IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH MENEGAH ATAS NEGERI 1 WANASARI KABUPATEN BREBES

Kherti Apria Sagita “Implementasi Pendidikan Politik dalam Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wanasari”. Latar belakang penelitian ini yakni mengingat pentingnya pendidikan politik di lingkungan sekolah, terutama dalam pembelajaran PPKn  yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan politik. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana mengimplementasian pendiikan politik dalam pembelajaran PPKn.. Jenis penelitian kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini yaitu perencanaan pendidikan politik, pelaksanaan pendidikan politik, evaluasi pendidikan politik. Sumber data informan yakni waka kurikulum, guru PPKn, dan siswa. Hasil penelitian terkait perencanaan pendidikan politik mencakup 1) Perencanaan pendidikan politik melalui 3 proses yaitu, menentukan tujuan dari pendidikan politik di SMA Negeri 1 Wanasari, penyusunan program sekolah, mengembangkan kurikulum PPKn. 2) Pelaksanaan pendidikan politik direalisasikan menjadi 4 proses yakni, mengimplementasikan nilai-nilai karakter pembelajaran  PPKn, mengintegrasikan keteladanan pada kegiatan pembiasaan, mengintegrasikan kedalam program kerja sekolah, kerjasama dengan masyarakat. 3) Bentuk evaluasinya melalui observasi pada saat proses pembelajaran yang dilakukan dengan evaluasi tertulis, (catatan penskoran, skala sikap) dan evaluasi tidak tetulis berupa peringatan langsung

Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemberdayaan Pendidikan Politik Pada Masyarakat Wonogiri (Studi Kasus Pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Periode 2014-2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman anggota legislatif perempuan dalam pemberdayaan pendidikan politik, bentuk-bentuk aktivitas yang dilakukan anggota legislatif perempuan dalam upaya pemberdayaan pendidikan politik, kendala dalam pemberdayaan pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan, dan solusi mengatasi kendala dalam pemberdayaan pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan pada masyarakat Wonogiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik validitas data menggunakan dua macam trianggulasi yaitu sumber data dan pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif yang meliputi: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan yaitu (1) pemahaman anggota legislatif perempuan dalam pemberdayaan pendidikan politik: menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 beserta menaati peraturan-peraturan yang ada, telah menjadi panutan bagi masyarakat Wonogiri; (2) aktivitas yang dilakukan anggota legislatif perempuan dalam upaya pemberdayaan pendidikan politik pada masyarakat Wonogiri telah diupayakan oleh anggota legislatif perempuan dan diapresiasi oleh masyarakat Wonogiri; (3) Kendala dalam pemberdayaan pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan, dari dalam fisik, sosial budaya, sikap pandang, dan historis. Sedangkan kendala dari luar, kurangnya anggaran dana dari pemerintah daerah, manajemen waktu, dan karakter masyarakat; (4) solusi mengatasi kendala dalam pemberdayaan pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan pada masyarakat Wonogiri yaitu menambah anggaran untuk pemberdayaan pendidikan politik, meningkatkan kinerja anggota legislatif, peningkatan pengawasan dari pemerintah, menambah intensitas bertemu langsung dengan masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan politik

PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP KONSTITUEN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dalam pendidikan politik terhadap konstituen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualititatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian ini adalah lima anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Uji keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini adalah pandangan anggota dewan tentang pendidikan politik yaitu pendidikan politik merupakan salah satu tanggung jawab anggota dewan dalam mengimplementasikan fungsi partai politik, pendidikan politik diberikan untuk menciptakan citra politik yang baik, memberikan pemahaman secara konkret tentang politik, memberikan pemahaman kepada konstituen dalam menyelesaikan permasalahan demi terwujudnya kebaikan bersama, dan untuk memberikan pemahaman kepada konstituen tentang fungsi dan tugas DPRD. Aktivitas yang dilakukan oleh anggota dewan dalam memberikan pendidikan politik terhadap konstituen di daerah pemilihan adalah hearing dengan konstituen, pengkajian, workshop sosialisasi Peraturan Daerah, seminar, dan pelatihan kegiatan politik. Materi pendidikan politik yang diberikan anggota dewan kepada konstituen adalah sosialisasi pemilihan Gubernur Jawa Timur, fungsi partai politik, esensi politik, empat konsensus kebangsaan, nasionalisme, upaya mewujudkan kebaikan bersama, pentingnya aspirasi politik, dan tugas pokok dan fungsi DPRD. Metode yang digunakan oleh anggota dewan dalam memberikan pendidikan politik kepada konstituen adalah metode pembelajaran kelompok. Teknik yang digunakan dalam memberikan pendidikan politik terhadap konstituen adalah ceramah, tanya jawab, dan berdiskusi. Kendala dalam memberikan pendidikan politik adalah pemahaman tentang politik masing-masing konstituen berbeda, tidak semua konstituen aktif dalam melaksanakan diskusi, dan dalam memberikan pendidikan politik pernah terjadi penolakan. Kata Kunci : Peran, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Pendidikan Politik, Konstitue

