KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PROFESI KONSULTAN HUKUM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN INVESTOR (INVESTOR PROTECTION) PASAR MODAL

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana standarisasi profesi dan akuntabilitas konsultan hukum pasar modal dan sejauhmana kewajiban dan tanggung jawab konsultan hukum dalam rangka perlindungan investor pada pasar modal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Keberadaan aturan pendukung yang dapat memastikan bahwa standar profesi ditaati oleh para pengemban profesi. Aturan ini diantaranya adalah Pertama, Tata cara pengajuan pengaduan terhadap pengemban profesi yang diduga melakukan pelanggaran terhadap standar profesi; Kedua, Proses-proses yang harus dilakukan oleh organisasi profesi konsultan hukum pasar modal dan perangkatnya untuk menindaklanjuti pengaduan yang masuk; Ketiga, Hukum acara yang digunakan dalam mengadili setiap pelanggaran standar profesi; Keempat, Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap pengemban profesi yang terbukti melakukan pelanggaran standar profesi; Kelima, Kewajiban untuk mempublikasikan putusan atau disebut juga transparansi putusan. 2. Objektifitas pengaturan pasar modal mencakup tigal hal yaitu: Pertama, adalah perlindungan terhadap investor (the protection of investors); Kedua adalah memastikan adanya pasar yang wajar, efesien dan transparan (ensuring that market are fair, efficient and transparan); dan Ketiga adalah mengurangi resiko sistematik (the reduction of systemic risk).Kata kunci: Kewajiban dan tanggungjawab, profesi konsultan hukum, perlindungan investor, Pasar moda

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN INDUK/ HOLDING COMPANY ATAS KERUGIAN PADA ANAK PERUSAHAAN BUMN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan judul “Kedudukan dan Tanggung Jawab Perusahaan Induk/Holding Company atas Kerugian pada Anak Perusahaan BUMN”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa: kedudukan hukum perusahaan induk/holding company dan konsekuensi yang timbul atas Aksi Korporasi Anak Perusahaan BUMN dan tanggung jawab perusahaan induk/holding company atas kerugian yang timbul pada Anak Perusahaan BUMN.Berdasarkan hasil analisa dan pengkajian yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis menyatakan bahwa Pembentukan perusahaan induk BUMN merupakan aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan BUMN, penambahan modal dari kekayaan Negara telah bertransformasi menjadi kekayaan BUMN. Perusahaan Induk BUMN tetap wajib memiliki saham dengan hak istimewa pada anak perusahaan, sehingga tetap memiliki kontrol dan pengendalian terhadap hal-hal atau keputusan strategis pada anak perusahaan BUMN. Tanggung jawab hukum dalam konstruksi holding company hanya dapat dibebankan kepada perusahaan induk BUMN yang terbukti memberikan instruksi kepada anak perusahaan BUMN dengan pertanggugjawaban bisnis atas pengelolaan kekayaan BUMN sehingga tidak menjadi kerugian Negara selama aksi korporasinya berdasarkan iktikad baik

Menakar Perlindungan HAM Dalam Revisi UU Minerba Melalui UN Guiding Principles on Business and Human Rights

The ratification of Law Number 3 of 2020 (Revision of the Mining Law) on June 10, 2020 by President Joko Widodo raised a polemic so that several parties have filed a judicial review of the law. This phenomenon indicates that there are interests those are not accommodated in the Revision. The natural resource business as the sector with the greatest risk of human rights violations is in the spotlight whether the Revision are much better to guarantee human rights protection or not. The UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) is a recommendation that can be used as a parameter how human rights are protected on the Revision. This research is normative legal research using qualitative descriptive methods by combining statutory approaches and conceptual approaches. The results show that the absence of mandatory regulations and guidelines for human rights protection in domestic business activities is a factor in the low level of human rights protection in the Revision. Human Rights Protections by the State and Human Rights Respects by companies have not been comprehensively regulated, access to recovery for human rights impacts is still not maximal and needs to be developed as recommended in the UNGPs

ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PENGADAAN BARANG ATAU JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

