PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENARIKAN DAN PENYITAAN OBJEK JAMINAN FIDUCIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN KREDITUR

The facts on the ground are that there are often problems due to legal consequences due to the non-registration of fiduciary guarantees by financial institutions. This study aims to determine consumer legal protection measures when fiduciary collateral is not registered at the Fiduciary Registration Office. This study also aims to examine the legal consequences of the withdrawal and confiscation of fiduciary collateral objects that are not registered at the Fiducia Registration Office by PT. Suzuki Finance Indonesia. This study uses a normative juridical method with descriptive-analytical research specifications through a statutory approach. Based on this study, it is concluded that consumer dispute resolution can be pursued through the court or outside the court based on the decision of the disputing parties. One of the legal protections and obligations in using fiduciary guarantees for finance companies was the first issuance of PP No.21 of 2015, Permenkeu No. 130 / PMK.010 / 2012, and POJK 29/2014. The legal consequence of not registering the object of the fiduciary guarantee is that the fiduciary guarantee has not been born so that the legal consequences attached to the fiduciary guarantee do not apply

PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA

Women's political rights are fundamentally human rights, and human rights are the essence of the democratic framework. Therefore, involving women and men in the decision-making process is an absolute requirement in democracy. In this theory, in fact, there is no longer a female-male dichotomy. But in reality women's rights are still being politicized and mobilized in the name of democracy. With the fulfillment of the 30% quota for women's representation in parliament, there are at least two symptoms that can result from this excess. First, there is the seriousness of women in trying to enter the world of politics. In addition, politics is a state policy that regulates the direction and goals of the state, so that the policy-making process can be carried out by all components of the nation, including women. Second, public awareness to provide opportunities for women not only to vote but also to be elected.Hak politik perempuan pada dasarnya adalah hak asasi manusia, dan hak asasi manusia merupakan esensi dari kerangka demokrasi. Oleh karena itu, melibatkan perempuan dan laki-laki didalam proses pengambilan keputusan menjadi syarat mutlak dalam demokrasi. Dalam teori ini sesungguhnya tidak lagi ada dikotomi perempuan-pria. Tapi pada kenyataannya hak perempuan masih dipolitisasi dan dimobilisasi atas nama demokrasi. Dengan terpenuhinya quota 30 % keterwakilan perempuan diparlemen minimal ada dua gejala yang dapat ditimbulkan dari ekses tersebut. Pertama, adanya kesungguhan perempuan untuk berupaya mau terjun kedunia politik. Selain itu, kesadaran perempuan itu sendiri bahwa politik adalah bidang kebijakan kenegaraan yang mengatur arah dan tujuan negara, sehingga proses pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara politis oleh semua komponen bangsa termasuk perempuan. Kedua, kesadaran masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk tidak saja memilih tetapi juga dipilih

INTEGRASI NILAI-NILAI BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

ABSTRAKPengembangan karakter pada diri peserta didik merupakan suatu hal yang sangat penting, karena pengetahuan tanpa diiringi oleh karakter yang baik tentu tidak akan optimal implementasinya. Permasalahan hari ini seiring dengan adanya globalisasi membuat berbagai budaya asing masuk dengan bebas dalam alam pikir peserta didik, sehingga mengakibatkan berbagai perilaku yang tidak baik, seperti narkoba, tidak sopan pada orang lain, dan berorientasi materialistis. Atas dasar itu penulisa naskah ini menggunakan studi kepustakaan untuk mengkaji berbagai kajian-kajian terdahulu atas integrasi nilai-nilai budaya dan karakter dalam kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa bukan merupakan suatu mata pelajaran tunggal, akan tetapi merupakan aspek pendidikan yang terintegrasi pada setiap mata pelajaran, terutama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Aspek adatif dalam kurikulum juga tercermin dalam pelaksanaan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang bertitik tolak pada kemampuan guru mengelaborasi kurikulum dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa integrasi nilai budaya dan karakter bangsa menjadi perhatian serius dari stakeholdes bidang pendidikan di Indonesia, serta perlu adanya dukungan kemampuan guru untuk dapat mengimplementasikan dengan optimal dalam proses pembelajaran.  ABSTRACTCharacter development in students is a very important thing, because knowledge without being accompanied by good character certainly will not be implemented optimally. Today's problems along with globalization have made various foreign cultures enter freely in the minds of students, resulting in various bad behaviors, such as drugs, being disrespectful to others, and materialistic orientation. On that basis the writing of this manuscript uses literature studies to examine various previous studies on the integration of cultural values and character in the Pancasila and Citizenship Education curriculum. The search results show that the integration of cultural values and national character is not a single subject, but an integrated aspect of education in each subject, especially Pancasila and Citizenship Education. The adaptive aspects of the curriculum are also reflected in the implementation of the Pancasila and Citizenship Education curriculum which is based on the teacher's ability to elaborate on the curriculum in the learning process. Based on this, it can be understood that the integration of cultural values and national character is a serious concern of stakeholders in the field of education in Indonesia, and there is a need for support for the ability of teachers to be able to implement it optimally in the learning process