MEMBENTUK KARAKTER BERTANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA MELALUI PENDIDIKAN POLITIK : Studi Kasus pada Partai Politik PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan PDI Perjuangan dalam membentuk karakter bertanggung jawab warga negara. Alasan dilaksanakannya penelitian ini, bertolak dari keprihatinan mengenai suhu politik di Kabupaten Sintang, berkaitan dengan aktivitas politik politisi partai yang cenderung jauh dari nilai-nilai moral serta tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Pendidikan politik yang dilaksanakan masih terbatas pada kalangan partai semata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sintang periode 2010-2015, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kesadaran politik secara maksimal, dibutuhkan pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik secara formal dan nonformal. Bentuk pendidikan politik yang dilakukan PDI Perjuangan berupa seminar, pelatihan kepemimpinan, diklat, rapat partai serta diskusi politik. PDI Perjuangan dapat pula berperan layaknya PKn misalnya, sumber inspirasi akademik, sarana pendidikan, sarana perubahan perilaku, dan sarana habituasi untuk membangun partisipasi maupun kebiasaan politik warga negara yang demokratis. Dalam melaksanakan pendidikan politik, partai ini lebih mengedepankan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan asas, tujuan partai, dan demokrasi. Dengan adanya muatan tersebut, diharapkan PDI Perjuangan dapat berjalan beriringan dengan PKn untuk berperanserta mencapai tujuan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pola pendidikan politik yang dilaksanakan seharusnya dapat memformulasikan dan mengadopsi muatan PKn kedalam muatan kurikulum yang di dalamnya dapat memuat pendekatan, materi, metode, strategi, penyampaian materi dan evaluasi. Kesimpulan umum menerangkan bahwa PDI Perjuangan belum bisa melaksanakan pendidikan politik secara maksimal dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi. Namun, PDI Perjuangan diharapkan dapat melaksanakan pendidikan politik secara formal dan nonformal, kepada kader, pengurus, simpatisan dan masyarakat luas. Selain itu, PDI Perjuangan diharapkan bisa menjadikan PKn sebagai muatan kurikulum dalam pelaksanaan pendidikan politik

PENDIDIKAN POLITIK MAHASISWA MELALUI ORGANISASI KEMAHASISWAAN (SUATU PENELITIAN PADA PENGKADERAN DI ORGANISASI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) CABANG BANDA ACEH)

ABSTRAKNADIA UTARI,2016PENDIDIKAN POLITIK MAHASISWA MELALUIORGANISASI KEMAHASISWAAN(Suatu Penelitian Pada Pengkaderan di OrganisasiHimpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Banda Aceh)Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu PolitikUniversitas Syiah KualaMaimum, MA(xi, 66), pp., bibl., app.,Pendidikan Politik adalah sebagai usaha membentuk manusia menjadipartisipan yang bertanggung jawab dalam politik. Pendidikan politik sangat pentingdi berikan bagi generasi penerus bangsa, karena dengan mendapatkan pendidikanpolitik akan mencegah lahirnya sarjana-sarjana yang apatis, sarjana yang tidak peduliterhadap isu-isu yang sedang terjadi dimasyarakat dan juga akan terhindar dari politikpraktis. Salah satu sarana pelaksana pendidikan politik bagi mahasiswa adalahorganisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banda Aceh.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Pengkaderan yang terjadi diHMI cabang Banda Aceh, untuk mengetahui Pendidikan Politik yang diberikankepada mahasiswa melalui pengkaderan di HMI cabang Banda Aceh.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh melaluipenelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitan lapangan dilakukan denganwawancara dengan Informan, sedangkan data penelitian kepustakaan dilakukandengan cara membaca buku, skripsi, jurnal, peraturan perundang-undangan danbahan-bahan lain yaitu materi, dokumen kegiatan, buku panduan, pedomanpengkaderan, AD/ART dan data kepengurusan HMI yang berkaitan dengan penelitianini.Hasil penelitian menunjukan bahwa Proses Pengkaderan yang terjadi di HMIcabang Banda Aceh sangat sistematis. Dalam kegiatan pengkaderan yangdilaksanakan mempunyai tahapan-tahapan sesuai dengan Pedoman PengkaderanHMI. Dan Pendidikan Politik yang diberikan kepada mahasiswa melalui pengkaderandi HMI cabang Banda Aceh sudah memenuhi tahapan-tahapan pendidikan politik,namun pendidikan politik yang didapatkan oleh kader belum sepenuhnya efektif,karena tergantung daripada kader, forum, MOT (Master Of Trening), dan Instrukturpada proses pengkaderan tersebut.Diharapkan HMI lebih memaksimalkan dan lebih mengefektifkan perannyadalam kegiatan pengkaderan agar terlaksananya tujuan pendidikan politik dikalanganmahasiswa.Kata Kunci: Pendidikan Politik, Organisasi Kemahasiswaan, HM

Revitalisasi Partai Politik dalam Penegakan Negara Demokrasi di Indonesia

Partai politik merupakan elemen yang bertugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tetapi dalam perjalannnya partai politik yang ada lebih mementingkan politik kekuasaan ketimbang pendidikan politik rakyat, sehingga pemilu bukan menjadi sarana pendidikan politik, melainkan hanya untuk memperoleh dukungan suara. Partai politik terkesan hanya memperhatikan masyarakat di saat kampanye atau menjelang pesta demokrasi, setelah itu dilupakan dan dibubarkan tanpa ada yang namanya proses evaluasi. Maka akhirnya terjadi jarak cukup lebar antara rakyat dengan partai politik dan politisi yang menjadi wakil rakyat di DPR. Maka disinilah perlu dilakukan revitalisasi partai politik. Partai politik harus mampu mengembalikan fungsi awalnya sebagai elemen yang bertugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan sebagai USAha sadar dan tersistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara