THE GOVERNMENT'S ROLE IN IMPROVING THE LEGAL REGULATIONS OF LAND REGISTRATION TO PEOPLE IN DESA LIDAH TANAH, SERDANG BEDAGAI REGENCY, INDONESIA

The community's need for land is progressively increasing as the land is becoming narrow. At the very same time, demand is always growing, so it is not surprising that the selling price of land is getting more expensive. The imbalance between the availability of land and the community's need for land has caused various legal problems. Facts show how strategic the role of land for human life. The statistics also testify how the large number of people still depend their daily livelihoods on land, both for farming, gardening, and other businesses by utilizing their private land. Secondly, there are quite a number of people depend the fate of their future and even the lives of their children and grandchildren by making land an investment asset. The reason is simple: the price of land will continue to increase due to the high demand for land availability, while the available land area will never increase. Land registration is an effort of the Government's role to provide legal certainty related to land ownership, which in turn can provide legal protection. This is contained in Article 19 Paragraph (1) of Law Number 5 of 1960 concerning UUPA Regulations, namely, to guarantee legal certainty by the Government, land registration is held in all regions of the Republic of Indonesia according to the provisions stipulated by the Government. The intended government regulation is Government Regulation (PP) No. 24 of 1997 concerning Land Registration as well as Presidential Instruction (Inpres) No. 2 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration (PTSL).  Article visualizations

SOSIALISASI PROSES PENGURUSAN LABEL HALAL UNTUK MENINGKATKAN PEMASARAN KERIPIK PISANG GOSONG DI DESA TANJUNG HARAP

Indonesia dengan Negara yang mayoritas penduduknya islam, harus bisa menjaga nilai-nilai agama termasuk dalam hal mengonsumsi makanan. Kendala yang terjadi pada UMKM di Indonesia saat ini yaitu belum bisa menerapkan kebijakan pemerintah dengan baik karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal. Pengurusan label halal dianggap sepele bagi para pelaku UMKM. Tanpa disadari nyatanya sertifikasi halal membawa pengaruh pada meningkatnya pemasaran suatu produk. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pemahaman tentang pentingnya pengurusan label halal pada kemasan produk terkhususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM di desa Tanjung Harap, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2023 di Aula Desa Tanjung Harap dan dilakukan dengan melakukan sosialisasi pada 20 peserta pelaku UMKM yang bergerak pada produksi kuliner keripik pisang gosong. Dengan kegiatan yang dilakukan, peserta UMKM dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya label halal pada kemasan terhadap meningkatnya pemasaran produk keripik pisang gosong yang mereka pasarkan

Impact of opioid-free analgesia on pain severity and patient satisfaction after discharge from surgery: multispecialty, prospective cohort study in 25 countries

Background: Balancing opioid stewardship and the need for adequate analgesia following discharge after surgery is challenging. This study aimed to compare the outcomes for patients discharged with opioid versus opioid-free analgesia after common surgical procedures.Methods: This international, multicentre, prospective cohort study collected data from patients undergoing common acute and elective general surgical, urological, gynaecological, and orthopaedic procedures. The primary outcomes were patient-reported time in severe pain measured on a numerical analogue scale from 0 to 100% and patient-reported satisfaction with pain relief during the first week following discharge. Data were collected by in-hospital chart review and patient telephone interview 1 week after discharge.Results: The study recruited 4273 patients from 144 centres in 25 countries; 1311 patients (30.7%) were prescribed opioid analgesia at discharge. Patients reported being in severe pain for 10 (i.q.r. 1-30)% of the first week after discharge and rated satisfaction with analgesia as 90 (i.q.r. 80-100) of 100. After adjustment for confounders, opioid analgesia on discharge was independently associated with increased pain severity (risk ratio 1.52, 95% c.i. 1.31 to 1.76; P < 0.001) and re-presentation to healthcare providers owing to side-effects of medication (OR 2.38, 95% c.i. 1.36 to 4.17; P = 0.004), but not with satisfaction with analgesia (beta coefficient 0.92, 95% c.i. -1.52 to 3.36; P = 0.468) compared with opioid-free analgesia. Although opioid prescribing varied greatly between high-income and low- and middle-income countries, patient-reported outcomes did not.Conclusion: Opioid analgesia prescription on surgical discharge is associated with a higher risk of re-presentation owing to side-effects of medication and increased patient-reported pain, but not with changes in patient-reported satisfaction. Opioid-free discharge analgesia should be adopted routinely