Efektivitas Pengaturan Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan ini di mana lapangan pekerjaan semakin sempit akan tetapi angkatan kerja semakin bertambah banyak membuat buruh semakin terjepit untuk menerima setiap perlakuan dari pengusaha. Seperti apa yang dikatakan oleh Iman Soepomo, buruh adalah suatu status yang walaupun secara yuridis merupakan individu yang bebas, akan tetapi secara sosiologis buruh adalah bukan individu yang bebas, karena buruh tidak memiliki bekal hidup lain selain tenaganya sendiri, serta secara terpaksa menjual tenaganya pada orang lain, dimana ia tidak dapat menentukan syarat-syarat kerja. Maka karena itulah buruh selalu dekat dengan keadaan yang tidak adil, dan diskriminatif. oleh karena itu diperlukannya suatu perlindungan dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap buruh sendiri dalam prakteknya masih sangat minim hal ini terbukti lewat masih banyaknya tindakan sewenang-wenang dari pengusaha terhadap buruhnya. Pada hari senin 5 Oktober 2020 DPR telah mengesahkan undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang yang didalamnya mengatur perihal ketentuan upah. Tujuan penulisan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja dengan upah yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Sektoral Profinsi dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa ketidaksesuaian upah berdasarkan Upah Minimum Sektoral Profinsi ada perusahaan yang menang­guhkan pembayaran kepada pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang. Spesifikasi penulisan menggunakan pendekatan bersifat deskriptif analistis, Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder. Kepastian dan Keadilan Hukum Terhadap Pekerja dengan Upah yang Tidak Sesuai UMK/P diatur dalam Ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, secara tegas melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum kota/ kabupaten. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal ini dihapus dan diselipkan Pasal 90A dan 90B dimana upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh di perusahaan.Penyelesaian Sengketa Ketidaksesuaian Upah Berdasarkan UMK/P Pada Perusahaan yang Menangguhkan Pembayaran Kepada Pemerintah Upaya Hukum yang bisa dilakukan oleh Pekerja yaitu menjadikan SPSI sebagai kuasa dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Setelah itu diselesaikaan oleh Mediator di Dinas Tenaga Kerja, jika tidak selesai lagi maka dapat melalui mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak diupah sesuai dengan ketentuan upah minimum kota/ kabupaten, di Kota adalah dengan melakukan pengaduan kepada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota untuk diupayakan advokasi hingga peneguran kepada pihak pengusaha yang terlibat konflik agar terwujudnya perlindungan serta kesejahteraan tenaga kerja, selain itu dapat juga dilakukan perundingan mengenai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diharapkan akan dipatuhi oleh semua pihak

Sociocultural-Based Character Education at Riyadlul 'Ulum Integrated High School: Riyadlul Ulum Wadda'wah Islamic Boarding School – Tasikmalaya

This research is focused on examining sociocultural-based character education through observing the cultural backgrounds of the different students at the Riyadlul ‘Ulum Integrated High School - Tasikmalaya. The research method used is the descriptive qualitative type with the determination of informants using a purposive sampling technique. Research data were obtained from observations, interviews, and FGD (Focus Group Discussion) and analyzed using data analysis techniques from Miles and Huberman. Sociocultural-based character education emphasizes the formation of characters that are in accordance with the social values prevailing in society. This is done by introducing these values from an early age through various activities at school or in the community. In sociocultural-based character education, the formation of individual character is not something that is separate from the social and cultural environment in which the individual is located. Therefore, this approach emphasizes the importance of integrating the formation of individual character with social and cultural values that exist in society. Thus, individuals can have strong character, be rooted in a positive culture and social values, and be able to contribute to improving the quality of social life in society