Setiap kegiatan bisnis tentu memerlukan manajemen risiko untuk menghindari kerugian akibat risiko yang mungkin terjadi. Penelitian ini bertujuan dalam menganalisis manajemen risiko dalam pengadaan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan risiko yang mungkin muncul. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan observasi langsung dan wawancara. Melalui wawancara dengan agen pengadaan, risiko diidentifikasi, dianalisis, dan dikendalikan. Hasilnya terlihat bahwa agen pengadaan hanya berfokus pada pemilihan peserta, dimana terdapat 15 kegiatan yaitu pengumuman lelang, registrasi, Aanwijzing kualifikasi, pembukaan dokumen kualifikasi, pembukaan evaluasi dokumen kualifikasi, pembuktian dokumen kualifikasi, pengumuman hasil evaluasi kualifikasi, pengunduhan dokumen pemilihan di website resmi E-Proc, Aanwijzing dokumen pemilihan, pemasukkan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, uji tuntas, penetapan peringkat hasil evaluasi penawaran. Kegiatan tersebut dapat diidentifikasi risiko-risikonya yang terbagi menjadi tiga jenis risiko yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Dalam pemilihan penyedia, ditemukan 36 risiko yang berasal dari eksternal dan internal agen pengadaan. Dari 36 risiko tersebut terdapat 15 risiko dengan tingkat tinggi, 15 risiko dengan tingkat sedang, dan 6 risiko dengan tingkat rendah. Risiko sulit dikendalikan, seperti cuti bersama dan perbedaan pendapat, diatasi dengan pemungutan suara mayoritas untuk mencapai kesepakatan

REKONSTRUKSI SYARAT-SYARAT PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL OLEH INVESTOR ASING BERBASIS KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA

Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi syarat-syarat pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia dari investasi asing akibat liberalisme dan kapitalisme. Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, investor asing sangat terbuka dan leluasa untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dengan melakukan privatisasi sumber daya alam di wilayah pulau-pulau kecil Indonesia. Situasi ini terjadi karena Perppu Cipta Kerja melonggarkan syarat-syarat kepada investor asing dengan menghilangkan pertimbangan sosial dan ekologis sehingga melanggar hak asasi manusia. Untuk menganalisis masalah tersebut, artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan dan konsep. Konstitusi menjamin hak-hak warga negara dalam memanfaatkan sumber daya alam tanpa diskriminasi dan melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, negara wajib memberikan persyaratan yang sesuai dengan konstitusi dan HAM bagi investor asing diantaranya dengan melibatkan masyarakat lokal, mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan melakukan alih teknologi. Oleh karena itu, konsep pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam Perppu Cipta Kerja perlu diubah dan memasukkan prinsip-prinsip HAM berdasarkan konstitusi Republik Indonesia.

Pengarusutamaan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia Bagi Sektor Pariwisata di Indonesia

Sebagai salah satu sektor pembangunan yang terus berkembang pesat di Indonesia, kepariwisataan tidak terpisahkan dari pembahasan hak asasi manusia. Oleh karena itu, artikel ini berupaya untuk mengulas lebih jauh hubungan antara pariwisata dan hak asasi manusia serta mengkategorikan berbagai ranah pembahasannya secara sistematis. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, artikel ini secara sistematis mengulas berbagai kelompok pembahasan pariwisata dan hak asasi manusia serta mengaitkan salah satunya dengan perkembangan terkini dalam area bisnis dan hak asasi manusia, yakni Guiding Principle on Business and Human Rights (UNGPs). Artikel ini memiliki tujuan untuk memperkenalkan hubungan prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia ke dalam sektor pariwisata sembari membahas peluang dan tantangan pengarusutamaan prinsip-prinsip tersebut bagi kepariwisataan di Indonesia. Kesimpulannya, mengelola dimensi HAM dalam hubungannya dengan kepariwisataan membutuhkan pendekatan yang saksama (prinsip kehati-hatian). Perhatian utama perlu diberikan terhadap sejauh mana terdapat ketegasan untuk mengarusutamakan implementasi bisnis dan HAM bagi usaha pariwisata. Singkatnya, apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang kepariwisataan masih perlu dielaborasi lebih jauh pada berbagai jenjang regulasi (hingga ke tingkat destinasi) dan subsektor usaha pariwisata. Pada akhirnya, diajukan beberapa rekomendasi strategis dalam upaya mengarusutamakan prinsip-prinsip bisnis dan HAM bagi sektor pariwisata di Indonesia

