ANALISIS PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PADA KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA NOMOR 21 TAHUN 2018.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengelolaan jabatan fungsional penyuluhan keluarga berencana sesuai dengan peraturan mentri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 21 tahun 2018 di kabupaten muaro jambi, kedua faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional penyuluhan keluarga berencana sesuai dengan peraturan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriftif yakni dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan beberapa orang narasumber

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI DALAM UPAYA PELESTARIAN KOTA TUA TEMBESI SEBAGAI OBJEK YANG DIDUGA CAGAR BUDAYA

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui atau melihat bagaimana kebijakan pemerintah dalam upaya pelestarian kota tua tembesi sebagai objek yang diduga cagar budaya, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam pelestrian Kota Tua Tembesi Sebagai Objek Yang Diduga Cagar Budaya, dimana di Kelurahan Pasar Muara Tembesi ini terdapat bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang diduga sebagai cagar budaya (ODCB) yang memiliki nilai sejarah yang penting untuk dilestarikan dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pemerintah dalam upaya pelestarian Kota Tua Tembesi sebagai objek yang diduga cagar budaya. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan pendaftaraan objek yang diduga cagar budaya (ODCB) yang yang lokasi yaitu di Kelurahan Pasar Muara Tembesi. Sedangkan untuk kendala yang dihadapi pemerintah yaitu kurangnya anggaran dana dan tidak ada sumber daya manusia untuk dijadikan sebagai Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) khususnya di Batang Hari untuk saat ini Tim Ahli Cagar Budaya dibantu oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jambi dalam proses pengkajiannya

EFEKTIFITAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 (STUDI KASUS SATPOL PP KABUPATEN)

Studi ini bertujuan mengetahui bagaimana pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Tembilahan hambatan yang dialami Satpol PP, yang kurangnya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam sosialisasi tentang PERDA Nomor 11 Tahun 2016. Penelitian ini mengunakan penelitian metode deskriptip dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan utama untuk mendeskripsikan dan mengambarkan Fenomena dan kejadian sosial. Tehnik pengumpulan data dengan pengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi dilapangan, dan pengumpulan data skunder berupa dokumentasi dan studi kepustakaan. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan tehnik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektifitas pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 yaitu dalam bentuk implementasi dalam. (1)Pembinaan dan Pengawasan secara intern dan ekstem. (2)Pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal. (3)Penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal. Faktor-faktor yang menjadi dalam kendala PERDA Nomor 11 Tahun 2016. (1)Kurangnya waktu penertiban yang dalam diagendakan oleh aparat penegak hukum. (2)Kurangnya kekuatan aparat penegak hukum untuk dalam menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten INHIL maupun Di Kecamatan Tembilahan. (3)Kurangnya sosialisasi ke masyarakat dalam PERDA tersebut. (4)Penerapan sanksi terlalu ringan

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pemerintah daerah dalam mencegah kebarakan hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provisi Jambi dilakukan dengan cara membantuk Desa Tangguh Bencana (Destana), monitoring daerah berpotensi kebarakan hutan dan lahan, melakukan pemadaman hutan dan melakukan patrol rutin. Kendala yang dihadapi dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, diantarnaya minimnya kesadaran masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan, akses jalan dan air yang terbatas dan sarana dan prasarana yang terbatas. Capaian yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mencegah kebakaran huta dan lahan, diantarnaya pembuatan penampungan air dibeberapa titik rawan, adanya penambahan personil dan peralatan dan penegakan hukum

Konsep dan Sistimatika Pemikiran Fiqih Sufistik Al-ghazali

Al-Ghazali was one of a philoshoper, theologian faqih and sufi. One of the famous ulama in mid-fifth century until the early development of Islamic law in the era decline of the science of fiqh. In those days he was known as fuqaha who combines discussion of fiqh and Sufism, at which time there a conflict between fiqh scholar and sufi group. In the span of a long history between fiqh and Sufism eventually occur very good relationship

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19 DI SIMPANG III SIPIN KECAMATAN KOTA BARU MENURUT PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 21 TAHUN 2020

Penegakan hukum merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menerapkan kehendak dengan adanya peraturan atau juga perundang-undangan yang telah dibuat dalam produk hukum di instansi pemerintahan. Sebagai tujuan antaranya ingin mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dan apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha Menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menggambarkan penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau menferivikasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020, dilakukan dengan memberikan teguran, pembubaran dan memberikan peringatan kepada pemilik usaha serta penyegelan dan sansi denda bila tidak diindahkan aturan tersebut dan Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha Menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020, yaitu pelaku usaha tidak menghiraukan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dan kurangnya kerjasama antar pejabat pemerintah Kata kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Usaha pencegahan dan penanganan COVID-1

PENGELOLAAN PARIWISATA GUA TIANGKO BERBASIS SWADAYA MASYARAKAT STUDI DI DESA TIANGKO KECAMATAN SUNGAI MANAU KABUPATEN MERANGIN