Metode penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim mahkamah konstitusi dalam memutuskan sengketa pemilu kepala daerah

INDONESIA : Perkembangannya, ada putusan Mahkamah Konstitusi untuk dilakukannya pemungutan suara ulang atas dasar pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda atau pemilih yang diwakilkan yaitu pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPU.D) Kabupaten Buru Selatan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 216/PHPU.D-VIII/2010 dan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dengan membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan kemudian ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversi dengan merestui adanya sistem pencoblosan surat suara yang diwakilkan oleh tokoh masyarakat. Putusan tersebut diantaranya pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Bali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PHPU.D-XI/2013. Tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui bagaimana metode tafsir konstitusi yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 216/PHPU.D-VIII/2010 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 62/PHPU.D-XI/2013 tentang sengketa Pemilu Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sistem hukum (systematical approach) dan didukung dengan pendekatan kasus (case approach), kemudian untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisa data yaitu dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat perbedaan putusan dan metode tafsir yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus kedua sengketa Pemilukada tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 216/PHPU.D-VIII/2010, hakim mengabulkan permohonan dan menggunakan penafsiran otentik dengan pertimbangan karena ada ketentuannya yaitu pasal 104 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah “ Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut : Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda”. sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 62/PHPU.D-XI/2013, hakim menolak permohonan dan menggunakan penafsiran historis dengan pertimbangan pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda atau pemilih yang diwakilkan karena sudah dilakukan pada Pemilu-Pemilu sebelumnya dan tidak pernah dipermasalahkan sehingga dapat diterima. ENGLISH : Development, there is the decision of the Constitutional Court for a re-vote is held on the basis of the voter to vote more than once on the same SMT or SMT different or voters who are represented on the results of the election dispute case Regional Head and Deputy Head (PHPU.D ) South Buru with the decision of the Constitutional Court Number: 216/PHPU.D-VIII/2010 and the Constitutional Court granted the petition to annul and declare no legally binding decision of the South Buru Regency then there are the controversial Constitutional Court's decision to approve a system of voting securities sound represented by community leaders. The verdict in the case of disagreement among the results of the general election Regional Head and Deputy Head of the Bali Provincial Constitutional Court Decision No. 62/PHPU.D-XI/2013. The purpose of this study was to determine how the method of constitutional interpretation used by the Constitutional Court in resolving disputes Regional Head Election and to find out how the Constitutional Court judgment in the Constitutional Court Decision No. 216/PHPU.D-VIII/2010 the Constitutional Court Decision number: 62/PHPU.D-XI/2013 about Regional Head Election dispute. This study uses the legal system approach (systematical approach) and is supported by case approach (case approach), and then to be able to solve and describe the problem to be studied based on the data obtained it is necessary to have data analysis techniques, namely the qualitative analysis. The results from this research that there are differences in judgment and interpretation methods are used by the Constitutional Court in deciding both the Election dispute. Constitutional Court Decision No. 216/PHPU.D-VIII/2010, the judge granted and use authentic interpretation with consideration because there are provisions of Article 104 paragraph (2) letter c of Law No. 32 Year 2004 on Regional Government "vote in TPS can be repeated if the results of research and examination of the District Oversight Committee proved to be one or more of the following circumstances: more than a voter to vote more than once on the same SMT or SMT different ". while the Constitutional Court Decision No. 62/PHPU.D-XI/2013, the judge rejected the request and use the historical interpretation of the judgment of voters to vote more than once at the same polling station or polling or voter who represented different because it is done on Election previously-election and never questioned so acceptable