Tanggung Jawab Konsultan Hukum sebagai Profesi Penunjang dalam Mewujudkan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal

Profesi penunjang merupakan pihak-pihak yang tugasnya melakukan pekerjaan membantu emiten mewujudkan penerapan prinsip-prinsip keterbukaan di pasar modal. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) menentukan paling sedikit ada empat profesi penunjang di pasar modal yang membantu emiten dalam melakukan keterbukaan, yaitu profesi itu adalah akuntan, konsultan hukum, penilai dan notaris. Konsultan hukum adalah pihak independen yang dipercayai karena keahlian dan integritasnya untuk memberikan pendapat hukum (legal opinion) secara independen mengenai emisi dan emiten atau pihak lain yang terkait dengan kegiatan pasar modal. Untuk itu, konsultan hukum harus melakukan pemeriksaan dari segi hukum (legal audit). yang diperlukan penjamin pelaksana emisi terkait

Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia

Royalti Hak Cipta sebagai hak tagihan dari perjanjian Lisensi yang merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan yang biasanya dibayarkan sebagai kompensasi dari pemberian ijin atau lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta kepada pihak lain. Royalti merupakan aset tidak berwujud yang berisi klaim atas tagihan uang di masa datang dapat diasumsikan sebagai aset keuangan. Aset adalah hal yang bernilai ekonomis yang dimiliki oleh penulis buku berupa uang dari prosentase harga jual buku dikalikan jumlah buku yang terjual. Semakin laku bukunya, akan semakin besar juga prosentase penerimaan uang oleh penulis buku, demikian juga sebaliknya. Sehingga jelas bahwa Royalti memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga termasuk karakteristik suatu benda yang dapat digunakan sebagai obyek jaminan utang yaitu apabila benda tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dapat dipindah tangankan dalam artian suatu saat apabila debitor tidak dapat melunasi utangnya, benda tersebut dapat dijual oleh bank.Perjanjian yang dapat dibuat untuk pelaksanaan Royalti Hak Cipta sebagai benda tidak berwujud dan penjelasan mengenai eksekusinya yang paling tepat dengan Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pengembangan Lks Dalam Pembelajaran Sains Bermuatan Nilai Ketuhanan Dan Kecintaan Terhadap Lingkungan

The purpose of this researched was to development the students’s work sheet of science learning with divinity and environmentally loving value contents. The development was conducted by adopting Borg and Gall development model in Sugiyono; including potential and problem, data collection, product design, design validity, design refinement, product testing, product revision, and application testing. The field testing was applied to students in classroom VIIA in Darul Ulum Islamic Junior High School in academic year 2013/2014. The results showed that the student’s work sheet was effective 60% in cognitive assessment with good criteria, 90% in affective assessment with good criteria, 80% and 63% respectively in psychometric assessment practicum 1 and 2, 3.38 and 2.81 respectively for teachers’ and students’ responses with good criteria.Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan Lembar Kerja Siswa (LKS) bermuatan nilai ketuhanan dan kecintaan terhadap lingkungan. Pengembangan dilakukan mengadopsi model pengembangan Borg and Gall dalam Sugiyono, yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, perbaikan desain, uji coba produk, revisi produk, dan uji coba pemakaian. Uji lapangan pada siswa kelas VIIA MTs Darul Ulum tahun ajaran 2013/2014. Hasil uji lapangan menunjukkan LKS efektif dengan penilaian kognitif 60% berktiteria baik, penilaian afektif 90% berkriteria baik, penilaian psikomotorik pada praktikum ke-1 dan ke-2 masing-masing 80% dan 63% berkriteria baik, tanggapan guru dan siswa masing-masing dengan 3,38 berkriteria sangat baik dan 2,81 berkriteria baik