URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS EKONOMI SYARIAH DALAM LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

The importance of a special sharia economic court in the Religious Courts is reviewed philosophically, sociologically, juridically. Philosophically it is based on Pancasila as the state philosophy. The sociological basis of the sharia economics special court answers problems and fulfills the needs of Islamic religious law in the field of sharia economics on the basis of empirical facts of sharia economic dispute resolution, juridically based on Article 3A of Law Number 3 of 2006, and Article 3A paragraphs (1), (3) and 13B paragraph (1) of Law Number 50 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts. Problem: What are the efforts and obstacles that the Supreme Court does to improve the quality of sharia economic dispute resolution in the Indonesian Religious courts. Normative methodology with a normative juridical approach. Data sources are primary data and supported secondary data  Pentingnya pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama ditinjau secara filosofis, sosiologis, yuridis. Secara filosofis didasari Pancasila sebagai falsafah negara, dan ekonomi syariah sarat dengan muatan substantif dan peristilahan transaksi keuangan syraiah, seperti murabahah. Landasan sosiologis pengadilan khusus ekonomi syariah menjawab masalah dan memenuhi kebutuhan hukum agama Islam dibidang ekonomi syariah dengan dasar fakta empiris pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, secara yuridis berdasarkan Pasal 3A UU Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 3A ayat (1), (3) dan 13B ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Permasalahan: Apa melatarbelakangi pentingnya pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah? upaya dan kendala apa dilakukan Mahkamah Agung terhadap peningkatan kualitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama Indonesia. Metodelogi normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Tipe penelitianya Deskriptif. Sumber data adalah data primer dan didukung  data sekunder

Prinsip Restorative Justice Dengan Keseimbangan Orientasi Pada Penyelesaian Tindak Pidana

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif sudah mulai diterapkan di Indonesia, namun pelaksanaannya hanya berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana anak. Dalam praktiknya, pendekatan keadilan restoratif sering diterapkan untuk lebih memperhatikan pelaku kejahatan daripada korban kejahatan tersebut. Dengan demikian rekonstruksi prinsip keadilan restoratif saat ini belum sepenuhnya terlaksana. Penyidik ​​lebih memperhatikan kepentingan pelaku daripada kepentingan korban. Seringkali korban merasa tidak puas atau merasa terpaksa menerima keputusan tersebut. Hal ini dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat, namun pelaksanaannya masih terkesan pada pelaku dan terkesan dalam proses tersebut korban dipaksa untuk menyetujui kesepakatan yang diambil. Prinsip keadilan restoratif dikenal sebagai salah satu model penyelesaian perkara secara tradisional. Model penyelesaian perkara dengan pendekatan prinsip restorative justice yang memang dirancang untuk menyelesaikan perkara pidana dalam konteks hukum pidana modern, seharusnya diproses dalam sistem peradilan pidana.. Saat ini dalam praktiknya, seluruh lembaga penegak hukum di Indonesia, baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip restorative justice sebagai cara penyelesaian suatu perkara pidana sehingga secara konsep dapat menghasilkan ketentuan yang berlandaskan keadilan restorati

Prinsip Restorative Justice Dengan Keseimbangan Orientasi Pada Penyelesaian Tindak Pidana

Settlement of criminal cases with a restorative approach has begun to be applied in Indonesia, but its implementation is only related to the settlement of juvenile criminal cases. In practice, a restorative justice approach is often applied to pay more attention to the perpetrators of crimes than to the victims of these crimes. Thus the reconstruction of the principles of restorative justice is currently not fully implemented. Investigators pay more attention to the interests of the perpetrator rather than the interests of the victim. Often victims feel dissatisfied or feel compelled to accept the decision. This was done by involving community leaders and traditional leaders, but the implementation still impressed the perpetrators and impressed that in the process the victims were forced to agree to the agreements that were made. The principle of restorative justice is known as a traditional case settlement model. The case settlement model with a restorative justice principle approach which is designed to resolve criminal cases in the context of modern criminal law, should be processed within the criminal justice system. Indonesia, and the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia have adopted the principle of restorative justice as a way of settling a criminal case so that conceptually it can produce provisions based on restorative justice.Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif sudah mulai diterapkan di Indonesia, namun pelaksanaannya hanya berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana anak. Dalam praktiknya, pendekatan keadilan restoratif sering diterapkan untuk lebih memperhatikan pelaku kejahatan daripada korban kejahatan tersebut. Dengan demikian rekonstruksi prinsip keadilan restoratif saat ini belum sepenuhnya terlaksana. Penyidik ​​lebih memperhatikan kepentingan pelaku daripada kepentingan korban. Seringkali korban merasa tidak puas atau merasa terpaksa menerima keputusan tersebut. Hal ini dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat, namun pelaksanaannya masih terkesan pada pelaku dan terkesan dalam proses tersebut korban dipaksa untuk menyetujui kesepakatan yang diambil. Prinsip keadilan restoratif dikenal sebagai salah satu model penyelesaian perkara secara tradisional. Model penyelesaian perkara dengan pendekatan prinsip restorative justice yang memang dirancang untuk menyelesaikan perkara pidana dalam konteks hukum pidana modern, seharusnya diproses dalam sistem peradilan pidana.. Saat ini dalam praktiknya, seluruh lembaga penegak hukum di Indonesia, baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip restorative justice sebagai cara penyelesaian suatu perkara pidana sehingga secara konsep dapat menghasilkan ketentuan yang berlandaskan keadilan restorati