BATASAN WAKTU PERKAWINAN DALAM PERKARA ISBAT NIKAH PADA SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA CIANJUR

Isbat nikah is one of the products of the Religious Court in the form of the determination of the marriage of a husband and wife that has been carried out in accordance with Islamic provisions. However, in the Cianjur Religious Court there are special rules regarding circuit courts in marital isbat cases, namely the year of marriage for the maximum marriage isbat in 2010, above 2010 must be registered at the Cianjur Religious Court office. This study departs from a rule that has been enacted but there are no additional rules regarding the time limit of marriage in marriage isbat cases in a circuit court. As stated in Perma No 1 of 2015 which only regulates the mechanism of the implementation of an integrated isbat trial. While the rule of law remains based on existing rules. It is stated in Article 11 paragraph (9) which states: The hearing in the Integrated Service is conducted in accordance with the procedural law and the applicable provisions. By using the descriptive analysis method, the research is first, the background of the marital time limit in marriage isbat cases which are settled in a circuit court in the Cianjur Religious Court. Second, the process of conducting a trial around isbat nikah with a time limit in the Cianjur Religious Court is no different from the process of conducting a trial around a isbat nikah case. The three rules made by the chairman of the Religious Court do not contradict the rules that already exist in the Compilation of Islamic Law (KHI) or in the request No. 1 of 2015 concerning Integrated Service Mechanisms

PENGARUH PEMASARAN DIGITAL, HARGA, DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (STUDI PADA 0251/SOCIETEIT)

ABSTRAK Keputusan pembelian ialah konsep dalam perilaku pembelian dimana konsumen memutuskan untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Persaingan yang ketat mendorong para pengusaha untuk mengatur strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing. Salah satu bentuk usaha yang berkembang sangat pesat belakang ini ialah Coffee Shop. Kota Bogor juga tidak luput dari perkembangan ini. 0251 | Societeit adalah salah satu coffee shop yang ada di Kota Bogor. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Oleh karenanya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemasaran digital, harga, serta kualitas produk terhadap keputusan pembelian di 0251 | Societeit. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa observasi. kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan konsumen mengenai Pemasaran Digital berada dalam kondisi kurang menarik terutama dalam kesesuaian produk terhadap keinginan konsumen, kesesuaian produk dengan iklan, ketersediaan fitur-fitur pembelian online dan kecepatan dalam merespon konsumen. Sementara tanggapan konsumen mengenai harga berada dalam kondisi kurang terjangkau, terutama apabila dibandingkan dengan harga dan diskon pesaingnya. Tanggapan konsumen mengenai kualitas produk berada dalam kondisi kurang berkualitas terutama dalam hal variasi menu yang ditawarkan, daya tahan produk dan keunggulan produk. Selain itu, tanggapan konsumen terhadap Keputusan Pembelian berada dalam kondisi kurang baik terutama dalam hal keragaman produk, kepopuleran merk dan promosi. Besarnya pengaruh Pemasaran Digital, harga dan kualitas produk terhadap Keputusan Pembelian secara simultan adalah 63%. Secara parsial besarnya pengaruh Pemasaran Digital terhadap Keputusan Pembelian sebesar 35,5%, pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian sebesar 6,4% dan Kualitas Produk memberikan pengaruh sebesar 21,2%. Kata Kunci: Harga, Keputusan Pembelian, Kualitas Produk, Pemasaran Digita

Potret para ibu pembaharu: Monografi dakwah gabungan Majelis Taklim Muslimah Kecamatan Cileunyi

Eksistensi majelis taklim beserta perangkatnya sebagai lembaga pendidikan dan dakwah serta lembaga kemasyarakatan telah tumbuh dan berkembang bersama warga masyarakatnya sejak berabad-abad. Oleh karena itu secara kultural lembaga ini bisa diterima, tetapi juga ikut serta membentuk dan memberikan corak serta nilai kehidupan kepada masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Figur kyai, ustadz, jama’ah serta seluruh perangkat fisik yang menandai sebuah majelis ta’lim senantiasa dikelilingi oleh sebuah kultur yang bersifat keagamaan

Potret Para Ibu Pembaharu: Monografi Dakwah Gabungan Majelis Taklim Muslimah Kecamatan Cileunyi

Eksistensi majelis taklim beserta perangkatnya sebagai lembaga pendidikan dan dakwah serta lembaga kemasyarakatan telah tumbuh dan berkembang bersama warga masyarakatnya sejak berabad-abad. Oleh karena itu secara kultural lembaga ini bisa diterima, tetapi juga ikut serta membentuk dan memberikan corak serta nilai kehidupan kepada masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Figur kyai, ustadz, jama’ah serta seluruh perangkat fisik yang menandai sebuah majelis ta’lim senantiasa dikelilingi oleh sebuah kultur yang bersifat keagamaan