Code applied in Indonesia was a legacy of Netherland colonialism and imperialism regime which had colonized this country for 350 years. Badly, the book which is used as criminal law guidelines is still applicable in Indonesia, although the life and traditions of society are far different from those in the Netherlands. Even though, there are a few additions and subtractions to the Criminal Code provisions, but the nature of imperialism and capitalism remains rooted in the Penal Code. Therefore, in order to revise the Penal Code voiced intensively by various elements of society lately, it is highly recommended inserting appropriate norms to the values of Pancasila as the implementation of national ideology which is complex and civilized into the criminal law system in Indonesia. http://dx.doi.org/10.17977/um019v1i12016p02

Pengelolaan Lansekap Lahan Bekas Tambang: Pemulihan Lahan dengan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal (In-Situ)

. Salah satu pemanfaatan lahan yang memiliki dampak negative terhadap kualitas lahan adalah kegiatan penambangan. Dengan ekploitasi lahan yang intensif menyebabkan permukaan lahan (lansekap) menjadi tidak beraturan. Limbah sisa hasil tambang yang berada dipermukaan lahan seperti batuan sisa bahan tambang (overburden), sisa bahan tambang yang berbentuk pasir (tailing) dan air asam tambang serta limbah batuan yang mengandung logam berat sering menimbulkan kualitas lahan menjadi stress. Bahan sisa limbah hasil tambang memiliki kandungan bahan organik dan kelembaban tanah yang sangat rendah, tanah mudah padat. Lapisan tanah atas pada lahan bekas tambang sangat heterogen dan memiliki berat isi tinggi, bersifat toksik dan hara makro menjadi tidak tersedia bagi tanaman sehingga tanaman tidak tumbuh dan berproduksi serta memiliki populasi mikroba tanah rendah. Pengelolaan lansekap pada lahan bekas tambang tidak terlepas dari tindakan konservasi tanah, karena selain memperbaiki tanah untuk media tumbuh tanaman, juga mengurangi dampak negative terhadap erosi dan aliran permukaan. Salah satu pendekatan dalam pengelolaan lansekap adalah meningkatkan kualitas tanah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pencegahan degradasi lahan dan membangun sumber bahan organik in-situ, melalui rotasi tanaman, sistim pengolahan tanah, penggunaan mulsa tanaman, tanaman penutup tanah dan pertanaman berlereng. Pemanfaatan sumberdaya lokal menjadi penting dalam rangka meningkatkan kualitas lahan bekas tambang. Namun hal terpenting bahwa pembenah tanah harus potential memperbaiki sifat fisik, kimia dan mikrobiologi tanah, serta bahan pembenah tanah atau ameliorant merupakan sumberdaya lokal

Identification of Soil Salinity Due to Seawater Intrusion on Rice Field in the Northern Coast of Indramayu, West Java

The rice fields in Indramayu district is 55% of the district area. The average rainfall is 1590 mm per year. Most lands on the North Coast of Java (northern) were potentially affected by sea water intrusion. Extensive observations were 102.321 ha. Field observations were done by survey method. Observations had been conducted on rice fields Pantura, Indramayu, West Java. Soil salinity was measured by using the electromagnetic conductivity meter (EM-38). The results revealed that area had very high salinity which was 22.57%, closest to the beach Indramayu. In the South Region, soil salinity was lower, in accordance with the distance from the coastline. Some areas had a low, medium, and high salinity status in which 58.41%, 8.54% and 10.49%, respectively. Much of the research area had very high Sodium (Na) and ECe (0 - 30 cm) was between 1.37 to 16.38 dS m-1, while the ECe (30 - 70 cm) was between 1.11 to 17.40 dS m-1. This research was expected to assist in the agricultural development planning, especially in wetlands which have been affected by the intrusion of sea water (salinity). Planning for theimplementation of the development of rice varieties that are sensitive to high and very high salinity. Planning and improvement of irrigation networks as sources of clean water for washing the salts or pushing salt water into the sea.Keywords: Coast of Indramayu, rice field, seawater intrusion, soil salinit

