Post-Prohibition Da'wah of Hizb ut-Tahrir Indonesia and Islamic Defenders Front

In 2017 the Indonesian government has officially banned two Islamic da'wah movements, HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) and FPI (Islamic Defenders Front). These two da'wah movements are considered to be contrary to Pancasila ideology because they want to establish an Islamic state (Khilafah) in Indonesia. The focus of this research was carried out in the branch areas of HTI and FPI, namely in West Java and Banten. The data in this paper come from direct observation, in-depth interviews and documentation review. This paper finds differences in the pattern of the dakwah movements of HTI and FPI after they were disbanded, both in the dissemination of ideas and in the pattern of recruitment. HTI implemented a massive migration in preaching the idea of a khilafah from direct (offline) efforts to indirect (online) efforts. In its recruitment, HTI continues to maintain its conventional efforts through face-to-face preaching (Daurah), with the addition of using wing organizations as its spearhead. Meanwhile, the decline in the da'wah movement occurred in FPI, mainly due to the absence of the Grand Imam Rizieq Shihab and the loss of elite support for them. Even so, FPI continues to maintain its da'wah activities by disseminating its ideas through recitations at its activist headquarters, mosques and Islamic boarding schools. This research can contribute to the enrichment of the analysis of the hidden da'wah movement that occurs in the field, especially with the front stage and back stage approaches of Erving Goffman

EFFECTIVENESS OF PPKM (ENFORCEMENT OF RESTRICTIONS ON COMMUNITY ACTIVITIES) EMERGENCY AND LEVELS 1-4 ON CONTROL OF SPREAD COVID 19 VIRUS IN EAST JAVA

The second wave of the covid 19 virus pandemic which is getting out of control has made the Government move quickly and respond to an emergency as a strategic step in suppressing the rate of transmission of the covid 19 virus. Through the PPKM (Enforcement of Community Activity Restrictions) policy as an effort to control the covid 19 virus pandemic, it is a preventive measure in suppressing the spread of the COVID-19 pandemic. The rate of increase in Covid-19 cases in East Java. The three weeks that lasted from the emergency PPKM (Enforcement of Community Activity Restrictions) to PPKM (Enforcement of Community Activity Restrictions) levels 1 to 4 have shown significant numbers in controlling the spread of COVID-19 cases in East Java with a decrease in the percentage of cases and a decrease in the number of transmissions and an increase. the number of cure rates of the exposed populatio

A study on tourism challenges at Tasik Kenyir / Taufiq A Rahman

Tourism is the act of travel for predominantly recreational or leisure purposes, and refers to the provision of services in support of this act. Tasik Kenyir is located in the interior of the Terengganu and spanning over 209, 199 hectares. It is the largest man-made lake in south east Asia. Sharing its border with Kelantan in the west and Pahang in the south , this immense lake also serve as another gateway to Taman Negara

The Underdog can still arise

Bercerita tentang motivasi untuk membuat yang lemah menjadi yang kuat, artikel ini dimuat di Medium pada tanggal 13 April 2020. Ini adalah bacaan untuk jadi bahan Studi Naskah B. Inggris Magister Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana UIN SGD Bandung Semester II 2019/2020

OPTIMIZATION OF AGROPOLITAN OF EAST JAVA PROVINCE AS AN EFFORT TO RESTORE LOCAL ECONOMY DURING THE COVID 19 PANDEMIC

Optimization of agropolitan as an economic recovery effort due to the impact of the Covid-19 pandemic is a strategic step taken by the East Java Provincial Government. Empowerment of agropolitan communities is an option given its position as the spearhead of agricultural commodities. The whole action must all be done through the development of an efficient system. This strategic step includes several things including the following; 1) Maximizing written regulations in strengthening institutions in the agropolitan sector, 2) Expanding cooperation between local governments, centers, financial institutions, SOEs, and all related groups, 3) Diversification of superior products, 4) Marketing Education, 5) Digitalization of marketing, 6) Ease of access to capital. Then the advice that can be given is that the government must be consistent in supporting and providing assistance to agropolitan communities in developing agropolitan areas for the sake of local economic recovery

