IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JABATAN NOTARIS

IMPLIKASI PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JABATAN NOTARIS (Silvya Pramunesa Bondes, 1920123013, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022) ABSTRAK Bermula dari pengajuan Judicial Riview oleh Persatuan Jaksa Indonesia sebagai pemohon I, dan pemohon II, III, IV, V yang merupakan jaksa dalam hal ini berkaitan dengan Pasal 66 ayat (1) yang menjadi permohonan pengujian materi kepada Makamah Konstitusi. Para Pemohon beranggapan bahwa Pasal 66 ayat (1) dalam hal ini terkait dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terkait dengan akta yang dibuatnya, ataupun pemanggilan Notaris, telah menghilangkan hak konstitusional dalam proses penegakan hukum. Sebelum perubahan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, juga telah ada Putusan Nomor 49/PUU- X/2014 yang mengabulkan dihapuskannya Pasal 66 ayat (1) mengenai Persetujuan Majelis Pengawas Daerah dalam hal pemanggilan Notaris. Namun, Pasca perubahan Undang-Undang tersebut, kembali memunculkan frasa “dengan persetujuan” akan tetapi menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang menjadi permasalahan, karena putusan setelahnya di tolak oleh Makamah Konstitusi. Sehingga penelitian ini mengangkat masalah: 1) Bagaimanakah petimbangan hukum Makamah Konstitusi terkait Putusan Makamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 mengenai Pasal 66 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris? 2) Bagaimanakah implikasi Putusan Makamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terhadap perlindungan hukum bagi jabatan Notaris? Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) Bahwa pertimbangan hakim Makamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan, amar putusan menyatakan bahwa permohonan Pemohon I, III, IV, V tidak dapat diterima dan menolah Permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya. 2) Putusan Makamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 tidak memiliki akibat hukum terhadap undang-undang tersebut, namun berimplikasi kepada penegak hukum yang keberatan dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kata Kunci: Implikasi, Notaris, Makamah Konstitusi, Perlindungan Huku

KEWENANGAN MAKAMAH SYAR’IYAH DI ACEH DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI PASCA HADIRNYA QANUN NO 11 TAHUN 2018 LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI ACEH

Perselisihan Sengketa Ekonomi Syariah di Aceh Pasca diberlakukan Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah semakin meningkat, Jaminan Fidusia sebagai salah satu jaminan dalam bentuk kontrak perjanjian murabahah antara lembaga keuangan syariah dan nasabah juga acap diwarnai perselisihan di Aceh, meningkatnya jumlah sengketa dalam bentuk jaminan fidusia semakin membuat Makamah Syar’iyah secara kompetensi Absolut memiliki peran dan tanggungjawab besar dalam mengadili sengketa ekonomi syariah di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Makamah Syar’iyah di Aceh dalam mengadili dan memutuskan berbagai permasalahan sengketa Ekonomi Syariah di Aceh serta faktor-faktor yang menyebabkan nasabah bersengketa dan lembaga keuangan syariah menyita jaminan baik melalui jalur litigasi dan non litigasi. Metode penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan teknik penelitian studi kasus. Jenis data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat serta dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan Lembaga Keuangan Syariah untuk melakukan mitigasi lebih cepat terkait dengan potensi sengketa ekonomi syariah dan cara penyelesaiannya di lembaga Peradilan Makamah Syar’iah di Aceh

Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat

Kedudukan anak luar kawin dapat didasarkan pada ketiga sistem kekerabatan yang ada, yaitu pada sistem kekerabatan patrilineal, kekerabatan matrilineal dan sistem kekerabatan parental. Kedudukan anak luar kawin dalam hukum adat bukan sebagai ahli waris dan bukan sebagai penerus keturunan dari bapaknya secara biologis. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan kerabat ibunya. Namun terkait dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka telah membuka peluang bagi anak luar kawin untuk mendapatkan harta warisan dan perlindungan hukum dengan orang yang diduga sebagai bapaknya biologis dari anak luar kawin tersebut.The position of children born out of wedlock can be based on the three kinship systems which are patrilineal kinship system (based on kinship with the father or the male line), matrilineal kinship system and parental kinship system. The position of children born out of wedlock in customary law is not as the beneficiary of their parents or is not the descendant of their fathers, biologically. Children born out of wedlock are only has relationship with the mothers or mothers\u27 relatives. Therefore, by the Jurisprudence of Supreme Court and Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010, there will be chances for children born out of wedlock to get law protection and inherit from a person who is assumed as the father of the children

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PEWARISAN DITINJAU DARI SISTEM HUKUM KEKERABATAN ADAT

Kedudukan anak luar kawin dapat didasarkan pada ketiga sistem kekerabatan yang ada, yaitu pada sistem kekerabatan patrilineal, kekerabatan matrilineal dan sistem kekerabatan parental. Kedudukan anak luar kawin dalam hukum adat bukan sebagai ahli waris dan bukan sebagai penerus keturunan dari bapaknya secara biologis. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan kerabat ibunya. Namun terkait dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka telah membuka peluang bagi anak luar kawin untuk mendapatkan harta warisan dan perlindungan hukum dengan orang yang diduga sebagai bapaknya biologis dari anak luar kawin tersebut.The position of children born out of wedlock can be based on the three kinship systems which are patrilineal kinship system (based on kinship with the father or the male line), matrilineal kinship system and parental kinship system. The position of children born out of wedlock in customary law is not as the beneficiary of their parents or is not the descendant of their fathers, biologically. Children born out of wedlock are only has relationship with the mothers or mothers’ relatives. Therefore, by the Jurisprudence of Supreme Court and Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010, there will be chances for children born out of wedlock to get law protection and inherit from a person who is assumed as the father of the children

IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NO 35 TAHUN 2012 TENTANG HUTAN ADAT BESERTA HAK ULAYAT TERHADAP HUTAN ADAT DINAGARI GUGUAK MALALO DAN PADANG LAWEH MALALO KABUPATEN TANAH DATAR

Masyarakat adat memiliki posisi konstitusi di NKRI sebagaimana diatur didalam UUD 1945. Hak ulayat sebagai hak tradisional masyarakat hukum adat adalah kewenangan yang dimiliki masyarakat atas wilayah tertentu, bagi masyarakat adat Malalo Tigo Jurai hutan adat merupakan bagian dari wilayah masyarakat adat karena berada diatas tanah ulayat mereka. Pasca lahirnya Putusan MK No. 35 Tahun 2012 Tentang Hutan Adat, hasil uji material UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pengertian hutan adat berubah menjadi hutan yang berada di wilayah masyarakat adat. Berdasarkan uraian di atas masalah yang akan dikemukakan adalah 1) Bagaimana status hutan adat sebelum Putusan MK No. 35 Tahun 2012. 2) Bagaimana akibat hukum dari Putusan MK No. 35 Tahun 2012 bagi masyarakat adat Malalo Tigo Jurai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis dengan teknik observasi dan wawancara Berdasarkan analisis dari data-data yang diperoleh penulis selama penelitian, maka hasil yang didapatkan adalah, eksistensi masyarakat adat Malalo Tigo Jurai dalam pengelolaan sumber daya alam membawa masyarakat di dua nagari ini memiliki peranan strategis sebagai Nagari pionir Model Hutan Adat di Sumatera Barat. Peluang ini muncul pasca lahirnya Putusan MK No. 35/2012 tentang Hutan Adat hasil uji materi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Akibat hukum yang ditimbulkan Putusan ini memberikan kedaulatan bagi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan. Sebelumnya, pengertian hutan adat dalam UU Kehutanan adalah “hutan adat yang merupakan hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, pasca Putusan MK No. 35/2012 maka pengertian hutan adat berubah menjadi, “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Artinya ada peluang hukum yang memberikan masyarakat otonom dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang berada diatasnya. Saran yang diberikan adalah agar pemerintah Provinsi dapat segera mewujudkan harapan masyarakat Malalo Tigo Jurai untuk mengeluarkan kebijakan terhadap peraturan tentang tata cara pengakuan dan proses penetapan wilayah adat Malalo Tigo Jurai, agar masyarakat mendaftarkan tanah ulayat mereka untuk mendapatkan kekuatan hukum yang tetap sebagai bentuk perwujudan pengakuan dari Peraturan Daerah. Kata Kunci: Hak Ulayat, Hutan Adat dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Hukum Keluarga Islam di Indonesia: dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi

Historically, the rule of Islamic family law existed and has been practiced since the early arrival of Islam in the archipelago. This is indicated by the phenomenon of massive application of fiqh madzhab asy-syafi'iyyah in the colonialization era.. After the day of Independence, the efforts to established Islamic family law through political institutions has begun, starting from the old order era until the reform era. The reform movement grew stronger mainly after CLD-KHI was echoed to make KHI ( Collection of Islamic Law) a new Marriage Act. Unfortunately, this movement received a negative response from a number of Islamic organizations; so the plan was canceled by the Government. Nevertheless, the struggles between liberal and conservative-fundamentalist Islamic thought still continue to this day

Regulasi Perjanjian Perkawinan Pada UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Maslahah Al-Ghazali)

Marriage is a common sunnah and applies to all His creatures. Every prospective or marriedcouple certainly expects the marriage they want according to the guidance of religious law andapplicable law. However, not all marriages go smoothly as the purpose of the marriage, many thingsthat cause the end of a marriage including domestic violence, economics, infidelity and other factors.Therefore, the law is present to solve the phenomenon of marital problems that occur in society. Thusthe presence of the law is to realize the benefit, happiness, and discipline of the law. the presence of therule of law of marriage agreement to regulate the issue is contained in Law No. 1 of 1974 on Marriagecontained in Chapter V of the Marriage Covenant and on the Compilation of Islamic Law Chapter VIIof the Marriage Covenant. Research library research with the specificity of normative legal researchwith the approach of legislation and the benefit of al-Ghazali. The legal materials of this researchcome from primary, secondary, and tertiary legal materials, such as books, legal literature, legalliterature, civil law, as well as books and books discussing the benefits of marriage covenants. Fromthe results of the study, obtained maslahah Imam al-Ghazali seen in two aspects. First, the context ofthe existence of the rule of law concerning marriage agreements. Second, maslahah of the functionof the use of marriage covenants. In the benefit of both can be known that the Law No. 1 of 1974 isglobal or National contains emergency benefits on aspects of hifz al-din (maintaining religion) andhifz al-nafs (nurturing the soul) and the Compilation of Islamic Law that is specifically applicable tothe Islamic community in Indonesia contains the benefit of hajjyat in this case necessary for the benefitof the Islamic community in answering the question for the sake of the question of the rule of marriagelaw. While in the function of the use of the rule of law regarding marriage agreements in Law No. 1of 1974 and the Compilation of Islamic Law occupies the emergency benefit in maintaining religion,soul, reason, offspring, and propert