Wisata merupakan salah satu sektor penting dalam peningkatan perekonomian. Di Indonesia sendiri banyak tempat pariwisata yang masih alami namun belum maksimal pengelolaannya. Salah satu wisata tersebut adalah Gua Tiangko di Kecamatan Sungai Mania Kabupaten Merangi Provinsi Jambi. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: (1). Potensi Parawisata di Desa Tiangko Kecaamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, (2). Pengelolaan Pariwisata Gua Tiangko Berbasis Swadaya Masyarakat di Desa Tiangko Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Potensi Parawisata di Desa Tiangko Kecaamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin sangatlah banyak terdapat Goa-goa yang menjadi potensi menjadi obyek wisata diantaranya adalah Goa Tiangko, Gua Sengering, Gua Bujang, Gua Sengayau, Gua Reben dan Goa Ceruk, disamping itu perlu adanya strategi pemerintahan Desa Tiangko dalam pengembangan wisata gua yaitu penyediaan sarana dan prasarana wisata Gua, rencana tambahan promosi, pembentukan pengurus tetap, koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, pelaksanaan promosi pariwisata nusantara terutama di dalam negeri dan pelatihan pemandu wisata. Kendala yang dihadapi pemerintahan Desa Tiangko dalam pengembangan wisata Tiangko adalah keterbatasan dana, rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) pengelola dan peran pemerintah daerah Kabupaten Merangin yang belum aktif dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana kegiatan wisata

106180242 KEDUDUKAN BIRO HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM KABUPATEN KOTA STUDI DI KANTOR BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Skripsi ini berjudul Kedudukan Biro Hukum dalam Pembentukkan Produk Hukum Kab/Kota di Kantor Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.Dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana Proses Pembentukan Produk Hukum Kab/Kota di kantor Biro Hukum Setda Provinsi Jambi beserta untuk Mengetahui bagaimana kedudukan Biro Hukum Dalam Pembentukan Produk Hukum Kab/Kota di Kantor Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualatitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperolehlah hasil dan kesimpulan yaitu melalui wawancara dengan kabag dan kasubag PKDKK dikantor biro Hukum Setda Provinsi di dukung juga oleh pengumpulan data secara dokumentasi beserta kegiatan observasi.Bahwaberdasarkan hal itu proses pembentukkan produk hukum kab/kota di bentuk terlebih dahulu oleh pemerintah kab/kota kemudian jika telah memiliki Rancangan yang sudah disepakati bersama barulah Produk hukum itu diajukan ke bio hukum setda provinsi jambi untuk dikaji dan difasilitasi. untuk mendapatkan produk hukum yang baik tentu perlu bimbingan atau pelatihan secara khusus agar Produk hukum yang di ajukan tidak banyak kesalahan karena kesalahan yang sering terjadi terdapat pada Penulisan Produk hukum yang di ajukan disebabkan oleh sering terjadinya pelimpahan pekerjaan. kedudukan biro hukum hanya sebagai fasilitator atau yang memfasilitasi Produk Hukum tersebut guna untuk mendapatkan produk hukum yang sesuai dengan kaidah dan dasar yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang lebih tinggi

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NO 25 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PENYEBRANG KEAMANAN TRANSPORTASI AIR STUDI DIKECAMATAN TEBO ULU KABUPATEN TEBO

Permasalahan penelitian ini adalah tentang imlementai keamanan penyebrangan air berdasarkan Permenhub Nomor 25 Tahun 2015 yang dilakukan di Desa Teluk Kuali. Pendekatan yang dipakai adalan kualitatif. penelitian ini berhasil memperoleh hasil temuan sebagai berikut: (1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 terhadap Perlindungan dan pengelolaan guna memberikan keamanan dalam penyembrangan sungai di Kecamatan Tebo Ulu dilakukan melalui; Perencana Kebijakan, dimana penyusunan program dan kebijakan pengendalian keamanan dalam penyeberangan sungai Batanghari didasarkan pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk kurun waktu 5 tahun kedepan, dari situlah muncul target-target pencapaian kinerja; Pelaksana Kebijakan, di mana membuat jadwal pengawasan dan pemantauan, memastikan program berjalan dengan baik dan pemantauan satu tahun kedepan dan itu harus dapat terselesaikan sampai akhir tahun; Pengawas Kebijakan, di mana mengetahui apakah sebuah industri melakukan pelanggaran atau tidak berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, jika terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai akan diberikan pelanggaran ringan atau berat. (2) Faktor pendukung dalam Implementasi. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air studi Di Kecamatan Tebo Ulu Kebupaten Tebo antara lain adalah: Adanya penyuluhan standar kapal motor yang baik dan memberikan sanksi pada pelaku usaha nakal. (3) Faktor penghambat dalam Implementasi. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Penyebrang Keamanan Transportasi Air studi Di Kecamatan Tebo Ulu Kebupaten Tebo dikarenakan minimnya pengawasan dari pemerintah daerah dan rendahnya kesadaran pemilik usaha kapal motor dalam menjaga keamanan penumpang

PERAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (STUDI DI KECAMATAN MUARA BULIAN)

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (Studi di Kecamatan Muara Bulian). Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Fokus penelitian ini adalah Peran Pemerintah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Muara Bulian serta permasalahan dan upaya Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi (observation), wawancara (interview), dan dokumentasi. Serta teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yakni dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan memverifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan Peran Pemerintah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini adalah dengan pemerataan akses Peran Pemerintah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Muara Bulian dengan perluasan dan pemerataanaksesguru Paud, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas. Kendala Pemerintah dalam Peningkatan Mutu Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Muara Bulian adalah Letak geografis Paud di Kecamatan Muara Bulian dan kurangnya kualitas sumber daya manusia. Upaya Pemerintah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Muara Bulian adalah dengan meningkatkan pelatihan guru Paud, meningkatkan upah dan gaji guru paud, dan meningkatkan kualitas guru Paud