PILGRIM PRAYER LAW BASED ON THE PERSPECTIVE OF MUHAMMADIYAH LEADERS IN ENREKANG REGENCY, SOUTH SULAWESI

Research on Pilgrim Prayer Law Based on the Perspective of Muhammadiyah Leaders  in Enrekang Regency,  South Sulawesi is Qualitative.  As stated in the formulation of the problem, in addition to researching the Pilgrim Prayer Law Based on the Perspective of the Muhammadiyah Leadership in  Enrekang Regency, the researcher also examined the Pilgrim Prayer Law Based on the  Perspective of  the Imams of the four schools, namely the Hanafi School, the Maliki School, the Shafi'i School and the Hanbali School  .  This study  aims to find out the  extent of the  perspectives of  the Muhammadiyah Leadership  and the  Imam of the Four Schools on the law of pilgrim prayer.   This is in order to  increase understanding, both  among   intellectuals and among the layman.  The results of  this study show that the scholars of the four  schools have different opinions about   the law of  prayer of pilgrims.   Imam Abu Hanifah An- Nu'man bin Tsabit stated that the pilgrim's prayer was the sunnah of mu'akkadah.  Imam Malik bin Anas stated that the law of pilgrim prayer is the sunnah of mu'akkadah. Imam Muhammad ibn Idris As-Shafi'i stated that the pilgrim's prayer was fardhu kifayah.  Imam Ahmad ibn Hanbal stated that the law of  pilgrim prayer is mandatory.  As for the  perspective of the Muhammadiyah Regional Leader (PDM), Enrekang Regency stated that the pilgrim's  prayer is fardhu kifayah.  This opinion is in harmony with the  opinion of  Imam Shafi'i and is also in harmony with the tarjih   of muhammadiyah.--Penelitian tentang Hukum Shalat Jamaah Berdasarkan Perspektif Pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan bersifat Kualitatif. Sebagaimana yang tertera pada rumusan masalah, selain meneliti tentang Hukum Shalat Jamaah Berdasarkan Perspektif Pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Enrekang, peneliti juga meneliti Hukum Shalat Jamaah Berdasarkan Perspektif imam empat mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perspektif Pimpinan Muhammadiyah dan Imam Empat Mazhab tentang hukum shalat jamaah ini. Hal ini agar dapat menambah pemahaman, baik itu di kalangan intelektual maupun di kalangan awam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ulama empat mazhab berbeda pendapat tentang hukum shalat jamaah ini. Imam Abu Hanifah An- Nu’man bin Tsabit menyatakan bahwa shalat jamaah hukumnya adalah sunnah mu’akkadah. Imam Malik bin Anas menyatakan bahwa hukum shalat jamaah adalah sunnah mu’akkadah. Imam Muhammad bin Idris As-Syafi’i menyatakan bahwa shalat jamaah hukumnya adalah fardhu kifayah. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa hukum shalat jamaah adalah wajib. Adapun mengenai perspektif Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kab. Enrekang menyatakan bahwa shalat jamaah hukumnya adalah fardhu kifayah. Pendapat ini selaras dengan pendapat Imam Syafi’i dan juga selaras dengan tarjih muhammadiyah

Faktor Penghambat Implementasi Proyek Transportasi Masal berbasis Rel di Surabaya dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Public Private Partnership (PPPs) is one of the financing solutions in fulfilling infrastructure development for better public services. The rapid rate of population growth in the city of Surabaya is a challenge in developing transportation infrastructure. The alternative strategy is to revive rail-based mass transportation or called Tram. The purpose of this study is to determine the barriers in the implementation of the PPP scheme fo the Tram project. The research variables were obtained from literature review and were divided into 6 groups, namely Social, Legal, Economic, Environmental, Political, and Technology (SLEEPT). The research data was acquired based on four experts’ opinion in this area. Relative Important Index (RII), Confidence Interval (CI), and Pareto Diagram were employed to analyse the data. According to Pareto Diagram (81%), it was found that the economic variable had the two highest indicators, namely "High PPP procurement costs" with an RII value of 0.83 and "Weak access to PPP financing" with value of 0.77. Meanwhile, the legal variable has one indicator with the lowest value, namely the "Lack of Flexibility in Implementation" indicator with an RII value of 0.57. -----------------------------------------------------------Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu solusi pembiayaan dalam pemenuhan infrastruktur untuk pelayanan publik yang lebih baik. Pesatnya laju pertumbuhan penduduk di kota-kota besar seperti Surabaya menjadi tantangan dalam mengembangkan infrastruktur transportasi, berbagai alternatif strategi pun bermunculan, salah satunya menghidupkan kembali transportasi massal berbasis rel. yaitu Tram. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan skema KPBU dalam pengadaan Tram. Variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh dari studi literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah purposive sampling. Dalam penelitian ini dilakukan survei pendahuluan bersama expert kemudian dilakukan survei kuesioner utama. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan Relative Important Index (RII), Confidence Interval (CI), dan Diagram Pareto. Dari hasil tersebut ditemukan 13 variabel yang dianggap sebagai faktor penghamba

Identification of Soil Salinity Due to Seawater Intrusion on Rice Field in the Northern Coast of Indramayu, West Java

The rice fields in Indramayu district is 55% of the district area. The average rainfall is 1590 mm per year. Most lands on the North Coast of Java (northern) were potentially affected by sea water intrusion. Extensive observations were 102.321 ha. Field observations were done by survey method. Observations had been conducted on rice fields Pantura, Indramayu, West Java. Soil salinity was measured by using the electromagnetic conductivity meter (EM-38). The results revealed that area had very high salinity which was 22.57%, closest to the beach Indramayu. In the South Region, soil salinity was lower, in accordance with the distance from the coastline. Some areas had a low, medium, and high salinity status in which 58.41%, 8.54% and 10.49%, respectively. Much of the research area had very high Sodium (Na) and ECe (0 - 30 cm) was between 1.37 to 16.38 dS m-1, while the ECe (30 - 70 cm) was between 1.11 to 17.40 dS m-1. This research was expected to assist in the agricultural development planning, especially in wetlands which have been affected by the intrusion of sea water (salinity). Planning for theimplementation of the development of rice varieties that are sensitive to high and very high salinity. Planning and improvement of irrigation networks as sources of clean water for washing the salts or pushing salt water into the sea