PROBLEMATIK UPAYA PAKSA TERKAIT EKSEKUSI PUTUSAN SENGKETA KEPEGAWAIAN

Inti permasalahan dalam penelitian ini adalah ketiadaan aturan pelaksana upaya paksa sebagaimana Pasal 116 ayat (7) UU 51/2009 (UU Peratun) mendelegasikan aturan pelaksana tersebut agar dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Dalam sudut pandang yuridis, ketentuan ini masih menimbulkan problem, yakni: 1. Jenis Peraturan apa yang dimaksud berupa produk hukum apa?; 2. Bagaimana substansi aturan pelaksana upaya paksa tersebut jika diakomodir ke dalam peraturan perundang-undangan? Mengingat masih terdapat kekosongan hukum ketentuan aturan pelaksana upaya paksa. Tujuan penelitian ini ialah sebagai bahan sumbangan pemikiran kepada negara agar segera membentuk aturan pelaksana upaya paksa. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan isu kekosongan hukum. Metode analisis ialah analisis preskriptif. Perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan buku, jurnal, disertasi sebagai bahan hukum sekunder. Hasil Penelitian ini antara lain: 1. Konstruksi penentuan produk hukum yang tepat sebagai aturan pelaksana upaya paksa adalah Peraturan Pemerintah; 2. Konstruksi mekanisme pengenaan uang paksa (dwangsom) dan sanksi administratif sebagai upaya paksa harus diawali oleh amar putusan yang mengabulkan permohonan upaya paksa Penggugat. Sehingga dapat disimpulkan, pelaksanaan upaya paksa dikenakan berdasar pada petitum gugatan yang memohon agar Tergugat dikenakan upaya paksa jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan

PERSEPSI GURU TETAP SMK NEGERI 10 BANDUNG TERHADAP KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN KEWIRAUSAHAAN

Judul penelitian ini Persepsi Guru Tetap SMK Negeri 10 Bandung terhadap Kompetensi Guru Mata Pelajaran Kewirausahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi guru tetap di SMK Negeri 10 Bandung terhadap kompetensi yang dimiliki guru mata pelajaran kewirausahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriftif analisis. Populasi dalam penelitian ini adalah guru tetap SMK Negeri 10 Bandung yang berjumlah 50 orang. Data kompetensi guru yang diteliti diperoleh dari penyebaran angket dan wawancara yang dilakukan kepada guru tetap dan guru kewirausahaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data melalui perhitungan rata-rata (mean) skor dengan bantuan SPSS release 21.0 for Windows. Hasil penelitian kompetensi guru kewirausahaan berada dalam kriteia baik. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka diperoleh hasil penelitian menunjukan, terdapat rata-rata tafsiran persentase 79,3% menyatakan bahwa kompetensi pedagogik yang dimiliki guru kewirausahaan baik, rata-rata tafsiran persentase 82,9% menyatakan bahwa kompetensi kepribadian guru kewirausahaan juga baik, rata-rata tafsiran persentase 83,6% menyatakan bahwa kompetensi sosial guru kewirausahaan baik dan rata-rata tafsiran persentase 81% menyatakan bahwa kompetensi profesional guru kewirausahaan juga baik. Dari keempat rata-rata persentase tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional tergolong tinggi sedangkan untuk kompetensi pedagogik masih tergolong rendah. Hal ini menunjukan kemanpuan guru kewirausahaan dalam mengelola pembelajaran bagi peserta didik perlu ditingkatkan untuk mencapai kompetensi pedagogik yang tinggi. Kesimpulan penelitian dapat diterima, sebagai akhir penelitian penulis menyampaikan saran agar kepada setiap guru meningkatkan kompetensi yang dimiliki yang merupakan modal penting dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas sebagai pengajar dan pendidik. Kata Kunci : Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional, Kompetensi Sosial, Kompetensi Kepribadia

Kekerasan Antaragama: Tinjauan Literatur Sistematis dan Analisis Bibliometrik

Kekerasan antar-agama merupakan tantangan serius yang memengaruhi stabilitas sosial dan perdamaian di seluruh dunia. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk konflik, dari yang berskala kecil hingga besar dengan dampak merusak yang signifikan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang tren dan karakteristik penelitian terkait kekerasan antar-agama, khususnya dalam konteks politik identitas di Indonesia. Data dianalisis melalui pendekatan bibliometrik menggunakan artikel jurnal yang terindeks di Scopus. Hasil analisis menunjukkan bahwa publikasi terkait kekerasan antar-agama mengalami fluktuasi tahunan, yang bisa mencerminkan perubahan dalam minat penelitian dan situasi global. Visualisasi bibliometrik juga membantu mengidentifikasi konsep-konsep kunci dan gap penelitian dalam studi ini. Temuan ini menyoroti pentingnya pemahaman tentang dampak media sosial, perubahan teknologi komunikasi, serta peran agama tertentu dalam dinamika kekerasan antar-agama. Selanjutnya, ditemukan bahwa beberapa kata kunci seperti “Islam,” “muslim world,” “Christian martyrs,” dan “terrorism” masih belum banyak diteliti, menunjukkan potensi untuk penelitian lebih lanjut dalam konteks kekerasan antar-agama. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tren penelitian dan membuka pintu untuk upaya penelitian lanjutan dalam mengatasi kompleksitas dan dampak kekerasan antar-agama guna mempromosikan perdamaian dan harmoni