ANTISIPASI HOAKS DALAM BERMEDIA SOSIAL BAGI SISWA SMK NEGERI 1 TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT

Kemajuan teknologi digital dewasa ini ibarat pisau bermata dua. Bagi siswa yang dapat memanfaatkan teknologi dengan baik dapat menambah ilmu dan wawasan dengan cepat melalui media internet, tetapi ada juga siswa yang menyalahgunakan teknologi yang ada yaitu hanya untuk bermain game onlie. Di satu sisi memberi kemudahan bagi manusia dalam beraktivitas dan mencapai tujuan yang diinginkannya, tetapi di sisi lain juga membawa dampak negatif yang berpotensi merusak jika tidak disikapi denganbaik. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberi pengetahuan kepada para siswa bagaimana menggunakan alat media komunikasi dengan arif dan bijak. Media sosial (medsos) yang hari ini dengan mudah diakses masyarakat merupakan salah satu perwujudan dari kemajuan teknologi digital. Medsos juga bermanfaat sebagai medium bertukar informasi dan berinteraksi dengan orang lain yang jaraknya jauh secara lebih intensif, tetapi di sisi lain juga menampakkan sisi negatif yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Sisi negatif tersebut adalah maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks. Medsos kini menjadi sarana efektif bagi pihak yang tak bertanggung jawab untuk memproduksi dan mereproduksi hoaks dengan tujuan tertentu. Hoaks bekerja dengan mengeksploitasi sisi psikologis manusia yang dengan itu bisa menimbulkan keresahan, kecemasan, hilangnya penghormatan, bahkan berpotensi memicu pertikaian dan perpecahan di masyarakat. Diharapkan para siswa dapat memanfaatkan alat teknologi saat ini sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya dengan baik dan benar

THE APPLICATION OF THE CONCEPT OF MANAGING AND SETTLING THE BANKRUPT DEBTOR’S ASSETS PROCESS PERFORMED BY THE CURATOR

The purpose of this research is to find out the form of the application model and concept of the management and the settlement process of bankrupt assets of debtor carried out by the curator. The main result of this research is the curator's main duties and authorities in carrying out the tasks of management and bankruptcy of assets from the date the bankruptcy decision is pronounced. However, these duties and authorities are detailed by law to avoid differences in interpretation from many parties involved. This proposition is quite appropriate given the vulnerability of the curator's duty to the lawsuit from third parties, debtors, and even the creditors themselves. The conclusion of this study is that the curator must cooperate with various parties, namely bankrupt debtors, creditors, supervisory judges. This is useful for the smooth process of management and settlement of the bankrupt debtors' assets in paying their debts to creditors. The curator has several ways of managing and clearing up the bankrupt debtor's assets but the most important is cooperation or good relations with the parties involved, thus, no party feels disadvantaged by the curator.  Article visualizations

SOSIALISASI LITERASI TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK MENGHINDARI HOAKS PADA MEDIA SOSIAL DI YAYASAN PENDIDIKAN HAFNAN SIMBOLON KECAMATAN PATUMBAK KABUPATEN DELI SERDANG

Kemampuan pemahaman terhadap penggunaan teknologi digital sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kemampuan pemahaman dimaksud atau dengan istilah literasi merupakan kecakapan literasi digital yang dimiliki seseorang tidak hanya mampu mengoperasikan alat tetapi juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Teknologi digital yang sering digunakan adalah media sosial seperti instagram, facebook, twitter, youtube, whatsapp, tiktok dan lainnya sangat rentan dengan berita- berita hoaks sehingga pengguna disarankan untuk terlebih dahulu memahaminya secara baik dan benar. Yayasan Pendidikan Hafnan Simbolon sebagai Mitra dari Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) UMN Al Washliyah mendidik siswa-siswi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah kurangnya pemahaman mengenai literasi teknologi digital dalam menghindari hoaks di media sosial. Metode yang digunakan untuk solusi yang dihadapi Mitra adalah dengan penyuluhan/sosialisasi melalui ceramah langsung disertai dengan sesi tanya jawab. Hasil yang diperoleh sebelum pelaksanaan kegiatan sesuai informasi dari pihak sekolah dan observasi tim PkM di mana siswa/i dan guru belum sepenuhnya memahami, menguasai literasi teknologi digital pada media sosial dan hoaks sebagai permasalahan yang dihadapi mitra. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh beberapa peserta yang hanya bisa bermedia sosial tanpa menguasai teknologi digital. Namun setelah mengikuti kegiatan sosialisasi/penyuluhan, hasilnya peserta lebih memahami dalam penggunaan teknologi digital dalam bermedia sosial. Peserta langsung mempraktekkan penggunaan teknologi digital dalam bermedia sosial untuk menghindari hoaks yang dipandu oleh tim. Peserta merasa puas atas kegiatan PkM yang digagas oleh Tim PkM dari UMN Al Washliyah dan berharap keberlanjutan program

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2014

The Indonesian state continues to pay attention to the welfare of its people, especially health, which is part of human rights. This is stated in article 28 H paragraph (1) of the 1945 Contitution which state ; Everyone has the right to live a good and healthy services. Specifically regarding legal protection for health insurance policy holders, it is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2014 concerning Indurance. Health insurance claims in the form of claims from the insured aas the insurance policy holder. Teha insurance company or the insurer must make patments to the policyholder or the insured when making an insurance claim, this is a benefit of the health insurance they have. Health insurance is a financing system that provides social insurance in lieu of facing risks caused bya health users (illness), both diseases that can be cured on an outpatient care. This of course requires very high costs for a class of middle and lower economic people. Having health insurance is part of the risk management system, because when there is a disaster or illness, the policyholder does not need to think about the cost of treatment. The cost of this treatmen can be covered from insurance claims that are owne