REKONTRUKSI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK

Restorative Justice according to Article 1 number 6 of Law Number 11 of 2012 is the settlement of criminal cases involving perpetrators, victims, families of perpetrators/victims, and other related parties to jointly seek a fair settlement by emphasizing recovery. return to its original state, and not retaliation. The concept of restorative justice is a critique of the concept of the criminal justice system which sees crime as a violation of state rules. As for the results of this study, namely the reconstruction of restorative justice policies in cases of children as perpetrators of crimes, according to Erna Sofwan Syukri, it provides an understanding of punishment as an effort to awaken the perpetrators of crimes so that they regret their actions, and return them to become good, law-abiding citizens. upholding moral, social and religious values, so as to achieve a safe, orderly and peaceful society. So the reconstruction of Restorative Justice in the case of children as perpetrators of criminal acts must be fair. The value of justice is a balance between rights and obligations and receiving rights and carrying out obligations. Restorative Justice (keadilan restoratif) menurut Pasal 1 angka 6 undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalassan, Konsep keadilan restoratif merupakan kritik terhadap konsep sistem peradilan pidana yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. dapun hasil dari penelitian ini yaitu Rekonstruksi kebijakan restorative justice dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana  menurut Erna Sofwan Syukri memberikan pemahaman mengenai pemidanaan diartikan sebagai upaya untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan Damai, Jadi rekonstruksi Restorative Justice dalam perkara anak sebagai   pelaku tindak pidana adalah harus berkeadilan. Nilai keadilan tersebut merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menerima hak serta melaksanakan kewajiban

Pembentukan Pengadilan Khusus Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama dalam Rangka memperkuat Sistem Hukum Nasional Indonesia

xiv.; 343 Hal.; ill.; 19 c

Pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah dilingkungan peradilan agama dalam rangka memperkuat sistem hukum Nasional

xiv.; 357 hal.; bibl.; lamp.; 21 c

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Khusus Ekonomi Syariah di Lingkungan Peradilan Agama

Studi ini difokuskan pada pentingnya pembentukan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan konstruksi hukum pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama. Studi ini menyimpulkan: Pertama, pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama dapat mencapai efisiensi dan terwujudnya profesionalitas sehingga kepercayaan masyarakat ekonomi syariah terhadap Pengadilan Agama terwujudkan. Kedua, konstruksi hukum pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama adalah UUD NRI 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

The Pandemic A Leap Of Faith - Covid-19 Vaccine Fatwa in Indonesia Religious Institutions Independence and Rival Politics

Imagine where we are in 2019. We are still living in best possible way, we gather, we socialize, and we celebrate plenty of things together with our loved one without worry. The 2019 is just two years ago, but in certainly feels like longer than that. Now, we are at the year of 2021. The pandemic has beeb with us for 17 months now. The countres all over the worlds loosen and tighten its boreder as the pandemics evolve into certainty when the vaccinations held. Indees, the catastrophic of the pandemics didn't just leave us behind, many of us losing out loved one and in grief. Yet we are still hopeful of the future especialyy when Science nurtured our thinking while God is with all of us at heart

PEMAHAMAN HUKUM ADMINISTRASI PERTANAHAN BAGI MASYARAKAT DESA SANGLAR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR GUNA MENCEGAH KONFLIK DAN SENGKETA PERTANAHAN

This study aims to analyze the factors that influence the legal understanding of village communities in certifying their land rights to prevent conflicts and land disputes in rural areas. This research is socio-legal research. Socio-legal research is research that combines normative and empirical methods in its research. The results of this study The legal understanding of the Village community in making land title certificates as well as knowledge about the importance of ownership of land rights certificates is still relatively low, in general, the people who are used as informants do not know about the procedures for making land title certificates. The conclusions in this study confirm that the land is a very basic human need so legal understanding of the community is very urgent to be carried out in managing land certificates, in order to avoid disputes and cases of land grabbing in the community. If viewed from the economic aspect, land certificates can be used by the community to obtain business capital. So that people can improve their standard of living and welfare